Transcript File - DPD PPNSI Kabupaten Bogor

PERLUKAH KEBIJAKAN PERUNDANGUNDANGAN UNTUK MENDUKUNG
PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN ?
Atang Trisnanto
Tenaga Ahli Menteri Pertanian
Bidang Peningkatan Pelayanan
Disampaikan pada Kegiatan Workshop ‘Efektivitas Kebijakan Perundangundangan Terhadap Pencapaian Swasembada Pangan’
Kementerian Pertanian RI
Bogor, 24 Agustus 2011
BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PERTANIAN 2005-2009
INDIKATOR MAKRO
- Pertumbuhan PDB Pertanian
Sempit (%) 1)
2005
2006
2007*
2008*
2009**
2,50
3,20
3,40
5,16
4,2
- Penyerapan Tenaga Kerja
(ribu orang) 2)
41.814
42.323
42.608
41.332
44.200
- Tambahan Lapangan Kerja
(ribu orang) 2)
1.206
509
285
125
800
- Nilai Tukar Petani (2007=100) 3)
93,95
95,97
100
100,15
105
- Investasi PMDN (Rp milyar) 4)
3.178
3.558
3.674
1.238
4.112
224
371
264
152
318
6.447
8.901
12.659
18.062
18.700
- Investasi PMA (US$ juta) 4)
- Neraca Perdagangan Pertanian
US $ milyar 5)
Ket : **) Target realisasi PDB Per triwulan I 2009 = 4,94%
*) Realisasi 2007 angka sementara, 2008 angka sangat sementara,
1) 2) 3) & 5) BPS diolah Pusdatin, 4) BKPM diolah Pusdatin
Realisasi Produksi
Komoditas
2004
2005
2006
2007
(% Growth
‘07-08)
2008
2009*
(Juta Ton)
Growth (%)
2008 thd
2004
Padi
54.09
54.15
54.46
57.16
60.25
5.44
60.93
11.44
Jagung
11.23
12.52
11.61
13.29
16.32
19.34
16.48
41.23
Kedele
Sawit
0.72
0.81
0.75
0.59
0.78
28.81
0.85
5.56
10.83
11.86
17.35
17.37
17.81
2.53
19.44
64.45
Karet
2.07
2.27
2.64
2.76
2.84
2.90
2.62
37.20
Kakao
0.69
0.75
0.77
0.78
`
0.84
7.69
0.88
21.74
Tebu
2.05
2.24
2.31
2.45
2.76
12.65
2.85
34.63
Daging Sapi
0.447
0.358
0.395
0.339
0.352
9.99
0.387
- 21.25
Susu
0.550
0.536
0.617
0.568
0.574
1.05
0.648
17.81
1.19
1.15
1.28
1.34
1.40
4.48
1.68
17.65
Unggas
*) angka padi, kedele, jagung ARAM-1 2009, komodiitas lain angka target produksi 2009
Sumber : BAPPENAS
Peraturan apa yang kita punya ?
UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
UU NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN
UU NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESWAN
UU NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
TEKHNOLOGI
KEBIJAKAN PERUNDANGUNDANGAN
ANGGARAN
INSTRUMEN
PENCAPAIAN
TUJUAN
PEMBANGUNAN
SDM
ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM
INFRASTRUKTUR
VISI PERTANIAN
2009-2014
PERTANIAN INDUSTRIAL UNGGUL
BERKELANJUTAN YANG BERBASIS
SUMBERDAYA LOKAL UNTUK MENINGKATKAN
KEMANDIRIAN PANGAN, NILAI TAMBAH,
EKSPOR, DAN KESEJAHTERAAN PETANI
Empat Sukses
Pertanian
1.
Pencapaian Swasembada
dan Swasembada
Berkelanjutan.
2.
Peningkatan Diversifikasi
Pangan.
3.
Peningkatan Nilai Tambah,
Daya Saing, dan Ekspor.
4.
Peningkatan
Kesejahteraan Petani.
Tujuh Gema Revitalisasi
1.
Revitalisasi Lahan
2.
Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan
3.
Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana
4.
Revitalisasi Sumber Daya Manusia
5.
Revitalisasi Pembiayaan Petani
6.
Revitalisasi Kelembagaan Petani
7.
Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir
Renstra Pembangunan Pertanian Tahun 2009-2014
Target Capaian 6 Komoditas Prioritas
KOMODITAS
1. Padi
2. Jagung
CAPAIAN
PRODUKSI
2008
(Juta ton)
60 ,25
SASARAN
PRODUKSI 2009
(Juta ton)
62,56
TARGET
PRODUKSI
2010
(Juta ton)
65,10
(swasembada
berkelanjutan)
16,32
17,04
0,78
4. Gula
2,76
0,924
Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Lampung,
NTT, Sulawesi, dan Gorontalo
1,10
NAD, Bengkulu, Lampung, Sumsel, Jambi,
Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalsel, dan NTB
(swasembada
2014)
2,90 (swasembada gula
2,96
Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Sulawesi,
Maluku, dan Papua
0,414
Sumut, NAD, Sumsel, Lampung, Sumbar,
Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali, Kalsel,
Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo,
NTB, NTT, Jambi, dan Riau
industri 2014)
5. Daging
Sapi
0,346
6. Susu
0,574
0,399
(swasembada
2014)
0,648
NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung,
Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten, Bali,
NTB, Kalbar, Kalsel, Sulsel, dan Sulbar
19,8
(Swasembada
2008)
3. Kedele
FOKUS PROPINSI
0,689
Jabar, Jatim, Jateng, Sulsel, Sumut,
Sumbar, dan Bengkulu
INSTRUMEN PENCAPAIAN
REGULASI
SDM
TEKHNOLOGI
INFRASTR
UKTUR
KEBIJAKAN
ANGGARAN
REGULASI PRIORITAS
PERBENIHAN ?
TEKHNOLOGI ?
SDM ?
?????
KELEMBAGAAN?
PERMODALAN ?
INFRASTRUKTUR &
SARANA ?
TERIMA KASIH
WASSALAMU’ALAIKUM WrWb