Transcript sistem manajemen K3

Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3)
Oleh: Purwanti (1007135546)
Definisi
MANAJEMEN: Suatu
proses kegiatan yang
terdiri atas
perencanaan,
pengorganisasian,pelaksa
naan, pengukuran dan
tindak lanjut yang
dilakukan untuk
mencapai tujuan
dengan menggunakan
manusia dan
sumberdaya yang ada
SISTEM MANAJEMEN:
kegiatan yang
teratur dan
saling
berhubungan
untuk mencapai
tujuan yang
telah
ditetapkan
DEFINISI SMK3
Bagian dari sistem manajemen secara
keseluruhan yang dibutuhkan bagi:
Pengembangan,penerapan,pencapaian,
pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3
Pengendalian resiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja
Terciptanya tempat kerja yang aman,
efesien dan produktif
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
 K3 masih belum mendapat perhatian yang memadai semua pihak
 Kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi
 Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh
aspek manajemen
 Relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3
 Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3
 Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh
Komunitas Perlindungan Hak Buruh Internasional
 Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk
mendapatkan perlindungan
TUJUAN PENERAPAN SMK3
 Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat 2 UUD
1945)
 Meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam
melindungi tenaga kerja
 Meningkatkan efisiensi dan produkstivitas kerja untuk
menghadapi kompetisi perdagangan global
 Proteksi terhadap industri dalam negeri
 Meningkatka daya saing dalam perdagangan
internasional
 Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk
ekspor nasional
 Perlu upaya pencegahan terhadap problem sosial dan
ekonomi yang terkait dengan penerapan K3
DASAR HUKUM SMK3
Yaitu:
Pasal 27 (2) UUD 1945
Undang-undang
ketenagakerjaan
Pasal 86
Pasal 87
•UU No.1/1970
•Per. Menaker No.05/Men/1996
•Kep.Menaker No.19/KepMen/1996
Sanksi Pelanggaran
PP Penerapan
SMK3
AZAS SMK3
 Peningkatan K3 secara terus menerus
dengan pola mandiri
 Bagian dari sistem pengawasan K3
 Bersifat WAJIB
 Sejalan dengan kaidah internasional
 diaudit oleh Badan Audit
Independen (eksternal)
 Dilakukan oleh Auditor
SMK3
WAJIB
Dilaksanakan oleh perusahaan disemua
sektor dan terintegritas dengan sistem
Manajemen Perusahaan
Harus memenuhi persyaratan minimum:
• 5 prinsip dasar
• 12 elemen
Untuk perusahaan-perusahaan disektor
kegiatan usaha tertentu dapat menambah
sesuai jenis dan tingkat resiko bahaya yang
ada atas persetujuan Menteri
PEDOMAN PENERAPAN
1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
1.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN
1.2 TINJAUAN AWAL K3
Organisasi K3:
Identifikasi kondisi dan
sumber bahaya
Pengetahuan dan peraturan
perundangan K3
Membandingkan penerapan
Meninjau sebab dan akibat
Efisiensi dan efektifitas
Menyediakan anggaran, SDM
dan sarana
Penetapan tanggung jawab,
wewenang dan kewajiban
Perencanaan K3
Melakukan penelitian
2. PERENCANAAN
2.1 MANAJEMEN RESIKO
2.2 PERATURAN PERUNDANGAN
2.3 TUJUAN DAN SASARAN
2.4 INDIKATOR KINERJA
2.5 PERENCANAAN AWAL DAN
PERENCANAAN KEGIATAN YANG
SEDANG BERLANGSUNG
3. PENERAPAN
3.1 JAMINAN KEMAMPUAN
 SDM, saran dan dana
 Integrasi
 Tanggung jawab dan tanggung
gugat
 Konsultansi, motivasi dan
kesadaran
 Pelatihan dan kompetensi kerja
3.2 KEGIATAN PENDUKUNG
Komunikasi
Pelaporan
Pendokumentasian
Pengendalian dokumen
Pencatatan dan manajemen
informasi
3.3 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO








Manajemen resiko
Perencanaan (design) dan rekayasa
Pengendalian administratif
Tinjauan kontrak
Pembelian
Presedur menghadapi keadaan darurat atau rencana
Prosedur menghadapi insiden
Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat
4. PENGUKURAN DAN EVALUASI
4.2 AUDIT SiMK3
4.1 INSPEKSI DAN PENGUJIAN
 Personel berpengalaman dan
berkeahlian
 Catatan terpelihara dan tersedia
 Peralatan dan metode yang
memadai
 Tindakan perbaikan dan
ketidaksesuaian
 Penyelidikan atas insiden
 Temuan dianalisa dan ditinjau
ulang
 Dilakukan secara berkala
 Personel berkompeten
 Tinjauan ulang dari hasil audit
4.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN
PENCEGAHAN
Hasil temuan pemantauan, audit dan
tinjauan ulang SMK3 digunakan
untuk perbaikan dan pencegahan
5. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH
PIHAK MANAJEMEN
1.
2.
3.
4.
EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN K3
TUJUAN, SASARAN DAN KINERJA K3
HASIL TEMUAN AUDIT SMK3
EVALUASI EFEKTIFITAS PENERAPAN SMK3
DAN KEBUTUHAN UNTUK
MENGUBAHNYA
AUDIT SMK3
Per.Menaker No.05/MEN/1996
DEFINISI:
 Alat untuk mengukur
besarnya keberhasilan
pelaksanaan dan
penerapan SiMK3
ditempat kerja
 Pemerikaan secara
sistematik
 Audit dilakukan secara
independen
 Audit SiMK3 dilakukan
oleh Badan Audit
Independen
TAHAP AUDIT EKSTERNAL:
Tahap persiapan
Pertemuan awal
pemeriksaan
Penilaian kriteria
Pertemuan akhir
BADAN AUDIT
1. Status Perusahaan
BUMN atau Swasta
Nasional
2. Memiliki jaringan
minimal 10 Kacab di
Tingkat Provinsi
3. Memiliki bukti Wajib
Lapor Ke-TK-an
4. Memiliki minimal 10
Auditor eksternal
senior dan 20 Auditor
junior
5. Pengalaman dalam
audit sistem
PERSYARATAN AUDITOR
EKSTERNAL SENIOR:
1.
2.
3.
4.
Pengalaman sebagai Auditor Eksternal SMK3
minimal 1 tahun
Telah melaksanakan audit kesesuaian dari
Audit Eksternal SMK3 minimal 10 kali
Telah menjadi ketua tim audit dari Audit
Eksternal SMK3 minimal 3 kali
Telah melakukan verifikasi laporan Audit
Eksternal minimal 3 kali
SERTIFIKASI SMK3
Sertifikasi SMK3 adalah bukti pengakuan
tingkat pemenuhan penerapan peraturan
perundangan SMK3
Proses sertifikasi SMK3 suatu perusahaan
dilakukan ileh Badan Audit Independen
melalui proses audit SMK3
Sertifikat SMK3 diberikan oleh Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KESIMPULAN
SMK3 merupakan SMK3 merupakan
Penerapan SMK3
pendekatan aspek penting dalam
wajib
pelaksanaan
partisipatif
manajemen resiko,
berdasarkan UU
pelaksanaan K3 khususnya dalam
Ketenagakerjaan
dalam merubah
mengendalikan
No. 13 tahun 2003
perilaku K3
resiko
TERIMA KASIH 