Transcript menkokesra ppt klmpok 2 (1)

Kinerja Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Disertai
Implementasi Kebijakan dan
Korelasinya Terhadap Millennium
Development Goals
Aburizal Wicaksono
(280551)
Dito Didi Adikta
(282283)
Harsa Kunthara S.
(296297)
Dega Tri Anggoro
(280788)
Hartika Abiyanti
(288940)
Dianita Rahmawati
(296307)
Duwi Sanofata
(280853)
Amelia Putri
(296255)
Retno Pramanty U.
(296477)
Pangesti Indras
(280877)
Angguno Putra
(296275)
Tania Rizqi Amalia
(296577)
Aldy Reza Khadifa
(280906)
Aldila Anindita
(296286)
Arief Iriansyah
(296610)
Overview
Sejarah Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Struktur Organisasi
Tugas dan Fungsi
Visi Misi Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Contoh Implementasi Kebijakan Kementrian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kebijakan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Masyarakat terkait Millennium Development Goals Lainnya
Sejarah Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat
•
•
•
•
•
Era Demokrasi Terpimpin
Orde Baru (1968 – 1988)
Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Gotong Royong
Kabinet Indonesia Bersatu
Struktur Organisasi
Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat
H.R Agung Laksono
Lahir di Semarang pada 23 Maret
1949
Sebelum menjadi Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat, di Kabinet Indonesia beliau
pernah menjadi ketua DPR RI untuk
periode tahun 2004-2009
VISI MISI KEMENTRIAN KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
VISI :
Terwujudnya Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat untuk Mencapai Indonesia Sejahtera,
Maju, Mandiri dan Bermartabat
MISI
Untuk mewujudkan visi Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014, maka ditetapkan
misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan mekanisme koordinasi kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan
rakyat.
2. Meningkatkan koordinasi pengendalian dan
pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bidang
kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan, analisis,
dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan kualitas aparatur Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
TUGAS dan Fungsi
Tugas dan Fungsi
KEDUDUKAN
.
Kementerian
Koordinator Bidang
Kesejahteraan
Rakyat dipimpin
oleh Menteri
Koordinator Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
Kementerian
Koordinator Bidang
Kesejahteraan
Rakyat, berada di
bawah dan
bertanggung jawab
kepada Presiden.
Cont’d
TUGAS
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam
menyinkronkan dan mengkoordinasikan
perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.
Cont’d
FUNGSI
• Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan
di bidang kesejahteraan rakyat;
• Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang kesejahteraan rakyat;
• Pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b;
• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
• Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.
Cont’d
Millenium Development Goals
Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
Mendorong Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan
Menurunkan Angka Kematian Anak
Meningkatkan Kesehatan Ibu
Memerangi HIV/AIDS, Malaria & Penyakit
Menular Lainna
Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Mengembangkan Kemitraan Global Untuk
Pembangunan
Millenium Development Goals
Implementasi Kebijakan Kementrian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
PNPM Mandiri
Cont’d
Cont’d
Cont’d
Cont’d
Cont’d
Cont’d
STRATEGI PELAKSANAAN
• Perencanaan partisipatif
• Pelaksanaan yang transparan dan
akuntabel
• Pendampingan masyarakatdan
pemerintah lokal
• Desentralisasi anggaran di tingkat
kecamatan (block grant)
Cont’d
Cont’d
PENGENDALIAN
Cont’d
Cont’d
RENCANA 2012
• Program : PNPM MPd Inti, Respek Pertanian,
Integrasi danPerbatasan
• Lokasi :
• PNPM MPd : 32 provinsi, 393 kabupaten/kota,
5.020 kecamatan
• Antisipasi tambahan kecamatan pemekaran : 100
kecamatan
• PNPM Perbatasan : 100 kecamatan
• PNPM Integrasi : 85 kabupaten
• PNPM Respek Pertanian : 43 kecamatan
• Kebutuhan anggaran : Rp. 9.583.000.000.000
PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2013
Contoh
Kebijakan Fungsi Pendidikan
• Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
• Rintisan Pendidikan Menengah
Universal (12 Tahun)
• Rehabilitasi Gedung tahun 2013 (Sarana
Prasarana Pendidikan)
• Rehabilitasi Gedung tahun 2013 (Sarana
Prasarana Pendidikan)
• Contoh Kebijakan Terkait Masalah Jaminan
Sosial
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum
publik yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Terdapat 2 BPJS, yakni:
• BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan
Kesehatan, yang merupakan transformasi PT Persero Askes,
yang akan dibentuk dan mulai beroperasi pada 1 Januari
2014.
• BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan
Jaminan Kematian. BPJS Ketenagakerjaan adalah
transformasi PT Persero Jamsostek, dibentuk pada 1 Januari
2014 dan beroperasi paling lambat 1 Juli 2015.
Sasaran Pembangunan Millennium poin 4,5,6 yakni:
• Menurunkan Angka Kematian Anak
• Meningkatkan Kesehatan Ibu
• Melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih
baik, khususnya bagi ibu melahirkan
• Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit
menular lainnya
• Melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang
mampu memberikan pertolongan komprehensif
yang secara tidak langsung turut menekan
penyebaran penyakit menular tersebut lebih luas
dan mengurangi angka penderitanya pula.
FASILITAS KESEHATAN:
Rumah Sakit yang tersedia: 1.924 unit, Puskesmas: 9.134 unit, Puskesmas
Pembantu: 22.100 unit, Posyandu: 212.629 unit.
PENINGKATAN FASILITAS DAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN
KEBUTUHAN UNTUK UNIVERSAL COVERAGE: Rasio Ideal WHO 1:1000
Jumlah Penduduk = 237.641. 326 jiwa. Kebutuhan Tempat Tidur (TT)= 237.641 TT,
Tersedia =221.397 TT, masih kurang secara nasional= 16.244 TT. Dengan
memperhitungkan disparitas= 64.167 TT
Kekurangan ini dipenuhi pada tahun. 2012= 30.000 TT (Rp. 1.68 Triliun), th. 2013=
20.000 TT (Rp. 1.68 Triliun) & th. 2014= 14.167 TT (Rp.1.26 Triliun)
Sumber Pendanaan APBN dan APBD
PROGRAM RUMAH MURAH
• Dalam kurun 3 Tahun kedepan, direncanakan dibangun
sekitar 450.000 – 500.000 rumah murah per tahun untuk
masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Penyediaan fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat, yakni papan, yang hingga
saat ini masih belum dapat dipenuhi akibat mahalnya harga
properti, utamanya di kawasan urban.
• Program Rumah Murah untuk Prajurit TNI dan PNS, dengan
syarat lahan telah tersedia.
• Mengembangkan Prototipe Rumah Murah, Tipe T-36
dengan Harga Rp.25 Juta, diluar harga lahan.
Kebijakan Kementrian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Masyarakat terkait Millennium
Development Goals Lainnya
Terkait dengan poin Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan
5 strategi utama, yaitu:
• penyediaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan
dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan baik melalui
pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolan
• penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa
yang tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah
•
peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan baca tulis untuk
meningkatkan derajat melek huruf terutama penduduk perempuan
• peningkatan koordinasi, informasi, dan edukasi dalam rangka
mengarusutamakan pendidikan berwawasan gender
•
dan pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik ditingkat
pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender.
Terkait dengan poin Memastikan kelestarian
lingkungan hidup
• Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan lokus kegiatan utama yaitu Sungai Ciliwung dan
Bengawan Solo;
• Perkotaan, dengan lokus kegiatan mewakili karakteristik Kota Metropolitan, Kota
Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil dengan fokus sebagai kota berkelanjutan dengan
dasar eco friendly;
• Ekosistem Pulau, dengan lokus kegiatan utama yaitu Teluk Tomini dan pulau-pulau
kecil terluar.