Transcript - Seminar Nasional Kimia UGM

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Oleh:
Dr Dadan Kusdiana
Direktur Bioenergi
Seminar Nasional Kimia 2013
“Energi Terbarukan, Solusi Energi Masa Depan Bangsa”
Universitas Gadjah Mada, Jogyakarta, 18 Mei 2013
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
DAFTAR ISI
I.
PENDAHULUAN
II.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EBT
III. STRATEGI PENGEMBANGAN EBT
IV. MEKANISME PENGEMBANGAN EBT
V. TANTANGAN DAN UPAYA DALAM PENGEMBANGAN EBT
VI. PENUTUP
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
I. PENDAHULUAN
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN EBT
1.
Pertumbuhan kebutuhan energi terus meningkat rata-rata 7% pertahun, belum diimbangi dengan
suplai energi yang cukup;
2.
Ketergantungan terhadap Energi Fosil khususnya minyak bumi masih tinggi sedangkan
cadangannya semakin terbatas dan harganya sangat berfluktuasi;
3.
Pemanfaatan energi terbarukan belum optimal sedangkan potensinya sangat besar;
4.
Jumlah subsidi energi (BBM) nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai
subsidi tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan lainnya seperti
pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan;
5.
Akses masyarakat terhadap energi (modern) masih terbatas:
6.
a.
Hal tersebut dapat dilihat dari rasio elektrifikasi tahun 2012 sebesar 76.56 % (23.44 %
rumah tangga belum berlistrik);
b.
Pengembangan infrastruktur energi ke daerah perdesaan/terpencil dan pulau-pulau terluar
belum maksimal.
Pemanfaatan energi terbarukan sangat berkaitan dengan isu lingkungan karena pemanfaatannya
mengeluarkan emisi yang sangat rendah. Hal tersebut selaras dengan upaya mitigasi perubahan
iklim dan komitmen nasional penurunan emisi 26% pada tahun 2020.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
II. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EBT
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi.
UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi .
PP No. 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
Kepmen ESDM No. 0002 tahun 2004 tentang Kebijakan Energi Hijau.
Inpres No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati
(biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.
Inpres No. 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang dicairkan
(liquefied coal) sebagai Bahan Bakar Lain.
Permen ESDM No. 32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar
Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.
Permen ESDM No. 4/2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero)
Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan
Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

Mengatur penyediaan
berkelanjutan.

Memprioritaskan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan
terbarukan serta konservasi energi.

Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
menyediakan
kemudahan/insentif bagi pengembang energi baru terbarukan
dan konservasi energi.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
dan
pemanfaatan
energi
secara
KEBIJAKAN UTAMA EBT: Undang-undang 30/2007
“Prioritas penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan”
1.
KONSERVASI ENERGI untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di sisi suplai dan
pemanfaatan (Demand Side), antara lain sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan
komersial.
2.
DIVERSIFIKASI ENERGI untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan dalam
bauran energi nasional (Supply Side), antara lain
Energi Baru
a. Batubara Tercairkan (Liqiufied Coal)
b. Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane)
c. Batubara Tergaskan (Gasified Coal)
d. Nuklir
e. Hidrogen
f.
Metana yang lain
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Energi Terbarukan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Panas Bumi,
Aliran dan Terjunan Air (Hidro),
Bioenergi,
Sinar Matahari,
Angin,
Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut.
Mengatur pengelolaan dan pengembangan sumber energi panas
bumi baik sebagai komoditi tambang maupun sebagai sumber
energi bagi pemanfaatan langsung dan tidak langsung (listrik).
Target pengembangan panas bumi untuk pembangkit tenaga
listrik adalah 9500 MW pada tahun 2025.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
 Mengatur usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
 Memprioritaskan pemanfaatan sumber energi terbarukan
untuk pembangkitan listrik
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KONDISI SAAT INI
TAHUN 2011
Minyak Bumi,
46.77%
Batubara,
23.91%
Gas Alam,
24.29%
TARGET TAHUN 2025
PERPRES 5/2006
Batubara, 33%
Gas Alam, 30%
Minyak Bumi,
20%
EBT, 17%
EBT, 5.03%
BBN 5%
Elastisitas Energi = 1,65
Pangsa Energi Non Fosil  5%
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Panas
Bumi 5%
Nuklir,
Batubara
Hidro,
Tercairkan 2%
Surya,
Angin,
dan EBT
lainnya 5%
• Elastisitas energi kurang dari 1 pada 2025
• Mengoptimalkan Sumber Energi Baru dan
Energi Terbarukan


Instruksi kepada Menko Perekonomian, 12 Menteri terkait,
Gubernur, dan Walikota untuk pengembangan BBN sesuai tugas
masing-masing.
Pengembangan BBN meliputi pengembangan bahan baku,
teknologi proses sampai dengan niaga yang merupakan tugas
bersama lintas Kementerian.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
BIODIESEL (Minimum)
Sektor
Transportasi, PSO
2008
2009
2010
2015
2020
2025
1% (Existing)
1%
2.5%
5%
10%
20%
1%
3%
7%
10%
20%
Transportasi, Non PSO
Industri
2.5%
2.5%
5%
10%
15%
20%
Pembangkit Listrik
0.1%
0.25%
1%
10%
15%
20%
BIOETHANOL (Minimum)
Sektor
2008
2009
2010
2015
2020
2025
Transportasi, PSO
3% (Existing)
1%
3%
5%
10%
15%
Transportasi, Non PSO
5% (Existing)
5%
7%
10%
12%
15%
5%
7%
10%
12%
15%
Industri
MINYAK NABATI MURNI (Minimum)
Sektor
Industri dan Transportasi
(low and medium speed
engine)
2008
2009
2010
2015
2020
2025
Industri
-
-
1%
3%
5%
10%
Marine
-
-
1%
3%
5%
10%
-
0.25%
1%
5%
7%
10%
Pembangkit Listrik
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
1) Permen ESDM No. 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga
Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang
Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau
Kelebihan Tenaga Listrik:
 Harga jual ditetapkan oleh Pemerintah.
 Tidak perlu negosiasi dengan PT PLN.
 Menggunakan dokumen Perjanjian Jual Beli yang standar.
 Bisa dilakukan sebagai IPP, atau kelebihan tenaga listrik (excess
power).
2) Untuk pembangkit listrik yang off-grid, harga jual ditetapkan oleh Bupati
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
HARGA JUAL LISTRIK (FEED IN TARIFF) BERBASIS BIOMASSA,
BIOGAS DAN SAMPAH KOTA (MUNICIPAL SOLID WASTE)
(PERTURAN MENTERI ESDM NOMOR 4 TAHUN 2012)
No.
Energi
Kapasitas
Harga Pembelian Listrik
Keterangan
Tegangan Menengah
1.
Biomassa
s.d 10 MW
Rp. 975,- / kWh X F
2.
Biogas
s.d 10 MW
Rp. 975,- / kWh X F
Non sampah kota
3.
Sampah Kota (MSW)
s.d 10 MW
Rp. 1050,- / kWh
Zero waste *)
4.
Sampah Kota (MSW)
s.d 10 MW
Rp. 850,- / kWh
Landfill *)
Tegangan Rendah
1
Biomassa
s.d 10 MW
Rp. 1.325,- / kWh X F
2
Biogas
s.d 10 MW
Rp. 1.325,- / kWh X F
Non sampah kota
3
Sampah Kota (MSW)
s.d 10 MW
Rp. 1.398,- / kWh
Zero waste *)
4
Sampah Kota (MSW)
s.d 10 MW
Rp. 1.198,- / kWh
Landfill *)
 Untuk harga pembelian tenaga listrik dari Biomassa dan Biogas berlaku faktor F yang merupakan faktor insentif sesuai dengan
lokasi pembelian tenaga listrik dan ditetapkan sebagai berikut:
Wilayah Jawa, Bali, Sumatera
:F=1
Wilayah Kalimantan, Sulawesi , NTB dan NTT
: F = 1,2
Wilayah Maluku dan Papua
: F = 1,3
*) Sesuai UU nomor No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
III. STRATEGI PENGEMBANGAN EBT
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
STRATEGI PENGEMBANGAN EBT
1. Pembangunan percontohan PLT Angin, PLT Arus laut dan gelombang dalam rangka
penyiapan tahapan komersialisasinya.
2. Peningkatan pasokan tenaga listrik nasional melalui pengembangan PLT Panas
Bumi dan PLT Air.
3. Pengembangan PLT Bioenergi termasuk yang berbasis limbah pertanian dan
sampah kota untuk penyediaan listrik sekaligus peningkatan kebersihan
lingkungan.
4. Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (dalam bentuk padat, gas dan cair) untuk
subtitusi Bahan Bakar Minyak di sektor transportasi, industri (khususnya industri
pertambangan mineral dan batubara) serta sektor pembangkit listrik.
5. Peningkatan akses energi listrik pada daerah terpencil, pulau kecil, dan daerah
perbatasan melalui PLT Mikro Hidro dan PLT Surya.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
IV. MEKANISME PENGEMBANGAN EBT
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
MEKANISME PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN
1.
Penciptaan pasar
Diantaranya melalui kewajiban penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar
nabati/BBN, kewajiban PLN untuk membeli listrik,penerapan SNI, dll).
2.
Pemberian subsidi
Telah berjalan sejak 2009, subsidi diberikan kepada off taker yaitu PT.
Pertamina dengan dasar perhitungan selisih harga BBM dengan harga BBN. Hal
ini dilakukan untuk menciptakan kondisi bisnis BBN yang sesuai dengan tingkat
keekonomiannya.
3.
Penetapan Harga Jual Listrik (Feed-in Tariff)
Ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM yang mengatur harga jual listrik
dari energi terbarukan yang dibeli oleh PLN. Melalui penetapan harga jual listrik
ini diharapkan akan mempersingkat proses khususnya negosiasi harga.
4.
Pemberian insentif dan kemudahan (pajak, bea masuk, prosedur
perizinan yang lebih sederhana)
5.
Penyediaan anggaran dan pendukung lainnya
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
1.
2.
3.
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Air (Hidro)
– Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap II
 PLTPanas Bumi = 3.967 MW
 PLTA (Hidro) = 1.174 MW
Pengembangan Bioenergi
– Bahan Bakar Nabati Cair yakni :
 Biodiesel (bahan baku: minyak nabati seperti minyak kelapa sawit (CPO), kelapa, jarak pagar, nyamplung,
kemiri sunan)  substitusi minyak solar
 Bioethanol (bahan baku: Tanaman yang mengandung pati/gula seperti tebu/molasses, singkong, sagu,
sorgum, nipah, aren, dan ligno selulosa)  substitusi bensin
 Biooil yang digunakan untuk substitusi MFO (Marine Fuel Oil) dan mesin diesel putaran rendah
– Bahan Bakar Nabati Gas:
biogas yang dihasilkan dari proses anaerobic digestion (kotoran ternak, biogas limbah sampah kota dan
limbah industri) maupun dari proses hasil gasifikasi.
– Bahan Bakar Nabati Padat:
Pelet dan briket , biomassa, limbah industri pertanian, industri kayu dan sampah kota
Pengembangan Aneka Energi Baru dan Terbarukan (Listrik dan Non Listrik)
Tenaga Air, Sinar Matahari, Angin, Samudera, dan Hidrogen.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
PERATURAN PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2006
tentang kebijakan energi nasional
INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2006
tentang penyediaan, dan pemanfaatan bahan bakar
nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain
PERATURAN MENTERI ESDM NO. 32 TAHUN 2008
tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga
bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Target BBN pada tahun 2025 sebesar 5% dari
Bauran Energi Nasional
Instruksi kepada Menteri Terkait, Gubernur, dan
Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah
dalam rangka mempercepat penyediaan dan
pemanfaatan BBN
Mandatori pemanfaatan BBN pada sektor Transportasi,
Industri, Komersial, dan Pembangkitan Listrik
IMPLEMENTASI PROGRAM BAHAN BAKAR NABATI DI INDONESIA
Pemanfaatan bahan bakar nabati telah dimulai sejak tahun 2006 dengan
diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006
Mulai tahun 2009, Pemerintah memberlakukan kebijakan mandatory pemanfaatan BBN
pada sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik melalui Peraturan Menteri ESDM
Nomor 32 Tahun 2008.
Industri BBN telah berkembang di Indonesia. Saat ini, kapasitas terpasang BBN untuk
jenis biodiesel sebesar 4,25 juta KL, dan bioethanol sebesar 153 ribu KL per tahun. Saat
ini terdapat 23 produsen biodiesel dan 7 produsen bioethanol yang telah memiliki izin
usaha niaga BBN.
1.
2.
Pemanfaatan BBN saat ini telah dilakukan pada:
a. Sektor transportasi (B-7,5 pada BBM PSO dan B-2 pada BBM Non PSO),
b. Subsektor industri (B-2 industri pertambangan mineral dan batubara) dan akan
diperluas pada subsektor industri lainnya secara bertahap
c. Sektor pembangkitan listrik.
Target pemanfaatan BBN Tahun 2013 adalah:
a. Pemanfaatan biodiesel di sektor transportasi PSO meningkat menjadi B-10
b. Pemanfaatan bioethanol di sektor transportasi PSO minimal 100.000 kL
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
PRODUKSI BAHAN BAKAR NABATI NASIONAL 2009 – 2013
2,500
2,221
2,000
1,812
1,552
1,453
Ribu kL
1,500
1,000
669
500
191
70 120
243
0
2009
223
343
196 146
20
2010
Produksi
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
359
2011
Ekspor
2012
Domestik
2013*
*) Status
18 April 2013
REALISASI MANDATORY PEMANFAATAN BBN
Biodiesel
2009 (KL)
2010 (KL)
2011 (KL)
2012 (KL)
2013 (KL)*)
Mandatori
775.941
1.076.051
1.297.000
1.641.000
2.017.000
Realisai
119.348
223.041
358.812
669.398
146.209
Persentase
15,38%
20,73%
27,66%
40,79%
7,25%
Bioethanol**)
2009 (KL)
Mandatori
2010 (KL)
2011 (KL)
2012 (KL)
2013 (KL)
215.824
660.980
694.000
968.000
1.167.000
Realisasi
1.058
-
-
-
-
Persentase
0,49%
-
-
-
-
*)
**)
Realisasi sampai dengan 17 Maret 2013
Belum ada realisasi pemanfaatan Bioethanol karena belum disetujuinya revisi Harga Indeks Pasar
BBN oleh Kementerian Keuangan
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
V. TANTANGAN DAN UPAYA
DALAM PENGEMBANGAN EBT
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Tantangan Pengembangan EBT
Biaya investasi awal untuk implementasi teknologi energi alternatif.
Minat swasta khususnya di bidang bisnis teknologi energi alternatif
masih sangat kurang karena pasarnya masih terbatas.
Kemampuan jasa dan industri teknologi energi alternatif dalam negeri
masih kurang.
Subsidi yang terlalu lama untuk BBM mengakibatkan peningkatan
pemanfaatan energi alternatif semakin sulit.
Kurangnya kebijakan yang bersifat operasional untuk energi alternatif.
Kemampuan SDM relatif rendah terutama untuk energi alternatif yang
belum komersial.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
26
Menghapus subsidi harga BBM secara bertahap.
Menetapkan harga energi sesuai dengan keekonomiannya.
Menyusun kebijakan pengembangan alternatif.
Mendorong peningkatan kemampuan SDM dengan menerapkan
regulasi yang berbasis kompetensi.
Mendorong berkembangnya industri penunjang.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
27
VI. PENUTUP
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
• Pengembangan energi terbarukan sangat penting sebagai sumber penyediaan
kebutuhan energi di masa mendatang, mengingat keterbatasan cadangan
energi konvensional (minyak dan gas bumi serta batubara) dan harganya yang
fluktuatif.
• Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan selain dalam rangka
peningkatan keamanan pasokan energi (security of supply) juga merupakan
salah satu upaya dalam mitigasi gas rumah kaca karena energi terbarukan
merupakan energi bersih.
• Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan khususnya Bahan Bakar
Nabati sangat berdampak positif pada perekonomian karena akan
mengembangankan industri hilir pertanian, peningkatan nilai tambah produk,
dan dampak positif pada neraca perdagangan karena akan mengurangi impor
BBM yang semakin besar.
• Pemerintah akan terus berupaya khususnya dalam updating kebijakan dan
regulasi untuk mendorong bisnis dan investasi di bidang energi terbarukan.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
•
Dalam mengembangkan energi terbarukan diperlukan dukungan dan
sinergisme seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran mahasiswa yang
dapat diwujudkan melalui antara lain :
– Pelaksanaan studi dan penelitian untuk meningkatkan penguasaan teknologi
pengembangan energi terbarukan.
– Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata atau Kerja Praktek di tengah masyarakat
untuk meningkatkan pemahaman diri sendiri maupun masyarakat di
sekitarnya tentang pentingnya pengembangan dan pemanfaatan energi
terbarukan di Indonesia.
– Sebagai agen dalam mengedukasi masyarakat untuk mendukung
percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, antara lain
memberikan pemahaman mengenai bahaya penerapan subsidi yang terlalu
lama terhadap energi fosil.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
www.ebtke.esdm.go.id
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
31
PERTUMBUHAN KEBUTUHAN ENERGI
Pertumbuhan Ekonomi
GDP( RP. Trliun)
4000
3000
3,943
6.1
%
2,177
Pertumbuhan Kebutuhan Energi
2000
1000
Kebutuhan Energi (Juta SBM)
0
2009
2011
2013
2015
2017
2019
1,316
1,500.0
7.1
%
1,000.0
712
Pertumbuhan Penduduk
Penduduk (Juta)
500.0
256
260
240
1.1
%
231
0.0
2010
220
200
2009
2011
2013
2015
2017
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
2019
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
KONSUMSI DAN PENYEDIAAN ENERGI PRIMER
739,5
DEMAND
(dalam juta SBM)
594,6
Permintaan Semakin Tinggi
Ketergantungan Pada Energi Fosil
Meningkat
Rumah Tangga
11,4 %
Komersial
3,7%
508,9
Transportasi
40,6%
350,9
248,0
18,5%
2,5%
30,7%
Industri
44,2%
48,2%
56,6 %
Minyak Bumi
46,93%`
4,6%
34,2 %
4,5 %
Batubara
26,4%
525,4
700,4
726,7
896,4
SUPPLY
(dalam juta SBM)
1066,0
Gas Bumi
21,9 %
EBT
4,8 %
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
33
POTENSI DAN PRODUKSI ENERGI
NO
ENERGI TERBARUKAN/
SUMBER DAYA
(SD)
KAPASITAS TERPASANG
(KT)
RASIO KT/SD
(%)
1
2
3
4
5 = 4/3
6.242,74 MW
8,3%
418,99 MW
0,56%
186,73 MW
0,25%
29.215
1.341 MW
4,59%
49.810 MW
500 MW
1.0038 %
1
Tenaga Air
2
Minihidro
3
Mikro Hidro
4
Panas Bumi
5
Biomassa
6
Tenaga Surya
4,80 kWh/m2/day
22,45 MW
-
7
Tenaga Angin
3 – 6 m/s
1,87 MW
-
8
Samudera
49 GW*)
0,01 MW**)
0%
9
Uranium
3.000 MW ***)
30 MW ****)
0%
*) Sumber: Dewan Energi Nasional
***) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat
No
ENERGI TAK TERBARUKAN
(ENERGI FOSIL)
75.000 MW
**) Prototype BPPT
****) Sebagai pusat penelitian, non-energi
CADANGAN
TERBUKTI
PRODUKSI PERTAHUN
RESERVE TO PRODUCTION
RATIO
3.741 juta barel
314 juta barel
12 tahun
1
Minyak Bumi
2
Gas Bumi
103,35 TSCF
2.992 BSCF
35 tahun
3
Batubara
28 miliar ton
386 juta ton
73 tahun
Catatan: Reserve to Production Ratio mencerminkan berapa lama cadangan dapat dieksploitasi dengan tingkat produksi saat ini.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
TREND SUBSIDI ENERGI 2009-2013
350.0
309.8
300.0
272.4
261.4
Triliun Rupiah
250.0
225.3
200.0
150.0
100.0
123.8
140.4
154.4
102.5 98.7
50.0
-
2009
*)
Perkiraan Realisasi
2010
**) APBN
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
2011
Rencana
Realisasi
2012*
2013**
–
PERKEMBANGAN RASIO ELEKTRIFIKASI S.D. TAHUN 2012
Category :
NAD
90,96
%
Sumut
86,70%
Kepri
83,56%
Riau
85,09%
Kaltim
73,08%
Kaltim
73,32%
> 60 %
Sulut
Gorontalo
76,22%
60,99%
Kalbar
71,46%
41 - 60 %
Malut
74,12%
20 - 40 %
Papua Barat
67,88%
Sumsel
73,97.%
Sumbar
76,14%
Sulbar
66,65%
Sulteng
66,83%
Babel
94,13%
Jambi
70,37%
Jakarta
99,99%
Bengkulu
79,37%
Lampung
74,91%
Kalsel
76,74%
Sultra
60,53%
Bali
74,31%
Banten
77,52%
Jabar Jateng
76,03% 79,95%
DIY
77,26%
Jatim
74,31%
Sulsel
76,29%
Maluku
72,07%
NTT
53,42%
NTB
53,63%
REALISASI (Tahun)
Rasio Elektrifikasi
Papua
34,62%
RENCANA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
63%
64.3%
65.1%
65.8%
67.2%
72.95%
76.56%
79.3%
81.4%
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KOMITMEN NASIONAL PENGURANGAN GAS RUMAH KACA
Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 untuk mengurangi emisi gas
rumah kaca pada tahun 2020
dan
Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional
Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
Upaya
sendiri
26%
(767 jt Ton)
41%
Upaya sendiri dan
dukungan
internasional
Kehutanan dan Lahan 672 Juta Ton
Gambut
Pertanian
8 Juta Ton
Industri
1 Juta Ton
Energi
30 Juta Ton
Transportasi
8 Juta Ton
Limbah
48 Juta Ton
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Melalui pengembangan energi
baru terbarukan, pelaksanaan
konservasi energi, dan perluasan
penggunaan energi fosil rendah
karbon (fuel switching)