Transcript Powerpoint
Pelanggaran Hukum Sektor Sumber Daya Alam
GRAHAT NAGARA,
Yayasan Silvagama 2014
Gambaran Umum Kejahatan Sumber Daya Alam
1
Gambaran Umum Kejahatan Sumber Daya Alam
1. Sekelumit Persoalan Sumber Daya Alam
TATA RUANG PROVINSI 47% 53% Selesai Belum selesai Penunjuk an 22% KAWASAN HUTAN Tata batas Tata batas 78% Penunjukan Sumberdaya alam hanya dipandang sebagai komoditas semata. Didominasi pertimbangan politik jangka pendek mekanisme transaksional.
Konflik regulasi dan kebijakan pengelolaan SDA setidaknya 13 UU yang berkonflik terkait sumberdaya alam.
Ketidakpastian tatakelola ruang. Kevakuman tataruang – hanya 18 dari 34 provinsi yang sudah punya RTRWP (yang belum tentu dipatuhi) dan ketidakmantapan kawasan hutan (penetapan 12%).
Lemahnya penegakan hukum.
Membiakkan konfilk agraria: 1970-2001 1.753 konflik di 2.834 desa/kecamatan. - Kuartal pertama 2012 setidaknya 30 konflik di 12 provinsi.
Pengabaian ekosistem.
Gambaran Umum Kejahatan Sumber Daya Alam
1. Sekelumit Persoalan Sumber Daya Alam
4. Penerimaan Pertambangan Panas Bumi 3. Penerimaan Perikanan 2. Penerimaan Kehutanan 1. Penerimaan Pertambangan Umum 2. Penerimaan Gas Bumi 1. Penerimaan Minyak Bumi 562,7 183,8 3 216,9 16 247,3 20 210,7 “Jika dikalkulasi dengan luasan yang dikelola, eksploitasi hutan hanya menyumbang pemasukan ke negara 70 ribu rupiah per hektar per tahun.” 52 187,1 141 239,1 193 426,2 213 636,9 50 000,0 100 000,0 150 000,0 200 000,0 250 000,0 7.
Manfaat dari sumber daya alam tidak pernah secara riil dinikmati oleh masyarakat. Indonesia 350 300 250 200 150 100 50 0 20 115 246 Cadangan China 309 0 97 Ekspor Amerika 0 190 Impor 0
Gambaran Umum Kejahatan Sumber Daya Alam
1. Sekelumit Persoalan Sumber Daya Alam
Pertama. Kejahatan dengan motif ekonomi dan dilakukan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, melibatkan jumlah uang yang besar juga.
Uang adalah darah dari kejahatannya (life and blood of the crime).
25 juta
PERIZINAN DAN PENYIAPAN KAWASAN
Persiapan permohona n Permohona n Penilaian 300 juta 10 milyar
RENTE IZIN
Tata Batas 200 juta Izin IIUP
TATA USAHA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU
200 juta Working Area IHMB RKU LHP 1 milyar 6 milyar RKT 560 juta LHC
TATA USAHA PENGANGKUTAN
Puluha n juta
RENTE HASIL HUTAN KAYU
DR-PSDH Pungut an liar Indikasi state capture SKSKB Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh
© KPK, 2014
EVALUASI & WASDAL
Sertifikasi PHPL/LK Pengalihan Izin&Saham Sanksi Administrati f Sanksi Pidana Rekonsiliasi PNBP
Gambaran Umum Kejahatan Sumber Daya Alam
2. Karakteristik Kejahatan
Ps. 158 UU 4/2009 Psl. 3 UU 31/99 Ps. 73 UU 26/07 Bupati menjad i pemeg ang saham Operasi onal usaha sebelu m izin Kedua. Satu peristiwa kejahatan sebenarnya dapat terdiri atas berbagai perbuatan pidana.
Cockroach theory.
Izin di luar peruntu kkanny a Proses perenc anaan ruang Bupati menerb itkan izin Ps. 3 UU 31/99 Ps. 13 UU 31/99 Pengus ul suap peruba han ruang Ps. 50(3) g UU 41/99 Ps. 50(3) h UU 41/99 Ps. 12e UU 13/2013 Tanpa/ dokum en angkut (SKSKB) aspal Ps. 20 UU 20/97 Suap aparat Peneba ngan di luar areal izin Ps. 50(3) e UU 41/99 Permoh onan izin dengan suap Ps. 50(3) d UU 41/99 Pembu kaan lahan pemba karan Tidak bayar PNBP
Transfer pricing
dan pengg elapan pajak Ps. 39 UU 28/07 Kredit investas i untuk kegiata n usaha Penjual an kayu ilegal Harta hasil TP dialihka n ke shell compa ny Ps 13 UU 31/99 Ps. 50(3) f UU 41/99 Ps. 13 UU 31/99 Pasal 2, 3 UU 8/10 Pasal 2, 3 UU 8/10
Gambaran Umum Kejahatan Sumber Daya Alam
2. Karakteristik Kejahatan
Ketiga. Dampaknya masif, merugikan negara luar biasa, tapi dapat terlihat dengan jelas.
2004 2006 2009
Gambaran Umum Kejahatan Sumber Daya Alam
2. Karakteristik Kejahatan
Keempat. Berlindung dibalik kecacatan atau kelemahan regulasi atau kebijakan.
Kelemahan ini berupa: 1.
Tidak harmonisnya antar regulasi.
2.
3.
Konflik kepentingan antara sektor dan institusi pemerintah.
Asimetri informasi.
IUP Tambang IUP Tambang Wilayah Pertambangan IUP Tambang IUP Kebun IUP Kebun IUPHHK Blok Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Bd. Hutan Bd. Kebun Kawasan Budidaya Bd. Tambang Kws Hutan Lindung/Kons Kawasan Lindung UU 4/2009 UU 18/2004 UU 41/1999 UU 26/2007
Gambaran Umum Kejahatan Sumber Daya Alam
2. Karakteristik Kejahatan
Kredibilitas data, masih banyak data dan informasi yang berkaitan dengan sumber daya alam, tidak memiliki kategori informasi publik yang jelas. Beberapa diantaranya bahkan didefinisikan sebagai sumber PNBP, sehingga seringkali menyebabkan inefisiensi bagi pemerintah sendiri. Kelembagaan data, dari beberapa ‘tes’ pengumpulan data, kerap ditemukan bahwa oknum pejabat pemerintah menyalah gunakan kewenangannya untuk menjual data dan informasi publik tersebut. Terindikasi pula, data yang ada di suatu lembaga pemerintah hanya dimiliki dan dikelola oleh orang tertentu, ketimbang institusinya. Kapasitas dan perhatian publik, sifat terbuka data tidak serta merta menjamin data dan informasi tersebut dapat termanfaatkan.
Modus dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya ALam
2
Modus dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam 1. Pasal-Pasal Pidana
Perbuatan melawan hukum Kejahatan korporasi Pidana terkait jabatan Pengembalian kerugian negara Alat bukti
UU 41/1999
Perbuatan di dalam kawasan hutan tanpa hak/izin, perbuatan atas hasil hutan tanpa izin, perusakan hutan, dll.
Pasal 50 ayat (2) dan (3).
UU 26/2007
Perbuatan di dalam ruang yang tidak sesuai peruntukan.
Pasal 73.
Diatur.
Tidak.
Tidak.
Diatur.
Diatur.
Tidak.
UU 31/1999 jo. 20/2001 UU 8/2010
Perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, penyalahgunaan wewenang, menerima suap terkait jabatan, memberi suap.
Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menerima pembayaran untuk menyamarkan asal usul harta hasil tindak pidana.
Pasal 3, 4, 5, dll.
Pasal 2, 3, 11, 13, dll.
Diatur.
Diatur.
Diatur.
Diatur.
Tidak.
Tidak.
KUHAP KUHAP KUHAP dan penambahan KUHAP dan penambahan
Modus dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam
1. Pasal-Pasal Pidana
Perbuatan melawan hukum Kejahatan korporasi Pidana terkait jabatan Pengembalian kerugian negara Alat bukti
UU 18/2004
Perbuatan di dalam kawasan hutan tanpa hak/izin, perbuatan atas hasil hutan tanpa izin, perusakan hutan, dll.
Pasal 50 ayat (2) dan (3).
Diatur.
Tidak.
Tidak.
KUHAP
UU 18/2013
Idem UU 41/99, kualifikasi privilese masy. sekitar hutan, penggunaan kawasan hutan tanpa izin.
Diatur.
Diatur.
Diatur.
KUHAP dan penambahan
UU 4/2009
Tanpa izin, dengan sengaja laporan tidak benar, transaksi atas hasil tambang tanpa izin, penyalah gunaan wewenang.
Pasal 158-165.
Diatur.
Diatur.
Diatur.
KUHAP
UU 32/2009
Kriteria lingkungan, pengelolaan B3, dumping tanpa izin, usaha tanpa izin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL).
Pasal 98, 103, 104, dan 109.
Diatur.
Tidak.
Diatur.
KUHAP
Modus dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam
2. Kasus 1. Tengku Azmun Jafar
Perkara.
TPK dalam pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (UIPHHK-HT) di kabupaten palalawan tahun 2001 – 2007
Dakwaan.
Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
Peradilan.
PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT : o Terbukti korupsi, pasal 2 o Pidana penjara 11 tahun dan denda Rp500 jt subsidair 6 bulan kurungan Uang penganti rp 12.367.780.000
PUTUSAN PT DKI JAKARTA : Terbukti tPk pasal 3 Rp500 jt subsidair 6 bulan kurungan pidana penjara 16 tahun dan denda Uang penganti rp 12.367.780.000
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG : Terbukti tPk pasal 2 Rp500 jt subsidair 6 bulan kurungan pidana penjara 11 tahun dan denda Uang penganti rp 12.367.780.000
Modus dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam 2. Kasus 1. Tengku Azmun Jafar
Perbuatan melawan hukum.
menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) bertentangan dengan ketentuan teknis dibidang pemanfaatan hutan kayu hutan tanaman sebagaimana diatur dalam: SK Menhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman pemberian IUPHK-HT yaitu : Memberikan iuphhk-ht kepada perusahaan perusahaan yang : Tidak memiliki komitmen yang baik terhadap pengelolaan hutan lestari dan aspek-aspek lngkungan lainnya, tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai dan tidak memiliki tenaga teknis dibidang kehutanan, permohonan tidak dilengkapi dengan peta citra satelit TM 542 proses digital serta peta penafsiran.
Meminta Kepala Dinas untuk memproses permohonan IUPHHK-HT padahal mengetahui perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan IUPHHK-HT SK Menhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yaitu: Lahan yang dimohonkan perusahaan tidak memenuhi persyaratan yaitu bukan PADA AERAL KOSONG NAMUN PADA LAHAN YANG MEMILIKI POTENSI KAYU perusahaan belum memenuhi kewajibannya membayar Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman TERBUKTI GRATIFIKASI ATAU SUAP SENILAI RP 600 JUTA ATAS DIKELUARKANNYA IZIN-IZIN TERSEBUT
Modus dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam
2. Kasus 1. Tengku Azmun Jafar
Azmun mendapatkan kompensasi sebesar 19 milyar atas izin yang dikeluarkannya.
PERIZINAN DAN PENYIAPAN KAWASAN
Persiapan permohona n Permohona n Penilaian 19 milyar Tata Batas
RENTE IZIN
Izin IIUP
TATA USAHA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU
Working Area LHP IHMB RKT RKU LHC
RENTE HASIL HUTAN KAYU
DR-PSDH 600 juta
TATA USAHA PENGANGKUTAN
SKSKB
© KPK, 2014
EVALUASI & WASDAL
Sertifikasi PHPL/LK Pengalihan Izin&Saham Sanksi Administrati f Sanksi Pidana Rekonsiliasi PNBP Indikasi state capture Potensi suap, pemerasan, penjualan pengaruh
Modus dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam
2. Kasus 1. Tengku Azmun Jafar
Pasal 3 UU 31/1999 jo. UU 20/2001
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subyek hukum Kesala han Melaw an hukum Kesalahan (schuld) Rumusa n Pidana Melawan hukum (wederrecht e lijk) mengkonstruksikan pasal pidana bukan hanya sekedar memenuhi fakta yang ada ke dalam rumusan pasal pidana Perbu atan Damp ak dan kausali tas Sanksi pidan a
Modus dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam
2. Kasus 1. Tengku Azmun Jafar
Elemen Delik
Setiap orang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Elemen kausalitas
Analisis
Norm Adressat. Azmun sebagai pejabat Bupati Identitas tersangka.
Pembuktian
Unsur Akibat dan Kesalahan. Dalam kasus ini KPK membuktikan keuntungan yang diterima Azmun dari ‘menjual’ izin dan keuntungan (opzet als oogmerk). Unsur Melawan Hukum. Diterjemahkan sebagai (detournement du povoir) memiliki kewenangan tapi melanggar tujuan. Prof. Muladi menjabarkan agar tidak terjebak melawan hukum dalam HAN (maladm.) dan HPer (onrecht), maka unsur melawan hukum dalam UU 31/99 harus mengandung ‘akal akalan’, manipulasi, kecurangan, pengelakan aturan, dll.
Unsur Akibat Lain Sebagai Kualifikasi Tambahan. Kata ‘dapat’ di dalam unsur menegaskan bahwa kerugian negara hanya kualifikasi tambahan. Conditio sine qua non, adequat, individualisasi. Dalam dakwaannya, KPK menegaskan sejak awal Saksi dan bukti yang menyatakan bahwa Bupati menerima uang sebagai kompensasi. Selain itu, diobyektifikasi dari keterangan saksi bahwa sejak awal izin sudah direncanakan diterbitkan untuk memperoleh keuntungan. Kewenangan Bupati untuk menerbitkan izin. Namun, penerbitan tersebut dijelaskan bertentangan dengan tujuan karena digunakan untuk memperoleh kompensasi/gratifikasi/suap dari pemegang izin.
Saksi (Disprov) menyatakan bahwa ia dipaksa Bupati untuk meloloskan pertimbangan teknis, disusunlah manipulasi di dalamnya.
Pembuktian dilakukan dengan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP. Sementara asumsi kalkulasi berdasarkan jumlah kayu yang ditebang berdasarkan dokumen angkut (SKSHH).
Sebagaimana dijelaskan juga dalam unsur kesalahan yang dilakukan dengan maksud, akibat keuntungan
Modus dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam
2. Kasus 1. Tengku Azmun Jafar
Kerugian Negara.
o Total kerugian mencapai 1,2 trilyun rupiah dan harus dikembalikan kepada negara.
o o Hanya diperhitungkan dari nilai kayu, belum memperhatikan kerugian lingkungan.
Dikurangi dengan setoran kas negara.
Modus dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam
2. Kasus 2. PT. Kahayan Agro Lestari
Direktur PT KAHAYAN AGRO LESTARI divonisi bersalah melanggar Pasal 50 (3) huruf a. UU 41/1999.
Terbukti, menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Pidana denda 1 milyar, penjara 2 tahun.
IUP dari Bupati Kapuas SK No.522/1586/Disb un/X/2005 Areal yang sudah dilakukan pembukaan lahan seluas 1.140 hektar. Sementara 906 diantaranya sudah ditanami.
Modus dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam
2. Kasus 2. PT. Kahayan Agro Lestari
Mengetahui, dan bahkan sudah mengirimkan permohonan pelepasan kawasan, tetapi tetap melakukan pembukaan lahan seluas sekitar 1140 hektar.
Meskipun pertentangan dengan Perda 8/2003 dinyatakan bukan kewenangan PN.
Tidak ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan. UU 26/07, IPR tidak boleh bertentangan peruntukan Arahan Lokasi Izin Lokasi Permenhut, hanya dapat dilakukan pada HPK Pelepasan Kawasan Hutan Hak Guna Usaha Izin Usaha Perkebunan UU 18/2013 atau UU 41/1999 merambah kawasan hutan UU 18/2004, di atas 25 hektar wajib IUP PP HGU, HGU tidak boleh di atas kawasan hutan
Modus dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam
2. Kasus 3. PT. Kalista Alam
Setelah dipidana, PT. Kalista Alam juga kemudian digugat melawan hukum perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Lihat Put. 12/PDT.G/2012/PN.MBO.
Actus reus dilihat dari pelanggaran PermenLH 10/2010, Ps. 3, wajib pembukaan lahan tanpa bakar. Mens rea diobyektifikasi dari perbuatan yang diketahuinya berakibat pada kebakaran. Klausula bakar dalam SPK dengan pihak ketiga.
Dasar ganti rugi Ps. 90 UU PPLH dan 1365 KUH Perdata.
Perhitungan ganti rugi berdasarkan PermenLH 13/2011 tentang Ganti Kerugian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.