Transcript Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Penyerahan Pengurusan Piutang
Negara
Kepada PUPN/DJKN
Pada prinsipnya PUPN melakukan pengurusan
terhadap piutang negara yang:
Dikategorikan
sebagai piutang
negara macet;
Upaya maksimal
telah ditempuh
oleh penyerah
piutang;
Adanya kepastian
jumlah hutang dan
tersedia data dan
dokumen yang
lengkap dan jelas.
Kualitas Piutang
Lancar
Kurang
Lancar
Rp xxx
Rp xxx
Rp xxx
Rp xxx
.05%
10%
50%
100%
Diragukan
Macet
Wajib menyerahkan pengurusan piutang yang:
Kualitas
Macet
dalam jangka waktu 1
(satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat
Tagihan Ketiga tidak
dilakukan pelunasan; atau
Diserahkan
pengurusannya
(penagihannya) kepada
Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN) atau DJKN
Nilai total : Rp. 57.173.726,86 juta
1) BUMN
(Jutaan Rupiah)
BUMN Perbankan
a) Perbankan
19.694.670,61
b) Non Perbankan
2) Instansi Pemerintah
1.129.769,83
36.278.311,48
3) Lembaga Negara
BUMN Non
Perbankan
Instansi
Pemerintah
Lembaga Negara
70.974,94
BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara)
Total : 148.044 BKPN
BUMN
Perbankan
1) BUMN
a) Perbankan
b) Non Perbankan
2) Instansi Pemerintah
3) Lembaga Negara
BUMN Non
Perbankan
84.778
BKPN
36.294
BKPN
Instansi
Pemerintah
26.418
BKPN
Lembaga
Negara
554
BKPN
Prinsip
Adanya piutang macet
dapat dibuktikan
secara hukum
Besarannya dapat
dibuktikan secara
hukum
Didukung dengan
dokumen sumber
terjadinya piutang;
Dapat dihitung dengan
satuan mata uang;
Upaya-upaya yang
telah dilakukan oleh
K/L dalam menagih
penyelesaian piutang
Dapat ditelusuri,
pengenaan jumlah
tagihan tersebut telah
sesuai peraturan.
Dokumen yang diserahkan
Surat penyerahan
Pengurusan Piutang
Negara kepada PUPN
Cabang;
Dokumen pendukung;
Resume dan upaya
penagihan yang telah
dilakukan oleh K/L
documents
Panitia Urusan
Piutang Negara
Dokumen pendukung
antara lain
1. fotokopi perjanjian kredit dan perubahannya, atau dokumen lain sejenis yang membuktikan
adanya piutang;
2. fotokopi rekening koran, prima nota, mutasi piutang, dan/atau dokumen lain sejenis yang
membuktikan besarnya piutang;
3. fotokopi surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang dan/atau
Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya penagihan;
4. fotokopi surat pemberitahuan dari Penyerah Piutang kepada Penanggung Hutang bahwa
pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada Panitia Cabang;
5. fotokopi bukti pemilikan dan pengikatan Barang Jaminan;
6. fotokopi bukti penjaminan kredit oleh pihak ketiga atau bukti lain sejenis;
7. fotokopi akta pendirian perusahaan, pengumuman akta pendirian perusahaan dalam
Tambahan Berita Negara beserta akta perubahannya, tanda pengenal/pendaftaran
perusahaan, dan/atau identitas lainnya;
8. fotokopi izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan, dan/atau surat-surat izin lainnya;
9. fotokopi kartu identitas diri Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
10. fotokopi daftar Harta Kekayaan Lain; dan
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerah Piutang untuk mengajukan permohonan roya.
TGR
Dalam hal
penyerahan
pengurusan Piutang
Negara berupa
Piutang Tuntutan
Ganti Rugi bagi
Pegawai Negeri Sipil
bukan Bendahara,
dokumen yang
dilampirkan yaitu
fotokopi:
Laporan Kerugian Negara oleh atasan/kepala kantor;
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
Surat pemberitahuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur/Bupati yang
bersangkutan kepada pihak/pegawai negeri yang dituntut;
Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Pertama yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga Negara/Gubernur/Bupati;
Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding; dan
Surat-surat hasil pemeriksaan.
Dalam hal
penyerahan
pengurusan
Piutang Negara
berupa Piutang
Tuntutan Ganti
Rugi bagi
Pegawai
Negeri Sipil
selaku
Bendahara,
dokumen yang
dilampirkan
yaitu fotokopi:
hasil pemeriksaan yang mengungkapkan adanya kerugian
negara;
Berita Acara Pemeriksaan Kas;
Daftar Pertanyaan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan
Kekurangan Perbendaharaan guna keperluan proses
tuntutan perbendaharaan;
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
bukti angsuran kerugian negara;
Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga Negara/
Gubernur/Bupati tentang penggantian sementara;
Surat Keputusan Pembebanan Badan Pemeriksa Keuangan
yang terdiri dari:
Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu untuk Menjawab;
Surat Keputusan Pembebanan; dan/atau
Surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding; dan
Surat kuasa untuk menjual barang.
Piutang ikatan dinas/wajib kerja, dokumen yang
diserahkan berupa fotokopi
• Surat perjanjian;
• Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga
Negara/ Gubernur/Bupati yang terdiri dari:
– Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil; dan
– Surat Keputusan Pemberhentian; dan
• perhitungan jumlah biaya yang harus
dibayarkan.
tunggakan
Iuran Hasil
Hutan/Provisi
Sumber Daya
Hutan dan
Dana
Reboisasi,
yaitu fotokopi:
Akta Pendirian Perusahaan pada saat memperoleh Hak Pengusahaan
Hutan berikut susunan direksi dan komisarisnya;
Surat Keputusan Penunjukan selaku Pemegang Hak Konsesi Hak
Pengusahaan Hutan/Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan
Kayu dan izin lainnya;
Surat Perintah Pembayaran Tunggakan Iuran Hasil Hutan/Provisi Sumber
Daya Hutan dan Dana Reboisasi;
bukti rincian tunggakan; dan
Surat Keputusan tentang terjadinya kerugian negara;
sektor
pertambangan,
yaitu fotokopi:
akta pendirian perusahaan;
Surat Penunjukan Kontraktor Penambang dan/atau Kontrak
Karya; dan
bukti rincian perhitungan tagihan.
piutang biaya
rumah sakit
(BLU), yaitu
fotokopi:
bukti rincian tagihan; dan
surat pernyataan penanggung jawab hutang/surat bukti
berhutang
Work flow Pengurusan Piutang Negara oleh
PUPN/DJKN
DITERIMA
MULAI
SURAT PENERIMAAN
PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA
(SP3N)
SURAT
PENYERAHAN
PENELITIAN
KPKNL
ADANYA &
BESARNYA
PASTI ?
PANGGILAN pertama
dan terakhir dan
/atau Pengumuman
panggilan
Y
Y
MEMENUHI
PANGGILAN?
MENGAKUI
/SEPAKAT
PERNYATAAN
BERSAMA (PB)
PEMBAYARAN
T
TIDAK
MENGAKUI
JUMLAH
HUTANG
LUNAS?
Y
SELESAI
T
MENGAKUI
JML HTG TAPI
MENOLAK
TANDA
TANGAN
T
PEMERIKSAAN
PSBDT
T
SURAT
PENOLAKAN
Y
SANGGUP
MEMBAYAR?
LUNAS?
Y
LAKU?
T
PENETAPAN
JUMLAH
PIUTANG
NEGARA (PJPN)``
SURAT
PAKSA
SITA
LELANG
SPPBS
Y
T