Transcript 3. Capital_Investment_Law - Kefvin Mustika Lukman Arief

Hukum Investasi
(Capital Investment Law)
Mustika Lukman Arief, SE.MBA.MM
1
Capital Investment Law
Hukum Ekonomi: Bagaimana
mengembangkan hukum untuk mencapai
kesejahteraan;
Konsep Common Law System:
Functionalist justification (beda dengan
konsep klasik hukum publik dan hukum
privat);
Ada dimensi publik dan privat karena
mencakup segala aturan hukum yang
terkait dengan penanaman modal;
2
Tujuan Capital Investment Law
Kebijakan penanaman modal dituangkan
dalam aturan hukum karena terkait
tuntutan spesifik dan daya pemaksa;
Kebijakan penanaman modal untuk
menentukan politik hukum negara;
Fungsi social engineering atau prescribing
rules untuk ciptakan harmony;
3
Capital Investment
Muncul setelah PD II : negara industri
dan negara baru merdeka;
Negara industri: over production-high
competition-high cost;
Negara baru merdeka: lack of capital,
lack of technology, lack of skill.
4
Segi Ekonomi Investasi
Central Planned Economic
Mixed Planned Economic
Liberalism Economic? (hanya utopi)
5
Pendekatan Negara
Autarchi: dapat memenuhi kebutuhan
sendiri (hanya utopi)
Globalisasi: kebebasan dan
keterbukaan dalam perdagangan
6
Capital Investment
Direct investment
1)Pendirian perusahaan
2)Equity (value of property, share ,
ownership);
3)Manage sendiri
4)Resiko langsung
Indirect Investment
Portfolio investment (collective terms for all
the securities)
(c)RJ
7
Capital Investment Motives
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
Investor- house country
Ekspansi pasar;
Hambatan perdagangan;
Hemat cost of production;
Diversifikasi resiko investasi;
Effisiensi teknologi;
Investee- host country
Pembiayaan pembangunan;
Tenaga Kerja;
Market channel;
Balance of payment;
Menggali ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.
(c)RJ
8
Teori Tentang
Foreign Direct Investment
Neo-classical Economic Theory
Dependency Theory
The Middle Path Theory
State-Government Intervention
Theory
The Mainstream and the Radical View
Theory
(M.Zaidun,2005:7-12).
(c)RJ
9
Capital Investment
Hubungan Korelasi antara Public
Investment dan Private Investment
Infrastructure
Tax base – tax income- National
Revenue
(c)RJ
10
Bentuk Campur Tangan Negara
Regulasi yang berisi;
Restriksi (pembatasan) e.g. Harga Eceran
Tertinggi (HET), larangan ekspor kayu
gelondongan
Aturan Perpajakan e.g. mobil built-up – Bea
Barang Mewah.
Politik Moneter, mengatur peredaran uang e.g.
tight money policy, inflasi harga naik karena uang
beredar banyak (offer sedikit-demand banyak )
Pendirian BUMN (campur tangan Negara
langsung dalam pasar)
Penjualan saham BUMN untuk diinvestasikan lagi
(divestment) dll
(c)RJ
11
Bentuk FDI
PMA langsung – 100% saham
dikuasai asing
PMA patungan (joint entreprise)
Note: diluar UU No. 1/1967 Kontrak
Karya (work contract) yang dibentuk
melalui konsesi khusus e.g.
Pertamina dengan PT Caltex Pasific
Indonesia, konsesi khusus lainnya
e.g. Freeport.
(c)RJ
12
Foreign Direct Investment (FDI)
Terkait dengan Fasilitas
Fasilitas: Jaminan dan Insentif
(c)RJ
13
Jaminan (Warranty)
Hard currency
Badan pemerintah membeli surplus
produksi dengan harga minimum
Hak transfer
Tidak akan melakukan nasionalisasi atau
ekspropriasi
Penyelesaian sengketa secara khusus
Jangka waktu berusaha
(c)RJ
14
Insentif (Incentives)
Insentif Pajak dan Fiskal e.g. Tax Holiday
dan Tax Stabilization, tarif bea masuk
tertentu
Kawasan Bebas (free zone/bonded zone)
e.g. Area Entreport dengan berbagai
fasilitas
Pasar Terlindungi (protected market)
Subsidi pada faktor produksi e.g. harga
listrik
Pemberian bantuan keuangan e.g biaya inhouse training
(c)RJ
15
Jaminan di Indonesia?
Hard currency e.g. perjanjian bilateral bahwa negara asal akan
menjamin jika terjadi non convertibility, perjanjian multilateral G to
G -- Multilateral Investment Guaranty Agency.
Hak transfer bebas kecuali: keuntungan bersih, biaya penyusutan
aset modal, keuntungan penjualan saham, biaya pengeluaran
tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, biaya TKI yang di
training diluar negeri, pokok dan bunga pinjaman pihak asing,
kompensasi nasionalisasi harus melalui BI
Nasionalisasi atau ekspropriasi dilakukan melalui UU, kepentingan
negara menghendaki dan diberi kompensasi
Jaminan penyelesaian sengketa secara khusus melalui
International Centre for the Settlement of Investment Disputes
(ICSID) dasar Convention on the Settlement of Investment Disputes
Between State and National of Other State, Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi
New York 1951)--- Self executing agreement?
Jaminan jangka waktu berusaha: izin usaha 30 tahun prodkom,
perluasan 30 tahun , pembaharuan 30 tahun setelah prodkom dan
izin perluasan
(c)RJ
16
Insentif di Indonesia
Tax Prevelege penundaan pajak, pengurangan
PPH untuk investor dibidang dan daerah tertentu,
penundaan PPN Indonesia Timur, pencegahan
pajak berganda.
Keringanan Bea Masuk Surat Persetujuan
Fasilitas Pabean, APIT, rating tarif.
Kawasan Bebas (free zone/bonded zone) e.g.
Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Area
Entreport Produksi Tujuan Ekspor (EPTE)
Manajemen Tenaga Kerja
Subsidi pada faktor produksi e.g. harga listrik
Pemberian bantuan keuangan e.g biaya in-house
training
(c)RJ
17
Aturan Hukum Direct Investment
WTO /GATT- Trade Related
Investment Measures
APEC Non Binding Investment
Principle
BRO 1934 (cikal bakal) aturan untuk
Izin Usaha
UU No.25/2007 Tentang Penanaman
Modal
(c)RJ
18
WTO/GATT
National Treatment: perlakuan sama
investor asing dan investor dalam
negeri;
Most Favoured Nation: perlakuan
sama bagi investor tanpa
membedakan asal negara;
Transparancy: semua peraturan
perundang-undangan dan prosedur
administrasi harus terbuka;
(c)RJ
19
APEC Non Binding Investment
Principles
National Treatment
Most Favoured Nation
Transparancy
Investment Incentives
Performances Requirements
Expropriation and Compensation
Repatriation and Convertibility
Settlement of Disputes
Entry and Sojourn Personel
Avoidance of Double Taxation
Investor Behaviour
Removal of Barriers to Capital Export
(c)RJ
20
TRIMs
Semua ketentuan peraturan di bidang
investasi yang mempengaruhi
perdagangan bebas
TRIMs positif : Pemberian Incentives
TRIMs negatif: Izin Investasi dikaitkan
dengan persyaratan: Pemilikan saham
nasional; Penggunaan kandungan lokal;
Ketentuan ekspor, kapasitas produksi,
jenis, alih teknologi dll
(c)RJ
21
TRIMs bertentangan dengan WTO
Bertentangan dengan keharusan National
Treatment e.g. keharusan pembelian
produk dalam negeri;
Tidak sejalan dengan penghapusan
quantitative restriction e.g. membatasi
produk yang dipakai dalam proses
produksi atau produk senilai ekspor.
(c)RJ
22
PP No. 20/1994
Peserta Asing: perorangan atau badan usaha
Saham Peserta Asing: bisa langsung (100%)
untuk sektor yang terbuka kecuali infrastruktur
Kewajiban Divestasi: diperlonggar sesuai
kesepakatan dan setelah 15 tahun produksi
komersial
Batas Minimal Investasi: ditiadakan
Mendirikan Perusahaan Baru: diizinkan
Investor: badan hukum atau perorangan bisa
membeli saham perusahaan Indonesia
Lokasi: didorong ke KI atau KB, kecuali bisa
buktikan penguasaan hak atas tanah
Izin Usaha Tetap: berlaku 30 tahun dan dapat
diperpanjang
(c)RJ
23
Perusahaan PMA
Dasar berusaha: (dulu UU No.1/1967) sekarang
UU No. 25/2007.
Bentuk : Perseroan Terbatas (PT)
Pemilikan Saham: ada unsur asing
Jangka Waktu: 30 tahun diperpanjang 30 tahun
jika ada perluasan
Bidang Usaha: ada DNI
Dasar Pendirian: Akta pendirian setelah SP3
Jumlah Investasi: sesuai kelayakan usaha
Modal Dasar: sebesar equity proyek
Divestasi: ada kewajiban tetapi sesuai sepakat
Jaminan: transfer valas
Hak Atas Tanah: HGB dan HGB dengan batasan
Tenaga Kerja: wajib tenaga kerja Indonesia
Tidak dapat menggunakan pinjaman bank
(c)RJ
24
pemerintah
PMDN
Dasar berusaha: (dulu UU No.6/1968) sekarang
UU No. 25/2007.
Bentuk : Perseroan Terbatas (PT), perorangan
atau lainnya
Pemilikan Saham: peserta nasional
Jangka Waktu: selama berstatus PMDN
Bidang Usaha: semua bidang sesuai izin usaha
Dasar Pendirian: Akta pendirian dibuat sebelum
persetujuan Pemerintah
Jumlah Investasi: tidak ada batasan
Modal Dasar: bisa lebih besar daripada equity
proyek
Divestasi: tidak ada ketentuan
Jaminan: tidak ada hak transfer valas
Hak Atas Tanah: HGB dan HGB
Tenaga Kerja: tenaga kerja
asing harus izin
(c)RJ
Dapat menggunakan pinjaman bank pemerintah
25
PMA yang Diperlakukan PMDN
a.
b.
a.
b.
c.
Syarat:
Saham peserta nasional minimal 51%, atau
Saham peserta nasional minimal 45%
diantaranya sebesar 20% dijual dipasar modal.
Dasar: PP No. 50/1987
Keuntungan:
Perusahaan bisa berusaha di bidang yang
semula tertutup bagi PMA
Dapat menjual hasil produksi di dalam negeri
Dapat memperoleh pinjaman modal dari bank
pemerintah
e.g: PT Candraasri
(c)RJ
26
Multinational Corporation (MNC)
a.
b.
c.
a.
b.
c.
d.
e.
Sektor MNC:
Pengolahan SDA e.g: Proyek Asahan (Sumitomo
Chemical, Mitshubitshi Chemical, Showa Denko)
Industri Pengolahan: perluasan pemasaran dengan
keunggulan komperatif dan industri baru e.g.: Toyota,
Honda (subtitusi padat karya tetapi kecil devisa)
Industri Keuangan, Asuransi dan Perdagangan: penopang
Kecenderungan Praktek:
Monopoli,
Oligopoli,
Benturan kepentingan (conflict of interest)
ikut campur dalam politik dalam negeri
Transfer pricing
Solusi: Code of Conduct
(c)RJ
27
Teori MNC’s – FDI
International Organization Theory
Vernon ‘s Product Life Cycle Theory
The Horizon Global Theory
Market Imperfection Theory
The Transaction Cost and Internalization
Theory
The Location Theory
Exchange Risk Theory
Dunning’s Eclectic Theory
(M. Zaidun, 2005:12-16)
(c)RJ
28
Kelebihan /kelemahan Investor
pada Direct Investment
Dapat mengurangi beberapa faktor
cost of production;
Memperluas market channel;
Bidang Usaha tergantung DNI;
Menanggung resiko secara langsung;
Kendala stabilitas politik;
Kendala Pemogokan tenaga kerja;
Kendala kepastian hukum;
Kendala penegakkan hukum.
(c)RJ
29
Kelebihan / kelemahan Bagi
Investee pada Direct Investment
Dapat memiliki partner yang bersifat
multinasional;
Produk terkait dengan produsen yang
reputasinya worldwide;
Seringkali bairgaining position lebih
lemah;
Eksistensinya seringkali hanya
sebagai pelengkap pemenuhan
persyaratan usaha.
(c)RJ
30
Bentuk Foreign Indirect Investment
Lisensi/waralaba (licence/franchise);
Kontrak Manajemen (management
contract)
Kontrak Jasa Teknis (technical service
contract)
Kontrak Terima Jadi (turn key contract)
Investasi di Pasar Modal (portfolio
investment)
Pinjaman Luar Negeri (off-shore loan)
BOT
(c)RJ
31
Lisensi/ Waralaba
(Licence/Franchise)
License :a personal privilege to do some
particular act … and is ordinary receivable
at the will of licensor and is not assignable”.
Merupakan suatu kontrak hukum dimana
Licensor sebagai pemilik hak tertentu
memberikan izin bagi Licensee dalam
jangka waktu tertentu sebagai gantinya
dengan pembayaran kepada pihak
licensor.
Pemilik merek yang berposisi sebagai
licensor tidak kehilangan kontrol terhadap
merek yang dilisensikannya dan pihak
licensee tidak memiliki hak yang mutlak
selain dari diizinkan oleh pihak licensor.
(c)RJ
32
Licence Agreement
Hak ini terdiri dari izin untuk menggunakan
HKI (intellectual property rights), termasuk
metode produksi know-how , kontrol
penjadualan dan kualitas termasuk
kombinasi jasa teknis yang terkadang
berisi klausula yang menyiratkan
persyaratan dan kondisi penggunaan
licensee atas teknologi dan produk yang
dibuat dari teknologi tersebut.
Pembayaran menyangkut lumpsum fees,
running royalties, a share in profit, issue
equity yang tidak hanya tergantung pada
hakekat dan nilai teknologi yang ada tetapi
termasuk bargaining power dari kedua
pihak.
(c)RJ
33
Franchising
Suatu bentuk khusus dari perjanjian
lisensi yang menyiratkan hubungan
yang berkelanjutan dimana franchisor
menyediakan HKI (intellectual
property rights)nya ditambah jasa
technical assistant, pelatihan,
manajemen dan penjualan dengan
pembayaran sejumlah uang.
Lisensi dalam paket.
(c)RJ
34
Perjanjian Lisensi yang dilarang
Grand back provision
setiap perbaikan, inovasi dan pengembangan
yang dilakukanlicensee terhadap merek yang
dilisensikan oleh pemilik merek sebagai licensor,
memberikan hak bagi licensor untuk
menggunakannya.
Tying restriction
an agreement by a party to sell one(tying) product
but only on the condition that the buyer also
purchases a different (or tied) product
Restrictive business practices (r.b.p)
price restriction, territorial restriction, field of use
and customer restriction, output restriction serta
packaging licensing
Exclusive Dealing Restriction
seorang pembeli setuju untuk membeli suatu
produk barang atau jasa secara eksklusif kepada
(c)RJ
35
pembeli
HKI (Intellectual Property Rights)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Hak Cipta dan Hak-Hak yang Terkait dengan Hak
Cipta (Copyright and Related Rights).
Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights)
yang mencakup bidang-bidang :
Paten (Patents)
Perlindungan Varitas Tanaman (Plant Variety
Rights).
Merek (Trademarks)
Indikasi Geografi (Geographical Indication);
Desain Industri (Industrial Design);
Desain Tata letak Sirkuit Terpadu (lay-Out
Designs Topographics of Integrated Circuits).
Perlindungan Informasi yang Dirahasiakan
(Protection of Undisclosed Information),
mencakup Rahasia Dagang (Trade Secret).
(c)RJ
36
Kontrak Manajemen
(Management Contract )
Kontrol operasional suatu perusahaan, atau lebih
dari satu fase aktivitasnya yang secara normal
dilaksanakan oleh organ direksi atau manager,
melalui kontrak dan penunjukkan PS yang dibuat
dilakukan dalam suatu organ yang terpisah yang
kinerjanya untuk melaksanakan fungsi
manajemen.
Meliputi manajemen produksi, termasuk tanggung
jawab aspek teknis dan teknik produksi,
pengelolaan personil termasuk rekruitmen dan
pelatihan, pembelian dan pengelolaan capital
goods, raw materials, marketing, pengelolaan
keuangan termasuk pinjaman keuangan.
Pembayaran dapat berupa:fee, lumpsum
payments, pembayaran yang didasarkan pada
‘services rendered basis’
(c)RJ
37
Kontrak Jasa Teknis
(Technical Service Contract)
Salah satu pihak diminta untuk
menyediakan jasa teknik yang terkait
dengan salah satu aspek dari operasional
perusahaan pihak yang lain, seperti
pemeliharaan dan perbaikan mesin,
bantuan proses know-how, kontrol kualitas
dan penyelesaian masalah.
Jasa bisa disediakan dalam tenggat
berjalan, basis secara terus menerus dan
berkesinambungan, atau berdasarkan
kebutuhan, dan hal ini mempengaruhi
pembayaran.
(c)RJ
38
Kontrak Terima Jadi
(Turn Key Contract)
Suatu pihak mengambilalih tanggungjawab untuk
menyelenggarakan semua aktivitas yang
disyaratkan untuk perencanaan, pembangunan
dan pemesanan suatu projek yang
memungkinkannya untuk membuat sub kontrak
dengan pihak lain, namun dengan
tanggungjawabnya untuk penyelesaian proyek
secara keseluruhan dan penyerahan sistem
produksi operasional secara penuh; Menyediakan
komplit once -and for-all transfer teknologi fisik
sebagai satu paket.
Pihak kontrator tidak memiliki kepentingan yang
berjalan terus atas kepemilikan atau manajemen
dengan perusahaan yang mengontraknya.
Pendapatannya diperoleh dari kemampuannya
secara akumulasi untuk mengintegrasikan in-put
(c)RJ sistem operasional
39
teknologi sampai menjadi
penuh
Proyek Pendirian, Operasionalisasi
dan Peralihan (BOT)
Sejenis kontrak untuk melakukan
pembangunan, pengoperasian suatu
proyek tertentu selama jangka waktu
tertentu untuk kemudian dilakukan
peralihan operasionalisasi kepada pihak
pemberi kerja setelah tenggat waktu
perjanjian berakhir. Kompensasi
pembiayaanproyek dibayar dengan
pendapatan operasional.
Tidak ada pembentukan badan hukum
baru dan tidak ada peralihan kepemilikan.
(c)RJ
40
Obligasi (Bond)
Instrumen hutang (debt instrument) dimana
sipeminjam memperoleh dana dengan
kontrak bahwa dana tersebut akan dibayar,
baik bunga atau hutang pokok melalui
schedule yang eksplisit.
Tujuannya untuk memobilisasi dana
perusahaan.
Obligasi swasta dan obligasi
Pemerintah (sama dengan hutang
konsesional seperti IMF dan CGI).
(c)RJ
41
Sejarah
19 Maret 1950 Pemerintah melakukan penyehatan
(geld sanering). Tiap Rp5,- dipotong dua bagian
kiri sebagai nilai tukar pembayaran yang sah yang
dinilai setengah harga dan bagian kanan ditukar
dengan obligasi pemerintah dengan bunga 3%
setahun (3%RI Obligasi 1950)
Uang simpanan di bank dengan rekening Rp
1000,-setengahnya dibekukan dipinjam
Pemerintah dan ditukar dengan obligasi.
Terjadi jual beli sebelah kanan uang kertas dan
juga obligasi RI dijalan-jalan, harga menjadi
sangat rendah untuk itu dibuka bursa pasar
sekunder obligasi.
BI sebagai pewaris de jawasche bank bisa
memberikan kredit dengan jaminan efek
(voorcshot op effecten).
13 Desember 1965 uang Rp1000 menjadi Rp1,(c)RJ
42
Penerbitan Obligasi
Melalui sindikasi bank atau melalui bursa:
contoh PT Indofood, PT Trypolita
Berpengaruh positif untuk neraca
pembayaran.
5 C’s dan credit rating, belum berhasilnya
pasar indonesia membangun secondary
bond market.
Indonesia rupiah, luar devisa sangat
penting untuk jaga kestablian leuangan krn
penghasilan rupiah hutang valuta asing.
Bunga berdasarkan LIBOR dan IRSOR
(Indonesian Swap Offer Rate)
PPN atas bunga obligasi
(c)RJ
43
Jenis Obligasi
Treasury Note diterbitkan U.S. tidak kena
pajak state tetapi federal, lama 1-10 tahun
sama dengan treasury bond hanya ini bisa
ditarik kembali
Agency bond sama dengan mortgage
backed securities
Municipal bonds diterbitkan pemerintah
kota atau kabupaten dengan tax exempt
untuk pembangunan
Corporate bonds
(c)RJ
44
Corporate bonds
 Singking fund bonds penerbit harus cadangan dana
 Serial bonds memiliki waktu jatuh tempo yang berbeda-beda
 Discount bonds /zero coupon bonds tanpa pembayaran
coupon secara periodik .
 Debenture bonds obligasi yang tidak dijamin aset
perusahaan tetapi klaim sama
 Subordinated debenture berbeda dari prioritas hak klaim
 Mortgage bonds obligasi yang dijamin dengan aset tertentu
income bonds memberikan bunga jka perusahaan untung
 Equipment trust certificate hampir sama dengan leasing
untuk membiayai capital goods
 Industrial development and polution control bonds untuk
membangun kawasan industri dan mengontrol polusi
 Convertible bonds dg hak pilihan untuk menukar obligasi
dengan saham biasa, dalam jumlah, ratio, periode tertentu
 Callable bonds hak bagi penerbit untuk buy back dengan
harga tertentu sebelum jatuh tempo
 Putable bonds dg hak menjual kembal i pada penerbit
 Junk bonds untuk biayai proyek berisiko tinggi.
(c)RJ
45
Manfaat Obligasi
Yield cukup tinggi karena nominal
interest coupon 3-5% dari bunga
deposito.
Hasil yang sifatnya tetap
Likuiditas tinggi
Jaminan untuk perbankan sebagai
secondary reserve.
(c)RJ
46
Resiko
Kegagalan pembayaran cicilan bunga
dan hutang pokok (default risk), jika
tidak ditanggung pihak ketiga yang
mempunyai solvabilitas tinggi’
Resiko tingkat suku bunga, inflasi,
siklus bisnis
Perlunya diberikan tax exempt
sebagai insentif perpajakan
(c)RJ
47
Beli Saham di Bursa
Saham adalah bukti penyertaan
dalam suatu perusahaan yang
berbentuk PT
Manfaat: deviden, capital gain, hak
suara, right issue.
Saham yang listed ada batasan
demikian pula dengan investor asing
yang membeli saham dibursa ada
batasan.
(c)RJ
48
Pinjaman Luar Negeri
(Off-shore Loan)
Pemberian pinjaman (kredit) luar
negeri yang membebankan kewajiban
pembayaran utang pokok dan bunga.
Termasuk di dalamnya Kredit
Investasi (investment loan) e.g. P.T.
Bogasari mendapat kredit dari AS,
Jerman dan Australia
(c)RJ
49
Kontrak Bagi Hasil
(Production Sharing Contract)
Suatu kredit luar negeri yang dibayar
kembali dengan sebagian dari hasil
produksi atau hasil tambahan produksi
atau peningkatan mutu produksi suatu
proyek dengan ketentuan manajemen dan
pemilikan perusahaan tetap ada pada
pihak Indonesia
Kredit (utang pokok) dan bunganya dibayar
dari hasil produksi dengan ketentuan
kewajiban perusahaan mengekspor ke
negara pemberi kredit e.g. PN Gula
dengan Jidesco.
(c)RJ
50
Keuntungan/Kelemahan bagi
Investor Indirect Investment
Tidak perlu modal untuk membangun pasar atau
operasionalisasi perusahaan bahkan menerima
pembayaran plus hasil penjualan mesin,
penyediaan komponen atau bahan baku
Resiko rendah (low risk): pemogokan, rugi,
pembinaan human resources, tidak perlu pusing
manajemen perusahaan.
Menghindari restriksi perdagangan untuk investasi
asing atau pasar yang belum berkembang
Pihak penerima bisa menjadi kompetitor
Pihak penerima wanprestasi dan potensi sengketa
dan penyelesaiannya
Kontrol ketat alih teknologi
(c)RJ
51
Keuntungan/Kelemahan bagi
Investee Indirect Investment
Menyangkut produk barang atau jasa
yang sudah worldwide
Tidak perlu membangun perusahaan
dari nol atau setidaknya mengikuti
blue-print dari investor
Menanggung beban biaya, royalty
dan fee
Memikul kerugian sendiri
Tidak bebas menjalankan manajemen
(c)RJ
52
Thank you very much for your attention
© Rahmi Jened
(c)RJ
53