Transcript PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Peraturan Bersama : Menristek RI Nomor 3 Tahun 2012 &
Mendagri RI Nomor 36 Tahun 2012
PENGUATAN
SISTEM INOVASI
DAERAH
(Penjelasan atas
Peraturan Bersama
Menristek dan
Mendagri tentang
SIDa)
Oleh:
Kepala BPP dan
Statistik Daerah
Provinsi Bengkulu
TUJUAN PERATURAN BERSAMA
Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan
pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025
Sinergi sumber daya bagi pembangunan daerah berbasis Sistem Inovasi
Daerah bagi tercapainya daya saing daerah dan kesejahteraan
masyarakat
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penguatan SIDa meliputi
1.
Kebijakan penguatan SIDa (kebijakan tingkat nasional, provinsi
dan Kabupaten/Kota);
2.
Penataan unsur SIDa (Kelembagaan, Jaringan dan Sumber Daya)
3.
Pengembangan SIDa kepada tema-tema tertentu, terutama untuk
22 Kegiatan Ekonomi Utama
Penguatan SIDa
Sida adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk
menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi
pemerintah, pemda, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga
penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah
1. Sinergi Kebijakan
2. Penataan Unsur SIDa
3. Pengembangan SIda
KEBIJAKAN PENGUATAN SIDa
Pasal 3 Ayat 1
Menteri Negara Riset dan
Teknologi bersama Menteri
Dalam Negeri menetapkan
kebijakan nasional penguatan
SIDa
Pasal 3 Ayat (1) & (2)
1.
Gubernur menetapkan
kebijakan penguatan SIDa di
Provinsi dan Kabupaten/kota
di wilayahnya
2. Bupati/Walikota menetapkan
kebijakan penguatan SIDa di
Kabupaten/kota
Pasal 5 Ayat 1
Kebijakanpenguatan SIDa
tercantum dalam rencana strategis
lima tahunan kementerian.
Pasal 5 Ayat 2
Kebijakan penguatan SIDa
tercantum dalam:
- Roadmap penguatan SIDa,
- RPJMD; dan
- RKPD
Pasal 7 Ayat (2) & (3)
Dalam hal peraturan daerah
tentang RPJMD sudah
ditetapkan, pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota
melakukan perubahan peraturan
daerah yang mengatur tentang
RPJMD
Perubahan peraturan daerah
harus mengintegrasikan
Roadmap penguatan SIDa
Pasal 8 Ayat (2) & (3)
Dalam hal peraturan kepala
daerah tentang RKPD sudah
ditetapkan, kepala daerah
melakukan perubahan
peraturan kepala daerah yang
mengatur tentang RKPD
Perubahan peraturan harus
mengintegrasikan rencana aksi
penguatan SIDa
PENATAAN UNSUR SIDa
Penataan kelembagaan SIDa
Institusi pemerintah
Pemerintah daerah
Lembaga kelitbangan
Lembaga pendidikan
Lembaga penunjang inovasi
Dunia usaha
Ormas di daerah
Pasal 14
Pasal 15 Ayat (1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Kelembagaan
SIDa terdiri
Penataan terhadap pemerintah
daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 15 ayat (1) huruf b,
dilakukan dengan cara:
Pasal 16 Ayat (2)
a. Membentuk BPPD; dan
b. Meningkatkan kapasitas dan peran BPPD
sebagai koordinator dalam penguatan SIDa
No
Kemenristek
Kemendagri
Gubernur
Walikota/Bupati
1.
Menetapkan kebijakan teknis
penguatan SIDa (road map,
grand design dan action plan)
berskala nasinal
Menetapkan kebijakan umum
penguatan SIDa (road map,
grand design dan action plan)
berskala nasinal
Merumuskan kebijakan inovasi
(road map, grand design dan
action plan) berskala provinsi
Merumuskan kebijakan inovasi
(road map, grand design dan
action plan) berskala kab/kota
2.
Menyusun program dan
kegiatan penguatan SIDa secara
nasional
Menyusun program dan
kegiatan pendampingan
penguatan SIDa secara nasional
Menyusun program dan
kegiatan penguatan SIDa dlm
RPJMD dan RKPD
Menyusun program dan kegiatan
penguatan SIDa dlm RPJMD dan
RKPD
3.
Memfasilitasi pendampingan
teknis pengembangan IPTEK
Memfasilitasi pemda dalam
pelaksanaan SIDa
Melaksanakan litbang,
pengkajian, penerapan,
perekayasaan, dan
pengoperasian dlm rangka
penguatan SIDa provinsi
Melaksanakan litbang,
pengkajian, penerapan,
perekayasaan, dan pengoperasian
dlm rangka penguatan SIDa
kab/kota
4.
Melakukan peningkatan
kapasitas kelembagaan,
ketatalaksanaan, SDM, dan
Sumber Daya lainnya
Melakukan pembinaan
kelembagaan, ketatalaksanaan,
SDM, dan Sumber Daya lainnya
Melakukan kerjasama dgn
pemda lainnya , menyiapkan
SDM dan anggaran
Melakukan kerjasama dengan
pemda kab/kota lainnya
5.
Memberikan dukungan
anggaran
Memberikan dukungan
anggaran
Membina dan memfasilitasi
pemda kab/kota dlm
penguatan SIDa
Menyiapkan SDM, anggaran,
sarana dan prasarana lainnya
6.
Monitoring dan evaluasi
program dan kegiatan
penguatan SIDa
Monitoring, supervisi dan
evaluasi program dan kegiatan
pendampingan penguatan SIDa
Monitoring, supervisi dan
evaluasi program dan kegiatan
SIDa di provinsi
Monitoring, supervisi dan
evaluasi program dan kegiatan
SIDa di kab/kota
Pasal 31
Pengarah
Ketua I
Ketua II
Sekretaris I
Sekretaris II
Anggota
Tim Koordinasi Nasional terdiri dari :
: 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi
2. Menteri Dalam negeri
: Deputi Bidang Jaringan Iptek Kemenristek
: Kepala BPP Kemendagri
: Asisten Deputi Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek
: Sekretaris BPP Kemendagri
: Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek dan Kemendagri
Tim Koordinasi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi
Pasal 34
Pengarah
Ketua
Sekretaris
Anggota
Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari :
:
:
:
:
Kepala Daerah
Sekretaris Daerah
Kepala BPP
1. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor yang terkait
2. Lembaga/ Organisasi lainnya yang terkait
Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sosialisasi Peraturan bersama di lingkungan stakeholder pemerintah dan perguruan
tinggi
Penyusunan Tim Koordinasi Nasional
Penyusunan Tim Kerja Nasional untuk mendukung Tim Koordinasi Nasional
Tersusunnya dokumen strategi sosialisasi dan implementasi penguatan SIDa
- Strategi implementasi Peraturan Bersama Penguatan SIDa
- Penyusunan SOP Penyusunan Tim Koordinasi Daerah, dan Tim Kerja
- Penyusunan pedoman Pembuatan Roadmap SIDa bagi Provinsi dan Daerah
- Penyusunan pedoman Analisis SIDa
- Pedoman Review RPJMD, RKPD (Permendagri 54 tahun 2010) dan manual pelaporan
- Penyusunan Roadmap Nasional SIDa
- pedoman Monitoring, evaluasi, dan supervise pelaksanaan peraturan Bersama
Penguatan SIDa
Monitoring , evaluasi dan supervisi pelaksanaan peraturan bersama penguatan SIDa
Rapat koordinasi nasional Balitbang se Indonesia
Seminar Tahunan hasil dan kendala pengembangan SIDa masing-masing daerah
Rakor Program Kelitbangan Pusat dan Daerah untuk Sinergi pelaksanaan kebijakan
penguatan SIDa
TIM KOORDINASI NASIONAL
Pengarah
Ketua I
Ketua II
Sekretaris I
Sekretaris II
Anggota
: 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi
2. Menteri Dalam Negeri
: Deputi Bidang Jaringan IPTEK Kemenristek
: Kepala BPP Kemendagri
: Asisten Deputi jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek
: Sekretaris BPP Kemendagri
: Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek
dan kemendagri
TIM KOORDINASI DAERAH
Pengarah
Ketua
Sekretaris
Anggota
:
:
:
:
Kepala Daerah
Sekretaris Daerah
Kepala BPP
1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait
2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan Penguatan SIDa meliputi:
- Koordinasi penguatan SIDa antar susunan pemerintah;
- Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDa
- Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDa
- pendidikan dan pelatihan
- kegiatan kelitbangan dalam pelaksanaan penguatan SIDa; dan
- perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa
Pengawasan penguatan SIDa meliputi:
- Pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penguatan SIDa antar susunan
pemerintah; dan
- Pengawasan secara tentatif terhadap pelaksanaan penguatan SIDa antar susunan
pemerintahan
PELAPORAN
1. Gubernur melaporkan pelaksanaan penguatan SIDa provinsi kepada Menteri
Negara Riset dan Teknologi dengan tembusan kepada Menteri dalam negeri;
2. Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penguatan SIDa
kabupaten/kota kepada Menteri negara riset dan Teknologi, melalui Gubernur
dengan tembusan kepada menteri Dalam Negeri
3. Laporan disampaikan satu kali dalam satu tahun
1.
2.
3.
4.
5.
Insentif Penguatan Kelembagaan terkait SIDa (Pusat
Unggulan, Anugrah Iptek dll)
Insentif Penguatan Sumber daya Daerah (Beasiswa, Magang,
Sentra HKI, dll)
Insentif Penguatan jaringan SIDa ( Forum Group Discusion)
Insentif peningkatan produktivitas dan Relevansi litbang
terkait SIDa (Insentif SINas dll)
Insentif pendayagunaan hasil litbang terkait SIDa (Insentif
SIDa, PKPP,speklok dll)
Bagaimana karya-karya inovasi prospektif dapat mendukung
pengembangan di enam 6 Koridor Ekonomi Indonesia
Koridor Ekonomi Sumatera:
1. Menaikkan nilai tambah CPO (Perlu teknologi dan diversifikasi produk)
2. Menaikkan nilai tambah karet
Pasar Tradisional karet alam Indonesia : AS, Jepang, Singapura dan
Eropa
Namun pertumbuhan ekonomi China yang pesat memperluas pasar
karet
RENUNGAN
“Alone we can do so little but together we can do somuch” Stephen Covey
Dalam judul First Thing First
“Hal yang utama adalah menjaga hal yang utama sebagai hal yang utama”
Sederhana tetapi mudah dilakukan karena:
1. Ada begitu banyak hal yang utama sehingga kita tidak yakin mana hal
yang utama
2. Orang lain cenderung menarik kita ke hal-hal yang utama bagi mereka
tetapi bukan hal yang utama bagi kita.
Orang cenderung untuk menyisihkan hal yang utama demi meraih
kepuasan, kenikmatan atau imbalan jangka pendek yg lebih nyata,
ketimbang harus berjuang untuk hal yg utama tadi, namun tanpa
kepastian.
Terima Kasih