Transcript Kasubag Orpeg - Bidang Pendidikan Madrasah

KEMENTERIAN AGAMA
PENINGKATAN KINERJA PNS
KEMENTERIAN AGAMA
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI
Program
Profesionalisasi PNS
a. Penetapan Standar Kompetensi jabatan;
b. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara
perodik;
b. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis
kompetensi dengan membangun Sistem
Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi;
d. Sertifikasi Kompetensi Profesi;
e. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri;
g. Pengukuran Kinerja individu;
h. Penguatan Jabatan Fungsional :
 Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional;
 Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional;
 Peningkatan Kemampuan Jabatan
Fungsional; dan
 Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional.
2
Kondisi Saat ini !!!
dimana antara sosok pns yg ada
belum sesuai dgn tuntutan
kompetensi bidang tugas-nya
blm adanya target atau kontrak
kinerja yg hrs dilakukan pns
dlm melaksanakan tugas-nya
yg tidak seimbang atau tidak merata
mengenai kuantitas, kualitas &
distribusi pns menurut teritorial
3
PP 74 TH 2008
TENTANG GURU
• Pasal 1 ayat 1, Guru adl Pendidik Profesional dg
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pd pendidikan anak usia dini, jalur
pendidikan
formal,
pendidikan
dasar,
dan
pendidikan menengah.
• Pasal 2, Guru Wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan
rohani
serta
memiliki
kemampuan
untuk
mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.
• Pasal 3, Kompetensi Guru Meliputi: Kompetensi
Pedagogik, Kepribadian, Sosial dan Profesioanl yg
diperoleh melalui pendidikan profesi.
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG KEPALA MADRASAH
• BAB I Pasal 1
Ayat 2 : Kepala madrasah adalah guru yang diberi tugas
tambahan untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan
pada madrasah
Ayat 5 : Guru adalah Pendidik Profesional dgn tugas
utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pd RA,
MI, MTs, MA, dan MAK.
Ayat 9 : Sertifikat kepala madrasah adl bukti formal sbg
pengakuan yg diberikan kpd guru yg memenuhi syarat
dan kompetensi utk dpt mjd kepala madrasah.
TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA MADRASAH
• Pasal 3 kepala madrasah mpy Tugas:
Merencanakan, mengelola, meminpin, dan
mengendalikan program dan komponen
penyelenggaraan pendidikan pd Madrasah
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
• Pasal 4 kepala madrasah mpy Fungsi :
Perencanaan,
Pengelolaan,
dan
Kepemimpinan serta pengendalian program
dan komponen penyelenggaraan pendidikan
pd Madrasah
PERMENPAN RB
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
•
BAB III PASAL 6, KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
KEWAJIBAN GURU dlm melaksanakan tugas:
1. Merencanakan
pembelajaran/bimbingan,
melaksanakan
pembelajaran/bimbingan ygbermutu, menilai dan mengevaluasi hsl
pembelajaran/bimbingan,
serta
melaksanakan
pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dan
kompetensi scr berkelanjutan sejalan dg perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Bertindak objektif dan tdk diskriminatif atas pertimbangan jenis
kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, latar belakang
keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dlm pembelajaran
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode
etik guru, serta nilai agama dan etika; dan
5. Memelihara dan menupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Pasal 7
Tanggung Jawab Guru
• Guru bertanggung jawab menyelesaikan
tugas utama dan kewajiban sebagai
pendidik sesuai dengan yang dibebankan
kepadanya
Pasal 8
Wewenang Guru
• Guru berwenang memilih dan menentukan
materi,
strategi,
metode,
media
pembelajaran/bimbingan
dan
alat
penilaian/evaluasi dlm melaksanakan
proses pembelajaran/bimbingan untuk
mencapai hasil pendidikan yang bermutu
sesuai dengan kode etik profesi guru.
PENILAIAN KINERJA GURU
Menganalisis dan menilai pelaksanaan dan hasil kerja guru
dalam menjalankan peran/fungsinya secara profesional
Pengembangan
Keprofesian
Berkelanjutan
(PKB)
Dasar
penetapan
angka kredit
Permenpan dan RB No 16 tahun 2009
PENILAIAN KINERJA GURU
Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir
kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya (Permennegpan & RB
No.16/2009
Dilakukan setiap tahun di sekolah oleh kepala sekolah atau
guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah, atau
pengawas untuk menilai kepala sekolah (telah memahami
proses PK GURU)
Penilaian kinerja guru dilakukan 2 kali dalam setahun (formatif
dan sumatif) menggunakan instrumen yang didasarkan kepada:
* 14 kompetensi bagi guru kelas dan/atau mata pelejaran
* 17 kompetensi bagi guru BK/konselor
* pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan
fungsi sekolah/madrasah (Kepsek, Wakasek, dsb)
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru
Penilaian dilakukan dengan Pengamatan dan atau Pemantauan
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru menggunakan Instrumen PK Guru
Kelas/Mata Pelajaran
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru menggunakan Instrumen PK Guru
Bimbingan konseling/konselor
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru menggunakan Instrumen PK Guru
dengan Tugas Tambahan yang relevan dengan fungsi
sekolah/madrasah
Keseluruhan Penilaian dilakukan dengan menggunakan manual lembar
instrumen penilaian berdasarkan lampiran dalam buku pedoman PK
Guru buku 2 lampiran 1 s.d. lampiran 5
KOMPONEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN
Kepala
Sekolah
•
•
•
•
•
•
Kepribadian dan Sosial
Kepemimpinan
Pengembangan Sekolah/Madrasah
Pengelolaan Sumber Daya
Kewirausahaan
Supervisi
Wakil
Kepala
Sekolah
•
•
•
•
•
Kepribadian dan Sosial
Kepemimpinan
Pengembangan Sekolah/Madrasah
Kewirausahaan
Bidang Tugas
Kepala
laborator
ium/Beng
kel
•
•
•
•
•
•
•
Kepribadian
Pengelolaan Lingkungan dan P3
Sosial
Pengorganisasian Guru/Laboran/Teknisi
Pengelolaan dan Administrasi
Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi
Pengembangan dan Inovasi
1
KOMPONEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN
Kepala
Perpustak
an
Kepala
Program
Keahlian
•
•
•
•
•
2
•
•
Merencanakan program perpustakaan
Melaksanakan program perpustakaan
Mengevaluasi program perpustakaan
Kembangkan koleksi perpustakaan
Mengorganisasi layanan jasa informasi
perpustakaan
Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
Mempromosikan perpustakaan & literasi informasi
Mengembangkan kegiatan perpustakaan sebagai
sumber belajar kependidikan
Memiliki integritas dan etos kerja
Mengembangkan profesionalitas kepustakawanan
•
•
•
•
•
•
•
•
Kepribadian
Sosial
Perencanaan
Pengelolaan Pembelajaran
Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Sarana Prasarana
Pengelolaan Keuangan
Ealuasi dan Pelaporan
•
•
•
PP NO 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PASAL 3 KEWAJIBAN PNS
1. AYAT 11 : Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja
2. AYAT 12 : Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
PASAL 21
1. Ayat 1 : Pejabat yg berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman
disiplin kepala PNS yg melakukan pelanggaran disiplin
2. Ayat 2 : Apabila pejabat yg berwenang menghukum sbgmn maksud ayat 1
tdk menjatuhkan hukuman disiplin kpd PNS yg melakukan pelanggaran
disiplin, pejabat tsb dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
3. Ayat 3 : Hukuman disiplin sbmn ayat 2 sama dgn jenis hukuman disiplin yg
seharusnya dijatuhkan kpd PNS yg melakukan pelanggaran disiplin.
4. Ayat 4 : Atasan sbmn dimaksud ayat 2, jg menjatuhkan hukuman disiplin
thdp PNS yg melakukan pelanggaran disiplin.
15
Tentang
Disiplin Kehadiran Guru di
lingkungan Madrasah
DISIPLIN KEHADIRAN
adalah kesanggupan guru yg berstatus
PNS di lingkungan Madrasah untuk
mentaati kewajiban datang,
melaksanakan tugas dan pulang sesuai
ketentuan jam kerja
Hari dan Jam Kerja
Hari kerja  5 hari / minggu
(senin s.d Jumat )
ATAU
Hari kerja  6 hari / minggu
(senin s.d Sabtu )
- Akumulasi beban kerja per minggu 37,5 jam
- Penetapan 5 hari / 6 hari kerja disesuaikan dengan
hari kerja yang berlaku di pemerintaha daerah setempat
1. Guru wajib memenuhi jam kerja 7,5 jam per hari bagi yang
menggunakan 5 hari kerja atau 6,25 jam per hari bagi yang
menggunakan 6 hari kerja
2. Ketentuan 5 hari kerja :
a. hari Senin – Kamis :
- hadir pkl 07.00 – 15.30
- istirahat pkl 12.00 – 13.00
b. hari Jumat :
- hadir pkl 07.00 – 16.00
- istirahat pkl 11.30 – 13.00
3. Toleransi hadir sampai pukul 07.30 dg kewajiban memenuhi
keketentuan jam kerja (7,5)
4. Guru yg hadir setelah pkl 07.30 tanpa alasan yg sah dinyatakan
tidak hadir
5. Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri sesuai dg
ketentuan peraturan perundang-undangan
Beban mengajar
1. Dari 37,5 jam guru hrs mengajar min 24 jpl dan mak 40 jpl
2. Guru yg diberi tugas tambahan, beban mengajar dikurangi
sebanyak ekuivalensi tugas tambahan tsb sesuai dg
peraturan perundang-undangan (permendiknas 39 / 2009,
jo. 30 / 2011)
3. Guru yg tdk bisa memenuhi 24 jpl pd satuan adm
pangkalnya, hrs memenuhi di satuan penddkn lain
- Harus ada surat penugasan bagi guru yg mengajar
di luar satuan adm pangkalnya
- Pencatatan kehadiran berada di satuan pendidikn
tmpat guru tsb mengajar
Dalam hal guru mendapat tugas utk menghadiri kegiatan
di luar kantor yg mengakibatkan tidak mengisi daftar hadir
dianggap hadir
sepanjang mendapat persetujuan atasan langsung
Format daftar hadir, rerkapitulasi daftar hadir, surat
permohonan izin/pemberitahuan dan surat keterangan
tercantum dalam lampiran Perdirjen Pendis No 1 Tahun
2013
Pengawasan dan Sanksi
Atasan langsung wajib mengawasi kehadiran
PNS selama jam kerja
1. PNS yang tidak memenuhi kehadiran dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
2. Kehadiran diperhitungkan dalam pemberian
tunjangan uang makan untuk 1 bulan
1. Disiplin kehadiran Guru PAI (PNS) di Sekolah
Umum
- mengikuti aturan kedisiplinan yg diatur oleh
Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota setempat
(SE Dirjen Pendis No. DJ.1/KP.04.1/105/2013, tgl 21-10-2013)
2. Disiplin kehadiran Pengawas Madrasah dan
Pengawas PAI
- mengikuti ketentuan kehadiran sesuai PMA 28
Tahun 2013
(SE Dirjen Pendis No. DJ.1/KP.04.1/104/2013, tgl 21-10-2013)
PERATURAN MENTERI AGAMA RI
NO 28 TAHUN 2013 TENTANG
DISIPLIN KEHADIRAN PNS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGAMA
• Pasal 2, hari kerja di lingk. Kemenag. Ditetapkan
5 hari kerja per minggu, mulai hari senin s/d
jumat atau sesuai dg ketentuan hari kerja
pemerintah daerah.
• Pasal 3, setiap PNS Wajib memenuhi jam kerja
7,5 Jam perhari.
• Pasal 11, Atasan langsung wajib mengawasi
kehadiran PNS selama jam kerja
• Pasal 12, PNS yg tdk memenuhi kehadiran
dikenakan Sanksi sesuai dg ketentuan
peraturan perundang-undangan
Dasar PP Nomor 46 Tahun 2011
BAB II
SASARAN KERJA PEGAWAI
Pasal 5
Ayat (1) Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan rencana kerjatahunan instansi.
Pasal 6
PNS yang tidak menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI
1. PENGERTIAN
Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai
adalah merupakan proses kegiatan yang
dilakukan
untuk
mengevaluasi
tingkat
pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja
(perfomance appraisal) seorang pegawai.
Dilingkungan PNS dikenal dengan DP-3 (Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur
dalam PP 10 Tahun 1979.
26
2. MANFAAT SKP
a. Untuk menetapkan pengembangan karier
atau promosi
b. Untuk menentukan training
c. Untuk menentukan standar penggajian
d. Untuk menentukan mutasi atau perpindahan
pegawai
e. Meningkatkan produktivitas & tanggung
jawab karyawan
f. Meningkatkan motivasi pegawai
g. Menghindari pilih kasih
h. Mengukur
keberhasilan
kepemimpinan
seseorang
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk
menjamin objektivitas pembinaan PNS yang
dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan
sistem karier yang dititikberatkan pada sistem
prestasi kerja.
Penilaian
prestasi
kerja
dilakukan berdasarkan prinsip :
a. objektif;
b. Terukur;
c. Akuntabel;
d. Partisipatif; dan
e. Transparan.
PNS
Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur :
a. SKP; dan
b. Perilaku kerja.
3. UNSUR-UNSUR SKP
a. Kegiatan Tugas Jabatan
Tugas
Jabatan
yang
dilakukan
harus
didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab
dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan
dalam struktur dan tata kerja organisasi.
b. Angka Kredit
Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir
kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir
kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS
dalam
rangka
pembinaan
karier
dan
jabatannya.
c. Target
Setiap pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan
harus ditetapkan target yang diwujudkan dengan
jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik dari
aspek kuantitas, kualitas, waktu dapat disertai
biaya.
d.Tugas Tambahan dan/atau Kreativitas
Selain melakukan Kegiatan Tugas Jabatan
apabila
ada tugas tambahan terkait dengan
jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas tambahan
dan/atau kreatifitas dalam pelaksanaan Kegiatan
Tugas Jabatan.
ASPEK PERILAKU KERJA DALAM SKP
•
Penilaian perilaku kerja meliputi aspek : orientasi
pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama;
dan kepemimpinan.
•
Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi
PNS yang menduduki jabatan struktural.
•
Penilaian perilaku dilakukan melalui pengamatan
oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai kriteria
yang ditentukan.
Pejabat penilai dalam melakukan penilaian
perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan
masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat
di lingkungan unit kerja masing-masing.
•
•
Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling
tinggi 100 (seratus).
Orientasi pelayanan
adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang
dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau
instansi lain.
Integritas
adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
Komitmen
adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk
mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada
kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
Disiplin
Adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan
yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar
dijatuhi hukuman disiplin.
Kerja sama
Adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan,
bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung
jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
Kepemimpinan
Adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau
orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.
Tata Cara Penilaian
 Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian
SKP dengan penilaian perilaku kerja.
 Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40%
(empat puluh persen).
4.
UNSUR YANG DINILAI
JUMLAH
a. Sasaran Kerja PNS (SKP)
b. Perilaku
Kerja
86 x 60 %
51,60
1. Orientasi Pelayanan
90
Baik
2. Integritas
90
Baik
3. Komitmen
90
Baik
4. Disiplin
90
Baik
5. Kerjasama
90
Baik
6. Kepemimpinan
-
-
7. Jumlah
450
-
8. Nilai rata – rata
90
-
9. Nilai Perilaku Kerja
Nilai Prestasi Kerja
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)
Tanggal, ..........................................
90 x 40 %
36,00
87,60
(Baik)
 Penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh pejabat penilai
sekali dalam 1 (satu) tahun.
 Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember
pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir
Januari tahun berikutnya.
 Nilai Prestasi Kerja PNS dinyatakan dengan angka
dan sebutan sebagai berikut :
a.91 – ke atas: sangat baik
b.76 – 90: baik
c.61 – 75: cukup
d.51 – 60: kurang
e.50 ke bawah: buruk
 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian
diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara.
BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU
KERJA PNS
 Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP secara
berkala dan perilaku kerja PNS yg dinilai. Pejabat penilai dapat
menggunakan formulir buku catatan penilaian perilaku kerja PNS
 Apabila seorang PNS pindah dari instansi pemerintah yg satu ke
instansi yg lain, maka buku catatan penilaian perilaku kerja
dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi
baru.
 Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih tetap dalam
instansi yg sama, maka hanya buku catatan penilaian perilaku kerja
saja yg dikirimkan oleh pimpinan unit organisasi yg lama kepada
pimpinan unit organisasi yg baru.
BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS
Nama: Achmad Subhan, S.Kom
NIP : 19780714200501 1 005
No.
Tanggal
Uraian
Nama/NIP dan Paraf Pejabat
Penilai
1
2
3
4
1.
2 Januari 2014
s.d.
31
Desember2014
Penilaian SKP sampai dengan
akhir Desember 2014 = 89,04,
sedangkan penilaian perilaku
kerjanya adalah sebagai berikut:
Orientasi Pelayanan = 85 (Baik)
Integritas
= 80 (Baik)
Komitmen
= 84 (Baik)
Disiplin
= 85 (Baik)
Kerja sama
= 87 (Baik)
Kepemimpinan
= 88 (Baik)
Jumlah
Nilai Rata-rata
(Baik)
= 509
= 84,83
Kepala Subbag. Ortala dan
Kepegawaian
Samsul Anam, S.Ag, M.PdI
NIP. 19620622 198503 1 005
PERPRES NO. 108 TH 2014
TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
• Pasal 3 ayat 1, Tukin tdk di berikan kpd
Pegawai di lingkungan kementerian agama
yg diangkat sbg pejabat fungsional guru dan
dosen.
• Pasal 8 ayat 1, bagi pegawai kemenag. Yg
diangkat sbg pejabat fungsional dan
mendapat tunjangan profesi selain guru dan
dosen, maka TUKIN dibayarkan sebesar
selisih antara TUKIN pd kelas jabatannya dg
Tunjangan Profesi pd Jenjangnya.
SURAT EDARAN SEKJEN
KEMENAG. RI
• NOMOR : SJ/B.II/4/Kp.02.3/3670/2013 tentang
pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS di
Lingkungan Kementerian Agama.
• Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, setiap
PNS kementerian Agama diwajibkan untuk
membuat sasaran kinerja pegawai (SKP)
berdasarkan rencana kerja tahunan (RKT) yang
berisi rencana target jumlah beban kerja akan
dicapai oleh PNS pada setiap pelaksanaan
tugas jabatan yg bersifat nyata dan terukur.
Senyum tulus seorang Pensiunan PNS