Transcript Pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian

Pelaku-Pelaku Ekonomi Dalam Sistem
Perekonomian Indonesia
Oleh :
Anggita Rachmanantya (VIII C/03)
Celia Asrida Della Devara (VIII C/08)
Marizka Aviana P (VIII C/17)
Mutiara Riezky Amiaji (VIII C/20)
Sistem Ekonomi
1. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI


Kelangkaan timbul sebagai akibat ketidakseimbangan
antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang dan
jaaa dengan kemampuan faktor-faktor produksi
menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi keinginan
tersebut
Para ahli ekonomi membagi masalah pokok ekonomi
yang dihadapi menjadi :
a. Apakah barang dan jasa yang harus diproduksi (what)
b. Bagaimana caranya memproduksi barang dan jasa
tersebut (how)
c. Untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi
(for whom)
SISTEM EKONOMI :
Suatu aturan dan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku
masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk
mencapai suatu tujuan.
a.
b.
c.
d.
e.
Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang
berbeda-beda.tetapi pada dasarnya mengarah pada tujuan-tujuan
yang sama.yaitu :
Mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Mencapai kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang
luas.
Mengurangi jumlah pengangguran .
Pemerataan pendapatandi antara berbagai golongan dan lapisan
masyarakat.
MACAM MACAM SISTEM EKONOMI
Perekonomian suatu negara :
a. Sistem perekonomian liberal
Sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya
dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu
untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besranya.
Ideologi yang menjadi lanadasan kepada sistem ekonomi liberal
adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan
untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan keuntungan
kepada dirinya.
Peletak dasar liberalisme ekonomi adalah Adam Smith dalam
bukunya yang berjudul “The Wealth Of Nation” tahun 1776yang
menunjukan bahwakebebasan berusaha didorong oleh kepentingan
ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran
bangsa.
CIRI-CIRI SISTEM EKONOMI LIBERAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi
Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
Campur tangan pemerintah dibatasi
Para produsen bebeas menentukan apa dan berapa yang akan
diproduksikan.
Harga-harga dibentuk di pasar bebas
Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba.
KELEBIHAN SISTEM EKONOMI LIBERAL
1.
2.
3.
4.
Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya
produksi.
Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.
Adanya persaingan yang menyebabkan kreatifitas dari setiap individu
dapat berkembang.
Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
Kekurangan Sistem Ekonomi Liberal
1.
2.
3.
4.
Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin.
Munculnya monopoli dalam masyarakat.
Kebebasan mudah disalahgunakan.
Sulit terjadi pemerataan pendapat.
SISTEM EKONOMI SOSIALIS
 Sistem ekonomi yang segala sesuatunya diatur oleh negara dan
dikomandokan dari pusat.
 Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis adalah ajaran Karl
Marx bahwa apabila pemikiran pribadi dihapuskan maka tidak akan
memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga menguntungkan
semua pihak.
 Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis yaitu Rusia,Kuba,Korea
Utara,dan negara komunis lainnya.
Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosisalis
1.
2.
3.
4.
5.
Semua sumber daya ekoomi dimilikidan dikuasai oleh negara.
Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama.
Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh
pemerintah.
Harga-harga dan pengendalian barang dikendalikan oleh negara.
Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara.
Kelebihan Sistem Ekonomi Sosialis
1.
2.
3.
4.
Pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya
perekonomian.
Tidak ada kesenjagan ekonomi karena distribusi pemerintah dapat
dilakukan secara merata
Pemerintah lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan
jasa yang akan diproduksi.
Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis
1.
2.
3.
Mematikan kreatifitas dan inovasi setiap individu
Idak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya
Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang.
SISTEM EKONOMI CAMPURAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Perpaduan antara sistem ekonomi liberaldan sistem ekonomi sosialis.
Ciri-Ciri SistemEkonomi Campuran
Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
Pemerintah menyusun peraturan,perencanaan, dan menetapkan
kebijaksanaan di bidang ekonomi.
Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam
bataskebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
Hak milik swasta atas alat produksi diakui
Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial danpemerataan
pendapatan.
Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda,
dipengaruhi oleh ideologi masing-masing negara.
Setiap Ekonomi Indonesia :
Awalnya
 menganut sistem ekonomi liberal
Masa orba
 sistem demokrasi ekonomi
Reformasi
 sistem demokrasi ekonomi
Stlh masa reformasi  sistem ekonomi
kerakyatan
1. Sistem Ekonomi Demokrasi
Sistem perekonomian di Indonesia berdasarkan Pancasila.
Sistem Perekonomian Indonesia yang berdasarkan pancasila dan
UUD’45 disebut sistem ekonomi demokrasi.
Sistem Ekonomi
 suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan
perwujudan dari falsafah pancasila dan UUD’45
Pada sistem demokrasi ekonomi ini :
pemerintah dan rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun
pengusaha, aktif dalam usaha mencapai kemakmuran.
Ciri-ciri Positif Sistem ekonomi Demokrasi
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
kekeluargaan .
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatanya tak boleh
bertentangan dengan kepentingan rakyat.
4. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ciri-ciri negatif sistem ekonomi demokrasi :
1. Sistem free fight liberalism
 sistem persaingan bebas yang saling
menghancurkan.
2. Sistem etatisme
negara beserta aparatur ekonomi negara
bersifat dominan serta mendesak dan
mematikan potensi daya kreasi unit-unit
ekonomi.
3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan
kekuatan ekonomi.
2. Sistem Ekonomi Kerakyatan
Berlaku di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah
melakasanakan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan
ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999.
Pada sistem ini masyarakat memegang aktif dalam kegiatan
ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang
sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan :
1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan
dengan prinsip persaingan yang sehat.
2. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan
lingkungan berkelanjutan.
3. Menjamin kesahatan yang sama dalam berusaha dan
bekerja.
Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem ekonomi kerakyatan sendi utamanya adalah
UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai
dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai
dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan Negara. Ada tiga pelaku
utama yanga menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia,
yaitu perusahaan Negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan
koperasi.
Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan
kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan.
1) Pemerintah (BUMN)
a) Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi
 Kegiatan Produksi
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai
pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan Negara atau Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19
Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang sebagaian
besar modalnya dimiliki oleh Negara.
Peran dari BUMN:
Mengelola cabang-cabang produksi.
Sebagai pengelola kekayaan alam Indonesia secara efektif
dan efisien.
Menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi
Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat
 Kegiatan Konsumsi
Pemerintah membutuhkan barang dan jasa untuk
menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan
tugasnya dalam rangka menjalani tugasnya.
 Kegiatan Distribusi
Kegiatan distribusi yang dilakuakn pemerintah dalam
rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh
perusahaan-perusahaan negara kepada masyarakat. Kegiatan
distribusi yang dilakukan pemerintah harus lancer, apabila tidak
lancer dapat mempengaruhi banyak factor.
b) Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
 Kebijaksanaan dalam Dunia Usaha
Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah:
Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.
Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 tantang
Usaha Perbankan.
Pemerintah mengubah beberapa bentuk perusahaan negara
agar tidak menderita kerugian.
 Kebijaksanaan di Bidang Perdangangan
Pemerintah mengeluarkan kebijakan ekspor dan
impor. Kebiajakan ekspor ditetapkan dengan tujuan untuk
memperluas pasar di luar negeri dan meningakatkan daya saing
terhadap barang-barang luar negeri. Sedangkan tujuan kebijakan
impor untuk menyediakan barang-barang yang tidak bisa
diproduksi dalam negeri, pengendalian impor, dan meningkatkan
daya saing.
 Kebijaksanaan dalam Mendorong Kegiatan Masyarakat
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum.
Kebijaksanaan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil
dan petani.
Kebijaksanaan untuk memperlancar distribusi hasil
produksi.
2)Swasta (BUMS)
BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di
Indionesia, serta merupakan badan usaha yang didirikan dan
dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS untuk memperoleh laba
sebesar-besarnya dan agar dapat ikut mengelola sumber daya alam
Indonesia.
Pemerintah melakukan kebijakan kepada BUMS,
antara lain:
Menumbuhkan daya kreasi dan partisipasi
masyarakat.
Modal yang terbatas, sehingga memerlukan
kegairahan swasta dalam menggali dan mengolah
sumber daya alam Indonesia.
Memberi kesempatan agar perusahaan swasta dapat
memperluas kesempatan kerja.
Mencukupi akan kebutuhan tenaga ahli.
Peran penting BUMS dalam perekonomian
Indonesia:
Membantu meningkatkan produksi nasional.
Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja.
Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan
pendapatan.
Membantu mengurangi angka pengangguran.
Menambah sumber devisa
Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui
pajak.
Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.
3. Koperasi
Sejarah Koperasi
Di mulai pada penghujung abad 19 Tahun 1895.
Di pelopori oleh : R. Aria Wiraatmajo (patih di purwokerto)
Gerakan ini mendapat respon baik dari masyarakat akibatnya
Belanda memplagiati gerakan ini kemudian ikut mendirikan
gerakan sejenis ini.
Pada tahun 1908 R. Sotomo mengembangkan koperasi rumah
tangga, namun gagal karena kurangnya kesadaran masyarakat akan
manfaat koperasi.
Tahun 1913 Serikat Dagang Islam (Serikat Islam) ikut mempelopori
melalui industry kecil dan kerajinan. Namun tidak berhasil juga,
karena factor :
Rendahnya tingkat pendidikan
Kurangnya penyuluhan
Miskinya pemimpin koperasi pada masa itu
Ketua koperasi pertama kali : Dr. DJ. DH. Boeke
Peraturan koperasi No. 91 Tahun 1927 berisi tentang persyaratan
mendirikan koperasi.
Pada tahun 1942-1945 koperasi dipengaruhi asas kemiliteran. Pada
masa itu koperasi dikenal dengan nama kumiai bertujuan meningkatkan
kesejahteraan rakyat, tetapi faktanya digunakan mengumpulkan
kebutuhan pokok Jepang untuk melawan Sekutu.
Setelah merdeka, tatanan koperasi yang liberal-kapitalis diubah
menjadi sesuai UUD 1945 Pasal 33.
Perintis pembangunan koperasi adalah Moh. Hatta, sehingga mendapat
julukan Bapak Koperasi Indonesia.
Isi UUD 1945 Pasal 33 : sebagai semangat dasar perekonomian
bangsa.
Kedudukan Koperasi disusun di UU No. 25 Tahun 1992.
Pengertian Koperasi
 Landasan Koperasi : UUD 1945 Pasal 33 & UU No. 25 Tahun 1992
 Menurut UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 :
 Koperasi berkedudukan sebagai “soko guru perekonomian Nasional”
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
 Menurut UU No. 25 Tahun 1992 :
 Koperasi adalah badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat.
Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi
 Berikut ini adalah 4 landasan yang dimiliki koperasi
 Idiil : pancasila
 Structural : UUD 1945
 Operasional : UU No. 25 Tahun 1992 (Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga)
 Mental : kesadaran pribadi dan kesetiakawanan
 Asas : Kekeluargaan
Tujuan :
 Memajukan kesejaheraan anggota dan atau masyarakat
 Membangun tatanan perekonomian Nasional
Fungsi & Peran Koperasi
 Sesuai UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 :
 Membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi
anggota dan masyarakat untuk kesejahteraan ekonomi dan
sosial mereka.
 Turut aktif untuk mengupayakan mempertinggi kualitas
kehidupan masyarakat.
 Memperkokoh perekonomian rakyat.
 Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi pancasila.

Perangkat Organisasi Koperasi
1) Rapat anggota
 Adalah rapat yang dihadiri seluruh atau sebagian besar anggota
koperasi.
 Pemegang kekuasaan tertinggi.
 Berwenang untuk menetapkan :
 Anggaran dasar
 Kebijaksanaan umum di bidang organisasi
 Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan
pengawas
 Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi
serta pengesahan laporan keuangan
 Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan
tugas.
 Pembagian sisa hasil usaha (SHU)
 Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi
2) Pengurus
• Pemegang kuasa rapat anggota
• Dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota
• Masa jabatan lima ahun
• Tugas pengurus koperasi :
 Mengelola koperasi dan bidang usaha
 Mengajukanrencana kerja serta rencana anggaran pendapatan
dan belanja koperasi
 Menyelenggarakan rapat anggota
 Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan
koperasi
 Memelihara buku daftar anggota, pengurus, dan pengawas
 Wewenang pengurus koperasi :
 Mewakili koperasi di luar dan di dalam pengadilan
 Memutuskan penerimaan atau penolakan seseorang sebagai
anggota koperasi berdasarkan anggaran koperasi
 Melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan
koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai pengurus.
3) Pengawas
 Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat anggota koperasi
dan menjadi suatu badan/lembaga structural koperasi.
 Mengemban amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan
terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
 Dalam melakukan usahanya diarahkan pada bidang-bidang yang
berkaitan dengan kepentingan anggota untuk mencapai
kesejahteraan anggota.
Tugas pengawas koperasi adalah, sebagai berikut :
 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
 Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang
telah dilakukan
 Wewenang pengawas koperasi :
 Meneliti catatan atau pembukuan koperasi
 Memperoleh segala segala keterangan yang diperlukan
Modal Koperasi
 Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 dibagi menjadi dua, yaitu :
a) Modal Sendiri
 Simpanan Pokok :
Sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan
kepada anggota saat masuk pertamakali menjadi anggota
koperasi.

Simpanan Wajib :
Simpanan yang harus dibayarkan tetapi jumlahnya tidak sama
pada waktu tertentu

Dana Cadangan :
Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU.
Digunakan untuk menutup kerugian koperasi.

Hibah :
Sumbangan dari pihak tertentu kepada koperasi dalam upaya
turut mengembangkan koperasi.
b) Modal Pinjaman
 Modal pinjaman dapat berasal dari simpanan sukarela, pinjaman
koperasi lain, pinjaman bank, dan sumber pinjaman lainya yang
sah.
