Transcript PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA
ISWANTORO, SH., MH.
HP 081328028144
A. Pengertian Tata Hukum

Tata Hukum adalah aturan-aturan atau
susunan/tata / ordnung atau Tata Hukum
adalah semua peraturan-peraturan hukum yang
diadakan atau diatur oleh negara dan bagianbagiannya berlaku pada waktu itu dan dalam
sebuah masyarakat atau negara.
B. Obyek Kajian Tata Hukum
Indonesia

Obyek penyelidikan PIH adalah hukum pada
umumnya. yaitu tidak terbatas pada hukum yang
sedan berlaku sekarang di Indonesia tetapi juga
hukum yang berlaku di tempat lain serta pada
waktu kapan saja. Sedangkan PTHI adalah
hukum yang berlaku sekarang atau hukum
positip di negara Indonesia (lus Constitutum).
C. Pengertian dan Ruang Lingkup
Tata Hukum Indonesia

Tata Hukum Indonesia adalah pada waktu
sekarang yaitu tata hukum yang berlaku di
Indonesia pada waktu sekarang yaitu tata hukum
yang menata, menyusun, dan mengatur tertib
kehidupan masyarakat, dibuat dan ditetapkan
atas daya penguasa masyarakat itu
D. ruang lingkup tata hukum
Indonesia








Hukum Perdata.
Hukum Pidana.
Hukum Acara Pidana.
Hukum Acara Perdata.
Hukum Adat.
Hukum Dagang.
Hukum Tata Negara.
Dan lain sebagainya.
E. Dasar Berlakunya Aneka Ragam
Peraturan Per Undang-Undangan
Indonesia.

Tata Hukum Indonesia ditetapkan oleh
masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dapat
dikatakan tata hukum Indonesia lahir atau ada
sejak negara Indonesia merdeka pada tanggal 17
Agustus 1945. Hal tersebut dapat kita ketahui
dan Proklamasi dan Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945.
Masyarakat Hukum

masyarakat hukum adalah suatu masyarakat yang
menetapkan tata hukumnya bagi masyarakat itu
sendiri dan oleh sebab itu turut serta sendiri
dalam berlakunya tata hukum itu, artinya tunduk
sendiri kepada tata hukum itu.
Politik Hukum Nasional

politik hukum Nasional adalah berarti
kebijaksanaan atau dalam bahasa asing disebut
policy”dari pengusasa Negara Republik
Indonesia mengenai hukum yang berlaku di
Negara Indonesia.
Sistem Hukum

sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri
dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu
sama lain dan bekerja sama untuk mencapai
tujuan kesatuan tersebut.
F. Pada masa penjajahan Belanda:
Peraturan-perundangan pada masa ini
terdiri dari :







A.B. (Algemene Bepeting Van Wetgeving Voor
Indonesia).
30 April 1847 Stadblad ( Stb. 1847 No. 23).
R.R( Regerigs Reglemenf).
2 September 1854. Stb. 1854.
I.S. (Indische Staatsregeling). 23 Mi 1925 Stb. 125
No, 415.
Peraturan-peraturan Organik :
Ordonantie, Regering Verordering, Locale Verordering
G. Pada masa penjajahan
Jepang:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1942 isinya
menyatakan bahwa berlakunya kembali semua
peraturan per Undang-undangan Belanda
asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintahan Jepang, Undang-undang Bala
tentara Jepang).
H. Pada Zaman Indonesia
Merdeka

Pasal II Aturan Peralihan, yang bunyinya ''Segala
badan negara dan peraturan yang masih ada
langsung berlaku selama belum diadakan yang
baru menurut UUD ini".
PERATURAN TERSEBUT AL:




Peraturan pada masa Pemerintahan Belanda dan
Jepang
Peraturan pada masa berlakunya UndangUndang Dasar
Sementara 1950 Pasal 142 tentang Peralihan.
Peraturan pada masa berlakunya Konstitusi
Republik Indonesia
Serikat 1949 Pasal 192 tentang Peralihan .


Peraturan pada masa berlakunya UndangUndang dasar 1945 ,
Pasal II Aturan Peralihan .
Peraturan Perundang-undangan tersebut masih
berlaku dan tetap berlaku di Indonesia
seterusnya asalkan tidak bertentangan dengan
UUD 1945, selama belum dicabut, ditambah
atau diubah oleh ketentuan-ketentuan
berdasarkan UUD 1945.
SELESAI
ATURAN PENILAIAN







Komposisi Penilaian :
Aspek penilaianProsentase
Ujian Akhir Semester……….40 %
Ujian Tengah Semester……..30 %
Tugas Mandiri……………....20 %
Resensi……………………..10 %
Total……………………….100 %
ATURAN KULIAH





Toleransi terlambat 15 menit (bagi mahasiswa
dan dosen
HP sillent
Absensi minimal 75% (jika tidak terpenuhi tidak
dapat ikut ujian akhir)
Pakaian sopan, tidak pakai kaos oblong, sandal
jepit
Jika berhalangan hadir :
sakit (1 hari ijin tertulis), sakit >1 hr (srt ket
Dokter), musibah, hrs dengan bukti tertulis yang
relevan
SISTIM PEMBELAJARAN








Active Learning (pembelajaran Aktif) yaitu:
1. Card Sort (sortir kartu)
2. Everyone is a teacher here (Semua bisa jadi
guru)
3. Information search (mencari info)
4. Active debate (debat aktif)
Point counter point (Debat pendapat)
Index card match (mencari pasangan
dll
DAFTAR REFERENSI WAJIB
CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka)
 Hartono Hadisuprapto, Pengantar Tata Hukum
Indonesia, (Yogyakarta: Liberty)
 Mudjiono, Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia
(Yogyakarta: Liberty)
 Ahmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Indonesia (Bandung: Tarsito)


DAFTAR REFERENSI ANJURAN





HFA Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid
I dan II, (Jakarta: Rajawali)
Soebekti dan Tjitrosudibio, KUHPerdata (BW,
(Jakarta: Pradnya Paramita)
Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana,
(Jakarta: Ghalia).
JE Sahetapy, Hukum Pidana, (Yogyakarta:
Liberty)
Jimly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata
Negara, (Jakarta: Konstitusi Press)
DAFTAR REFERENSI
ANJURAN





Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum
Tanah Nasional, (Jakarta: Usakti).
Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan,
(Jakarta: Kompas)
Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas,
(Yogyakarta: Liberty)
Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat,
(Jakarta: Pradnya Paramita).
Sugeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogyakarta:
Liberty)
DAFTAR REFERENSI
ANJURAN





SF Marbun dan Moh Mahfud MD, Pokok-pokok
Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta:
Liberty).
Lutfi Effendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi
Negara, (Malang: Bayumedia)
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata,
(Yogyakarta : Liberty)
Bambang Poernomo, Pokok-pokok Tata Acara
Peradilan Pidana, (Yogyakarta: Liberty)
UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
MATERI YANG DIPELAJARI






istilah dan konsep-konsep yang berkaitan
dengan tata hukum
pokok hukum Perdata
pokok-pokok Hukum Pidana
pokok-pokok Hukum Tata Negara
pokok-pokok Hukum Administrasi Negara
pokok-pokok Hukum Acara Perdata




pokok-pokok Hukum Acara Pidana
pokok-pokok Hukum Agraria
pokok-pokok Hukum Adat
pokok-pokok Hukum Internasional

SELESAI
TUGAS CARD SORT




TUGAS ANDA ADALAH MENCARI
PASANGAN KARTU DAN MEMBENTUK
KELOMPOK UNTUK BERDISKUSI
MASING2 KELOMPOK MENULISKAN
HASILNYA DI PAPAN TULIS, DAN
MEMBERI JUDUL
MASING-MASING KELOMPOK
MEMPRESENTASIKAN HASIL DISKUSI
KELOMPOK LAIN SEBAGAI
PEMBAHAS UTAMA DAN PEMBAHAS
SISTEMATIKA KUHPerdata
(HH-87)




BUKU I TENTANG : ORANG (VAN
PERSONEN)
BUKU II TENTANG : BENDA (VAN
ZAKEN)
BUKU III TENTANG : PERIHAL
PERIKATAN (VAN VERBINTENISSEN)
BUKU IV TENTANG : PERIHAL
PEMBUKTIAN DAN DALUWARSA (
BEWIJSEN VERJARING)
MENGAPA BADAN HUKUM
SEJAJAR DENGAN ORANG





TEORI FICTIE (VON SAVIGNY)
TEORI KEKAYAAN (BRINZ, VAN DER
HEIJDEN)
TEORI ORGAN (VON GIERKE)
TEORI PEMILIKAN BERSAMA (PLANOL,
STAR BUSMANN)
TEORI REALITA YURIDIS (SUYLING
DAN SCHOLTEN)
TEORI FICTIE


ADANYA BADAN HUKUM HANYA
ANGGAPAN SAJA YG DICIPTAKAN
OLEH NEGARA, KRN SEBENARNYA BH
TDK PUNYA KEKUASAAN UNTUK
MENYATAKAN KEHENDAKNYA
SENDIRI, SEPERTI HALNYA MANUSIA.
MISAL: DIREKTUR PT, KOPERASI DSB
TEORI KEKAYAAN

DISEBABKAN BADAN HUKUM ITU
ADALAH PUNYA HAK DAN KEWAJIBAN,
PUNYA KEKAYAAN UNTUK MEMENUHI
KEWAJIBA PIHAK III. MISAL YAYASAN,
PERUSAHAAN NEGARA DLL
TEORI ORGAAN

BADAN HUKUM MERUPAKAN
KENYATAAN SEPERTI MANUSIA DAN
INI BUKAN ANGGAPAN. JADI BH
PUNYA ALAT PIKIR UNTUK BERBUAT
SEPERTI LAYAKNYA MANUSIA. MISAL
RUPS, RAT KOPERASI DLL
TEORI PEMILIKAN
BERSAMA

BADAN HUKUM SEBENARNYA MRP
KUMPULAN DARI MANUSIA SEHINGGA
KEPENTINGAN ATAU PEMILIKAN BH
ITU SEBENARNYA ADALAH
KEPENTINGAN ATAU PEMILIKAN DR
MANUSIA2 ITU SELAKU ANGGOTA BH
TSB
TEORI REALITA YURIDIS


BADAN HUKUM ADALH REALITA
YURIDIS, YAITU SUATU FAKTA YANG
DICIPTAKAN OLEH HUKUM .
MISAL PENDIRIAN PT , KOPERASI DLL
SEBAGAI BADAN HUKUM MEMENUHI
SYARAT2 TERTENTU
ORANG DALAM PENGAMPUAN (PS
433 KUHPerdata KANSIL HAL 218)




SAKIT INGATAN
PEMBOROS
LEMAH DAYA
TIDAK SANGGUP MENGURUS
KEPENTINGANNYA SENDIRI DENGAN
SEMESTINYA
PERSAMAN ANTARA KEKUASAAN
ORANG TUA, PERWALIAN DAN
PENGAMPUAN

SAMA-SAMA MENGAWASI DAN
MENGADAKAN HUBUNGA HUKUM
DENGA ORANG2 YG DINYATAKAN
TIDAK CAKAP BERTINDAK
PERBEDAANNYA

KEKUASAAN ORANG TUA, KEKUASAAN
ASLI DILAKSANAKAN ORANG TUA
SENDIRI YANG MASIH DLM IKATAN
PERKAWINAN TERHADAP ANAKANAKNYA YG BELUM DEWASA

PERWALIAN, PEMELIHARAAN DAN
PENYELENGGARAAN DILAKSANAKAN
OLEH WALI DAPAT SALAH SATU
IBUNYA ATAU BAPAKNYA YG TIDAK
DALAM IKATA PERKAWINAN LAGI
ATAU ORANG LAIN TERHADAP
ANAK2NYA YG BELUM DEWASA

PENGAMPUAN, BIMBINGAN
DILAKSANAKAN OLEH
KURATOR(KELUARGA SEDARAH ATAU
ORANG YG DITUNJUK) TERHADAP
ORANG-ORANG YG BELUM DEWASA YG
KARENA SESUATU SEBAB DINYATAKAN
TIDAK CAKAP BERTINDAK DALAM
LALULINTAS HUKUM
PERBEDAAN GOLONGAN
PENDUDUK (PS 131 dan 163 IS) HH
HAL 83




GOLONGAN EROPA
GOLONGAN BUMI PUTRA
GOLONGAN TIMUR ASING (TIONHHOA)
GOLONGAN TIMUR ASING (NON
TIONGHOA)
GOLONGAN EROPA




SEMUA ORANG BELANDA
SEMUA ORANG EROPA BUKAN
BELANDA
SEMUA ORANG JEPANG
SEMUA ORANG YG BERSAL DARI
TEMPAT LAIN YG HUKUM KELURGA
BERASASKA SAMA DG HK
KEKELUARGAAN BELANDAANAK2 YG
SYAH DAN DIAKUI NO 3, 3, 4 BERDASAR
UU YG LAHIR DIHINDIA BELANDA
GOLONGAN BUMI PUTERA

SEMUA ORANG ASLI DARI HINDIA
BELANDA (SEKARANG INDONESIA)
GOLONGAN TIMUR ASING

SEMUA ORANG YG BUKAN GOL EROPA
DAN BUKAN BUMI PUTERA. ADA TA
TIONGHOA DAN TA NON TIONGHOA
MISAL INDIA, ARAB DLL
SYARAT SYAHNYA PERJANJIAN (PS
1320 KUHPerdat)




SEPAKAT MEREKA YANG
MENGIKATKAN DIRINYA
KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT SUATU
PERIKATAN
SUATU HAL TERTENTU
SUATU SEBAB YANG HALAL
KECAKAPAN UNTU
MEMBUAT PERIKATAN

PS 1329 BW SETIAP ORANG ADALH
CAKAP U NTUK MEMBUAT PRIKATAN
KECUALI DITENTUKAN OLEH
UNDANG-UNDANG
SEPAKAT MEREKA YG
MENGIKATKAN DIRINYA

HARUS ADA KEMAUAN YG BEBAS
UNTUK SALING MENGADAKAN
KESEPAKATAN
SUATU HAL TERTENTU

MAKSUDNYA ADALAH OBYEK DARI
PERJANJIAN /POKOK PERJANJIAN
SUATU SEBAB YANG HALAL

ISI DAN TUJUAN DARI PERJANJIAN
MISAL JUAL BELI ISI DAN TUJUAN ATAU
CAUSANYA IALAH PIHAK YG SATU
MENGHENDAKI HAK MILIK SUATU
BARANG, PIHAK YG LAINNYA
MENGHENDAKI UANG
SUBYEK HUKUM MENURUT
KUHPerdata



MANUSIA (NATURLIJKE PERSOON)
BADAN HUKUM PUBLIK (PUBLIC
RECHTSPERSOON)
BADAN HUKUM PRIVAT (PRIVATE
RECHTSPERSOON)


MAKSUD SUBYEK HUKUM ADALH
PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBAN
MANUSIA MEMPEROLEH STATUS
SEBAGAI ORANG SEJAK DILAHIRKAN
SAMPAI MENINGGAL

BADAN HUKUM ADALH ORANG YG
DITETAPKAN OLEH HUKUM
MERUPAKAN SUBYEK HUKUM YG
DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN
HUKUM




BADAN HUKUM PUBLIK MISAL
NEGARA, PROPINSI, PN DLL
BADAN HUKUM PRIVAT MISAL PT ,
YAYASAN DLL
Komersial
Non komersial
INFORMATION SEARCH/MENCARI
INFORMASI





MAHASISWA MEMBENTUK KELOMPOK
KELOMPOK YANG SATU DENGAN
KELOMPOK YANG LAIN DIBERIKAN
MATERI YANG BERBEDA
SEMUA MATERI DISINKRONISASI
DENGAN KELOMPOK LAIN
MASING-MASING KELOMPOK
MEMPRESENTASIKAN HASIL
INFORMATION SEARCH
KELOMPOK LAIN SEBAGAI PEMBAHAS
METODE INFORMATION
SEARCH





MAHASISWA DAPAT MENCARI
JAWABAN DARI PERTANYAAN
BERDASAR INFORMASI DARI:
BUKU, REFERENSI, MAJALAH,
INTERNET, JURNAL,SURAT KABAR, DLL
TIAP-TIAP KELOMPOK MEMBAGI
TUGAS MASING-MASING
HASILNYA DIDISKUSIKAN DI INTERN
KELOMPOK
SINKRONISASI
KELOMPOK I




APA YANG DIMAKSUD HUKUM PIDANA
(K-257)
APA PERBEDAAN HUKUM PIDA DAN
KRIMINOLOGI (H-143)
URAIKAN ASAS TERITORIAL (D-62)
SEBAB APA NEGARA BOLEH
MENGHUKUM (I-19)

HUKUM PIDANA ADL HK YG
MENGATUR TTG PELANGGARAN2 DAN
KEJAHATAN2 THD KEPENTINGAN
UMUM PERBUATAN YG MANA
DIANCAM HUKUMAN YG MRP
PENDERITAAN/SIKSAAN


HK PIDANA, ILMU TENTANG
HUKUMNYA KEJAHATAN, DALAM
KUHP DAN PENERAPAN PASAL2NYA
KRIMINOLOGI; ILMU TENTANG
KEJAHATANNYA ITU SENDIRI, kenapa
orang membunuh, faktor ekonomi, psikologi,
sosiologi dll
ASAS TERITORIAL

YAITU; BERLAKUNYA HK PIDANA
SUATU NEGARA DISANDARKAN PADA
TEMPAT/TERITORIAL DIMANA
PERBUATAN DILAKUKAN (PS 2,3
KUHP),TKP (TEMPAT KEJADIAN
PERKARA)
SEBAB APA NEGARA BOLEH
MENGHUKUM


TEORI ABSOLUTE, HUKUMAN
DIJATUHKAN SBG PEMBALASAN
“MESKIPUN BESOK DUNIA AKAN
TENGGELAM , NAMUN HR INI JG
PEMBUNUH YG PENGHABISAN HRS
DIHUKUM MATI
TEORI RELATIF/TEORI TUJUAN DAN
SANKSI, YI MEMPERTAHANKAN
PELAKSANANNYA IALAH
MENJATUHKAN SIKSAAN SHG MJD

TEORI GABUNGAN,BOLEH
MENJATUHKAN HUKUMAN DG
KEADIALN YG JAHAT BIAR JERA DAN
TATA TERTIB TERWUJUD
KELOMPOK II




JELASKAN RIWAYAT HUKUM PIDANA
SECARA SINGKAT (K-260)
APA YANG DIMAKSUD PERBUATAN
PIDANA/DELIK (H-145)
JELASKAN ASAS NASIONALITAS AKTIF
DAN PASIP (D-63)
APA YANG DIMAKSUD “PERBUATAN
YANG DAPAT DIHUKUM” (I-20)
RIWAYAT HK PIDANA


DUALISME
UMUM
PERBUATAN PIDANA/DELIK

PERBUATAN YANG OLEH HUKUM
PIDANA DILARANG DAN DIANCAM
DENGAN PIDANA
ASAS NASIONALITAS AKTIF


BERLAKUNYA HK PIDANA SUATU
NEGARA DISANDARKAN PD WARGA
NEGARA /NASIONALITAS PELAKU
PERBUATAN PIDANA (PS5,6,7, KUHP)
ASAS NASIONALITAS PASIP,
BERLAKUNYA HK PIDANA YG
DILANGGAR BAIK OLEH WARGA
NEGARA /ORANG ASING BAIK DI
NEGARA YBS MAUPUN DILUAR
NEGARA YBS (PS 4,8 KUHP (ASAS HTN
PERBUATAN YG DAPAT
DIHUKUM



PS 338 KUHP : BARANG SIAPA DG
SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA
ORANG LAINDIHUKUM KARENA
PEMBUNUHAN DG HUKUMAN PENJARA
SELAMA2NYA 15 TH
ADA ANASIR OBYEKTIF YAITU
PERBUATAN/MEMBUNUH, MELAWAN
HAK
ANASIR SUBYEKTIF, SI PEMBUAT
BERSALAH, ORG TSB DPT
KELOMPOK III




JELASKAN SISTEMATIKA HUKUM
PIDANA (KUHP) (K-260)
JELASKAN APA ITU PIDANA POKOK
DAN BERI CONTOHNYA (H-147)
APA YANG DIMAKSUD ASAS UNIVERSAL
DALAM HUKUM PIDANA (D-62)
JELASKAN MACAM-MACAM DELIK (I-21)
SISTEMATIKA KUHP



BUKU I TENTANG KETENTUANKETENTUAN UMUM
BUKU II PERIHAL KEJAHATAN
BUKU KE III PERIHAL PELANGGARAN
KELOMPOK IV




APA TUJUAN HUKUM PIDANA (K-265)
APA YANG DIMAKSUD PIDANA
TAMBAHAN DAN BERILAH CONTOH (H147)
SEBUTKAN SUMBER HUKUM PIDA
INDONESIA (D-63)
BILAMAN ORANG TAK DAPAT
DIHUKUM? (I-22)
KELOMPOK V




SAMPAI DIMANA KEKUASAAN
BERLAKUNYA UNDANG2 HUKUM
PIDANA DI INDONESIA (K-276)
SEBUTKAN SISTEMATIAK KUHP (H-151)
SEBUTKAN UNSUR-UNSUR PERISTIWA
PIDANA (D-63)
APA DIMAKSUD , GABUNGAN
PERISTIWA PIDANA, RECIDIVE, TURUT
CAMPUR DALAM PERISTIWA PIDANA(I26)
HUKUM TATA NEGARA

HUKUM YANG MEMBAHAS /POKOK
PANGKALNYA ADALAH NEGARA,
DALAM PENGERTIAN KONGKRIT
YAITU OBYEKNYA SUADAH TERIKAT
DENGAN TEMPAT, KEADAAN DAN
WAKTU JADI SUDAH MEMPUNYAI
AJEKTIF TERTENTU.
Beberapa Asas Perundangundangan



Asas Tingkatan Hirarki
Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh
bertentangan dengan isi perundang-undangan
yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya.
Undang-Undang tidak dapat Diganggu Gugat,
yaitu hanya boleh diuji oleh yang berwenang

Mahkamah Agung Republik Indonesia
mempunyai hak menguji perundangundangan secara materiel yang terbatas
yakni terhadap perundang-undangan di
bawah derajat Undang-Undang (yang lebih
rendah dari Undang-Undang). Ketentuan
tersebut diatur dalam Pasal 26 UU No. 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasan Kehakiman (LN 1970,74) jo
Pasal 11 ayat (4)TAP MPR No. VI/MPR Tahun



Undang-Undang yang Bersifat Khusus
Mesampingkan Undang-Undang yang Bersifat
Umum (Lex Specialis Derogat Lex Generalis)
Undang-Undang tidak Berlaku Surut
Undang-Undang yang Baru Mengesampingkan
Undang-Undang yang Lama (Lex Posteriori
Derogat Lex Priori)
Landasan/Dasar Keberlakukan
Peraturan Perundang-undangan


Dasar Filosofis
Dasar filosofis peraturan perundang-undangan
adalah dasar yang berkaitan dengan dasar
filosofis/ideologi negara. Setiap masyarakat
mengharapkan agar hukum itu dapat
menciptakan keadilan, ketertiban, kesejahteraan.
Hal ini yang disebut dengan cita hukum, yaitu
yang berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau
tidak. Hukum diharapkan dapat mencerminkan
nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam


Dasar Sosiologis
Dasar sosiologis peraturan perundang-undangan
adalah dasar yang berkaitan dengan
kondisi/kenyataan yang hidup dalam
masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat
berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi
oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan
masyarakat.




Dasar Yuridis
Dasar yuridis ini sangat penting dalam
penyusunan peraturan perundangundangan. Antara lain:
Keharusan adanya kewenangan dari pembuat
peraturan perundang-undangan.
Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan
materi muatan peraturan perundang-undangan.
Misal pajak harus dengan UU
JENIS HIERARKHIS PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN BERDASAR UU NO 10
TH 2004


DASAR HUKUMNYA ADALAH:
Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Urutan Peraturan
Perundang-undangan, yang didalam Pasal 6
ditetapkan bahwa, “tata cara pembuatan
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah dan pengujian peraturan
perundang-undangan oleh Mahkamah Agung
serta pengaturan ruang lingkup Keputusan
Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-






Pasal 2 TAP MPR NO III/MPR/2000:
Tata urutan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia adalah:
Undang-Undang Dasar 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Indonesia;
Undang-undang;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;
TATA URUTAN PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN MENURUT UU N0 10 TAHUN 2004
 Jenis
and hirarki peraturan perundangundangan adalah sebagai berikut:
 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang;
 Peraturan Pemerintah;
 Peratuarn Presiden;
 Peraturan Daerah.
undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.
Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan
dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas
menyebutnya.
 Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar
lainnya dalam Batang Tubuh Undang-Undang dasar
1945.
 Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam TAP MPR
yang tegas-tegas menyebutnya.


Pengaturan di bidang materi konstitusi, seperti:
Organisasi, tugas dan susunan lembaga tertinggi dan tinggi
negara.
 Tata hubungan antara negara dan warganegara dan antara
warga negara/penduduk timbal balik.

Fungsi Peraturan Pemerintah
Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan
dalam Undang-Undang yang tegas-tegas
menyebutnya.
 Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan
lain dalam Undang-Undang yang menagtur
meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

Fungsi Peraturan (Keputusan)
Presiden



Menyelenggarakan pengaturan secara umum
dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan.
Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang
tegas-tegas menyebutnya.
Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah
meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya
Fungsi Peraturan Daerah (menurut Pasal 136
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah), menyelenggarakan pengaturan:




Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
Dalam rangka penjabaran lebih lanjut peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
Fungsi Peraturan (Keputusan) Kepala Daerah
(menurut Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah), menyelenggarakan
Pengaturan dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Daerah yang bersangkutan.
 Pengaturan atas kuasa peraturan perundangundangan lain yang berlaku.
 Pengaturan dalam rangka pelaksanaan tugas
pemerintahan.
 Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah
dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

Materi Muatan Undang-Undang

Materi muatan Undang-Undang dapat
ditemukan denghan memakai tiga pedoman,
yaitu:
Dari ketentuan-ketentuan Batang Tubuh UndangUndang Dasar 1945 (saat ini terdapat 43 masalah
yang dinayatakan secara tegas untuk diatur dalam
Undang-Undang);
 Berdasarkan Wawasan Negara berdasar atas hukum
(Rechstaat);
 Berdasarkan Wawasan Pemerintahan berdasarkan
sistem konstitusi.

Dari ketiga cara tersebut dapat ditemukan
sembilan butir materi muatan UndangUndang seperti tersebut di bawah ini:





hal-hal yang tegas-tegas diperintahkan oleh
UUD dan TAP MPR;
hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan
dalam UUD;
hal-hal yang mengatur hak asasi manusia;
hal-hal yang mengatur hak dan kewajiban warga
Negara;
hal-hal yang mengatur pembagian kekuasaan
Negara;
ditemukan sembilan butir materi
muatan Undang-Undang seperti
tersebut di bawah ini:



hal-hal yang mengatur pembagian
wilayah/daerah Negara;
hal-hal yang mengatur siapa warga negara dan
cara memperoleh/kehilangan kewarganegaraan;
Hal-hal yang dinyatakan oleh suatu UndangUndang untu diatur dengan Undang-Undang.
Proklamasi itu dalam garis
besamya ialah



Lahirnya negara Kesatuan RI.
Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan,
setelah berjuang sejak 20 Mei 1908.
Titik tolak daripada pelaksanaan amanat
penderitaan rakyat.
Pokok-Pokok Tata Pemerintahan
Republik Indonesia



Landasan Hukum Tata Pemerintahan Indonesia.
Landasan Ideal.
Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum
serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana
kejiwaan serta watak dan bangsa Indonesia itu
pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dimurnikan
dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia
menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.yakni
Pancasila




Landasan Konstitusional.
Undang-Undang Dasar 1945, sebagai
perwujudan dari tujuan
proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945, yang terdiri dari
Pembukaan dan batang Tubuh serta
penjelasan UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945.


Pembukaan Undang Undang Dasar 1945
adalah perwujudan jiwa Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah Pancasila.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai pernyataan Kemerdekaan yang terperinci
yang mengandung cita-cita luhur dan Proklamasi
Kemerdekaan 17 agustus 1945 dan yang memuat
Pancasila sebagai Dasar Negara, merupakan
satu rangkaian dengan Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Lembaga-Lembaga Negara
Indonesia Menurut UUD 1945









Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR),
Dewan Perwakilan Rakyar ( DPR)..
Presiden Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah DPD)
Mahkamah Agung ( MA),
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Mahkamah KOnstitusi
Komisi yudisial
Kejagung
MPR




Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang
mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar. 3)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik
Presiden dan/atau Wakil Presiden.3-4)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar. 3-4)
Dewan Perwakilan Rakyar (
DPR)..




Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan. 2)
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak
yang diatur dalam Pasal-Pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak
menyatakan pendapat. 2)
(3) Selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain


Selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain
Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan
pendapat serta hak imunitas. 2)
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan
Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan
Perwakilan Rakyat diatur dalam undangundang. 2)

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahyang
penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang
diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta
keterangan kepada pemerintah mengenai
kebijakan pemerintah yang penting dan strategis
serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

hak angket adalah hak DPR untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah
yang penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara
yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Presiden Republik Indonesia




Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden
memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat. 1)
(3) Presiden menerima penempatan duta negara
lain dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.1)



Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung. 1)
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat. 1)
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah DPD)




Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih
dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 3)
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari
setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah
seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu
tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat. 3)
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang
sedikitnya sekali dalam setahun. 3)


Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah. 3)
Mahkamah Agung ( MA),


Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili
pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. 3)
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK)



Pasal 23E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara diadakan satu
Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri. 3)
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara
diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan
kewenangannya. 3)
Mahkamah KOnstitusi


Pasal 24C
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum. 3)

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar. 3)
Komisi yudisial


Pasal 24B
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim
agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
SOAL LATIHAN MID
SEMESTER




Apa yang anda ketahui tentang Tata Hukum,
Tata Hukum Indonesia
Obyek kajian tata hukum Indonesia, tujuan
mempelajari tata hukum Indonesia
Apa yang dimaksud sistem hukum, masyarakat
hukum dan politik hukum
Jelaskan pengertian hukum perdata, sistematika
KUHPerdata, hukum perorangan, benda,
perikatan dan daluwarsa




Jelaskan pengertian hukum pidana, sistematika
KUHP, teori dalam hk pidana
Sebutkan macam-macam delik, orang yang tidak
bisa dihukum,
Sebutkan macam-macam hukuman menurut
KUHP
Perbuatan apa saja yang dapat dihukum




Sebutkan tata urutan dan hirarkhis tata urutan
perauran perundang-undangan menurut TAP
MPR/III/MPR/ 2000 dan UU NO. 10 th 2004
Apa kewenangan DPR,DPD, MA, MK dan KY
Sebutkan penerapan konstitusi di Indonesia
Jelaskan dasar/landasan keberlakuan peraturan
perundang-undangan
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(HAN)




SEKILAS TENTANG NEGARA HUKUM
1. KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT
ALQURAN DAN SUNNAH/NOMOKRASI
ISLAM
2. NEGARA HUKUM MENURUT KONSEP
EROPA KONTINENTAL (RECHTSSTAAT)
3. NEGARA HUKUM MENURUT KONSEP
ANGLO SAXON/RULE OF LAW


4. NEGARA HUKUM MENURUT KONSEP
SOCIALIST LEGALITY
5. NEGARA HUKUM MENURUT
PANCASILA DLL
UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM
(RECHTSSTAAT)




PERLINDUNGAN HAM
PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN UNTUK
MENJAMIN HAK TSB
PEMERINTAHAN BERDASAR
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERADILAN ADMINISTRASI DALAM
PERSELISIHAN
UNSUR-UNSUR RULE OF LAW



SUPREMACY OF THE LAW
EQUALITY BEFORE THE LAW
TERJAMINNYA HAK-HAK MANUSIA
OLEH UNDANG-UNDANG DAN
KEPUTUSAN PENGADILAN
NEGARA HUKUM DAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA



HUKUM SEBAGAI DASAR KEKUASAAN
DAN PENYELENGGARAAN NEGARA.
DALAM HAL INI ADA KONSTITUSI
/PERATURAN-PERATURAN YG
TERHIMPUN DALAM HTN
MATERI HUKUM YANG BERSIFAT
TEKNIS DIATUR DALAM HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA
ISTILAH HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA



BESTUURSRECHT diterjemahkan
dengan arti pemerintahan
ADMINISTRATIEF RECHT diterjemahkan
dengan administrasi saja
Perbedaan penanaman ini berakibat adanya
perbedaan penanaman terhadap hukum ini yakni
HAN, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata
Usaha Pemerintahan, Hukum Tata Usaha
Negara, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia,
HAN Indonesia, Hukum Administrasi dll.
Pengertian Hukum Administrasi Negara


A.M.DONNER
Hukum administrasi negara memuat
keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan
cara bagaimana organ pemerintahan
melaksanakan tugasnya. Jadi HAN berisi aturan
main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ
pemerintahan. Jadi HAN merupakan bagian dari
hukum publik, yakni hukum yang mengatur
tindakan pemerintah dan mengatur hubungan
antara pemerintah dengan warga negara atau
KONSEKKUENSI EKSISTENSI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


Seiring dengan perkembangan tugas-tugas
pemerintahan, khususnya dalam
ajaran WELFARE STATE, yang memberikan
kewenangan dalam bidang legesiasi, maka
peraturan-peraturan hukum dalam hukum
administrasi negara, disamping dibuat oleh
lembaga legeslatif, juga ada peraturan-peraturan
yang di buat secara mandiri oleh administrasi
negara.
Ruang Lingkup Hukum Administrasi
Negara

Pada kenyataannya pemerintah melaksanakan
tindakan hukum dalam bidang legislasi, juga
bertindak dalam penyelesaian perselisihan, misal
penyelesaian hukum melalui upaya administrasi
dan dalam hal penegakan hukum administrasi,
penerapan sanksi-sanksi administrasi yang
semuanya menjadi obyek kajian hukum
administrasi negara. Ini menunjukkan objek
kajian HAN adalah luas.
AM Donner berpendapat ruang lingkup
HAN adalah luas oleh karena itu HAN
sukar dikodifikasi karena 2 hal :


Peraturan HAN berubah lebih cepat dan sering
secara mendadak, sedangkan peraturanperaturan hukum privat dan hukum pidana
hanya berubah-ubah secara berangsur-angsur
saja.
Pembuatan peraturan-peraturan HAN tidak
akan dalam satu tangan. Di luar pembuat
Undang-undang pusat hampir semua
Departemen Pemerintah Daerah Otonom
membuat juga peraturan-peraturan HAN
HAN ADALAHhukum yang cakupannya
mengatur secara garis besar sebagai
berikut :
Perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam
bidang publik
 Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan
perbuatan di bidang publik tersebut)
Di dalamnya di atur mengenai : darimana,
dengan cara apa, bagaimana pemerintah
menggunakan kewenangannya, hal ini di
tuangkan dalam bentuk instrument hukum




Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan
atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu
Penegakan hukum dari penerapan sanksi-sanksi
dalam bidang pemerintahan
PERATURAN KEBIJAKSAAN

Secara bahasa Freies Ermessen berasal dari kata frei
yang artinya bebas, lepas, tidak terikat dan
merdeka. Freies artinya orang yang bebas, tidak
terikat, dan merdeka. Sementara itu, ermessen
berarti mempertimbangkan, menilai, menduga,
dan memperkirakan.

Istilah ini kemudian secara khas digunakan
dalam bidang pemerintahan sehingga Freies
Ermessen (diskresionare) diartikan sebagai salah
satu sarana yang memberikan ruang bergerak
bagi pejabat atau badan-badan administrasi
negara untuk melakukan tindakan tanpa harus
terikat sepenuhnya pada undang-undang.






Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik
Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi
negara
Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum
Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri
Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba
Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik
secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun
secara hukum

Freies Ermessen ini muncul sebagai alternatif
untuk mengisi kekurangan dan kelemahan
didalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van
bestuur). Bagi negara yang bersifat welfare state,
asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat
berperan secara maksimal dalam melayani
kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat
sejalan dengan perkembangan ilmu dan
teknologi.
•.

Di dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan, Freies Ermessen dilakukan oleh
administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut
: Belum ada peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang penyelesaiaan in konkrito
terhadap suatu masalah tertentu, padahal
masalah tersebut menuntut penyelesaian yang
segera. Misalnya dalam menghadapi suatu
bencana alam ataupun wabah penyakit menular.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar berbuat aparat pemerintah memberikan
kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam
pemberian izin berdasarkan pasal 1 HO, setiap
pemberian izin bebas untuk menafsirkan
pengertian ”menimbulkan keadaan bahaya”
sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masingmasing.


Adanya delegasi perundang-undangan,
maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan
untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya
kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang
lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam
menggali sumber-sumber keuangan daerah.
Pemerintah daerah bebas untuk mengelolanya
asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber
yang sah.
pembatasan penggunaan Freies
Ermessen adalah sebagai berikut :



Penggunaan Freies Ermessen tidak boleh
bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku
(kaidah hukum positif).
Penggunaan Freies Ermessen hanya ditujukan demi
kepentingan umum.

Meskipun pemberian Freies Ermessen kepada
pemerintah atau administrasi negara merupakan
konsekuensi logis dari konsepsi welfare state,
tetapi dalam kerangka negara hukum, Freies
Ermesseni dalam suatu negara hukum, yaitu :
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG LAYAK (AAUPL)

AAUPL dapat dipahami sebagai asas-asas umum
yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang
dengan cara demikian penyelenggaraan
pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan
terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran
peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang
dan tindakan sewenang-wenangan.
Fungsi dan Arti Penting AAUPL

Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai
pedoman dalam melakukan penafsiran dan
penerapan terhadap ketentuan-ketentuan
perundang-undangan yang bersifat sumir, samar
atau tidak jelas. Selain itu, sekaligus membatasi
dan menghindari kemungkinan administrasi
negara mempergunakan freis ermessen/melakukan
kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari
ketentuan perundang-undangan. Dengan
demikian, administrasi negara diharapkan



Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan,
AAUPL dapat dipergunakan sebagai dasar
gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53
UU No.5/1996
Bagi hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai
alat menguji dan membatalkan keputusan yang
dikeluarkan badan atau pejabat TUN
Selain itu, AAUPL tersebut juga berguna bagi
bada legislatif dalam merancang suatu undangundang
Perincian AAUPL

Asas Kepastian Hukum (principle of legal
security)



Asas Keseimbangan (principle of
proportionality)
Asas Kesamaan dalam Mengambil
Keputusan Pangreh (principle of equality)
Asas Bertindak Cermat (principle of
carefulness)






Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan
Asas Jangan Mencampuradukkan
Kewenangan
Asas Permainan yang Layak
Asas Keadilan atau Kewajaran
Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar
Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan
Yang Batal



Asas Perlindungan atas Pandangan (cara)
Hidup
Asas Kebijaksanaan
Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum
Materi konsep map








NEGARA HUKUM
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
WELFARE STATE
FREIES ERMESSEN
AAUPL
SUPREMACY OF THE LAW
EQUALITY BEFORE THE LAW
TERJAMINNYA HAK-HAK MANUSIA
OLEH UNDANG-UNDANG DAN





ASAS LEGALITAS
PERLINDUNGAN HAM
PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN UNTUK
MENJAMIN HAK TSB
PEMERINTAHAN BERDASAR
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERADILAN ADMINISTRASI (PTUN)
DALAM PERSELISIHAN
POKOK-POKOK HUKUM ACARA


Pengertian Hukum Acara.
" formeel recht " . Yaitu hukum yang mengatur
bagaimana menegakkan hukum material. Atau
hukum yang mengatur bagaimana seseorang
mengajukan gugatan dipcradilan dan bagaimana
hakim memutus perkara di pengadilan.
PENGERTIAN HUKUM
MATERIAL

Lapangan-lapangan hukum yang dinamakan
Perdata, pidana, hukum Tatanegara, hukum
negara, dan lain sebagainya disebut hukum
material atau " materieel recht" dimana segala
hukum material dan hak-hal yang diatur dalam
hukum meteriel tidak ada artmya jika tidak
dapat dilaksanakan.
Jenis-jenis hukum acara.




Pada asasnya dapat dikatakan ada 3 jenis hukum
acara:
Hukum acara tata usaha.
Hukum acara Pidana
Hukum acara perdata
Berhubung dengan itu maka ada
3 jenis :




Hakim tata usaha, yakni hakim yang mengadili
perkara tata usaha ; alat
tata usaha; gubernur ; bupati; walikota dal
pejabat lainnya.
Hakim perdata, yaitu hakim yang mengadili
perkara perdata.
Hakim pidana, yakni hakim yang mengadili
perkara pidana.
• Yang membeda-bedakan bukan hakim
tetapi pada perkaranya dan jalan pemeriksaan
.
Hukum Acara Tata Usaha.

Hukum acara tata usaha adalah keseluruhan
aturan hukum mengenai pemeriksaan perkara
hukum tata usaha oleh hakim tata usaha atau
pengadilan tata usaha.
Perkara hukum tata usaha
misalnya :


Mendirikan bangunan-bangunan tertentu, yang
dapat menimbulkan bahaya atau gangguan
terhadap sekitarnya. Dimana menurut
Hinderordontie ( HO) harus lebih dulu mendapat
izin dari pejabat tertentu ( misal Walikota, Bupati
dls). Jika permohonan izin ditolak, sedangkan
yang berkepentingan berpendapat bahwa ia
berhak mendirikan bangunan itu, maka terjadilah
perkara hukum tata usaha.
Seseorang wajib pajak menyatakan bahwa ia
Hukum acara perdata



Pengertian dan sifat hukum acara perdata.
Dalam istilah "hukum acara perdata" kata
"perdata" dipakai dalam arti luas. Yakni hukum
acara perdata dipertahankan baik hukum perdata
dan (hukum dagang) dalam arti sempit.
Mempertahankan norma-norma dalam hukum
perdata dan hukum dagang itu terserah kepada
orang-orang yang berkepentingan sendiri. Orang
yang berkepentingan itu sendiri yang hendaknya
menentukan apakah sesuatu norma atau hak
Asas-asas hukum acara perdata.








Hakim bersifat menunggu
Hakim pasif
Tidak ada keharusan mewakilkan
beracara dengan hadir sendiri.
beracara dengan mengajukan permohonan.
pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan
terbuka.
beracara dikenakan biaya.
hakim mendengar kedua belah pihak.
Macam sifat keputusan hakim :



Declaratoir yaitu : putusan hakim yang
menyatakan ada tidaknya sesuatu keadaan
hukum tertentu. Misal anak yang syah yang
menjadi sengketa adl anak yg diahirkan dr
perkawinan yg syah
Condemnatoir yaitu putusan hakim yang
menjatuhkan hukuman
tertentu terhadap seseorang. Misal: membayar
sejumlah uang
Constitutief yaitu putusan hakim yang menyatakan





Upaya menjalankan keputusan hakim.
Reele executie. Misal: memerintahkan
pengosongan benda tetap
Pensitaan.misal:pensitaan barang2 bergerak milik
pihak yang dikalahkan
Sandera.misal kasusnya kalah dipersidangan dan
diwajibkan untuk membayar sejumlah
uang(dalam praktet sdh ditinggalkan)
Uang pemaksa. Misal:membayar sejumlah uang
psl 196 HIR/208 Rbg
Sumber hukum acara perdata.

Tempat terdapatnya aturan-aturan hukum acara
perdata didasarkan pada Pasal II Aturan
Peralihan Pasal UUD 1945 yakin terdapat
dalam peraturan perundang-undangan yang
berasal dari tata hukum Hindia Belanda, Yaitu:




Perundang-undangan antara lain:
Hirziene Inlands Reglement ( HIR) bagi Jawa dan
madura) dan,
Rechtsreglement Buitengewesten ( RBg ) bagi Luar
Jawa dan
madura;
Undang-undang No. 1950 tentang mahkamah
Agung

Bagi semua pengadilan : hukum adat dalam arti
hukum tak tertulis terutama yang dibentuk oleh
Upaya hukum dalam hukum
acara perdata


Biasanya keputusan hakim perdata dapat
dimntakan pemeriksaan ulangan pada hakim
yang lebih tinggi. Keputusan Pengadilan Negri
misalnya dapat dimintakan pemeriksaan ulangan
pada Pengadilan Tinggi (Banding).
Oleh hakim yang lebih tinggi perkaranya
diperiksa sekali lagi, Acara menyerupai acara
pada tingkat pertama. Apabiia pada tingkat II
atau (Banding) tidak memuaskan maka dapat
menggunakan upaya hukum Kasasi di
Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana adalah: keseluruhan
aturan hukum mengenai
cara melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum
pidana, atau jika ada
pelanggaran norma-norma yang dimaksud
oleh ketentuan hukum
pidana.
Sifat hukum acara pidana.



Dalam hukum acara pidana , penguasalah yang
mengambil inisiatif beracara. Bukan pihak-pihak
yang tersangkut dalam pelanggaran itu,bertalian
dengan pelanggaran tersebut.
Melainkan penguasa yakni alat penuntut umum
atau jaksa yang bertindak untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan hukum pidana yang
bertalian dengan pelanggaran tersebut.
Dalam beberapa kejahatan-kejahatan tertentu
pihak penguasa baru berteindak sesudah ada
Asas-asas hukum acara pidana.




Inisiatif beracara datangnya dari pihak penguasa
( Jaksa).
Setelah dimuali pemeriksan dalam sidang
pengadilan, tuntutan pidana
tidak dapat dihentikan atau ditarik kembali;
Asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
Selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan,
hanya hakimlah yang
dapat mengadakan perubahan dalam
tuduhannya, tetapi hanya dalam



Pengakuan oleh pihak tersangka tidak boleh saja
dipercaya begitu saja kebenarannya oleh hakim,
tidak ada sumpah decisoir.
Wewenang hakim pidana terhadap pihak
tersangka lebih luas dari pada hakim perdata
terhadap tergugat; hakum pidana dapat
memaksa si tersangka supaya hadir pada sidang
pengadilan dan dapat pula memerintahkan
pihak tersangka.
Sumber hukum acara pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP).
 Undang-undang no 14 tahun 1970 Tentang Pokok-pokok
Kekuasaan Kehakiman.
 Undang-undang NO. 13 Tahun 1965 Tentang
Ketentuan-ketentuan
Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan
mahkamah
Agung.
 Peraturan-peraturan
tentang
Banding, Kasasi dan
Peninjauan
Kembali.


Upaya hukum dalam acara
pidana.

Apabila keputusan hakim pidana pada tingkat I
atau Pengadilan Negeri tidak dapat diterima
pihak terpidana maka, ia dapat dimintakan
Banding yakni pemeriksaan ulang pada hakim
yang lebih tinggi atau Tingkat II (Pengadilan
Tinggi). Apabila pada tingkat II atau (Banding)
tidak memuaskan maka dapat menggunakan
upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung, dan
dapat pula menggunakan upaya hukum luar
biasa Herzenning .
Tahap-tahap beracara
Pemeriksaan permulaan
 Pemeriksaaan terakhir atau pemeriksaan dalam
sidang pengadilan.
 Menjalankan keputusan hakim atau executie.

PENGERTIAN DAN DEFINISI
HUKUM AGRARIA


Prof E. Utreacht, SH
Hk agraria ( Hk tanah ) Adl menjadi bagian
HAN, yang mengkaji hubungan2 Hukum
terutama yang akan memungkinkan para pejabat
yang bertugas mengurus soal-soal Agraria


2.Prof. Subekti SH/Tjitrosubono, SH
Hk agraria adalah keseluruhan dari ketentuan
hokum, yang mengatur hubungan antara orang
yang 1 dengan yang lain, termasuk badan hokum
dan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh
wilayah dan mengatur pula wewenang yang
bersumber Pd hubungan tersebut


. Prof. Budi HarsonoSH
" Hk Agraria menurut UUPA, Adl keseluruhan
kaedah2 baik Tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur agraria.


" Agraria “ menurut UUPAj meliputi bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya,
bahkan dalam batas2 tertentu, juga ruang
angkasa
" Jadi Hk Agraria " keseluruhan kaedah2 hukum
baik tertulis maupun tidak tertulis, yang
mengatur bumi, air dan ruang angkasa dan
kekayaan alam yang terkandungdidalamnya.








Pengertian Agraria menurut UUPA :
Penulis
1. Dpt berarti luas
Diatur dalam ps 1 ay2 yang meliputi bumi, air,
dan ruang
angkasa
a. bumi meliputi
-Permukaan bumi
-tubuh bumi dan bawahnya






c Pengertian ruang angkasa, adalah ruang diatas
bumi
2. dalam arti sempit
diatur dalam ps 4 ay 1 UUPA yaitu "
Tanah " dalam ps 4 ay 1
ditentukan, bahwa adanya macam2 hak
atas permukaan bumi yang
disebut tanah tersebut
Jadi pengertian agraria dalam arti sempit adalah







Pengertiah Hukum Agraria:
1. dalam arti luas
spt dim ps 2 ay 1 UUPA : sasarannya :
bumi,air,ruanangkasa,termasuk kekayaan alam
yang terkandung dalamnya.
Jadi merupakan kelompok berbagai hukum al
a. Hukum pertanahan : UU No 5 Th 60
b. Hukum Pengairan : UU No 11 Th 1974
c. Hukum Pertambangan : UU NO 11 Th 1967





Letak Hk Agraria
I. Hindia bld;
1. hk agraria adat merupakan sebagian terbesar
tanah Indonesia
2. Hk Agraria Barat dlm KUH Perdata / BW, yi
yang meliputi tanah2 hak barat
3. Hk antar golongan : ada dalam Unicum
Hokum Indonesia yang menyelesaikan
masalah2 antar golongan

II. Jaman RI Berdiri sendiri dengan dasar UU
NO 5 Th 1960 tentang UUPA, jadi tidak
berbagai hokum (Unifikasi dalam hokum
Agraria)







1. Sb Hk tertulis
a. ps 33, ay 3 UUD 45, " Bumi, air…dst
b. UU No 5Th 60 (UUPA )
c. Peraturan2 PP dari UUPA
Tdk wajib tdk perlu dalam praktek
d. peraturan lama. Berdasar pasal peralihan
NB. ± 39 th. Sejak UUPA berlaku : UU tentang
hak milik belum pernah terbentuk ink yang
berlaku ad! hk adat ( ps 56) atau peraturan2 lain







. sumber hokum tidak tertulis
yi a. kebiasaan bare yang timbul sesudah
berlakunya UUPA misal
1. yurisprudensi
2. praktek agraria
b. hk adat yang lama dengan syarat2 tertentu
cacatnya telah
dibersihkan
Ps 5 UUPA : hk Agraria yang berlaku atas bumi,
Peraturan Lama Yang di cabut
oleh UUPA








Tujuan UUPA
1. mengakhiri peraturan2 Hk tanah kolonial
2. mengakhiri dualisme/ pluralisme Hk Tanah
Indonesia
a. Dualisme
1. Hk tanah Barat
2. Hk Tanah Adat
b. Pluralisme
1. HT Adat
Berdasar Diktum UUPA di cabut
1. Agrarische Wet (S. 1870 - 55 )
 2.a.Domein Verklaring ( S. 1870-118 a) /
pernyataan Domein

b. Algemene Domein Vewrklaring ( S. 1875119a )
 c. DomeinVerklaring untuk Sumatera Ps 1 dari
S. 1874-94 f
d. Domein Verklaring untuk Residentie Manado
dim Ps 1 dari S. 1877-55




Domein Verklaring untuk Residentie Zwider
en Ooster ofdeling van Borneo ( ps 1. S. 1888-8
)
3. Koninklijk Besluit/ keputusan raja tgl 16
april 1872 No 29 S. 1872117 dan peraturan
pelaksanaannya.
4. Buku II KUH Perdata Indonesia sepanjang
mengenaibumi, air dan kekayaam alam yang
terkandung didalamnya
HAK-HAK ATAS TANAH
SSUDAH UUPA DAN MENURUT
HUKUM ISLAM






1. Hak milik (ps 20 UUPA )
Adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh
(psikologis emosional ) yang dapat dipunyai
orang atas tanah yang mengingat ps 6.
Ps 6 : semua hak atas tanah mempunyai fungsi
social
HM tidak terbatas jangka waktunya
HM dapat beralih ex pewarisan dll
HM dapat menjadi jaminan utang yang di bebani









Terjadinya HM : pewarisan, hibah ybs jual beli
Hapusnya HM : (ps 27 )
1. Tanah jatih kepada negara
1. karena pencabutan hak berdasar ps 18
2. karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya
3. karena diterlantarkan
4. karena ps 21 ayat 3 yi : orang asing ...
ps 26 ayat 2 yi : jual bell, hibah, dsb
2. Tanahnya Musnah
2. HAK GUNA USAHA





. HGU (Ps 28)
adalah hak untuk mengukuhkan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara, selama jangka
waktu yang tersebut dan ps 29, guna perusahaan
pertanian, perikanan, peternakan.
Ps 29: 1. HGU max 25 tahun
2. untuk perusahaan karena waktu lama dapat
dengan
35 tahun







Yang dapat mempunyai HGU adalah:
1. WNI
2. badan2 yang didirikan menurut hk
Indonesiadan berkedudukan di Indonesia.
Terjadmya HGU
Karena penetapan pemerintah
HGU dapat dijadikan/ dibebankan hak
tanggungan
Hapusnya HGU
. HAK GUNA BANGUNAN: (ps 35
UUPA )

yi : hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan2 atas tanah yang bukan miliknya
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30
tanhun, hal ini atas peraturan penanggung hak
bisa diperpanj ang 20 tanhun.
YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK
GUNA BANGUNAN





a. WNI
b. Badan hokum yang didirikan menurut hokum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
c. WN asing yang bertempat tinggal di
Indonesia, dibatasi
luas dan jumlah bidang tanah yang dikuasai,
khusus untuk bertempat tinggal.
d. Badan Hukum yang didirikan menurut hokum
asing dan mempunyai perwalian di Indonesia
untuk kegiatan yang menguntungkan bagi
Terjadinya HGB :



1. mengenai tanah, yang dikuasai langsung oleh
negara karena penetapan Pemerintah
2. mengenai tanah milik : karena perjanjian yang
berbentuk otentik antara pemilik tanah yang
berangkutan dengan pihak yang akan
memperoleh HGB itu yang bermaksud
menimbulkan hak tersebut.
HGB dapat dijadikan jaminan hutang dengan
dibebani hak tanggungan (ps39)
Hapusnya HGB







a. jangka waktunya berakhir
b. dihentikan sebelum berakhir karena sesuatu
syarat tidak terpenuhi
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum
jangka waktunya berakhir
d, dicabut untuk kepentingan umum
e. diterlantarkan
f tanah musnah
g. ketentuan dlm ps 36 ay 2. (Yi : org / BH yang
. Hak Pakai (ps 41)

adalah : hak untuk menggunakan dan / atau
memungut hasil dari tanah yang dikuasai
langsung oleh negara atau tanah milik orang lain,
yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh
pejabat yang berwenang memberikannya atau
dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya,
yang bukan perjanjian sewamenyewa atau
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal
tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan




Cara memberikan hak pakai
1. selama jangka waktu yang tertentu selama
tanahnya dipergunakan untuk keperluan ertentu.
2. dengan Cuma2 dengan pembayaran atau
pemberian jasa berupa apapun.
3. pemberian hak pakai tidak boleh dan disertai
syarat2 yang mengandung pemerasan





- tanah yang dikuasai Negara, hak pakai kalau
mau dialihkan dengan izin pejabat yang
berwenang
- hak pakai atas tanah milik dapat dialihkan
asal dimungkinkan dalam perjanj ian yang
bersangkutan
Hak pakai khusus disediakan
1. instansi Pemerintah, Pemda, Desa dsb
2. Gedung Kedutaan dan Ruma Tangga Kepala
Perwakilan Negara2 sahabat
Menurut hukum Islam

Hingga kini persoalan kepemilikan tanah masih
tetap belum terjawab oleh ekonom kapitalis dan
sosialis. Namun, persoalan ini telah lama mampu
dijawab oleh sistem ekonomi Islam. Hukum
Islam mengenal tiga jenis kepemilikan, yakni
kepemilikan individu, negara dan publik:
A.Kepemilikan individu adalah izin syar’i sehingga
seseorang bisa menguasai tanah secara mutlak,
termasuk menggunakan, menjual, menghadiahkan,
mewakafkan serta mewariskannya berdasarkan syara’.
Hak perolehan tanah untuk individu dalam Islam ada
lima macam, yaitu didapat dari: (1) menghidupkan
tanah mati; yang disebut tanah mati adalah tanah tanpa
pemilik (baik individu maupun negara) yang tidak
menopang fungsi publik; (2)pemberian negara; negara
berhak menghadiahkan tanah kepada orang-orang yang
dipandang pantas dan memerlukannya, misalnya kepada
petani yang lahannya longsor; (3) jual-beli; (4) warisan;
B.Kepemilikan negara atas tanah hanya terbatas pada yang
diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan,
seperti lahan instalasi negara dan tanah yang diserahkan
kepada negara untuk diurusi. Hak perolehan tanah
negara ini dalam Islam didapatkan dari: (1)
menghidupkan tanah mati — sebagaimana individu,
negara juga berhak menghidupkan tanah mati, dan
menjadikannya sumber pemasukan bagi kas negara; (2)
pemberian warga atau negara lain; (3) warisan (dari
orang tanpa ahli waris, atau sisa harta waris yang tidak
habis dibagi); (4) jual-beli; (5) sitaan pelaku pidana yang
dihukum dengan itu Umar bin Khattab menyita tanah
C.Ada pun tanah publik adalah semua tanah yang bukan
milik individu maupun negara. Ini adalah tanah ”milik
Allah”, di mana pada prinsipnya semua warga negara
memiliki hak atas fungsi yang dimilikinya. Misalnya
tanah-tanah di mana terdapat jalan raya, pantai, taman,
rawa, kuburan, masjid, serta fasilitas umum lainnya.
Hutan, gunung, lautan dan sebagainya adalah juga tanah
publik. Setiap orang memiliki akses ke sana, kecuali
diatur lain menurut syara’, misalnya demi mencegah
kerusakan atau kecelakaan. Setiap orang boleh
mengambil manfaatnya, selama tidak menghalangi
orang lain juga untuk mengambil manfaatnya. Tanah
A Kepemilikan menurut Hukum
Islam


Menurut bahasa, milkiyah berasal dari kata milk
dan malakiyah berasal dari malakah, yang salah
satunya adalah milik. Jadi artinya diartikan
memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara
bebas terhadapnya.
Cara-cara memperoleh hak milik
menurut Hukum Islam


Yaitu dengan membuka tanah baru yang tidak
ada pemiliknya sama sekali, dan harus dikerjaka
3 tahun berturut-turut sejak pengklaimannya,
bila tidak dipenuhi gugur hak kepemilikannya.


Dengan usaha sendiri
Akad
Pemindahan hak milik dari seseorang kepada
orang lain dengan cara dibenarkan syara’ yang
menetapkan adanya akibat hukum pada objek
(tanah) misal denga akad jual beli.
HUKUM ACARA PIDANA

HUKUM ACARA PIDANA ADALAH
KESELURUHAN ATURAN HUKUM YANG
MENGATUR TENTANG TATA CARA
BAGAIMANA MEMPERTAHANKAN
ATAU MENYELENGGARAKAN HUKUM
PIDA NA MATERIIL SEHINGGA
MEMPEROLEH KEPUTUSAN HAKIM
DAN CARA BAGAIMANA ISI
KEPUTUSAN ITU HARUS
DILAKSANAKAN
PERBEDAAN DENGAN
HUKUM ACAR PERDATA

HUKUM ACARA PIDANA BUKAN PIHAK2
YANG TERSANGKUT PELANGGARAN
YANG MENGAMBIL INISIATIP UNTUK
BERACARA MELAINKAN PENUNTUT
UMUM/KEJAKSAAN, TETAPI ADA
PENGECUALIANNYA YAITU:



DALAM KEJAHATAN YANG
MELANGGAR KESUSILAAN
KEJAHATAN YANG BERUPA
PENGHINAAN
KEJAHATAN TERHADAP SAUDARA
SENDIRI SEPERTI PENCURIAN
SIKAP HAKIM DALAM HUKUM
ACARA PIDANA ADALH AKTIF



AKTIF HAKIM BERARTI PIMPINAN
SIDANG TERUTAMA ADA DITANGAN
HAKIM:
INISIATIF BERACARA DATANGNYA
DARI PIHAK JAKSA
SETELAH DIMUlai pemeriksaan dalam sidang
pengadilan tuntutan pidana tidak dapat
dihentikan atau ditarik kembali


PENGAKUAN OLEH PIHAK TERSANGKA
TIDAK BOLEH BEGITU SAJA
DIPPERCAYA KEBENARANNYA OLEH
HAKIM,
WEWENAG HAKIM PIDANA TERHADAP
PIHAK TERSANGKA LEBIH LUAS
DARIPADA WEWENANG HAKIM
PERDATA TERHADAP TERGUGAT.
HAKIM PIDANA DAPAT MEMAKSA
TERSANGKA SUPAYA HADIR PADA
ISTILAH HAKIM PASIF DALAM
HUKUM ACARA PERDATA



YANG AMBIL INISIATIF BERACARA
ADALAH PIHAK YANG
BERKEPENTINGAN
PIHAK ITULAH YANG MENENTUKAN
APAKAH ACARANYA AKAN
DISELESAIKAN SELURUHNYA ATAU
DIHENTIKAN SEBELUM HAKIM
MENJATUHKAN PUTUSAN
PIHAK YANG MENGGUGAT DAPAT
MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM

LUASNYA ATAUCARA BEBAS OLEH
PIHAK2 BERKEPENTINGAN ITU
SENDIRI ISINYA HAK-HAK YANG
DIACARAN DIKUASAI PENUH DAN S
SISTEM KUHAP




TAHAP PENYELIDIKAN YANG
DIALKUKAN OLEH POLRI
TAHAP PENUNTUTAN YANG
DILAKUKAN OLEH JAKSA SEBAGAI
PENUNTUT UMUM
TAHAP PEMERIKSAAN DIDEPAN
SIDANG PENGADILAN OLEH HAKIM
TAHAP PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN OLEH JAKSA DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN
PRAPERADILAN

PRAPERADILA MERUPAKAN INSTANSI
PENGAWASAN , TUGASNYA YAITU
MEMBERI PELAYANAN UNTUK
MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN
PERMINTAAN DARI YANG KENA
PERKARA , SAH ATAU TIDAKNYA
PENANGKAPAN , PENAHANAN DAN
TINDAKAN2 LAIN OLEH PENYIDIK
ATAU PENUNTUT DAN MEMUTUSKAN
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN ATAU
JALANNYA ACARA PIDANA
DAN ASAS-ASASNYA




PENYIDIKAN PERKARAPIDANA
PENUNTUTAN PERKARA PIDANA
PERADILAN PERKARA PIDANA
PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
PENYELIDIKAN PERKARA
PIDANA



PENYELIDIKAN ADALH DAYA UPAYA
PENYELIDIK UNTUK MENCARI DAN
MENEMUKAN SUATU PERISTIWA YANG
DIDUGA SEBAGAI TINDAK PIDANA
MISAL MENCARI KETERANGAN DAN
BARANG BUKTI
PENYIDIKAN ADALAH SERANGKLAIAN
TINDAKAN PENYIDIK DALAM HAL
DAN MENURUT CARA YANG DIATUR
DALAM UNDANG2 DLM HUKUM AC.
PENUNTUTAN PERKARA
PIDANA

YANG DIAERTIKAN MENUNTUT
ADALH TINDAKAN PENUNTUT UMUM
UNTUK MELIMPAHKAN PERKARA
PIDAN KE PN YANG BERWENANG
DALAM HAL YANG MENURUT CARA
YANG DIATUR DLM UU HK AC PIDANA
DENGAN PERMINTAAN SUPAYA
DIPUTUS OLEH HAKIM DI SIDANG
PENGADIKAN
PERADILAN PERKARA
PIDANA




TUGAS HAKIM
BETULKAH PERISTIWA YANG TELAH
TERJADI DAN DITUDUHKAN KEPADA
TERDAKWA ITU MERUPAKAN
PERISTIWA PIDANA
BETULKAH TERDAKWA CUKUP
TERBUKTI KESALAHANNYA TELAH
MELAKUKAN PERISTIWA PIDANA ITU
APABILA BETUL KEMUDIAN
MENJATUHKAN PIDANA YANG
KEPUTUSAN PENGADILAN


PEMBEBASAN TERDAKWA BILA
MENURUT HASIL PEMERIKSAAN
KESALAHAN TERDAKWA MENURUT
HUKUM DAN KEYAKINAN TIDAK
TERBUKTI
PELEPASAN TERDAKWA DARI SEGALA
TUNTUTAN JIKA KESALAHAN
TERDAKWA MENURUT HUKUM DAN
KEYAKINA CUKUP TERBUKTI TAPI
TERNYATA YANG DIALKUKAN BUKAN
PELAKSANAAN PUTUSAN
HAKIM

PELAKSANAAN KEPUTUSAN
PENGADILAN YANG BIASA DISEBUT
ELSEKUSI ITU ADALAH TUGAS DARI
KEJAKSAAN
HUKUM ADAT



Pengertian Hukum Adat
Menurut Snouck Hurgronje, adat adalah segala
peraturan-peraturan yang tdk tertulis yang hidup
didalam pergaulan masyarakat dan meresap
dalam sanubari tiap-tiap anggotanya, sehingga
menebal menjadi adat kebiasaan yang apabila
dilanggar akan menimbulkan akibat hukum
tertentu.
Istilah Hukum Adat pertama kali dikemukakan
oleh Snouck Hurgronje. Sedang orang yang
KEDUDUKAN HUKUM ADAT
DI INDONESIA

Dalam lapangan hukum keperdataan di
Indonesia masih dualisme ,artinya berlaku dua
macam hukum yakni hukum perdata barat yang
berlaku bagi orang Eropa dan keturunannya, dan
sebagian lagi hukum perdata adat yang berlaku
bagi golongan Indonesia asli (pribumi).
*. Masyarakat hukum Adat di Indonesia dapat
dibedakan menjadi 4 macam yaitu :
 Berdasarkan keturunan (geneologis) yaitu
masyarakat hukum yang anggota-anggotanya
merasa bersatu karena pertalian tunggal
keturunan.
 berdasarkan kedaerahan (territorial), yaitu
masyarakat hukum yang
anggota-anggotanya bersatu karena mendiami
suatu tempat tertentu.
Golongan Penduduk dalam
Hukum Adat




Pada umumnya masyarakat di desa dibedakan
dalam 4 golongan yaitu:
Pribumi ( sikep, wong bahu, kuli kencang) yaitu
mereka yang punya sawah, pekarangan dan
rumah.
Lindung (indung, kuli gundul, kuli kendo) yaitu
mereka yang mempunyai pekarangan atau sawah
saja.
Numpang ialah golongan masyarakat yang hanya
mempunyai rumah saja, akan tetapi didirikan
TUGAS KEPALA ADAT
Tugas Kepala Adat.
 Penyelengara hukum adat dilakukan oleh pejabat
hukum adat. Pejabat hukum adat dapat ditinjau
dari beberapa hal :
A.Jabatannya ( fungsinya) berkewajiban
menyelenggarakan:
 1.Semua urusan tanah
 2.Menyelenggarakan hukum sebagai usaha
mencegah orang berbuat salah,

Hak-hak atas tanah menurut Hukum Adat
 Hak-hak atas tanah ada 2 macam yakni:
1.Hak Ulayat masyarakat hukum adalah pertalian
yang erat antara masyarakat hukum dengan
lingkungan daerahnya.
2.Hak perseorangan. Hak perseorangan atas tanah
antara lain: Hak didahulukan (hak wenang pilih);
hak jejeran; hak milik.
 Hubungan keduanya adalah bersifat mulr
mungkret artinya, makin kuat hak

Macam -macam Tanah Adat dan Perjanjian
tentang Tanah dalam Hukum Adat.
 Berdasarkan perbedaan memperoleh tanahtanah maka tanah dibedakan menjadi:
1.Tanah Yasan (trukah, patokan) jika hak miiik atas
tanah diperoieh
dengan jalan membuka tanah.
2.Tanah Gogolan ( pakuien) kalau tanah tersebui
diperoieh dari pemberian
desa.

Adapun perjanjian tanah sebagaimana di atas
adaiah:
1.Perjanjian Jual Lepas ( Adol plas, Run-temurun,
Pati bogor dsb). Adalah
penyerahan hak-hak aatas tanah oleh fihak yang
satu kepada fihak lain dengan melepaskan
hak tersebut untuk selam-lamanya
disertai
penerimaan tertentu (uang sebagai
penggantinya).


2.Perjanjian Jual Gadai ( Adol Sende) . jual akad,
jual gade dsb). Adalah
penyerahan hak atas tanah oleh fihak yang satu
pada ptihak lain akan
tetapi penyerahan tersebut tidak untuk selamalamanya hanya untuk sementara waktu pada
umumnya disertai dengan penerimaan sejumlah
uang sebagai penggantinya; sedan fihak yang
menyerahkan masih mempunyai hak untuk
menebus kembali tanah tersebut sewaktu-waktu

3.Perjanjian Jual Tahunan ( Adol Oyodan) mlah
penyerahan hak-hak atas tanah oleh fihak ke satu
kepada pifak lain disertai dengan penerimaan
pada waktu itu dengan sejumlah uang sebagai
pengganti. Dengan catatan setelah beberapa
musim maka tanah kembali pada pemiliknya.






Adapun perjanjian perjanjian yang berkaitan atas
tanah adalah sebagai berikut:
Perjanjian maro/mertelu.
Srama
Mesi.
Plais.
dls.
MATERI DALAM BENTUK
SOAL



1. APA YANG DIMAKSUD HAN, DAN
MENGAPA MATERI HAN SULIT
DIKODIFIKASI?
2. SECARA GARIS BESAR CAKUPAN
MATERI HAN TERDIRI DARI APA SAJA?
3. APAYANG DIMASUD DENGAN
HUKUM ACARA, DAN SEBUTKAN ASASASAS HUKUM ACARA PERDATA DAN
HUKUM ACARA PERDATA.!



4. SEBUTKAN MACAM-MACAM
KEPUTUSAN DALAM HUKUM ACARA
PERDATA DAN HUKUM ACARA
PERDATA!
5. SEBUTKAN SUMBER-SUMBER HUKUM
ACARA PERDATA DAN ACARA PIDANA!
6. APA YANG ANDA KETAHUI DENGAN
HUKUM AGRARIA, DAN BAGAIMANA
HUKUM AGRARIA YANG BERLAKU
SEBELUM DAN SESUDAH UUPA?



7.SEBUTKAN TUJUAN UUPA,DAN APA
SAJA HAK-HAK ATAS TANAH MENURUT
UUPA?
8. APA YANG ANDA KETAHUI DENGAN
LAND REFORM?
9 APA YANG DIMAKSUD DENGAN
HUKUM ADAT, DAN BEDAKAM
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
INDONESIA?



10.APA SAJA TUGAS KEPALA ADAT?
11.SEBUTKAN HAK-HAK ATAS TANAH
MENURUT HUKUM ADAT DAN MACAMMACAM TANAH ADAT DAN PERJANJIAN
TENTANG TANAH MENURUT HUKUM
ADAT!
12. APA PENGERTIA HUKUM
INTERNASIONAL, DAN SEBUTKAN
SUMBER-SUMBER HUKUM
INTERNASIOANAL?

13. APA SUBYEK HUKUM
INTERNASIONAL,DAN SEBUTKAN
SERTA JELASKAN PERWAKILAN
NEGARA DI LUAR NEGERI?