Transcript Kuliah Penutup Mei 2014 Prof HH

RENCANA AKSI NASIONAL HAM
DALAM SEGENGGAM...
Harkristuti Harkrisnowo
Direktur Jenderal HAM
Kementerian Hukum dan HAM
Hak Asasi Manusia
Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia
[Pasal 1.1 UU No. 39 tahun 1999]
Prinsip HAM Utama….
Kesetaraan
•
•
•
•
Harkat &
Martabat
• Kebebasan
• Kebebasan untuk memilih
• Otonomi
Kemanusiaan
• Penghormatan pada hak orang lain
• Saling menghormati
• Solidaritas
Non diskriminasi
Kesetaraan kesempatan
Kesetaraan akses pd sumber daya publik
Partisipasi
Hak ekonomi, sosial & budaya
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hak yang setara antara perempuan dan laki-laki
Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak
Hak untuk mendirikan serikat perkerja
Hak-hak dalam keluarga & perkawinan
Hak atas kehidupan yang layak
Hak atas kesehatan
Hak atas perumahan
Hak atas pendidikan
Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, &
Hak untuk memperoleh informasi
Hak-hak sipil & politik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hak untuk menentukan nasib sendiri
non–diskriminasi
kesetaraan antara perempuan dan laki-laki
hak untuk hidup
hak untuk bebas dari penyiksaan
hak atas kebebasan bergerak, berpindah & bertempat
tinggal
hak atas keadilan dalam proses peradilan
hak untuk berkeluarga
hak untuk berkeyakinan dan aberagama, dan
hak untuk berkumpul dan berserikat
Ps 28 i (1) UUD 1945-Amd II
[Non-Derogable Rights]
•
•
•
•
•
•
•
Hak untuk hidup,
hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
hak beragama,
hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut ...
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apa pun.
Tanpa melupakan….
Deklarasi tentang Hak dan Kewajiban Individu,
Kelompok dan Organ Masyarakat untuk Memajukan
dan Melindungi Hak dan Kebebasan Dasar Manusia
[Resolusi PBB bulan Maret 1999]
Maka HAM adalah Mandat Konstitusional
• Pengakuan Negara atas HAM
• Memandatkan Negara menjunjung tinggi hak asasi dan
•
•
•
kebebasan dasar manusia
Penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan
pemenuhan HAM terutama menjadi kewajiban &
tanggung jawab Pemerintah
Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat
yang sama dan sederajat, & berhak atas perlindungan
HAM tanpa diskriminasi
Kewajiban dasar setiap orang untuk menghormati HAM
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa & bernegara
Kewajiban HAM Negara
Menghormati
(to respect)
Memenuhi
(to fulfill)
Melindungi
(to protect)
Yakni…
• Menghormati HAM : tidak boleh mencampuri hak-hak
warga, termasuk hak untuk mewujudkan HAM mereka.
• Memenuhi HAM: mengambil tindakan untuk
mewujudkan HAM setiap warga, termasuk membentuk
hukum, menerapkan upaya ekonomi dan penganggaran,
serta meningkatkan fungsi lembaga administratif dan
yudikatif
• Melindungi HAM: mencegah pelanggaran HAM,
termasuk memastikan individu dan organisasi untuk
menghormati hak-hak orang lain, serta memberikan
sanksi terhadap pelanggaran HAM
Kewajiban Pemerintah…
Bertanggung jawab menghormati,
melindungi, menegakkan, dan
memajukan HAM
[Pasal 71 UU 39/1999]
Meliputi langkah implementasi yang
efektif dalam bidang hukum, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
keamanan negara, dan bidang lain.
[Pasal 72 UU 39/1999]
Yang mencakup.....
 Obligation of Conduct
 Kewajiban untuk mengambil dan melakukan langkah-
langkah khusus dalam upaya pemenuhan, termasuk
mencegah terjadinya pelanggaran
 Obligation of Result
 Kewajiban untuk mencapai hasil tertentu melalui
implementasi secara aktif atas kebijakan dan program.
[International Law Commission]
Rencana Aksi Nasional HAM…
Panduan dan Rencana Umum untuk meningkatkan
penghormatan, pemenuhan & perlindungan HAM
Merupakan politik HAM Negara untuk mewujudkan
HAM bagi setiap orang
Memberi arah bagi penyelenggara kekuasaan Negara
dalam mengabdi pada masyarakat
The 1993 Vienna Declaration
1. Konferensi Dunia mengenai HAM:
• Menegaskan komitmen semua negara atas HAM
• HAM dan kebebasan dasar merupakan hak sejak lahir
dari seluruh manusia
• Perlindungan dan dukungan merupakan tanggungjawab
pemerintah.
2. Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri
• Sesuai dengan Declaration on Principles of International
Law concerning Friendly Relations and Cooperation
Among States, bahwa hal ini tidak akan memberikan
dukungan atau kewenangan yang dapat merusak --baik
seluruh atau sebagian-- kedaulatan dan kemerdekan
wilayah negara
Sejarah RANHAM RI
RANHAM II
2004-2009
RANHAM I
1998-2003
RANHAM III
2011-2014
Tujuh Program RANHAM III
[Perpres no. 23 tahun 2011]
• Pembentukan & Penguatan Institusi Pelaksana
RANHAM
• Persiapan Pengesahan Instrumen HAM Internasional
• Harmonisasi Rancangan Dan Evaluasi Peraturan
Perundang-undangan
• Pendidikan HAM
• Penerapan Norma & Standar HAM
• Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)
• Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan
Implementasi RANHAM
• Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pelayanan publik
• Melibatkan aspek sosial, ekonomi, hukum dan politik
yang saling berkelindan satu dengan yang lain
• Menuntut pelaksana yang memahami HAM,
profesional dalam bidangnya & mengutamakan
kepentingan publik
• Menuntut komitmen dari semua elemen
penyelenggara kekuasaan negara
Lessons learned dalam RANHAM II
• Pemahaman Aparat yang terbatas akan HAM
• Belum meratanya komitmen akan HAM
• Keterbatasan pemahaman HAM oleh masyarakat
• Rencana Pembangunan K/L/Daerah belum
terpadu dengan program RANHAM
• RANHAM dipandang sebagai tugas
Kemenkumham
• Panitia RANHAM dianggap milik dan tanggung
jawab Pemerintah Pusat, bukan Daerah
RANHAM III (2011-2014)
• Selaras Visi Indonesia yang ‘mandiri, maju, adil &
makmur’
• Mengedepankan program RPJMN, MDGs, Stranas
Akses pada Keadilan, Program Nasional bagi Anak
Indonesia, dan Pengarusutamaan Gender (PUG)
• Mengacu pada four-track strategy : pro-growth, pro
job, pro-poor dan pro justice
• Menekankan justice for all khususnya bagi
kelompok yang termarjinalkan
• Menekankan collective responsibility Pemerintah
Pusat dan Daerah dalam implementasinya
Dokumen Dasar HAM RI
• Amandemen II UUD 1945
• UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU lain
• UU yang mengesahkan Instrumen HAM Internas.:
• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW)
• Convention on the Rights of the Child (CRC)
• Convention against Torture (CAT)
• Convention on the Elimination of Racial Discrimination
(CERD)
• ICCPR dan ICESCR
• Convention on the Rights of the People with Disability (CRPD)
• Convention on the Protection of Migrant Workers (CPMW)
Prinsip-prinsip Implementasi
RANHAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obligation
Inclusive
Accountable
Equality
Non-discrimination
Partnership
Continuity
Integrity
Effective & Efficiency
Adaptability
Strategic
Program RANHAM III
2011-2014
I. Pembentukan dan Penguatan Institusi
Pelaksana RANHAM
STRATEGI
RENCANA AKSI
Pembentukan Panitia Membentuk Panitia RANHAM Nasional,
RANHAM
Provinsi, Kab/Kota
Tingkatkan koordinasi 1. Rapat Koordinasi Panitia RANHAM 6
bulan sekali
Tingkatkan pemaham- 1. Pelatihan, dan Sosialisasi RANHAM
an Panitia RANHAM
Susunan Panitia Nasional
Ketua
Menteri Hukum dan HAM
Wakil
Ketua
Menteri Dalam Negeri
Menteri Luar Negeri
Menteri PAN & RB
Penasihat
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sekretaris
Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan
HAM
Anggota...
Semua Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga
Komnas HAM
Komnas Perempuan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia
Susunan Panitia Daerah
Penanggung Jawab : Kepala Daerah
Ketua
Wakil Kepala Daerah
Wakil Ketua
Kakanwil Kemenkumham (Provinsi)
Sekretaris
Sekretaris Daerah
Anggota
- Unsur instansi pemerintah,
- Unsur pakar/akademisi, dan
- Unsur masyarakat
dengan mempertimbangkan kondisi
dan kebutuhan Daerah
Ii. Persiapan Pengesahan Instrumen
Internasional Hak Asasi Manusia
STRATEGI
RENCANA AKSI
Tingkatkan efektifitas
persiapan
pengesahan
instrumen HAM
internasional
1. Susun mekanisme persiapan.
2. Membentuk Pokja Tetap
3. Menyusun Naskah Akademik dan RUU
oleh Pokja
4. Sosialisasi muatan instrumen
Internasional HAM yang akan
disahkan
III. Persiapan Harmonisasi PerUUan
MASALAH
RENCANA AKSI
Peraturan perundang- 1. Bentuk Pokja Harmonisasi
undangan yang belum 2. Sosialisasi pedoman
semua berperspektif
3. Pelaksanaan harmonisasi & evaluasi
HAM
Koordinasi Panitia RANHAM dengan Law
Center Kemenkumham
Peraturan perUUan
Susun dan selaraskan peraturan perundangmasih ada yg tumundangan baik di tingkat nasional maupun
pang tindih
daerah
IV. Pendidikan HAM
RENCANA AKSI
1. Diseminasi dan pelatihan HAM
2. TOT pelatih & fasilitator/penyuluh HAM
1. Susun bahan ajar HAM bermutu & pengajaran yang variatif
1. Koordinasi instansi terkait & Pendidikan HAM bagi Widyaiswara
1. Mendorong media massa untuk membudayakan HAM
2. Pemanfaatan seni budaya untuk pembudayaan HAM
V. Penerapan Norma & Standar HAM
Didasarkan pada 10 kelompok HAM dalam UU no. 39
tahun 1999 yakni:
1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga & melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak
HAK
Hak untuk
Hidup
Hak
berkeluarga
dan
melanjutkan
keturunan
ISU STRATEGIS
• Angka kematian Ibu dan anak
• Pelayanan kesehatan penderita
HIV/AIDS, Napza & TB dll termasuk
bagi Napi/tahanan
• Pembalakan Hutan
• Lingkungan hidup & Sumber Daya
Alam
• Mahalnya biaya perkawinan bagi
pengemis dan orang miskin
• Angka kawin siri
• Angka pertambahan penduduk
HAK
ISU STRATEGIS
Hak untuk
• Pendidikan dasar cuma-cuma
mengembangkan • Pelayanan pendidikan di wilayah
diri
terpencil, orang miskin & komunitas
adat terpencil
• Media informasi yang bebas dan
bertanggungjawab
Hak untuk
Memperoleh
Keadilan
• Pemahaman HAM para penegak hk
• Diversi dalam hukum pidana bagi
non-serious crimes melalui
Restorative Justice Approach
• Bantuan hukum untuk orang miskin
• Proses penanganan perkara hukum
HAK
ISU STRATEGIS
Hak atas
Kebebasan
Pribadi
• Pemahaman akan kebebasan
beragama dan toleransi terhadap
kelompok lain
Hak atas Rasa
Aman
• Tingkat perkelahian massal dan
konflik antar kelompok;
• Angka sengketa tanah, khususnya
yang berujung pada kekerasan
• Tindakan penyiksaan oleh aparat
HAK
Hak Atas
Kesejahteraan
Hak turut serta
dalam
Pemerintahan
ISU STRATEGIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Akses pada air bersih
Akses pada perumahan yang layak
Akses pada sanitasi dasar yang layak
Akses pada listrik
Rehabilitasi & Perlindungan sosial
bagi penyandang cacat
Akses pd pekerjaan (pengangguran)
Perlindungan bagi pekerja migran
Pelayanan kesehatan orang miskin
Kecukupan pangan orang miskin
Data kependudukan belum akurat
Angka penduduk tanpa KTP
@copyrights harkrisnowo 2009
Hak Perempuan
Hak Anak
• Keadilan dan kesetaraan gender
• Keterwakilan perempuan dalam
jabatan publik
• Pelayanan kesehatan reproduksi
• Angka KDRT
• Eksploitasi dan perdagangan
perempuan
• Anak yang bermasalah dengan hukum
• Angka anak tanpa akses pada
pendidikan
• Pelayanan kesehatan bagi anak
miskin & cacat
• Penanganan anak jalanan/kel.rentan
• Penanganan anak korban Napza
VI. Pelayanan Komunikasi Masyarakat
 Menerima komunikasi/pengaduan dugaan pelanggaran
HAM, melakukan telaah kasus, analisis, koordinasi,
dan rekomendasi berdasar SOP Yankomas
 Mendorong penyelesaian kasus oleh pihak/lembaga
terkait
VI. Pemantauan, Evaluasi &
Pelaporan HAM
• Pemantauan kondisi HAM melalui Rapat Koordinasi
Panitia dan menerima masukan dari masyarakat
• Penyusunan Laporan dan Evaluasi dengan mengacu
pada Instrumen yang tengah disempurnakan