Transcript materi analis kebijakan BPPT 070814

Lembaga Administrasi Negara
2014
Mengapa perlu
Analis kebijakan
• Recent
condition
General norm
• Pengertian
• Tujuan
• Langkah2 analisis
Permenpan tg
JF AK
Frekwensi
munculnya
kebijakan sangat
tinggi
Kontroversi
kebijakan juga
sering terjadi
Terjadi pembatalan
kebijakan baik
pada tingkat
nasional maupun
daerah
Kondisi
kebijakan
saat ini
Banyak terjadi
ketidak
konsistenan
maupun
overlapping antara
kebijakan satu
dengan yang lain
Proses kebijakan
tidak dilakukan
secara baik (dari
agenda setting
sampai kodifikasi)
Pengertian
•William
N Dunn
suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai
macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan
dan mentransformasikan informasi yang relevan untuk
memecahkan masalah2 kebijakan
•E.S.
Quade
Suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan untuk memahami
berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yang
lebih baik
•Stuart
S Nagel
Penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternatif
kebijakan dan tujuan kebijakan, manakah yang terbaik untuk
mencapai sejumlah tujuan2 tertentu
Tujuan


Memberikan informasi kepada pembuat kebijakan
dalam rangka memecahkan masalah2 masyarakat
Meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat decision
maker, pemerintah
Dimensi Policy
Policy
process
Policy
Analysis
• proses penyusunan kebijakan mulai
dari identifikasi dan perumusan
masalah, implementasi kebijakan,
monitoring serta evaluasi kebijakan.
• Analis Kebijakan meliputi
penerapan metode dan teknik
analisis yang bersifat multidisiplin
dalam proses kebijakan yakni
untuk penyusunan proses
kebijakan
Faktor2 yang berpengaruh






Faktor politik
Faktor ekonomi/finansial
Faktor administratif/organisatoris
Faktor teknologi
Faktor sosial, budaya, agama
Faktor pertahanan keamanan
Langkah2 analis kebijakan






Perumusan masalah kebijakan
Penentuan tujuan
Perumusan alternatif
Penentuan kriteria
Penilaian alternatif
Perumusan rekomendasi
Tugas Analis kebijakan/policy analyst
• Membantu merumuskan cara untuk mengatasi/
memecahkan masalah
• Menyediakan informasi tentang apa konsekuensi
dari alternatif kebijakan
• Mengidentifikasi issue publik yang perlu menjadi
agenda kebijakan pemerintah
Keputusan akhir ada pada Policy
Makers (pembuat kebijakan)
Permenpan & RB 45/2013
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan



Berkedudukan sebagai fungsional keahlian dan merupakan
jabatan karier
Melaksanakan kajian, analisis, dan advokasi kebijakan
Prinsip: integritas, profesionalisme, akuntabilitas, efektif dan
efisien
Jabatan ANALIS KEBIJAKAN


Penyelenggaraan pemerintahan negara amat
memerlukan tenaga profesional Analis Kebijakan untuk
badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif.
Untuk menjaga profesionalitas, netralitas, dan apolitisasi analisis kebijakan publik, perlu diadakan
sertifikasi Jabatan Analis Kebijakan.
TUGAS Analis Kebijakan
 Mencerna dan memformulasikan hubungan antar berbagai
fakta dan isu;
 Mengidentifikasi teori dan mazhab pemikiran serta
merumuskan kriteria obyektif untuk mengevaluasi alternatif
solusi masalah kebijakan;
 Menilai lingkungan politik dan kelembagaan dimana kebijakan
dirumuskan dan diimplementasikan;
 Mengidentifikasi kerangka argumentasi menerima atau
menolak, manfaat atau kerugian, resiko atau keuntungan,
kelebihan atau kekurangan, dari setiap usulan solusi;
 Menilai dan membandingkan dampak usulan alternatif; dan
 Mengidentifikasi, merumuskan, dan mengevaluasi berbagai
metode pelaksanaan alternatif usulan kebijakan.
Kompetensi Analis Kebijakan
Kompetensi Analis: kemampuan untuk mengidentifikasi isu/masalah,
mengumpulkan dan mengorganisir data/informasi, mengidentifikasi
opsi/alternatif, mengevaluasi keuntungan, biaya dan resiko, dan menyajikan
informasi kebijakan/membuat saran kebijakan terbaik, serta mengidentifikasi
dampak dalam pelaksanaannya.
Kompetensi politik: kemampuan untuk menginformasikan hasil
analisis kebijakan, bekerja dalam konteks politik dan membangun
jejaring kerja
Kompetensi
Kompetensi Inti
Kemampuan
Analisis
Kemampuan
Politis
1. Pengetahuan tentang
kebijakan Publik
2. Manajemen resiko
3. Regulasi dan legislasi
4. Kemampuan
memecahkan masalah
5. Metodologi Penelitian
Kebijakan
1. Advokasi
2. Konteks Politik
3. Komunikasi
4. Networking
5. Presentasi
Kompetensi Dasar
1.
2.
3.
Kompetensi Spesialis
Manajemen Diri/self 1.
management
2.
Kerjasama
Profesionalisme
1. Akuntabilitas
2. Integritas
Penyusunan Saran Kebijakan
Pengetahuan ttg Bidang
pekerjaan
1. Publikasi
2. Konsultasi Publik
3. Partnership
Penilaian Standar Kompetensi
1
TM < 70
2.
70 ≤ M ≤ 85
3.
85< SM ≤100
Tidak Mampu
Mampu
Sangat Mampu
Ahli
kebijakan
utama
Ahli
kebijakan
madya
Ahli
kebijakan
muda
Ahli
kebijakan
pertama
Pengembangan kompetensi JFAK



Menjadi hak PNS
Disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan
diklat
Bisa berupa pendidikan, pelatihan (on the
job maupun off the job), coaching, mentoring,
dsb
Pendidikan
Unsur Utama
80%
Perhitungan
Angka Kredit
Kajian, analisis,
advokasi kebijakan
Pengembangan
profesi
Unsur Penunjang
20%
Contoh:
keanggotaan dalam
organisasi profesi
Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit
PENYESUAIAN/
INPASSING
FORMASI
JABATAN
PENGANGKATAN
PERTAMA
PENGANGKATAN
DARI JABATAN
LAIN
TELAH DAN MASIH
MELAKSANAKAN TUGAS
PENDIDIKAN, DIKLAT,
PRESTASI KERJA
PENDIDIKAN,
PENGALAMAN, DIKLAT,
PRESTASI KERJA, USIA
PENYESUAIAN/
INPASSING
 berijazah paling rendah
magister (S2) dari perguruan
tinggi paling kurang
terakreditasi B;
 pangkat paling rendah
Pembina (IV/a);
 memiliki kompetensi analisis
kebijakan yang dibuktikan
dari pengalaman jabatan
paling kurang 5 tahun;
 lulus uji kompetensi;
 nilai prestasi kerja paling
kurang bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir; dan
 berusia paling tinggi 50 (lima
puluh) tahun
PENGANGKA
TAN
PERTAMA
 berijazah paling rendah
Sarjana (S1)/Diploma IV;
 pangkat paling rendah
Penata Muda, golongan
ruang III/a;
 mengikuti dan lulus
pendidikan
dan
pelatihan
fungsional
untuk Analis Kebijakan;
dan
 nilai
prestasi
kerja
paling kurang bernilai
baik
dalam
1(satu)
tahun terakhir.
21
PENGANGKATAN
DARI JABATAN
LAIN
berijazah paling rendah magister (S2)
dari perguruan tinggi paling kurang
terakreditasi B,
pangkat
paling
rendah
Penata,
golongan ruang III/c;
lulus uji kompetensi;
memiliki
kompetensi
analisis
kebijakan yang dibuktikan dari
pengalaman jabatan paling kurang 5
tahun secara kumulatif;
tersedia formasi untuk jabatan Analis
Kebijakan;
nilai prestasi kerja paling kurang
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir; dan usia paling tinggi 50 (lima
puluh) tahun.
PENGELOLAAN KOMPETENSI JFAK
KOMPETENSI
DIKLAT
• pendidikan formal;
• pendidikan dan
pelatihan fungsional;
• pendidikan dan
pelatihan teknis.
PENILAIAN
PRESTASI
KERJA
UJI
KOMPETENSI
TUGAS
BELAJAR
untuk menghilangkan
kesenjangan dalam jabatan
dan kompetensi dapat
dilakukan Diklat teknis atau
fungsional
mengetahui kemampuan
PNS (pengangkatan dalam
jabatan dan kenaikan
jabatan)
Degree – Non Degree
(Dalam Negeri – Luar
Negeri)
FORMASI
adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam
suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam
jangka waktu tertentu
Aspek Analisis Kebutuhan Pegawai
 jenis pekerjaan;
 sifat pekerjaan;
 analisis beban kerja dan perkiraan
kapasitas seorang PNS dalam
jangka waktu tertentu;
 prinsip pelaksanaan pekerjaan;
dan
 peralatan yang tersedia.
Alamat Pusat Pembinaan Analis
Kebijakan
Alamat Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
(PUSAKA)
25
Media Sosial Pusat Pembinaan Analis
Kebijakan
26
Terima kasih
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA)
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran 10, Jakarta Pusat Gedung B. Lt 4