Transcript Paparan Sumbar Rev

Disampaikan oleh :
Iman Bastari
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam
PADANG, Sabtu, 30 Oktober 2010
1
Curriculum Vitae
Nama
Tempat/tgl lahir
Agama
Pangkat/Jabatan
Riwayat Pendidikan
Overseas training
Pendidikan dinas
Riwayat Jabatan
:
:
:
:
:
Iman Bastari, Ak, M.Acc
Jakarta, 25 Juni 1956
Islam
Pembina Utama Madya/ IV d, Deputi Kepala BPKP
- Akuntan, tahun 1985 dari STAN, Depkeu, Jakarta
- Master of Accountancy in Business, tahun 1990 dari
Western Illinois Univ, USA
: - BOO dan BOT Training, Swinburne Univ of Technology,
Melbourne, West Australia (Feb. ‘1995)
- Surety Bond, Zurich Swiss (April 1997)
: SEPALA thn. 1992; SPAMA thn 1995; SPAMEN thn 2000
: 1. Kepala Seksi tahun 1991 – 1997
2. Kabid/Kasubdit tahun 1997-2002
3. Direktur Juni 2002- Sept 2004
4. Ka Perwakilan BPKP Sumut , September 2004
5. Ka. Perwakilan BPKP DKI 1, Nopember 2005
6. Deputi PIP Bidang Polsoskam, November 2006
ALUR PAPARAN
Permasalahan
Akuntabilas
Keuangan
Akuntabilitas
Keuangan
Negara/
Daerah
1. Proses penetapan APBD
terlambat
2. Penyerapan APBD
rendah
3. Disclamer: asset,
penyimp., terhadap
ketertaatan perUU;
4. Lemahnya sistem dan
kapasitas SDM
Permasalahan
Akuntabilas
Kinerja
1. Renja & RPJMD blm dasar
penyusunan RKT &
Tapkin
2. Inkator kinerja belum
terukur;
3. Pedoman evaluasi belum
dibuat.
Upaya??
Penguatan SPIP:
• Komitmen
• Manajemen aset
tertib
• Identifikasi risiko
Pengd. brg/jasa
• Peningkatan
SDM bid.
keuangan &
pengadaan
brg/jasa.
Public
Trust
Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
AKUNTABILITAS
“akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab atau
menjelaskan dari aparatur pemerintahan sebagai pihak yang
menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas
pelaksanaan amanah yang diterimanya secara obyektif.”
Psl 4 (1) Presiden
sebagai
Pemegang Kekuasaan
Pemerintahan
Psl 58 (1), Presiden
menyelenggarakan
sistem pengendalian
intern pemerintah
dalam rangka pengelolaan
keuangan negara
Ayat (2) ditetapkan dgn PP
UUD
RI
1945
UU
No.17/
2003
UU
No.01/
2004
PP
No.60/
2008
Psl 6 (1) & Psl 7 (1)
Presiden memegang
kekuasaan pengelolaan
keuangan negara
unt tujuan bernegara
Psl 2: Menteri/Pimpinan
Lembaga,Gubernur,
Bupati/Walikota wajib
melakukan pengendalian
atas Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan
4
AKUNTABILITAS KEUANGAN
• kelalaian aparatur pemda,
PENETAPAN
APBD
PENYERAPAN
ANGGARAN
OPINI
LKPD
Dari 20 pemda, 13
pemda terlambat
• Penyerapan
anggaran lambat
(30 Juni 2010
hanya 34,26 %),
• SiLPA tinggi (ratarata Rp70 – 90 M)
1 WTP, 14 WDP,
1 TMP
• kurangnya pemahaman ketentuan,
• kurangnya koordinasi TAPD
• kurangnya sosialisasi pedoman,
 Penganggaran tidak efekif dan efisien
 Keterlambatan penetapan APBD/APBDP
 Kemampuan SDM rendah ( terutama
SDM yang mempunyai sertifikasi PBJ)
 Kegamangan/ketakutan pengguna
anggaran untuk melaksanakan kegiatan
yang berisiko.
Permasalahan dalam :
 Pengelolaan aset dan persediaan
 Kebijakan akuntansi pemda
 Akuntansi pengelolaan penerimaan dan
penggunaan dana
 Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan
 Kelemahan sistem pengendalian intern
LAKIP
KINERJA
PENYELENG
GARAAN
PEMRNTAH
DAERAH
Dari 12 pemda :
kategori Baik nihil,
Cukup 1 pemda,
Agak Kurang 8 pemda,
Kurang 1 pemda
Masih ada yang masuk
kategori sedang
•
Kelemahan Perencanaan
Kinerja
•
Kelemahan Pelaporan
Kinerja,
•
Data Kinerja kurang handal
•
IKU belum formal dan belum
dapat dapat diukur secara
obyektif.
Sistem pengumpulan data
kinerja belum memadai
Pedoman evaluasi kinerja
belum ditetapkan
•
•

Membangun sistem pengendalian intern yang handal
sesuai amanah pasal 58 UU Nomor 1 Tahun 2004 dan
PP Nomor 60 Tahun 2008.

Peningkatan Komitmen dan Pemahaman KDH dan
DPRD atas pentingnya OPINI atas LKPD

Capacity Building SDM Pemda di bidang akuntansi
keuangan

Perbaikan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah termasuk penggunaan Teknologi Informasi
(Program Aplikasi SIMDA)

Pengefektifan Inspektorat Provinsi / Kab / Kota
POTRET AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DAN
PENTINGNYA SPIP
Melalui:
1. Kegiatan yg Efektif &
Efisien
2. Keandalan Lap Keu
3. Pengamanan Aset
4. Ketaatan Terhadap
Peraturan Perundangan
Modus penyimpangan pengadaan barang/jasa
1. Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak
dibuat secara rasional (tidak sesuai kebutuhan,
sehingga hanya merupakan pemborosan karena barang
tdk bermafaat atau tidak dimanfaatkan).
2. Pelaksanaan pekerjaan/pengadaan tidak sesuai
kontrak, yang berakibat fisik pekerjaan kurang, terlambat
diserahkan tetapi tidak dikenakan denda, atau dibuat BA
penyelesaian fisik yang tidak benar (dibuat 100% tetapi
fisik belum selesai) sementara pembayaran 100 %.
3. Penggelembungan harga (akibat tidak cermat dalam
penetapan HPS, dan tidak dilakukan survey harga,
penunjukkan langsung tanpa ada negosiasi harga yang
wajar).
4. Pajak-pajak yang seharusnya dipungut tetapi tidak
dipungut (PPh 21 atas pembayaran honor atau PPn).
9
Penyebab Opini Non WTP
 Pengendalian intern lemah
 Penyajian data keuangan tidak sesuai SAP
 Penyajian data keuangan yang belum lengkap
 Manajemen aset yang belum baik
 Penyimpangan yang cukup material dalam
pengadaan barang dan jasa
 Penyimpangan yang cukup material dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Penggunaan langsung PNBP
Pengertian SPI dan SPIP sesuai PP 60/2008
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
11
12
12
Key Risks In Procurement Phases
(Risiko-risiko utama dalam tahapan pengadaan
barang/jasa)
I. Tahap perencanaan/penganggaran (Procurement
Planning/Budgeting ), al:
 Analisis yg tidak memadai atas kondisi pasar (supply
market), kebutuhan organisasi dan kebutuhan dan
masalah yang penting dari stakeholders
 Tidak dibuat perencanaan yang baik sehingga tidak ada
risiko yang diantisipasi.
 Kebutuhan dirumuskan dengan cara yg salah sehingga
menyebabkan adanya barang/jasa yg rendah kualitasnya.
 Persyaratan2 yg dibuat menguntungkan atau merugikan
pemasok (vendor/suppliers) tertentu.
 Anggaran dibuat (sengaja) tinggi utk menutupi “kickbacks)
Risiko pengadaan barang/jasa ----lanjutan
II. Proses pemilihan dalam pengadaaan Barang/Jasa
(Procurement selection process), al :
 Penggunaan metode pengadaan yang tidak layak dengan
tujuan untuk mendapatkan cara membuat proses
keputusan yang sarat dengan kepentingan.
 Kriteria penilaian yang dirancang untuk menguntungkan
rekanan tertentu atau untuk mendiskualifikasi yang
lainnya.
 Infromasi diberikan menguntungkan rekenan tertentu.
 Kesalahan penanganan dokumen tender
 Menerima proposal atau penawaran (bids) yang terlambat
 Menolak penawaran yang syah (legitimate bids)
 Dokumen2 tender yang diserahkan oleh rekanan
banyaknya yang salah/tidak benar tetapi tidak terdeteksi
Risiko pengadaan barang/jasa ----lanjutan
III. Pelaksanaan Kontrak (Performance) , al :
 Memecah nilai pengadaan agar tidak melewati batas jumlah







pengadaan yang harus dilakukan dengan tender.
Nilai tawaran rendah yg tidak realistis dengan harapan adanya
amandemen kontrak (atau eskalasi) di kemudian hari.
Mensubkan pekerjaan yang cenderung “corrupt.”
Kontrak berbeda dengan syarat-syarat atau spesifikasi,
jumlah, jadwal pengiriman/penyelesaian pekerjaan dan
pembayarannya sebagaimana dipersyaratkan saat penawaran
di lakukan.
Klausul pengawasan dan pelaporan yang minim di dalam
kontrak untuk menghindari adanya permasalahan
Kurangnya pengawasan atas pelaksanaan kontrak
Manipulasi atau merekayasa dokumen pendukung
Perluasan atau amandemen kontrak yang tidak logis dasar
pertimbangannya.
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
(unsur yang sangat dominan)
Menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif,
melalui :
 Penegakan integritas dan nilai etika (buat aturan perilaku,







keteladan pimpinan, penegakan disiplin, tg jawab atas penyimp
SPI, dan hapus kebijakan yang mendorong perilaku tidak etis)
Komitmen terhadap kompetensi (adanya standar kompetensi,
promosi didasarkan kompetensi)
Kepemimpinan yang kondusif (ada interaksi dengan bawahan,
mendukung SPIP, manajemen basis kinerja, melindungi aset dari
penggunaan yg ilegal
Struktur organisasi sesuai kebutuhan
Pendelegasian wewenang & tanggung jawab yg tepat
Kebijakan yang sehat untuk pembinaan SDM
Pemeranan aparat pengawasan intern yang efektif
Hubungan kerja yang baik
16
Kenapa Kita sangat Peduli dengan Sistem
Pengendalian Intern ?
1. Secara regulasi :
PP 60/2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) mewajibkan Menteri/Pimpinan
Lembaga
dan
Kepala
Daerah
untuk
menyelenggarakan sistem pengendalian intern
yang handal agar pengelolaan keuangan negara
dilakukan secara efisien, efektif , transparan dan
akuntabel.
2. Best Practices :
SPIP dibangun untuk menunjukkan tanggungjawab
amanah yang kita terima sebagai aparat/birokrasi
penyelenggara kepada pemberi amanah (para
pembayar pajak/taxpayers).
Best practices ….lanjutan
2. Best Practices………………….
Untuk memberi keyakinan bahwa segala sumbersumber (resources) yang berada dibawah
pengendalian kita yaitu asset berupa “people
(pegawai/karyawan/pekerja), money, fascilities dan
intelectual property/kekayaan intelektual) benarbenar telah dilakukan pengamanan secara memadai
(properly safeguarded), dikelola (managed) dan
dipertanggungjawabkan (accounted) secara akurat
dan tepat waktu (accurately and timely)
Apa Konsekuensinya Bila Kita Tidak Peduli
Dgn Sistem Pengendalian Intern ?
Best Practices :
 Memberikan pengaruh negatif (negative impact) di
dalam pelaksanaan misi penyelenggara dan
pelayanan kepada publik.
 Mempengaruhi reputasi (image) instansi
pemerintah (K/L)
 Sangat mahal (costly) dan pemborosan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi K/L.
Pentingnya SPIP (amanah UU 1/2004)
Pasal 55 ayat (4) ; Statement of Responsibility
Menteri/pimp lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna
barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai
dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dgn SAP.
Pasal 56 ayat (1): Kepala Satker Perangkat Daerah memberikan
pernyataan bahwa pengelolaan APBD
diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan SAP.
UU No.15 Tahun 2004: BPK dalam melakukan auditnya, terlebih
dahulu melakukan penilaian sistem pengendalian intern.
PP 60/2008 :
Merupakan komitmen yang nyata dari pemerintah untuk
memperbaiki akuntabilitas keuangane ngara  resep agar tidak
disclaimer dan mencegah penyimpangan (prevention)
Makna dari Definisi Sistem
Pengendalian Intern
1. IC akan sangat terkait dengan kualitas dari
manajemen yang baik (the qualities of good
management).
2. IC akan bergantung kepada manusia dan akan
berhasil atau gagal tergantung pada perhatian
yang diberikan orang-orang dalam organisasi
terhadap IC itu sendiri.
3. IC akan efektif bila seluruh orang-orang dan
lingkungan sekitarnya bekerja bersama-sama.
4. IC membantu organisasi mencapai tujuan dan
misinya.
Peran APIP Menurut PP 60/2008
LINGKUP TUGAS
BPKP
APIP
 Was Intern atas akuntabilitas
Keuangan Negara:
• Kegiatan lintas sektorat
• Kebendaharaan umum
atas penetapan Menkeu
• Penugasan Presiden
 Pembinaan SPIP
 Reviu LKPP
AKUNTABILITAS
KEPADA
PRESIDEN
RI
ITJEN/
INSPEKTORAT
K/L
• Was intern thd seluruh
kegiatan dlm rangka penyel.
tugas & fungsi satker K/L
yang didanai APBN
• Reviu LK/KL
MENTERI /
PIMPINAN
LEBAGA
INSPEKTORAT
PROV
• Was Intern thd seluruh
kegiatan dlm rangka Penyel.
Tugas & Fungsi Satker prov.
yang didanai APBD Prov.
• Reviu LK Pemprov.
GUBERNUR
INSPEKTORAT
KAB/KOTA
• Was Intern thd seluruh
kegiatan dlm rangka Penyel.
Tugas & Fungsi Satker prov.
yang didanai APBD Kab/Kota.
• Reviu LK Pemkab/Kota
BUPATI/
WALIKOTA
Psl.49 ayat (1)
22
CPA FORMULA
C
Corruption
=
P
Power
Konflik
Kepentingan
Kewenangan
Desentralisasi
Suap
Diskresi Kebijakan
Gratifikasi
Ekonomi
Biaya Tinggi
Penggunaan
Sumber Daya
A
Accountability
Pertanggungjawaban
Amanah
Transparan
Akuntabel
Partisipatif
Taat Hukum
Power (Kekuasaan) tidak disertai dengan Akuntabilitas Dan Sistem
Pengendalian Intern yang handal, cenderung Korupsi
Formula ini disarikan dari
EXECUTIVE ROADMAP TO FRAUD PREVENTION AND INTERNAL CONTROL, by Martin T.
Biegelman and Joel T. Bartow (John Wiley 2006)
23
Terima Kasih