Transcript Pertemuan ke-3 - WordPress.com

SMP
Kelas 3
Semester 1
BAB II
Pertemuan ke 3
D. Perang Dunia II di Asia-Pasifik serta Pendudukan Militer Jepang di Indonesia
Perang Dunia II di medan Asia-Pasifik diawali oleh Jepang dengan membom secara tibatiba terhadap pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat Pearl Harbour di Pasifik
tanggal 7 Desember 1941. Lima jam setelah penyerangan itu, Gubernur Jenderal Hindia
Belanda Tjarda Van Starkenborg Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang.
Jepang dalam waktu singkat melakukan serbuan ke selatan yakni pada tanggal 8
Desember 1941 menyerbu lapangan terbang Clark Field dan lapangan Iba di Pulau Luzon
Filipina. Setelah berhasil menguasai dua tempat tersebut Jepang melanjutkan menduduki P.
Hainan, Hongkong, dan Bangkok. Hongkong merupakan pos terdepan bagi Inggris di Asia.
Pada tanggal 10 Desember 1941 Jepang menduduki Pulau Luzon dan Bataan di Filipina
dengan mendapat perlawanan sengit dari pasukan Amerika yang dibantu sukarelawan
Filipina. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1941 Jepang berhasil menduduki Birma
(Myanmar) dan akhirnya pada tanggal 20 Desember 1991 Jepang menduduki Davao di
Filipina.
Untuk menghadapi serangan Jepang, tentara Sekutu
membentuk komando ABDACOM (American, British Dutch
Australian Command) yaitu gabungan dari pasukan
Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia yang bermarkas di
Lembang (dekat Bandung). Pasukan ini mulai beroperasi
tanggal 15 Januari 1942 di bawah panglima besar Sir
Archibald Wavell (Inggris). Di samping itu juga membentuk
Front ABCD (American, British, Cina, Dutch) yaitu gabungan Sumber : Album Perjuangan, PT. Mandira,
1991. hlm. 45 Gb. 2.5 Pesawat Mitsubushi
pasukan Amerika, Inggris, Cina dan Belanda.
”Hayyabusha” (”Zero”) merupakan pesawat
Adapun serangan-serangan Jepang semakin gencar dan termodern milik Jepang pada awal perang
Pasifik.
menguasai beberapa daerah.
Sumber : Perang Pasifik, Keng Po, 1960, hlm 76
Gb. 2.6 Pesawat P-38 ”Lightning” yang merupakan pesawat pemburu milik AS yang digunakan untuk menyergap
Panglima Tertinggi Armada Jepang, Yamamoto hingga tewas.
Pada bulan Januari 1942 Jepang menduduki Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.
Malaysia pada waktu itu dikuasai Sekutu berhasil direbut Jepang.
Pada tanggal 24 Januari 1942 Jepang menduduki Tarakan, Balikpapan, dan Kendari.
Balikpapan merupakan sumber-sumber minyak maka diserang dengan hati-hati agar
tetap utuh, tetapi dibumihanguskan oleh tentara Belanda.
Tanggal 3 Februari 1942 Samarinda diduduki pasukan Jepang. Pada waktu itu
Samarinda masih dikuasai tentara Hindia Belanda (KNIL). Dengan direbutnya lapangan
terbang oleh Jepang, maka tanggal 10 Februari 1942 Banjarmasin dengan mudah dapat
diduduki. Pada tanggal 4 Februari 1942 Ambon berhasil diduduki Jepang, kemudian
dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 1942 menguasai Palembang dan sekitarnya.
Dengan jatuhnya Palembang maka dengan mudah Jepang masuk ke Jawa.
Dalam penyerbuan-penyerbuan itu Jepang lebih kuat dibanding Sekutu karena
Jepang memiliki bantuan kekuatan udara taktis. Sedangkan kekuatan udara Sekutu
sudah dihancurkan dalam pertempuran-pertempuran awal di Indonesia maupun Malaya
(Malaysia).
Adapun serangan-serangan pasukan Jepang di Jawa diawali pada
tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan
(Jawa Barat) dan di Kragan (Jawa Tengah). Kemudian tanggal 5 Maret kota
Batavia (Jakarta) jatuh ke tangan tentara Jepang dan dilanjutkan
menduduki Buitenzorg (Bogor). Jepang menyerang di Pulau Jawa karena
dipandang sebagai basis kekuatan politik dan militer Belanda. Oleh karena
itu, gerakan pasukan Jepang baik dari arah barat maupun dari timur
ditujukan ke Pulau Jawa.
Serangan-serangan Jepang dalam waktu
singkat dapat menjatuhkan negara-negara
imperialis di Cina daratan dan Asia Tenggara
termasuk Belanda di Indonesia. Pasukan
Belanda terkepung di Cilacap dan Bandung
kemudian menyerah tanpa syarat kepada
Jepang di Kalijati, Subang (Jawa Barat) pada
tanggal 8 Maret 1942.
Penyerahan ini ditandatangani oleh Panglima Sumber : SNI VI, hlm, 564
2.7 Belanda menyerah tanpa syarat
Tentara Hindia Belanda Letnan Jenderal Ter Gb.
kepada Jepang di Kalijati, pada tanggal
Poorten dan di pihak Jepang diwakili Jenderal 8 Maret 1942
Hitosyi Imamura.
E. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia
Dengan penandatanganan ini maka Perang Dunia II membawa akibat bagi
bangsa Indonesia yaitu:
1. Akibat positif, yaitu imperialisme Belanda di Indonesia berakhir,
2. Akibat negatif, yaitu Indonesia dijajah Jepang.
Masa penjajahan Jepang di Indonesia walaupun tidak begitu lama akan tetapi
mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin. Rakyat kekurangan pangan dan
sandang serta mengalami penderitaan rokhaniah (moral). Kebijaksanaan Jepang
terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas yaitu:
1. Menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia.
2. Menggerakkan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia
Timur Raya.
Adapun berbagai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia adalah
sebagai berikut :
1. Sistem Pemerintahan
Setelah bangsa Indonesia lepas dari penderitaan penjajahan Belanda selama
kurang lebih tiga setengah abad, kini bangsa Indonesia memasuki penderitaan baru
yakni dalam cengkeraman penjajah Jepang. Berbeda dengan Belanda, Jepang di
Indonesia menegakkan pemerintahan militeryang diperintah oleh Angkatan Darat
dan Angkatan Laut.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Pada mulanya kedatangan Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia karena
berusaha menarik simpati dengan cara-cara sebagai berikut:
Mengumandangkan propaganda antara lain kedatangan Jepang bertujuan
membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda karena Jepang merupakan
“Saudara Tua” bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia oleh Jepang diajak bersamasama
membentuk “Kemakmuran bersama di kawasan Asia Timur Raya (Dai Toa)”.
Menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang sebagai bahasa resmi.
Mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi-organisasi resmi pemerintah
Jepang, misalnya dalam Gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan ini
mempropagandakan peranan Jepang sebagai :
1. Cahaya Asia;
2. Pelindung Asia; dan
3. Pemimpin Asia.
Di samping itu juga mengangkat tokoh-tokoh nasional sebagai pemimpin Pusat
Tenaga Rakyat (PUTERA).
Menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A’la
Indonesia tetap berdiri.
Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang
Hinomaru. Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu
kebangsaan Jepang Kimigayo.
Rakyat diwajibkan menyerahkan besi tua. Oleh Jepang besi tua ini dilebur dijadikan
alat-alat perang.
Semua harta peninggalan Belanda yang berupa perkebunan, pabrik maupun bank
disita.
Akan tetapi, tindakan-tindakan Jepang sama dengan Belanda yakni menjajah Indonesia. Jepang
mulai menggantikan kedudukan-kedudukan Belanda di Indonesia. Partai-partai politik dibubarkan,
surat-surat kabar dihentikan penerbitannya dan digantikan dengan koran Jepang-Indonesia.
Dalam bidang politik pemerintahan, oleh Jepang dibentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan
bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada Syu (karesidenan). Pemerintahan daerah diaktifkan
kembali untuk memperkuat dukungan terhadap kebutuhan ekonomi perang.
Pada masa pendudukan Jepang terjadilah perubahan di bidang politik pemerintahan yakni
adanya perubahan yang mendasar dalam sistem hukum. Dengan diberlakukannya pemerintahan
militer sementara waktu dan jabatan Gubernur Jenderal dihapuskan diganti oleh tentara Jepang di
Jawa guna mencegah terjadinya kekacauan. Mulai tanggal 5 Agustus 1942 berakhirlah
pemerintahan yang bersifat sementara dan berlakulah pemerintah pendudukan Jepang di
Indonesia.
Dalam susunan pemerintah daerah di Jawa terdiri atas Syu (Karesidenan yang dipimpin oleh
Syucho, Si (Kotamadya) dipimpin oleh Sicho, Ken (Kabupaten) dipimpin oleh Kencho, Gun
(Kawedanan) dipimpin oleh Guncho, Son (Kecamatan) dipimpin oleh Soncho, dan Ku
(Desa/Kelurahan) dipimpin oleh Kuncho.
Pemerintah pendudukan Jepang ikut campur tangan terhadap pangreh praja, yang sebenarnya
mereka berkuasa langsung terhadap rakyat akan tetapi selalu diawasi Jepang. Oleh karena itu
rakyat Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan Jepang.
Akibat dari tindakan-tindakan Jepang tersebut maka rakyat mengalami kesulitan ekonomi.
Kekurangan bahan makanan mengakibatkan rakyat kekurangan gizi dan kelaparan. Penderitaan
dan kemiskinan yang dialami rakyat Indonesia terjadi di mana-mana. Dalam hal pakaian, rakyat
terpaksa harus mengunakan pakaian yang terbuat dari karung goni sehingga banyak berjangkit
penyakit kulit.
Pada masa pendudukan Jepang terjadilah perubahan dalam bidang sosial ekonomi.
Bentuk penyerahan padi secara paksa sangat menyengsarakan rakyat. Mengapa Jepang
banyak membutuhkan bahan pangan dari Indonesia?
Akibat dari bentuk penyerahan wajib ini banyak terjadi kelaparan, meningkatnya angka
kematian, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat serta keadaan sosial semakin
memburuk. Angka kematian lebih tinggi dari angka kelahiran. Di Kudus angka kematian
mencapai 45,0 perseribu (permil) dan di Purworejo mencapai 42,7 permil sedangkan di
Wonosobo mencapai 53,7 permil. Jadi pada jaman pendudukan Jepang keadaan petani dan
masyarakat pedesaan di Jawa khususnya dalam keadaan sangat menderita.
Selain memeras sumber daya alam, pemerintah pendudukan Jepang juga memeras
tenaga kerja manusia. Untuk menggerakan rakyat Indonesia guna membantu maka
diadakanlah Romusha.
Romusha adalah tenaga kerja paksa yang dikerahkan Jepang
untuk membangun
objek-objek vital, seperti membangun lapangan terbang,
perbentengan- perbentengan, jalan rahasia dan terowongan
menuju pusat pertahanan, kubu pertahanan, jalan kereta api
dan lain-lain. Untuk memperoleh tenaga kasar dalam romusha
ini dikumpulkanlah kaum pria di desa-desa tanpa diketahui di
mana mereka dipekerjakan. Banyak rakyat di Pulau Jawa dikirim
ke luar Pulau Jawa seperti ke Irian, Maluku, Sulawesi bahkan ke
luar negeri sebagai Romusha, misalnya ke Malaysia, Myanmar,
dan Muang Thai.
Sumber : Atlas dan Lukisan Sejarah, CV,
Baru, 1985. Hlm. 179
Gb.2.8. Para pekerja Romusha sedang
melakukan pekerjaan-pekerjaan atas
perintah militer Jepang.
2. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang
Pendudukan Jepang di Indonesia memengaruhi di berbagai bidang kehidupan, yakni di
bidang politik, ekonomi, militer, sosial budaya.
a. Bidang Politik
Pada masa pendudukan Jepang kegiatan politik dilarang keras dengan adanya larangan
berkumpul dan berserikat. Semua oraganisasi Pergerakan Nasional yang didirikan rakyat
dibubarkan kecuali terhadap golongan Islam Nasionalis masih diberikan kelonggaran. Upaya
Jepang dalam memperkuat kedudukannya di Indonesia selain merubah sistem
pemerintahannya, yakni dengan sistem pemerintahan militer juga dengan mendekati kaum
nasionalis Islam, kaum nasionalis sekuler maupun golonmgan pemuda.
Terhadap golongan nasionalis Islam Jepang tetap mengijinkan berdirinya organisasi MIAI
(Majelis Islam A’la Indonesia) yang didirikan oleh K.H. Mas Mansur dan kawan- kawan di
Surabaya pada tahun 1937 pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. Organisasi ini diijinkan
tetap berdiri dengan permintaan agar umat Islam tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang
bersifat politik.
Jepang juga melakukan pendekatan terhadap kaum
nasionalis sekuler dengan melakukan kerja sama yakni
membentuk Gerakan Tiga A. Nama gerakan ini dijabarkan dari
semboyan Jepang pada waktu itu :”Nippon cahaya Asia, Nippon
pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia”. Gerakan Tiga A ini
dipimpin oleh Mr. Samsuddin, seorang tokoh Parindra Jawa
Barat. Pemerintah pendudukan Jepang menganggap bahwa
Gerakan Tiga A tidak efektif sehingga pada bulan Desember 1942
dibubarkan.
sumber : Ensiklopedi Nasional Indonesia
12, 1990/Repro Penerbit
Gb.2.9 Slogan 3A, Nippon Cahaya Asia,
Nippon Pelindung Asia, dan Nippon
Pemimpin Asia
Golongan pemuda juga mendapat perhatian pada zaman pendudukan Jepang.
Sebab oleh Jepang, golongan ini masih dianggap belum sempat dipengaruhi oleh alam
pikiran Barat.
b. Bidang Ekonomi
Pada jaman pendudukan Jepang kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita.
Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika
mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan
ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari ekonomi rakyat menjadi
ekonomi perang.
Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah
merehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alatalat transportasi dan komunikasi. Selanjutnya Jepang
menyita seluruh kekayaan musuh dan dijadikan hak milik
Jepang, seperti perkebunan-perkebunan, bankbank, pabrikpabrik, perusahaan perusahaan, telekomunikasi dan lain- Sumber : Perang Dunia II: Kisah yang
lain. Hal ini dilakukan karena pasukan Jepang dalam terlewatkan, PT Elex Media
Komputindo, 2007. hlm. 23 Gb.2.10
melakukan serangan ke luar negaranya tidak membawa Pasukan Jepang merampok rakyat
Philipina untuk mendapatkan bekal
perbekalan makanan
makanan
Kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang diprioritaskan untuk kepentingan
perang. Perkebunan kopi, teh dan tembakau yang dianggap sebagai barang kenikmatan
dan kurang bermanfaat bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman penghasil
bahan makanan dana tanaman jarak untuk pelumas.
c. Bidang Militer
Perang Asia Pasifik sudah meluas di Asia Tenggara dan Asia Timur serta Pasifik. Untuk
keperluan tersebut Jepang memerlukan bantuan tenaga dari bangsa Indonesia. Untuk itu
dibentuklah organisasi-organisasi militer maupun semi militer berikut ini.
1) Seinendan (Barisan Pemuda)
Seinendan merupakan organisasi semi militer yang
dibentuk secara resmi tanggal 29 April 1943. Anggotanya
terdiri atas pemuda usia 14-22 tahun. Mereka dilatih
militer untuk mempertahankan diri maupun penyerangan.
Tujuan pembentukan Seinendan yang sebenarnya
adalah agar Jepang memperoleh tenaga cadangan untuk
memperkuat pasukannya dalam Perang Asia Pasifik.
Sumber : CV. baru, 1985. hal. 180
Gb.2.12
Latihan
Seinendan
Kebangkitan semangat keprajuritan
rakyat Indonesia
2) Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)
Keibodan merupakan organisasi semi militer yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943.
Anggotanya terdiri atas para pemuda usia 23 – 25 tahun. Tugas Keibodan adalah sebagai
pembantu polisi dalam yang bertugas antara lain menjaga lalu lintas, pengamanan desa,
sebagai mata-mata, dan lain-lain. Jadi keibodan ini selain untuk memperkuat kewaspadaan
dan disiplin masyarakat juga untuk politik pecah belah. Keibodan mendapat pengawasan
ketat dari tentara Jepang karena untuk menghindari pengaruh dari kaum nasionalis dalam
badan ini. Di seluruh pelosok tanah air sudah dibentuk Keibodan walaupun namanya
berbeda, antara lain di Sumatera disebut Bogodan sedangkan di Kalimantan disebut
Borneo Konen Hokukudan.
3) Fujinkai (Barisan Wanita)
Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas wanita yang
berumur 15 tahun ke atas. Tugas Fujinkai adalah ikut memperkuat pertahanan dengan
cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan
untuk kepentingan perang.
4) Heiho (Pembantu Prajurit Jepang)
Heiho merupakan organisasi militer resmi yang dibentuk pada bulan April 1945.
Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 18 – 25 tahun. Heiho merupakan barisan
pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari ketentaraan
Jepang. Heiho dijadikan sebagai tenaga kasar yang dibutuhkan dalam peperangan
misalnya memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke atas truk, serta pemeliharaan
senjata lain-lain. Sampai berakhirnya masa pendudukan Jepang jumlah anggota Heiho
mencapai 42.000 orang. Prajurit Heiho juga dikirim ke luar negeri untuk menghadapi
pasukan Sekutu antara lain ke Malaya (Malaysia), Birma (Myanmar), dan Kepulauan
Salomon.
5) Syuisyintai (Barisan Pelopor)
Syuisyintai diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Syuisyintai ini dipimpin oleh
Ir. Soekarno yang dibantu oleh Oto Iskandardinata, R.P. Suroso, dan Dr. Buntaran
Martoatmojo. Barisan pelopor memiliki kekuatan satu batalyon di tiap kota atau
kabupaten, menyiapkan pemuda-pemuda dewasa untuk gerakan perlawanan rakyat.
Latihan-latihannya ditekankan pada semangat kemiliteran.
6) Jawa Hokokai (Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa)
Jawa Hokokai diresmikan pada tanggal 1 Maret 1944. Jawa Hokokai merupakan organisasi
resmi pemerintah dan langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. Pimpinan tertinggi
dipegang oleh Guneseikan (Kepala / pemerintahan militer yang dijabat kepala staf tentara).
Keanggotaan Jawa Hokokai adalah para pemuda yang berusia minimal 14 tahun. Tugas
Jawa Hokokai adalah menggerakkan rakyat guna mengumpulkan pajak, upeti, dan hasil
pertanian rakyat.
7) PETA (Pembela Tanah Air)
PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1944 atas usul Gotot
Mangkupraja kepada Letjend. Kumakici Harada (Panglima Tentara
ke-16). PETA di Sumatera dikenal dengan Gyugun. Pembentukan
PETA ini berbeda dengan organisasi lain bentukan Jepang. Anggota
PETA terdiri atas orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer
Jepang. PETA bertugas mempertahankan tanah air Indonesia. PETA
merupakan tentara garis kedua. Di Jawa dibentuk 50 batalion PETA.
Jabatan komando batalion dipegang oleh orang Indonesia tetapi
setiap komandan ada pelatih dan penasihat Jepang. Tokoh-tokoh
PETA yang terkenal antara lain Supriyadi, Jenderal Sudirman,
Jenderal Gatot Subroto, dan Jenderal Ahmad Yani.
Sumber : Album Perjuangan, PT.
Mandira, 1991. hal. 17
Gb. 2.13 Pasukan PETA sedang
berlatih perangperangan
Pergerakan massa rakyat dalam organisasi-organisasi di atas telah mendorong rakyat
memiliki keberanian, sikap mental untuk menentang penjajah, pemahaman terhadap
kemerdekaan maupun sikap mental yang mengarah pada terbentuknya
Nasionalisme.
d. Bidang Sosial Budaya
Pada jaman pendudukan Jepang media massa diawasi dengan
ketat. Surat kabar, radio, maupun majalah terbit tanpa izin
istimewa akan tetapi selalu diawasi oleh badan-badan sensor.
Walaupun demikian surat kabar dan radio ikut berfungsi
menyebarluaskan perkembangan bahasa Indonesia. Lenyapnya
bahasa Belanda dari pergaulan sehari- hari memberikan peluang
bagi perkembangan bahasa Indonesia. Larangan pemakaian
bahasa Belanda di semua papan- papan iklan maupun papan
nama dan diganti dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang.
Pertumbuhan bahasa Indonesia yang tak dapat dibendung
mengakibatkan mau tak mau Jepang mengabulkan keinginan
bangsa Indonesia untuk mengangkat bahasa melalui
pelaksanaan Sumpah Pemuda tahun 1928.