Transcript Presentasi Profile PATTIRO

Profil
PATTIRO
Pusat Telaah dan Informasi Regional
KONTEKS SOSIAL


PATTIRO didirikan tahun 1999
Reformasi 1998:

Tuntutan terhadap kebebasan lebih luas
 Pemerintahan yang bersih bebas korupsi

Otonomi Daerah 2000:


Peningkatan tuntutan adanya independensi daerah
dari pusat
Partisipasi masyarakat yang luas di segala bidang
Centre for Regional Information and
Studies
2
KONTEKS SOSIAL


Demokratisasi yang dilakukan belum berdampak
signifikan terhadap pemenuhan HAM
(khususnya ECOSOC Rights) maupun
penciptaan good governance
Masyarakat warga belum memiliki akses yang
cukup pada proses-proses pembuatan dan
pengawasan keputusan publik
Centre for Regional Information and
Studies
3
VISI
Pengakuan HAM dalam setiap proses
pembuatan keputusan publik
 Pengurangan kemiskinan melalui
partisipasi publik

Centre for Regional Information and
Studies
4
MISI



Mendorong keterlibatan aktif warga dalam setiap
proses perencanaan dan pengawasan
keputusan publik
Berusaha supaya anggaran publik berorientasi
pada pengurangan kemiskinan dan keadilan
gender
Mendorong tersedianya pelayanan publik yang
bekualitas, khususnya bagi kelompok warga
miskin
Centre for Regional Information and
Studies
5
Masalah Yang Menjadi Perhatian
Partisipasi Publik
 Pemerintahan yang Bersih
 Kesetaraan Gender
 Pengurangan Kemiskinan
 Pelayanan Publik
 Anti Korupsi
 Lingkungan Hidup

Centre for Regional Information and
Studies
6
Daerah Kerja








Semarang
Solo
Pekalongan
Serang
Tangerang
Malang
Gresik
Kendal
Centre for Regional Information and
Studies
7
Komunitas Dampingan
Kelompok pekerja marjinal (misalnya:
pengemudi becak, guru honorer)
 Kelompok perempuan
 Keluarga miskin
 Aktivis muda di tingkat warga

Centre for Regional Information and
Studies
8
Model Pendekatan
Pengorganisasian Komunitas
 Pengorganisasian Politik
 Kerjasama mempengaruhi langsung
kebijakan publik

Centre for Regional Information and
Studies
9
Pengorganisasian Komunitas




Upaya penyadaran hak dan peningkatan
kapasitas warga untuk berperan aktif dalam
penentuan keputusan publik
Proses fasilitasi dan pembentukan “forum
warga”
Proses fasilitasi pengembangan inisiatif warga
dalam kebijakan publik
Proses fasilitasi formulasi inisiatif warga menjadi
rancangan peraturan daerah
Centre for Regional Information and
Studies
10
Dampak Pengorganisasian
Komunitas



Tergalangnya solidaritas antar warga dan
kelompok-kelompok warga yang didampingi
Diperolehnya strategi bersama di tingkat
komunitas warga
Terumuskannya secara jelas masalah dan
inisiatif dari komunitas warga  bahan untuk
rancangan kebijakan atau usulan anggaran
Centre for Regional Information and
Studies
11
Pengorganisasian Politik

Penggalangan dukungan stakeholder terhadap
usulan kebijakan yang diperjuangkan warga
 Menguatkan
posisi PATTIRO (sebagai lembaga
pendamping) dalam “arena politik” di daerah
(misalnya dengan menjadi vokal di media massa
daerah)
 Memetakan dukungan dari kelompok-kelompok
berpengaruh (seperti: partai politik, tokoh,
perusahaan besar di daerah)
 Membuat komitmen-komitmen kerjasama dengan
kelompok-kelompok berpengaruh tersebut
Centre for Regional Information and
Studies
12
Dampak Pengorganisasian Politik




Diperolehnya dukungan politis yang kuat dari
kelompok-kelompok berpengaruh di daerah
terhadap usulan kebijakan warga
Terjadi peningkatan posisi tawar dari PATTIRO
di daerah
Dibahasnya hampir semua usulan PATTIRO di
DPRD dan pemerintah di seluruh daerah
program
Berbagai temuan korupsi ditindak-lanjutinya oleh
eksekutif, legislatif dan pengadilan di daerah
Centre for Regional Information and
Studies
13
Kerjasama Mempengaruhi
Langsung


Kerjasama dengan pemerintah daerah atau legislatif
daerah
Sebagian besar berbentuk asistensi dan konsultasi




Kebanyakan terkait tema PARTISIPASI PUBLIK
Penyusunan anggaran, substansi kebijakan, penerapan model
kebijakan dan penyusunan aturan internal legislatif daerah
Free of charge
Kerjasama ini dapat berlangsung sebagai akibat
menguatnya posisi politik PATTIRO di daerah
Centre for Regional Information and
Studies
14
Dampak Kerjasama



Meningkatnya kesempatan bagi PATTIRO
dalam mengajukan usulan kebijakan atau
anggaran daerah dari warga pada eksekutif dan
legislatif daerah
Terjadinya re-alokasi anggaran derah sebesar
29 milyard rupiah dalam APBD Kota Semarang
Pemerintah Kota Malang, Tangerang dan
Semarang mengakomodasi masuknya usulan
mekanisme komplain dalam rancangan
peraturan daerah yang akan disahkan
Centre for Regional Information and
Studies
15
Advokasi dan Penelitian
Pelayanan Publik
 Gender Budget
 Pembuatan Peraturan Daerah
 Peningkatan Kapasitas Local Legislative
dan Executive
 Anti Korupsi

Centre for Regional Information and
Studies
16
Pelayanan Publik


Melakukan penelitian mengenai akses kelompok
masyarakat miskin terhadap pelayanan publik
Membuat model dan mendorong diterapkannya
mekanisme komplain dalam pelayanan publik


Membantu kelompok miskin mengajukan komplain
atas pelayanan yang diterimanya
Menerbitkan majalah pelayanan publik “LAIK”
Centre for Regional Information and
Studies
17
Pelayanan Publik (capaian)
Mekanisme komplain diterapkan pada
penyelenggaraan pelayanan publik di Kota
Semarang
 Akan diterapkan peraturan daerah di Kota
Semarang, Kota Malang dan Kota
Tangerang yang mengakomodasi
mekanisme komplain

Centre for Regional Information and
Studies
18
Gender Budget
Melakukan penelitian partisipatif mengenai
kebutuhan kelompok perempuan dalam
pembangunan daerah
 Mendorong munculnya anggaran daerah
yang bebas korupsi dan mengakomodasi
kebutuhan kelompok perempuan
 Mendorong terjadinya participatory
budgeting di tingkat daerah

Centre for Regional Information and
Studies
19
Gender Budget (capaian)



Terjadinya re-alokasi anggaran di Kota
Semarang sebesar 29 Milyard rupiah
Teridentifikasi dan terpublikasikannya pola-pola
penyelewengan budget di pemerintah daerah
Terumuskannya daftar kebutuhan
pembangunan dari kelompok perempuan di
Kota Semarang, Kota Tangerang dan Kota Solo
Centre for Regional Information and
Studies
20
Advokasi Pembuatan Peraturan
Daerah


Mendorong penyelesaian masalah-masalah
warga melalui pengusulan peraturan daerah
yang partisipatif
Masalah-masalah yang menjadi perhatian dalam
hal ini meliputi:
 Perlindungan
 Perlindungan
 Perlindungan
pada profesi marjinal
pada aset (tanah) warga
hak warga untuk memperoleh
lingkungan pemukiman yang baik
 Pelayanan publik pada kelompok masyarakat miskin
Centre for Regional Information and
Studies
21
Advokasi Pembuatan Peraturan
Daerah (capaian)

Terformulasikannya permasalahan dan inisiatif warga
menjadi suatu rancangan peraturan daerah



Sebagian besar diadopsi jadi usulan inisiatif DPRD di daerah,
dan sedang dibahas
Disahkannya sebuah peraturan daerah mengenai
perlindungan kesejahteraan guru di Serang, berdasar
usulan warga tersebut
Terjadinya praktek / proses pengusulan peraturan
daerah secara partisipatif

Diperkenalkannya KONSUTASI PUBLIK pada stakeholder
daerah
Centre for Regional Information and
Studies
22
Anti Korupsi





Mengawasi penyusunan dan pengunaan anggaran
publik oleh eksekutif dan legislatif
Melakukan penelitian mengenai anggaran daerah dan
belanja anggota legislatif daerah
Melakukan re-alokasi atas pos-pos anggaran daerah
yang berindikasi korup
Melaporkan anggota legislatif yang terindikasi
melakukan tindak korupsi
Mengawasi proses ruislag aset tanah warga dengan
pemerintah kota Pekalongan dan Malang
Centre for Regional Information and
Studies
23
Anti Korupsi (capaian)




Dilakukannya penyidangan terhadap anggotaanggota DPRD yang terindikasi korupsi di Kota
Semarang dan Solo
Terpublikasikannya pola-pola penyelewengan
dalam anggaran daerah di Kota Tangerang dan
Semarang
Terjadinya re-alokasi anggaran daerah di Kota
Semarang dan Tangerang
Dicegahnya ruislage yang merugikan warga di
Kota Pekalongan dan Malang
Centre for Regional Information and
Studies
24
Kerjasama dengan Legislatif dan
Eksekutif Daerah





Merespon permintaan dari legislatif dan
eksekutif daerah
Bertujuan meningkatkan kualitas kebijakan
publik daerah
Mendorong dimasukannya aspek good
governance dan partisipasi publik dalam
kebijakan publik
Merupakan bagian dari advokasi
Bukan kegiatan yang menerima dana dari
legislatif atau eksekutif daerah
Centre for Regional Information and
Studies
25
Bentuk Kerjasama dengan
Legislatif dan Eksekutif Daerah


Asistensi penyusunan anggaran pada legislatif
daerah
Konsultasi mengenai kebijakan pemerintah
daerah



Konsultasi strategi pengimplementasian partisipasi
publik
Asistensi mengenai penyusunan code of
conduct dari legislatif daerah
Training pada legislatif daerah (diselenggarakan
bersama lembaga lain)
Centre for Regional Information and
Studies
26
Hambatan dan Tantangan




Konsolidasi gerakan masyarakat sipil
Krisis ekonomi yang bekepanjanan membuat
orang ingin melihat perubahan dengan cepat
Birokrasi di daerah yang terbiasa dengan pola
kerja yang korup
Banyak aktor/kepentingan dominan di luar
masyarakat-pemerintah-legislatif yang tidak
tersentuh agenda-agenda demokratisasi

Agenda-agenda pro-poor seringkali terhambat oleh
aktor/epentingan dominan tersebut
Centre for Regional Information and
Studies
27
Dampak Umum
Perubahan pola berpikir di kalangan forum
warga dan CSO mitra program PATTIRO
 Munculnya alternatif

Centre for Regional Information and
Studies
28
Agenda ke Depan

# menyusul #
Centre for Regional Information and
Studies
29