Transcript INDIKATOR KINERJA BAGI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN

INDIKATOR KINERJA
BAGI PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
SISTEM PENJAMINAN MUTU DI IPDN
DISIAPKAN OLEH :
PROF. DR SADU WASISTIONO, MSI
VERONA PALACE 14-15 MARET 2012
A. PENDAHULUAN
• Secara umum, pendidikan mencakup tiga aktivitas yakni :
a) transfer of knowledge;
b) transfer of ability;
c) transfer of values.
• Di IPDN, ketiga aktivitas tersebut dilaksanakan melalui tiga jalur yakni:
a) Pengajaran;
b) Pelatihan;
c) Pengasuhan.
• Pengukuran kinerja Praja IPDN sebagai subyek sekaligus obyek
pendidikan mencakup ketiga bidang tersebut.
B. PENGUKURAN DI BIDANG PENGAJARAN
ADA TIGA KOMPETENSI YANG DISIAPKAN BAGI PRAJA IPDN,
YAKNI :
1) KOMPETENSI TEORETIS
2) KOMPETENSI LEGALISTIK
3) KOMPETENSI EMPIRIK
KOMPETENSI TEORETIS
• Praja diharapkan mampu memahami berbagai teori tentang
pemerintahan serta teori yang berkaitan dengan program studi yang
dipilihnya, baik teori dasar maupun teori-teori yang terbaru.
• Untuk praja yang mengikuti program Strata !, bobot kompetensi
teoretisnya +/- 70% dari bobot pengajaran X 70% dari keseluruhan bobot
pendidikan atau sekitar 50%. LULUSAN PROGRAM STRATA 1 DISIAPKAN
UNTUK TAHU DAN SIAP DIKEMBANGKAN. (READY TO KNOW AND READY
TO DEVELOP).
• Untuk praja yang mengikuti program Diploma 4, bobot teoretisnya +/60% dari bobot pengajaran X 70% dari keseluruhan bobot pendidikan
atau sekitar 40%. LULUSAN PROGRAM DIPLOMA 4 DISIAPKAN UNTUK
SIAP KARYA. (READY TO DO).
Lanjutan …….
• Kompetensi teoretis diukur dari kemampuan memahami berbagai teori
yang telah diberikan oleh dosen secara terstruktur maupun dari proses
belajar mandiri dari berbagai sumber belajar lainnya (perpustakaan,
internet dlsb).
• Instrumen pengukurannya adalah :
a) hasil ujian tengah semester;
b) hasil ujian akhir semester;
c) tugas-tugas lain yang diberikan dosen untuk pengayaan dalam bentuk
tugas membaca (reading assignment), pmbuatan makalah,
pembuatan resume buku dlsb.
• Bobot soal dibedakan antara tingkat I, II, III, dan IV, antara soal
menghapal (recall) dan soal analisis. Semakin tinggi tingkatannya, soal
analisisnya semakin banyak.
lanjutan …..
• Untuk mendukung kompetensi teoretis, para dosen dituntut untuk
membaca buku-buku terbaru ataupun mempelajari hasil penelitian
melalui berbagai jurnal, termasuk jurnal online.
• Pada sisi lain, perpustakaan harus menyediakan berbagai literatur yang
aktual, baik dalam bentuk buku maupun jurnal, termasuk jurnal online.
• Sejalan dengan hal di atas, lembaga harus “memaksa” para dosennya
untuk membaca literatur yang baru antara lain melalui persyaratan yang
ketat apabila ingin mengajukan proposal penelitian mandiri ataupun
penelitian kelompok, ataupun persyaratan karya ilmiah yang akan
diunggah ke dalam jurnal yang diterbitkan lembaga. (misalnya 50%
literatur berasal dari sumber terbitan 5 tahun terakhir).
KOMPETENSI LEGALISTIK
• Kompetensi legalistik dimaksudkan adalah kemampuan peserta didik
mengetahui berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasari
jalannya pemerintahan. Seperti dipahami bahwa ilmu pemerintahan
adalah ilmu yang mempelajari relasi antara pemerintah dengan rakyat
dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik.
• Untuk praja yang mengikuti program Strata !, bobot kompetensi
legalistiknya adalah +/- 20% dari bobot pengajaran X 70% dari
keseluruhan bobot pendidikan atau sekitar 15%.
• Untuk praja yang mengikuti program Diploma 4, bobot kompetensi
legalistiknya +/- 30% dari bobot pengajaran X70% dari keseluruhan
bobot pendidikan atau sekitar 20%.
Lanjutan ……….
• Untuk mengukur kompetensi legalistik, di dalam soal ujian dimasukkan
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan mata kuliah
dengan derajat kedalaman yang berbeda. Pada tingkat awal, lebih
banyak ditanya tentang nomor dan judul peraturan perundangundangan, kemudian tentang pasal-pasal tertentu. Sedangkan peserta
didik pada tingkat akhir sudah diminta untuk melihat kekuatan dan
kelemahan sebuah peraturan perundang-undangan dari segi
substansinya, bukan dari segi legal drafting.
• Untuk membangun kompetensi legalistik, para dosen dituntut untuk
mengetahui dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan substansi mata kuliah yang diampunya.
lanjutan …….
• Untuk mendorong para dosen juga menguasai kompetensi legaistik,
lembaga harus “memaksa” dalam bentuk menyediakan kegiatan dan
dana dalam bentuk scientific traffic, diskusi mingguan yang membahas
mengenai berbagai peraturan perundang-undangan baru yang relevan
dengan mata kuliah yang diampu oleh seorang dosen atau oleh TPS.
• Lembaga juga perlu memfasilitasi agar para dosen dapat terlibat dalam
proses perumusan kebijakan dalam berbagai bidang di tingkat nasional,
regional maupun lokal.
• Pada sisi lain, perpustakaan juga harus menyediakan berbagai peraturan
perundang-undangan terbaru, baik tingkat nasional, regional maupun
lokal, bahkan berbagai peraturan internasional yang berkaitan dengan
berbagai bidang keilmuan yang dipelajari di IPDN.
KOMPETENSI EMPIRIS
• Kompetensi empiris adalah kemampuan peserta didik untuk memahami
dunia empirik berkaitan dengan mata kuliah yang sedang dipelajari,
sehingga setelah lulus tidak berada dalam “menara gading” (ivory
tower).
• Kompetensi empiris diwujudkan dalam berbagai studi kasus di berbagai
tempat dalam sebuah mata kuliah yang diampu oleh para dosen.
• Untuk praja yang mengikuti program Strata !, bobot kompetensi
legalistiknya adalah +/- 10% dari bobot pengajaran X 70% dari
keseluruhan bobot pendidikan atau sekitar 5%.
• Untuk praja yang mengikuti program Diploma 4, bobot kompetensi
legalistiknya +/- 20% dari bobot pengajaran X70% dari keseluruhan
bobot pendidikan atau sekitar 15%.
C. PENGUKURAN KINERJA PRAJA DI BIDANG PELATIHAN
• Salah satu keunggulan pendidikan di IPDN adalah adanya materi
pelatihan sebagai upaya “transfer of ability”.
• Pelatihan ini diberikan baik pada program S1 maupun D4 dengan bobot
yang berbeda. Untuk S1 bobotnya 30% dari keseluruhan kurikulum,
sehingga menghasilkan lulusan S1 Plus. Sedangkan bagi program D4,
pelatihan memperoleh bobot 40%.
• Pelatihan yang diberikan kepada peserta didik dapat dibedakan menjadi
tiga macam yakni : a) pelatihan yang berkaitan dengan mata kuliah, dan
b) pelatihan yang tidak berkaitan dengan mata kuiiah; c) pelatihan
lapangan.
• Untuk pelatihan yang berkaitan dengan mata kuliah, pengampunya
adalah dosen pemegang mata kuliah dibantu dengan asisten pelatih.
Pelatihan ini diselenggarakan oleh fakultas dan atau program studi.
Standar kompetensinya mengikuti pengukuran standar kompetensi
pengajaran pada umumnya.
Lanjutan ………..
• Pelatihan yang tidak berkaitan dengan mata kuliah, diselenggarakan oleh
Bagian Pelatihan.
• Pelatihan ini dapat berupa ketrampilan teknis tertentu seperti mengetik
(manual), mengoperasikan komputer, tata naskah dinas, dlsb.
• Selain itu ada jenis pelatihan lainnya yakni pelatihan pengenalan
lapangan dalam bentuk praktek lapangan, dengan standar kompetensi :
a) untuk tingkat I memahami praktek pemerintahan di tingkat desa
/kelurahan atau dengan nama lain yang sejenis.
b) untuk tingkat II memahami praktek pemerintahan di tingkat
kecamatan atau dengan nama lain yang sejenis.
c) untuk tingkat III memahami praktek pemerintahan di tingkat
kabupaten/kota dengan mendalami bidang tugas satu SKPD tertentu.
d) Untuk tingkat IV diberi kebebasan untuk mendalami satu bidang
pemerintahan tertentu dalam rangka magang (bagi D4) ataupun
penelitian (bagi S1).
Lanjutan ………..
• Setiap tahap pelatihan lapangan, peserta didik WAJIB MEMBUAT
LAPORAN PERORANGAN. Pengukuran kompetensi pelatihan lapangan
dilakukan dengan melihat :
a) tingkat kehadirannya di lapangan;
b) kreativitas dan daya inovasinya;
c) laporan perorangan yang dibuatnya.
• Agar kompetensi pelatihan dapat tercapai, maka pembimbing lapangan
harus disiapkan secara sungguh-sungguh melalui proses internalisasi
konsep dan diawasi oleh manajemen pada saat menjalankan tugas
di lokasi latihan.
D. PENGUKURAN KINERJA PRAJA DI BIDANG PENGASUHAN
• Pengasuhan merupakan salah satu unggulan pendidikan di IPDN. Inti
kegiatan ini adalah adanya “transfer of values” kepada peserta didik,
sehingga dapat memiliki nilai-nilai seperti yang diharapkan oleh
lembaga.
• Perlu terlebih dahulu disepakati ulang nilai-nilai utama yang akan
ditransfromasikan kepada peserta didik, karena selama ini terlampau
banyak aktivitas yang kurang jelas kaitannya dengan penanaman nilai.
• Nilai-nilai utama yang perlu ditanamkan adalah :
a) cinta tanah air;
b) kejujuran;
c) kreatif dan inovatif;
d) bertanggung jawab;
e) kedisiplinan;
f) loyalitas.
Lanjutan …….
• Kegiatan pengasuhan tidak perlu diberi bobot seperti pengajaran dan
pelatihan, karena prosesnya berjalan dan melekat pada keduanya.
• Penilaian kompetensi pengasuhan dilihat dari tingkat adanya perubahan
nilai yang dicoba diinternalisasi dengan 3 kategori (baik, cukup, kurang)
atau 5 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang).
• Peserta didik yang nilainya kurang atau sangat kurang tidak perlu
dihukum dengan diskor 1,3, atau 6 bulan seperti sekarang, karena hanya
akan mengacaukan sistem pendidikan.
• Pelanggaran yang sedang sampai berat dapat diberi punishment dalam
bentuk wajib kerja sosial di panti asuhan, panti jompo dalam rangka
mengasah kepekaan sosial, atau dipindahkan ke kampus regional dengan
lokasi yang tidak diinginkan bersangkutan.
• Pelanggaran kategori berat, seharusnya dipecat tanpa ada kompromi.
Pemutihan kasus pelanggaran seperti yang terjadi selama ini hanya akan
menggerus kewibawaan lembaga dimata peserta didik.
Lanjutan ……….
• Kegiatan pengasuhan perlu menyeimbangkan antara :
a) olahpikir;
b) olahraga;
c) olahrasa.
• Untuk olahrasa perlu lebih dikembangkan kegiatan kesenian, baik
kesenian tradisional maupun kesenian modern. Peserta didik perlu bisa
bermain KARAOKE, sebagai salah satu hiburan yang diterima secara
meluas di semua lapisan masyarakat.
• Untuk olahrasa, kegiatan keagamaan juga perlu terus dipupuk agar
terjalin hubungan vertikal antara manusia dengan sang pencipta.
POLA PEMBAGIAN BOBOT JAR DAN LAT
UNTUK PROGRAM S1 DAN D4
Uraian
Program Strata 1
Program Diploma4
Keterangan
Pengajaran
a. K. teoretis
b. K. legalistik
c. K. empiris
Bobot 70%
70% x70% = +/50%
20% X70% = +/-15%
10% X70% =+/- 5%
Bobot 60%
60%X70% =+/- 40%
20%X70% =+/- 15%
20%X70% =+/- 15%
Pengasuhan tidak
diberi bobot karena
melekat dalam
proses jar dan lat
Pelatihan
a. Pelatihan/MK
b. Pelatihan/Non
MK
c. Pelatihan
lapangan
Bobot 30%
50% X 30% = 15%
20% X 30% = 6%
Bobot 40%
30% X 40% = 12%
30% X 40% = 12%
30% X 30% = 9%
40% X 40% = 16%
Pengasuhan
Melekat dalam
proses jar
Melekat dalam
proses Lat