Transcript PKN VIII Smtr 1

PANCA SILA SEBAGAI DASAR DAN
IDIOLOGI NEGARA
OLEH: ADI PATONI, SH
Idiologi adalah Seperangkat prinsipprinsip yang dijadikan dasar untuk
memberikan arah dan tujuan yang
ingin dicapai dalam melangsungkan
dan mengembangkan kehidupan
nasional suatu bangsa dan negara.
Tanggal 29 mei 1945 oleh Moh Yamin . Pancasila
disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI
tanggal1 Juni 1945.
5 Asas yang disampaikan soekarno
1. Kebangsaaan Indonesia
2. Internasionalisme
dan
Prikemanusiaan
3. Mupakat dan Demokrasi
4. Kesejahteraan Rakyat
5. Ketuahanan Yang Maha Esa
Tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh yang duduk di panitia
sembilan mengadakan pertemuan membahas pidato usulan
mengenai Asas Dasar yang telah dikemukakan pada sidang
BPUPKI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Anggota Panita sembilan, antara lain:
Ir Soekarno
Drs Moh. Hattta
Mr. A.A. Maramis
Abikesno Tjokrosoejoso
Abdoel Kahar Mudzakar
Hadji Agoes Salim
Mr. Ahmad Siebardjo
KH. Wachid Hasim
Mr Muhammmad Yamin
1.
2.
3.
4.
5.
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
islam bagi pemeluknya
Kemanusiaan yang adil dan beradap
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam perpusayawaratan dalam
perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
 Selanjutnya PPKI bersidang tgl 18 Agustus
1945 menjadikan piagam jakarta sebagai
pendahuluan yang kemudian dikenal dengan
pembukaan
UUD
1945.
Pengesahan
dilakukan
setelah
mencoret
kalimat
kewajiban menjalankan syariat islam bagi
pemelukkan. Sebab dihaps karena adanya
keberatan dari pemeluk agama lain hal ini
dilakukan untuk menjaga kesatuan seluruh
bangsa indonesia yang majemuk terdiri dari
berbgai suku-agama dan adat istiadat yang
berbeda.
 Pada hakekatnya pancasila saling berkaitan dan
berhubungan satu sama lain, kaitan tersebut di
1.
2.
3.
4.
5.
jelaskan sebagai berikut:
Sila pertama meliputi dan mejiwai sila 2-3-4 dan 5
Sila kedua meliputi dan mejiwaji sila 1 dan diliputi
oleh sila 3-4- dan 5
Sila ketiga meliputi dan dijiwaji sila 1 dan 2 dan
diliputi oleh sila 4 dan 5
Sila ke emat meliputi sila 1-2 dan 3 dan 4 dilputi
oleh sila 5
Sila ke lima meliputi dan meniwai sila 1-2-3 san 4
C. FUNGSI PANCASILA DAN PERANAN PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARA
Tujuan dirumuskannya pancasila adalah untuk dijadikan
sebagai dasar negara indonesia merdeka yang akan
dibentuk, karena dasar negara merupakan nilai yang
digali dari bumi dan budaya bangsa indonesia.
Fungsi Pancasila adalah sebagai pandangan hidup
bangsa indonesia.
Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pancasila
merupakan sumber hukum dasar nasional.
D. PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN
IDIOLOGI NEGARA
Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila:
1. Nilai Sila ke-1 Indonesia terdapat berbagai macam
agama
masing-masing
melaksanakan
ajaran
agamanya. Dengan adanya iman dan taqwa maka
akan tercipta kerukunan, perdamaian, dan
kekeluargaan
2. Nilai Sila ke-2 Setiap warga negara mengakui
persamaan derajad, hak dan kewajiban anatara
sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa
indonesia
3. Nilai sila ke-3 setiap warga negara mengutamakan
kesatuan dan keselamatan bangsa dan negra diatas
kepentingan pribadi dan golongan. Dengan sikap ini akan
melahirkan sifat rela berkorban untuk kepentingan bangsa
dan negara.
4. Nilai sila ke-4 semua warga negara mempunyai hak dan
kewajiban yang sama, kedudukan yang sama digunakan
dengan kesadaran selalu memperhatikan kepentingan
negara dan masyarakat. Sebagai warga negara kita harus
mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam
menyelesaikan persoalan bersama.
5. Nilai Sila ke-5 Setiap warga negara harus menghindarkan
diri dari sifat pemborosan dan gaya hidup mewah maupun
perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kerja
keras dan menghargai usaha orang lain sangat dibutuhkan
dalam mewujudkan sikap kebersamaan.
E. PERBANDINGAN PANCASILA DENGAN
IDIOLOGI LAIN
1. Libralisme Paham individualisme yang menitik
beratkan pada kebebasan perseorangan. Paham ini
bertentangan dengan Pancasila yang memandang
manusia sebagai mahluk individu sekaligus sebagai
mahluk sosial
2. Komunisme Membangun negara berdasarkan kelas
(kelompok golongan), hal ini bertentangan dengan
Pancasila yang memandang negara bukan untuk
kelompok/golongan melainkan untuk seluruh
rakyat.
F. SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA
PERISTIWA
YANG
PERNAH
MENGANCAM
KEBERADAAN PANCASILA :
1. Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948 yang
ingin mendirikan negara Komunis
2. Pe,berontakan
Darul
Islam/Tentara
Islam
Indonesia(DI/TII) yang ingin mendirikan negara
islam
3. Gerakan G.30.S/PKI Tahun 1965 gerakan ini ingin
menggantikan dasar negara pancasila dengan
idiologi komunis.
Sikap positif terhadap Pancasila dapat
dilakukan dengan cara
1. Menetapkan pancasila sebagai idiologi dan
dasr negara
2. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung
di dalam Pancasila
3. Pemerintah bertindak dengan tegas segala
upaya yang ingin menggantikan pancasila
dengan idiologi lain.
Sikap positif terhadap pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat
a. Dalam kehidupan politik
Mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab
2. Menyelenggarakan pemilu dengan baik dan penuh
tanggung jawab
3. Menjalankan kegiatan pemerintahan dengan jujur
dan konsekuen
1.
b. Dalam kehidupan Ekonomi
Memanpaatkan SDA dengan baik
2. Meningkatkan efesiensi dan produktifitas
perekonomian dengan menghilangkan distorsi
(gangguan)
3. Pembuatan UU untuk memperkuat pundamental
atau dasar ekonomi yang berkeadilan
4. Menjalankan kegiatan ekonomi dengan jujur tidak
merugikan orang lain
1.
c. Dalam kehidupan Sosial
1. Pengamalan Sila ke -1
-
-
-
Menjalankan agama masing-masing dengan baik
Tekun beribadah
Saling menghargai dan menghormati antar
pemeluk agama
Tidak memaksakan agama kepada orang lain
Setiap ucapan dan perbuatan didasarkan rasa takut
kepada Tuhan YME
2. Pengamalan Sila ke -2
- Senantiasa saling menghormati dan
dan menghargai sesama manusia
- Suka membantu dan menolong
sesama manusia
- Tidak menyakiti orang lain
3. Pengamalan Sila ke -3
-
-
-
Selalu
mengutamakan
kebersamaan,
kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selalu menjalin kerjasama yang baik dengan
sesama manusia dilingkuangan
Tidak meperuncing masalah perbedaan dan
permusuhan dengan sesama manusia
4. Pengamalan Sila ke -4
- Mengutamakan musyawarah untuk
menyelesaikan persoalan bersama
- Menghargai perbedaan pendapat
- Menghargai dan menjunjung tinggi
demokrasi
5. Pengamalan Sila ke -5
- Bersikap adil
- Menjaga keseimbangan anrata hak dan
kewajiban
- Tidak mengambil hak orang lain
- Memiliki kemauan yang keras untuk
maju dan bersama-sama membangun
bangsa dan negara.
TERIMA KASIH, kita lanjutkan
ke .... BAB SELANJUTNYA
KONSTITUSI NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
OLEH: ADI PATONI, SH
A. SISTEM KETATANEGARAAN DAN
KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI
INDONESIA
 KONSTITUSI adalah keseluruhan aturan yang
menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraan
melalui sistem pemerintahan negara dan tata
hubungan secara timbal balek antara lembaga negara
berlaku dan anatar negara dan warga negara.
 KONSTITUSI NEGARA ADA 2 MACAM
1. Konstitusi Tertulis disebut dengan UUD
2. Konstitusi tidak tertulis disebut dengan
Konvensional
Sejak indonesia merdeka ada beberapa konstitusi
yang sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku
di Indonesia
1. UUD 1945 ( UUD Proklamasi)
2. Kanstitusi RIS 1949
3. UUDS 1950
4. UUD 1945 Hasil dekrit presiden 5 Juli 1959
5. UUD 1945 Hasil amandemen
Latar belakang dan proses Terjadinya UUD 1945
UUD 1945 direncanakan oleh BPUPKI yang diketuai
oleh Dr Radjiman Weyodiningrat dan Ketua muda
R.P Soeroso anggota BPUPKI dilantik pada tanggal
28 Mei 1945 oleh panglima tertinggi bala tentara
jepang di jawa.
TUGAS POKOK BPUPKI
1. Merencanakan organisasi pemerintahan nasional
indonesia setelah merdeka
2. Membuat rancangan UUD
Masa Sidang I
Dilaksanakan tgl 29 mei s/d 1 juni 1945.
tanggal 1 juni bung karno menyampaikan
konsep dasar negara indonesia merdeka
dengan judul Pancasila. Oleh karena itu 1
juni diperingati hari lahirnya pancasila.
Pada tanggal 22 juni 1945 BPUPKI berhasil
menyetujui naskah rancangan UUD yang
disebut Piagam Jakarta
 Masa Sidang II
Dilaksanakan tgl 10 – 17 Juli 1945. Pada tgl 11 juli 1945
dibentuk panitia kecil perancang UUD yang terdiri ari
1. Wangsonegoro .2.Soebarjo. 3. maramis. 4. Singgih. 5.
Agus salim. 6. Soekiman. 7. Soepomo (sebagai ketua).
Tgl 13 Juli 1945 panitia berhasil merumuskan UUD
yang terdiri dari 42 bab dan 42 pasal termasuk aturan
tambahan dan aturan peralihan.
Tgl 18 Agustus 1945 sidang panitia PPKI menghasilkan
keputusan sbb:
1. Memilih Ir Soekarno dan Moh. Hatta sebagai
Presiden dan wakil presiden
2. Menetapkan UUD
3. Untuk sementara presiden dibantu oleh komite
nasional Indonesia pusat (KNIP)
B. SISTEMATIKA DAN ISI POKOK UUD 1945
 Sitematika UUD 1945 terdiri dari 3
bagian:
1. Pembukaan
2. Batang tubuh dan
3. Penjelasan
 Pembukaan UUD 1945 terdiri atas:
Alenia I berisi pernyataan kemerdekaan itu adalh hak
segala bangsa dan penjajahan itu tidak sesuai dengan
perikemanusiaaan dan prikeadilan.
2. Alenia II berisi perjuangan bgs indoneisa telah sampai
pada tingkat yang menentukan. kemerdekaan bukan
tujuan akhir tetapi lebih dari mewujudkan indonesia
yang berdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmir.
3. Alenia III menyatakan kemerdekaan indonesia tersebut
merupakan Rahmat dari Tuhan YME.
4. Alenia IV Berisi Negara Indonesia dan prinsip-prinsip
dasar untuk mencaai tujuan negara.
1.
Batang Tubuh UUD 1945
Batang Tubuh terdiri atas 16 Bab,
37 Pasal, 4 Pasal peralihan dan
2 ayat aturan tambahan
 Penjelasan UUD 1945
Pernyataan bahwa pembukaan UUD 1945 memuat 4
pokok pikiran.
b. Tujuh kunci pokok syistem pemerintahan Negara
Indonesia, yaitu
1. Negara
indonesia
berdasarkan
atas
hukum
(rechtstaat)tidak
berdasarkan
kekuasaan
belaka
(machstaat)
2. Sistem konstitusional
3. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR
a.
4.
Prsiden ialah penyelenggara negara tertinggi dibawah MPR
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara adalah pembantu presiden ia tidak
bertanggung jawab kepada DPR
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
5.
C. BERBAGAI PENYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSI
YANG BERLAKU DI INDONESIA
1.Penyimpangan UUD 1945 Priode 1945-1949
a. Wapres mengeluarkan maklumat No.X tgl 16 Oktober
1945 memutuskan KNIP diserahi tugas legeslatif
b. Tgl 14 Nopember 1945 di bentuk kabinet parlementer
yang pertama
2. Penyimpangan UUD 1945 Priode 1959-1966
a. Presiden membubarkan DPR karena tidak menyetujui
RAPBN yang diusulkan presiden/pemerintah.
b. MPRS menetapkan pidato presiden tgl 17 agustus 1945
yang berjudul Penemuan kembal Revolusi kita. Sebagai
GBHN yang bersifat tetap. Pidato tersebut dikenal
dengan minipesto Politik RI (Maniol)
c. Melalu TAP MPR No III/MPRS/1963 mengangkat Ir
Soekarno sebagai Presiden seumur hidup
d. Pemimpin lembaga-lembaga negara diangkat sebagai
menteri-menter negara.
3. Penyimpangan UUD 1945 priode 1966- munyulnya
reformasi 1998.
a. Bidang Politik
- Sistem demokrasi dijalankan secara feodal
- kebebasan berbicara ditekan
b. Bidang Ekonomi
- Sistem ekonomi rakyat berubah menjadi kapitalis
libralis dimana monopoli, KKN merajalela
D. AKIBAT YANG DITIMBULKAN DARI
PENYIMPANGAN KONSTITUSI /UUD
Tidak berjalannya sistem sesuai dengan yang ada dalam
UUD 1945
2. Memburuknya situasi di indonesia contoh terjadinya
pemberontakan G.30.S/PKI
3. Munculnya aksi-aksi demonstrasi oleh mahasiswa yang
menuntut perubahan. Contoh.
a.Demonstrasi mahasiswa tahun 1966 menuntut:
-Pembubaran PKI
-Pembersihan kabinet dari unsur PKI
-Turunnya harga/perbaikan ekonomi
b. Demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang menuntut
reformasi (penataan kembali disegala bidang) yang
berakibat jatuhnya pemerintahan Orde Baru.
1.
Saaama..saya juga
bingung !!!!
E. HASIL-HASIL AMANDEMEN UUD 1945
Menurut Andi Hamzah amandemen berarti usulan
untuk mengubah suatu (rencana) UU. Dalam Proses
amandemen UUD 1945 semua fraksi di DPR mendasarkan
pada kesepakatan dasar yaitu:
1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
2. Tetap mempertahankan bentuk negara yaitu NKRI
3. Tetap mempertahankan sistem presidensial
4. Penjelasan memuat hal-hal normativ dimasukkan
dalam pasal-pasal
5. Perubahan dilakukan secara addendum artinya
perubahan UUD 1945 dilakukan dengan tetap
mempertahankan naskah asli UUD 1945.
Tahap-Tahap Amandemen UUD 1945
1. Amandemen pertama 19 Oktober 1999
2. Amandemen kedua 18 Agustus 2000
3. Amandemen ketiga 09 Oktober 2001
4. Amandemen keempat 10 Agustus 2002
F. PENGARUH AMANDEMEN UUD 1945
TERHADAP SITEM PEMERINTAHAN
DEMOKRASI
1.
2.
3.
4.
5.
Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UU (psl 1 ayat 2)
MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih
langsung melalui pemilu dan doatur lebih lanuut oleh
UU
MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD (psl
3 ayat 1)
MPR melantik presiden dan wakil presiden (psl 3 ayat 2)
Presiden dan wakil presiden dipilih dalam stu pasangan
secara langsung oleh rakyat (psl 6 ayat 1)
6. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kemali dalam jabatan
yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (psl 7)
7. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih
anggota DPR,DPD,Presuden dan Wakil Presiden dan
DPRD (psl 22E ayat 2)
8. Adanya keseimbangan kekuasaan antar a kekuasaan
presiden dan DPR
9. Di hapusnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
10. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah
Agung dan badan peradilan berada dibawahnya dalam
lingkup peradilan umum,PA,PM,PTUN (psl 24 ayat 2)
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD 1945 HASIL AMANDEMEN
UUD 1945
MPR
DPR
DPD
Legeslatif
Presiden dan
Wakil Presiden
Eksekutif
Kekuasaan Kehakiman
MA
MK
KY
Yudikatif
BPK
KPU
Pengaruh Amandemen UUD 1945
terhadap HAM
Amandemen UUD 1945 dapat dikatakan
“berhasil” menuangkan konsep HAM
dalam sebuah bab tersendiri dalam UUD
NRI tahun 1945
G. SIKAP POSITIP TERHADAP PELAKSANAAN
UUD 1945 HASIL AANDEMEN
1.SIKAP POSITIF TERHADAP TUJUAN PERUBAHAN
(AMANDEMEN UUD1945
a. Adanya kepastian hukum dan sistem ketatanegaraan
b. Kedaulatan kembali berada di tangan rakyat
Terciptanya keseimbangan anatara kekuasaan eksekutif
(Presiden) dengan kekuasaan Legeslatif (DPR)
d. Lebih terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM)
e. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis
c.
2. Partisipasi terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil
Amandemen
a. Aktif berpartisifasi dalam pemilu
b. Aktif berpartisifasi dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan publik
c. Aktif berpartisifasi dalam pengawasan terhadapa
eksekutif
d. Aktif berpartisifasi dalam upaya penegakan
HAM
TERIMA
KASIH
PERUNDANG - UNDANGAN NASIONAL
OLEH: ADI PATONI, SH
1. Kedudukan
UUD 1945 dalam sistem peraturan
perundang-undangan
Secara hirarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi
dibandingkan dengan perundan-undangan lainnya. Hal
ini ditetapkan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber
tertib hukum RI dan tata urutan perundang-undangan
RI.
Kemudian di ganti dengan TAP MPR NO.
III/MPR/2000 tentang sumber tertib hukum RI dan
tata urutan perundang-undangan
TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang (UU)
4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang(Perpu)
5. Peraturan Pemerintah(PP)
6. Keputusan presiden (kepres)
7. Peraturan Daerah (Perda)
2. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan
a.Memberi perlindungan
b.Penghormatan bagi HAM secara proporsional
c.Mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat
d.Memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indonesia
e. Memperhatikan rasa keadilan secara proporsional bagi
setiap warga negara tanpa kecuali
f.Mencegah terjadinya diskriminasi
g.Jaminan adanya kepastian hukum
h.Menciptakan
keseimbangan, keselarasan antara
individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa
dan negara
B. SIKAP KRITIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
TIDAK MENGAKOMODASI ASPIRASI MASYARAKAT
Dalam
penyusunan
perundang-undangan
harus
diperhatikan aspirasi berkembang di masyarakat karena
kedaulatan berada ditangan rakyat.
Tujuan negara indonesia yaitu seperti yang tertuang dalam
pembukaan UUD 1945 alenia ke 4, yaitu:
1. Melindunhi segenap bangsa indonesia dan seluruh
tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikutserta melaksanakan
ketertiban duna yang
berdasarkan kemerdekaa, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
C. MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Kewajiban warganegara terhadap hukum dan peraturan
perundang-undanagan, ini diatur dalam UUD 1945 psl
27 ayat 1 yaitu:segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.
2. Ketaatan warganegara terhadap peraturan perundang-
undangan.
Ketaatan diartikan sebagai kepatuhan terhaap peraturan
perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan
bagi dirinya sendiri, tanpa adanya paksaan dari
siapapun.
Ketaatan terhadap perundang-undangan dapat diwujudkan
melalui tindakan atau perbuatan , sebagai berikut:
1. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas
2. Turut serta menjaga kebersihan lingkungan dengan
cara tidak membuang sampah disembarang tempat
3. Tidak mengganggu teman atau orang lain yang sedang
melaksanakan ibadah
4. Tidak melakukan pengerusakan terhadap pasilitas
umum seperti telepon umum
5. Membayar pajak tepat waktu
6. Tidak membuat keributan dan keonaran dilingkungan
sekitar seperti melakukan aksi tauran(perkelahian) dan
sebagainya.
KORUPSI DAN UPAYA
PEMBERANTASANNYA
OLEH: ADI PATONI, SH
A. PENGETIAN
1. Menurut kamus besar Bahasa indonesia Korupsi adalah
penyelewengan atau penggelapan (uang negara, atau
perusahaan dsb) untuk keuntungan peribadi atau orang
lain.
2. Menurut kamus hukum di tulis oleh Prof R. Subekti,
SH dan Tjtrosudibio. Korupsi adalah perbuatan curang
tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
3. Menurut kamus hukum yang di tulis Dr Andi Hamzah,
SH. Korupsi adalah suatu perbuatan buruk, busuk,
bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau
mempitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.
B. CIRI-CIRI KORUPSI
Menurut situs Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
Ciri-ciri korupsi antara lain:
1. Melibatkan lebih dari satu orang
2. Korupsi hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau
anggota birokrasi, korupsi juga di organisasi usaha
swasta
3. Korupsi dapat berbentuk sogok, uang kopi, salam
tempel, uang semir, uang pelancar baik tunai atau
benda.
4. Umumnya serba rahasia kecuali yang sudah membudaya
5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal
balek yang tidak selalu berupa uang
6.
Setiap perbuatan korupsi selalu mengandung
penipuan
7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma
tugas dan tanggung jawab dalam tatanan
masyarakat
8. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk
menerima pembayaran uang dan sebagainya,
membuka rahasia perusahaan tempat seorang
bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak
perusahaan
C. BENTUK-BENTUK KORUPSI
1. Penyuapan. Yaitu memberikan sejumlah uang kepada
2.
3.
4.
5.
pejabat/aparat pemerintah dengan maksud agar urusan
dapat terselesaikan dengan cepat, waktu kurang
memenuhi syarat dan prosedur tidak sesuai ketentuan.
Komersialisasi Jabatan yaitu mengunakan jabatan demi
keuntungan
pinansial
yang
digunakan
untuk
kepentingan pribadi/kelompok.
Pungutan liar
Jual beli suara dalam pemilu
Pembesaran harga dari sebenarnya
D. PENYEBAB TINDAKAN KORUPSI
Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi:
1. Ketentuan perundang-undangan yang kurang jelas
dan tegas.
2. Lemahnya penegakan hukum
3. Birokrasi yang rumit
4. Adanya peluang
5. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan pada
masyarakat
6. Desakan ekonomi
7. Keteladanan yang buruk yang
diberikan para pemimpin/pejabat
8. Lingkungan
9. Iman yang lemah
E. AKIBAT TINDAKAN KORUPSI
1. Harga barang dan jasa menjadi mahal
2. Masyarakat dan negara mengalami kerugian
3. Menurunkan
disiplin
nasional
dan
efesiensi
pemerintah
4. Rusaknya wibawa pemerintah
5. Keamanan dan pertahanan negara di rong-rong
6. Korupsi sering melahirkan tindak kejahatan lain
F. MODUS KORUPSI YANG TERJADI
DIBERNAGAI DAERAH
1. Korupsi pengadaan barang dan jasa
Modus : a. Penggelembungan (mark up) nilai
barang dan jasa dari harga pasar
b. Kolusi dengan kontraktor dalam
proses tender.
2. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji,
kenaikan pangkat, pengurusan pensiun, dsb.
Modus
:a. Memungut biaya tambahan diluar
ketentuan resmi
3. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah,
rumah ibadah, pantai asuhan dan jompo)
Modus : a. Pemotongan dana bantuan sosial
b. Biasa dilakukan secara bertingkat (setiap
meja)
4. Bantuan fiktif
Modus
:- Membuat urut permohonan fiktif seolaholah ada bantuan dari pemerintah
kepada pihak luar.
5. Penyelewengan dana proyek
Modus : a. Mengambil dana proyek pemerintah diluar
ketentuan resmi
b.
Memotong
dana
proyek
tanpa
sepengetahuan orang lain
6. Proyek fisik fiktif
Modus :- dana di alokasikan dalam lapiran
resmi, tetapi secara fisik proyek
itu nihil/tidak ada.
7. Korupsi waktu kerja
Modus : a. Meninggalkan pekerjaan
b.Melayani calo yang memberi uang
tambahan
c. Menunda pelayanan umum
G. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI
INDONESIA
1. Upaya Pencegahan
a.
b.
c.
d.
Melakukan
penyuluhan
tentang
pentingnya
seseorang memiliki keimanan yang kuat dan hati
yang bersih.
Melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa
korupsi itu merupakan perbuatan yang tercela.
Memberikan bimbingan dan teladan dalam bersikap
jujur dan adil
Mesosilisasikan peraturan perundang-undangan
berkaitan dengan tindak pidana korupsi kepada
masyarakat.
2. Upaya Penindakan
Aparat hukum harus mampu
melakukan tindakan yang tegas
dalam menjatuhkan hukuman
yang seberat-beratnya terhadap
koruptor
(pelaku
tindakan
korupsi).
H. PENGERTIAN INSTRUMEN HUKUM DAN
KELEMBAGAAN ANTI KORUPSI
1. Pengertian anti Korupsi
Anti korupsi adalah sikap atau perbuatan yang
menolak/berjuang
untuk
mencegah
dan
memberantas segala tindak pidana korupsi.
2. Instrumen Hukum Anti Korupsi
a. UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme
b. UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas
UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi
3. Kelembagaan Anti Korupsi
a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Adalah lembaga negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat indefendent dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun.
b. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan gerakan anti
korupsi (GERAK)
Merupakan lembaga swadaya masyarakat
(LSM) yang terus menerus ambil bagian
dalam upaya pemberantasan korupsi di
indonesia
TERIMA
KASIH