SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PERANAN APIP DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN

WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST

Bersama Anda Membangun Kepercayaan Publik PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012

Apa sebenarnya SPI dan SPIP?

SPI

adalah

Proses yang integral

pegawai untuk pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh

memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan efektif dan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

SPIP

adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2) 5

Latar Belakang Dibutuhkannya SPI

Memenuhi ketentuan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan “Dalam rangka Pengelolaan dan Tanggung

pemeriksaan keuangan

Jawab Keuangan Negara pasal 12 yang menyatakan bahwa dan/atau kinerja,

penilaian

pemeriksa atas pelaksanaan

Intern pemerintah

”.

melakukan

pengujian dan Sistem Pengendalian

Berdasarkan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 1 menyatakan bahwa “BPK adalah

lembaga negara

yang bertugas untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

”.

3

DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern keuangan telah Pemerintah (SAP).

yang memadai dan akuntansi diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan secara menyeluruh.

Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

4

PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (1)

Untuk menyampai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota

WAJIB

melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PEMERINTAH ADA PADA MANAJEMEN

Berpedoman kepada SPIP

6

PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (3)

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya : a) Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara b) Keandalan Laporan Keuangan c) Pengamanan aset negara d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

7

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN U N I T A U N I T B K E G 1 I A T A N K E G 2 I A T A N

8

9

Adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.

SPIP Lingkungan Pengendalian Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik

1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika a.

Menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yg berisi ttg standar perilaku etis b.

Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat c.

Pekerjaan dilaksanakan dengan tingkat etika yg tinggi d.

Menegakkan tindakan disiplin e.

Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan intervensi atau pengabaian atas pengendalian intern 2. Komitmen Terhadap Kompetensi a.

Pimpinan mengidentifikasi dan menetapkan tupoksi masing-masing posisi b.

c.

d.

Menyusun standar kompetensi untuk setiap tupoksi Menyelenggarakan Latbim untuk meningkatkan kompetensi Pimpinan mempunyai kemampuan manajerial dan pengetahuan yang luas

3. Kepemimpinan Yang Kondusif a.

Mempertimbangkan resiko dlm pengambilan keputusan b.

Menerapkan manajemen berbasis kinerja c.

Mendukung fungsi tertentu dlm penerapan SPIP d.

Perlindungan atas aset dan informasi e.

Interaksi yg intensif dengan pimpinan yg lebih rendah f.

Sikap positif dan responsif thd pelaporan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan g.

Tidak ada mutasi pegawai berlebihan pada fungsi-fungsi kunci.

4. Struktur Organisasi a.

Disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan b.

Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab c.

Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern instansi d.

Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi dengan perubahan lingkungan strategis e.

Menetapkan jumlah pegawai yg sesuai terutama untuk pimpinan

5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab Yang Tepat a.

Diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya b.

c.

Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP 6. Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDM a.

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai b.

c.

Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

7. Peran APIP yang Efektif a.

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah b.

c.

memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelolapenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 8. Hubungan Kerja Yang Baik Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi pemerintah terkait

Adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

SPIP Penilaian Risiko Identifikasi Risiko Analisis Risiko

PENILAIAN RISIKO

1. Identifikasi Risiko a.

b.

c.

Menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai tujuan Instansi Pemerintah dan tingkatan kegiatan Mengidentifikasi dari faktor eksternal dan internal dengan menggunakan mekanisme yang memadai.

Melaksanakan penilaian meningkatkan risiko atas adanya faktor lain yang dapat d.

Mengidentifikasi secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan 2.

a.

b.

c.

Analisis Risiko Menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan Mengidentifikasi Risiko dari faktor eksternal dan internal Menerapkan prinsip kehati-hatian yang diakibatkan oleh perubahan perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, maksud dan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan.

peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya d.

Memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang menuntut perhatian pimpinan pusat.

SPIP Kegiatan Pengendalian Reviu atas Kinerja Instansi Pemerinta h Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

1. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan

a. Reviu pada Tingkat Puncak – Pimpinan Instansi Pemerintah memantau pencapaian kinerja Instansi Pemerintah dibandingkan rencana sebagai tolok ukur kinerja. b. Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan – Pimpinan Instansi pemerintah mereviu kinerja dibandingkan tolok ukur kinerja.

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Komentar/Catatan

a. Pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Instansi Pemerintah.

b. Strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh c. Strategi perencanaan sumber daya manusia yang spesifik dan eksplisit d. Persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan e. Pimpinan Instansi Pemerintah membangun kerja sama tim, mendorong penerapan visi Instansi, dan mendorong umpan balik pegawai

f. Sistem manajemen kinerja Instansi Pemerintah mendapat prioritas tertinggi dari pimpinan Instansi pemerintah.

g. Prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan kompetensi tepat yang direkrut dan dipertahankan.

h.

Pegawai diberikan orientasi, pelatihan dan kelengkapan kerja i. Sistem kompensasi dan penghargaan untuk mendorong pegawai melakukan tugas dengan kemampuan maksimal.

j.

Program kesejahteraan dan fasilitas untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen pegawai k. Pengawasan atasan secara berkesinambungan l.

Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang bermakna, jujur, dan konstruktif untuk membantu pegawai memahami hubungan antara kinerjanya dan pencapaian tujuan Instansi Pemerintah m. Kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang diperlukan.

3. Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi

a.

b.

Pengendalian umum Pengendalian aplikasi 4. Pengendalian Fisik Atas Aset a.

Penetapkan, pengimplementasikan, dan pengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur b.

Penetapan, pengimplementasikan, dan pengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan) 5. Penetapan Dan Reviu Indikator Dan Ukuran Kinerja a.

Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat Instansi Pemerintah, kegiatan, dan pegawai.

b.

Instansi Pemerintah mereviu dan memvalidasi periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.

c. Faktor penilaian perundang-undangan.

pengukuran kinerja dievaluasi untuk meyakinkan bahwa faktor tersebut seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan peraturan d. Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

6. Pemisahan Fungsi

a. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian.

b. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.

c. Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya

checks and balances

.

d. Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya.

e. Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas.

f.

Pimpinan Instansi Pemerintah mengurangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi.

7.

Otorisasi Transaksi Dan Kejadian Penting

a. Memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan Instansi Pemerintah Dokumentasi identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas.

yang mencakup b. Adanya pengendalian untuk memastikan Bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya.

c. Otorisasi yang secara spesifik d. Otorisasi yang ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pimpinan Instansi Pemerintah 8. Pencatatan Yang Akurat dan Tepat Waktu a. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan.

b. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.

9. Pembatasan Akses Atas Sumber Daya

a. Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang.

b. Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan dipelihara.

c. Pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan tingkat akses

10. Akuntabilitas Terhadap Sumber

a. Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai khusus.

dan b. Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber daya secara periodik direviu dan dipelihara.

c. Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan akuntabilitas.

d. Pimpinan Instansi Pemerintah menginformasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai.

11. Dokumentasi Atas Sistem Pengendalian Intern

a.

Adanya dokumentasi tertulis mengenai SPI serta seluruh catatan transaksi dan kejadian penting.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Dokumentasi tersedia setiap saat pemeriksan Dokumentasi mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Pemerintah Dokumentasi mengenai sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

yang mencakup mencakup dokumentasi Dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian penting sejak otorisasi, inisiasi, pemrosesan, hingga penyelesaian.

Terdapat dokumentasi baik dalam bentuk catatan maupun elektronis.

Seluruh dokumentasi dikelola dan dipelihara secara baik

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik

SPIP Informasi & Komunikasi Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi

INFORMASI & KOMUNIKASI

1. Sarana dan Komunikasi

a. Buku pedoman kebijakan dan prosedur, b. Surat edaran, c. Memorandum, d. Papan pengumuman, e. Situs internet dan intranet, f.

i.

Rekaman video, g. E-mail, h. Arahan lisan, dan Tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPI

2. Manajemen Sistem Informasi

a. Pimpinan Instansi perlu mempertimbangkan manajemen sistem informasi, b. Mekanisme identifikasi kebutuhan informasi, c. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, d. Pemantauan mutu informasi, dan e. Kecukupan SDM dan keuangan untuk pengembangan teknologi informasi.

Adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut

1 . Pemantauan Berkelanjutan a.

b.

c.

Memiliki strategi untuk menyakinkan Mendapatkan informasi yang fungsinya pengendalian secara efektif Komunikasi dengan pihak eksternal d.

e.

f.

g.

h.

Struktur organisasi dan supervisi yang memadai Membandingkan data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan dengan aset fisik.

Menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian internal Meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern Tingkat kepatuhan terhadap kode etik atau peraturan bagi pegawai

2. Evaluasi Terpisah a.

Metodologi evaluasi pengendalian intern harus logis dan memadai b.

c.

Memiliki sumber daya, kemampuan, dan independensi memadai Kelemahan yang ditemukan segera diselesaikan 3. Tindak Lanjut a.

Memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera b.

c.

Pimpinan Instansi Pemerintah tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya guna memperkuat pengendalian intern Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat

Paket Undang Undang Keuangan Negara: 1. UU 17/2003 2. UU 1/2004 3. UU 15/2004 PEMERINTAH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pusat Daerah

Proses Terintegrasi • • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan Pertanggungjawaban

Tertib Terkendali Efisien Efektif

UU 33/2004

PUBLIK Keyakinan Memadai SPIP

Kegiatan yang Efektif & Efisien Pengamanan Aset Negara Keandalan Pelaporan Keuangan Ketaatan terhadap Peraturan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

Akuntabel Transparan

PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN MELEKAT

vs SPIP

NO

1

URAIAN

Definisi 2 3 Sifat

Framework

WASKAT

Alat Statis 8 Unsur Sisdalmen 4 5 Tanggungjawab Pelaksanaan Keberadaan Atasan Langsung Berdiri Sendiri

SPIP

Proses Dinamis 5 Unsur Seluruh pegawai dalam organisasi Terintegrasi 6 Penekanan   Pengawasan Atasan Langsung Pengawasan Fungsional • • Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko

Pengawasan Intern

PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 1 angka 3

Seluruh proses kegiatan

audit, reviu,

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 47 ayat (1)

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.

a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi keuangan negara Pemerintah termasuk b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP (PP 60/2008, Ps. 47 ayat (2)) akuntabilitas Dilakukan oleh :

APIP

(PP 60/2008, Ps. 48 ayat (1)) 38

Siapakah APIP?

a.

b.

c.

d.

BPKP ;

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Propinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota (PP 60/2008, Ps. 49 ayat (1))

BPKP

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. kegiatan kebendaharaan

penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara c. kegiatan lain ; dan umum negara

berdasarkan berdasarkan penugasan dari Presiden

.

(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2)) 5

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP

a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP b. Sosialisasi SPIP c. Pendidikan & pelatihan SPIP d. Pembimbingan & konsultansi SPIP e. Peningkatan kompetensi auditor APIP ( PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1) ) Dilakukan oleh :

BPKP

( PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1) ) 5

Kegiatan yang Bersifat Lintas Sektoral :

Merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, kewenangan.

provinsi, atau kabupaten/kota karena (Penjelasan PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2) huruf a) keterbatasan

Pengawasan Intern dilakukan melalui :

a.

audit

; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.

(PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2))

Audit terdiri atas :

a. Audit Kinerja; dan b. Audit dengan Tujuan Tertentu.

(PP 60/2008, Ps. 50 ayat (1)) 41

FRAMEWORK

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP

PRESIDEN MENTERI/PIM. LEMBAGA GUB BUP/W.KOTA

Melalui: 1.

2.

3.

4.

Kegiatan yg Efektif & Efisien Keandalan Lap Keu Pengamanan Aset Ketaatan Peraturan 2 1 3

Peran dan Fungsi Pengawasan Intern

PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu melakukan pengawasan intern yang mengarah pada counseling partner 1. Bukan hanya mencari daftar kesalahan tetapi menjadi penyedia daftar solusi nyata 2. Bukan lagi pengawasan kantor per kantor tetapi menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam program/kegiatan/tujuan.

3. Bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan normatif tetapi usulan konsep policy recomendation yang menyeluruh dan implementatif.

Bukti transaksi Pencatatan Jurnal Pengikhtisaran Buku Besar Pelaporan Laporan Keuangan

AKUNTANSI Review = Tidak Menguji Bukti Audit = menguji sampai bukti transakti

45

DEFINISI AUDIT VS REVIU Audit

adalah : Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

( Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf a)

Reviu

adalah : Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf b) 5

PERBEDAAN AUDIT DAN REVIU ASPEK

Keyakinan Sistem Pengendalian Intern Output Pengguna

AUDIT

Memadai Dasar Menilai Resiko Audit Opini External Stakeholder Terbatas

REVIU

Telaah + Rekomendasi Rekomendasi + Dasar Pernyaatan Manajemen Internal Manajemen 5

Siapakah yang melakukan Reviu?

(PP 60/2008, Ps. 57 ayat (1) s.d. ayat (4))

1. Inspektorat Jenderal 2. Inspektorat Provinsi

atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

Keuangan.

4. BPKP

melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Inspektorat Kabupaten/Kota

melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.

5

Standar Reviu atas Laporan Keuangan

(PP 60/2008, Ps. 57 ayat (5)) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

PMK No. 41/PMK.09/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

5

PENGERTIAN REVIU LK K/L

(menurut PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga)

50

Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK oleh auditor Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK telah disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK yang berkualitas Penyajian LKKL Keyakinan Terbatas Penyelenggaraan Akuntansi

Serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan LKKL, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data transaksi Pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Neraca, LRA, CaLK) • • • Akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP Tidak mencakup pengujian atas : SPI, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, respon permintaan keterangan

Definisi Standar Reviu

51

Aparat Pengawasan Intern

Menjalankan reviu LK K/L tata cara pelaksanaan Mengevaluasi pelaksanaan reviu LK K/L prasyarat yg diperlukan

Standar Reviu

PMK-41 Pasal 1

Juknis

PMK-41 Pasal 3 (2)

Tujuan Standar Reviu

52

Kenapa perlu Standar Reviu?

memberikan prinsip prinsip dasar yang diperlukan dalam praktik reviu menyediakan kerangka untuk menjalankan dan meningkatkan nilai tambah reviu menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu PMK-41 Pasal 2 mendorong peningkatan kualitas LK K/L

Reviu LK K/L

Definisi Reviu

53 penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L auditor aparat pengawasan intern yg kompeten memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas

Tujuan Reviu

54 Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP pelaksanaan reviu Kelemahan dan/atau kesalahan Pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi secara berjenjang

LK

berkualitas

Ruang Lingkup Reviu

55 • Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L • Penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yg diperlukan

REVIU

Pengujian: • sistem pengendalian intern • catatan akuntansi & dokumen sumber • respon atas permintaan keterangan

AUDIT

 Titik berat pada unit akuntansi dan/atau akun yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan  Pendekatan berjenjang  Aktivitas: • penelusuran ke catatan & dokumen sumber • permintaan keterangan • analitik

Sasaran Reviu

56

Menteri/ Pimpinan Lembaga

 memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan LK K/L disajikan sesuai dengan SAP  dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas

Waktu Pelaksanaan Reviu

57 Pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK K/L

R E V I U

• Tidak menunggu LK selesai disusun • Cukup waktu dalam membantu menghasilkan LK yg berkualitas

LK berkualitas berkualitas

Keyakinan Terbatas

58

Akurasi Informasi Kehandalan Informasi

Keyakinan Terbatas

Keabsahan Informasi Pengakuan Transaksi Sesuai SAP Pengukuran Transaksi sesuai SAP Pelaporan Transaksi sesuai SAP

harso@2010

Tahapan Reviu

59

perencanaan pelaksanaan

• penentuan obyek, proses dan akun yang akan direviu • pemilihan langkah langkah reviu • penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK K/L pada unit reviu • penyusunan KKR Pendampingan selama pemeriksaan BPK

pelaporan

• penyusunan :  Catatan Hasil Reviu  Ikhtisar Hasil Reviu  Laporan Hasil Reviu membantu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan LK K/L oleh BPK

Aktivitas Pendampingan

60 • Menjelaskan kepada BPK mengenai hasil reviu atas LK K/L agar dapat digunakan oleh BPK; • Mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK; • Mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK K/L oleh BPK; • Membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK; • Mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK untuk membahas hasil pemeriksaan atas LK K/L; dan • Mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LK K/L berdasarkan hasil pemeriksaan BPK

LAPORAN MANAJERIAL

harso@2010

Peran APIP Itjen Kemenkeu

61

Rekomendasi Panja Perumus Kesimpulan DPR terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN T.A. 2009 :

Agar Pemerintah mengoptimalkan Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas LKPP dan LK K/L Intern

Itjen Kemenkeu telah melakukan : 1.

2.

3.

Reviu terhadap LK BA 015 dan LK BA BUN, serta LK BUN Penyusunan dan penyiapan Standar Reviu LK K/L Pendampingan selama pemeriksaan BPK 4.

5.

Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK Pembinaan dan pemberian konsultasi dan motivasi untuk mendorong peningkatan kinerja serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

sekian

erima Kasih ...

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

With You, We Build Public Trust