Transcript PDDIKTI2014_Redesign

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Disajikan Oleh : M. Wiwin Darwina
Kepala Bagian Informasi dan Pelaporan
DASAR HUKUM
Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi
•
BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 52
Ayat 3: Menteri menetapkan sistem penjaminan
mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
Ayat 4: Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan
pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
• BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 56
Ayat 1: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
merupakan kumpulan data penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang
terintegrasi secara nasional.
Ayat 3: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau
dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh
Kementerian.
DEFINISI DAN ISTILAH SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM)
Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi
Definisi Istilah dalam SPM Dikti
•
•
•
•
Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara
penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar
Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang
Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang
selanjutnya disingkat SPM Dikti, adalah kegiatan sistemik
untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara
berencana dan berkelanjutan.
Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya
disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan
mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi
secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan
penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan
berkelanjutan.
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya
disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui
akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat
pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
DEFINISI DAN ISTILAH SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM)
Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 51 ayat (2) UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi Pemerintah menyelenggarakan
sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk
mendapatkan Pendidikan bermutu.
Pasal 53 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
terdiri atas:
• sistem penjaminan mutu internal yang
dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
• sistem penjaminan mutu eksternal yang
dilakukan melalui akreditasi.
Pasal 52 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi SPMPT sebagaimana dimaksud
pada ayat :
(3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi.
PERAN STRATEGIS PD-DIKTI (DASAR HUKUM)
Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi
BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 56
Ayat 2: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai sumber informasi bagi:
a. lembaga akreditasi, untuk melakukan
akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi;
b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan,
perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan
evaluasi serta pembinaan dan koordinasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja
Program Studi dan Perguruan Tinggi.
PERAN STRATEGIS PD-DIKTI (DASAR HUKUM)
PERMENDIKBUD No. 50/2014, Tentang SPM DIKTI:
Pasal 7
Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME
dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD
Dikti.
PD Dikti terdiri atas:
1. PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk
dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi;
2. PD Dikti pada tingkat nasional yang dibentuk dan
dikelola oleh Direktorat Jenderal.
PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi adalah replika dari PD
Dikti pada tingkat nasional untuk skala perguruan tinggi.
Data dan informasi dalam PD Dikti digunakan untuk:
• memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau Standar
Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
dalam SPMI;
• memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian
Standar Pendidikan Tinggi oleh BAN-PT atau LAM.
PERAN STRATEGIS PD-DIKTI DAN PERATURAN PELAKSANAANYA (DASAR HUKUM)
PERMENDIKBUD No. 50/2014, Tentang SPM DIKTI:
Pasal 8
1)
2)
3)
4)
5)
PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berisi data,
informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah
divalidasi oleh perguruan tinggi.
Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi
PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi dilakukan
oleh perguruan tinggi.
Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
dilakukan padasetiap akhir semester.
Pembaharuan data lintas semester dapat dilakukan
atas izin Direktur Jenderal.
Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran
data dan informasi yang disampaikan dalam PD Dikti
pada tingkat perguruan tinggi.
PERAN STRATEGIS PD-DIKTI DAN PERATURAN PELAKSANAANYA (DASAR HUKUM)
PERMENDIKBUD No. 50/2014, Tentang SPM DIKTI:
Pasal 8
1)
PD Dikti pada tingkat nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b
berisi data, informasi pelaksanaan, serta
luaran SPMI dan SPME seluruh perguruan
tinggi.
2)
Data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh
Direktorat Jenderal.
3)
Setelah dilakukan verifikasi dan validasi,
Direktur Jenderal menyampaikan informasi
pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME
yang disimpan dalam PD
Dikti tingkat nasional kepada:
• Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian
untuk diintegrasikan dalam Data Pokok
Pendidikan;
• Pihak yang berkepentingan dan masyarakat.
KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI (DASAR HUKUM)
UU & PERATURAN MENTERI
- UU 12/12 BAB III Pasal 56:
Ayat 4: Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib
menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan
Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan
ketepatannya.
- PERMEN 49/2014
Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Pasal 38 Ayat 2 f: menyampaikan laporan kinerja
program studi dalam menyelenggarakan program
pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data
pendidikan tinggi.
Pasal 50 Ayat 2 h: menyampaikan laporan kinerja
lembaga atau fungsi penelitian dalam
menyelenggarakan program penelitian paling sedikit
melalui pangkalan data pendidikan tinggi;
Pasal 61 Ayat 2 h: . menyampaikan laporan kinerja
lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat
dalam menyelenggarakan program pengabdian
kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan
data pendidikan tinggi.
TUJUAN PDPT (DASAR HUKUM)
Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi
BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 51
Ayat 2: Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi
untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.
TEKNIS PELAPORAN PDPT
1. Pelaporan PDPT dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun yaitu pada semester ganjil (mis: 20131) dan
semester genap (mis: 20132).
2. Komponen utama yang dilaporkan adalah:
Data Perguruan Tinggi
Data Program Studi
Data Mahasiswa
Data Dosen
FASILITAS PDPT
1. Beberapa Perubahan data difasilitasi dengan sistem ajuan sebagai
contoh:
 Ajuan perubahan data dosen
 Ajuan Perubahan data mahasiswa
2. Pengunggahan data difasilitasi dengan FTP (File Transfer Protocol)
sehingga pelaporan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun
menggunakan media internet.
3. Setiap PTN dan KOPWIL memiliki PIC (Person In Charge) staff DIKTI
yang akan memberikan bantuan teknis pelaporan.
4. User dan Password akses bagi Operator PT akan diberikan lebih
dari satu Operator.
5. Dashboard bagi setiap PT (sedang dalam proses)
ALUR PELAPORAN PDPT
(SOFT LAUNCHING SEPTEMBER 2014)
Sumber Data
Aplikasi
Database
BI
FASILITAS PDPT#2
(SOFT LAUNCHING SEPTEMBER 2014)
APLIKASI SATELITE
Seluruh Aplikasi/Layanan Online Ditjen DIKTI harus terintegrasi dengan
PDPT,aplikasi-aplikasi satelite tersebut sbb:
1.
SERDOS (Sertifikasi Dosen)
2.
Beasiswa LN/DN
3.
Tracer Studi
4.
SM3T
5.
SIPKD
6.
PAK (Penilaian Angka Kredit)
7.
BIDIKMISI (Beasiswa Bagi Mahasiswa/Calon Mahasiswa Berprestasi
yang kurang mampu secara ekonomi)
8.
UJI KOMPETENSI (bagi TENAGA KESEHATAN)
9.
SIMLITABMAS
10. Applikasi Pemeringkatan Perguruan Tinggi
11. Dll.
Data dan informasi yang dihasilkan PDPT harus dapat mendukung kebutuhan
analisis dan pengambilan keputusan pada seluruh siklus manajemen penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
MENU PDPT dan Landasan Hukumnya
-
Ajuan NIDN (SE: 1293/E4.1/2012)
Ajuan NUPN (SE: 2844/E4.1/2012 dan
72/E/KP/2013)
Pindah Hombase Dosen (SE: 3387/E4.1/2012)
Perubahan Data Dosen (SE: 1130/E4.1/2012)
Sertifikasi dosen
- UU 20/2003 Pasal 42
- UU 14/2005 Pasal 45
- UU 42/2007 Pasal 1
- PERMENDIKNAS 20/2008 (inpasing)
- SE 3693/E4.3/2012
- SE 23327/A4.5/KP/2009
- etc
MENU PDPT dan Landasan Hukumnya
- Ajuan Prodi Baru (SE: 1844/D2.2/2010)
- Ajuan Pendirian Perguruan Tinggi Baru (SE: 2668/D/T/2000)
TERIMAKASIH
KAJIAN BAG. FORLAP
PUSAT DATA DAN
STATISTIK
FORLAP
PENDIDIKAN
BIDANG
BIDANG
Integrasi dan
Pusat Data
Data Integrator
(Cleansing, ETL)
Transaction
Processing
DBA
Warehouse Architect
Analisis dan
Pemanfaatan Data
Administrasi Data
Pokok
Integration Architect
Requirement Analyst
App. Design
Reviewer
System Modeler
Technical Writer /
Helpdesk
Statistical Analyst
Data Miner
Research Officer
BIDANG
Diseminasi dan
Publikasi
Requirement Analyst
App. Designer
App. Programmer
Technical Writer /
Helpdesk