Transcript Handout Tipikor Part 1-3

Pemberantasan
Korupsi di Indonesia
Masa Pemberantasan Korupsi
(Berdasarkan Aturan Per-UU-an)





Masa 1945 - 1957
Masa 1957 - 1960
Masa 1960 - 1971
Masa 1971 - 1999
Masa 1999 - sekarang
Masa 1945 - 1957



Korupsi belum dianggap sebagai ancaman
negara yang membahayakan.
Tahun 1956, kasus korupsi mulai menguat dengan
diangkatnya kasus korupsi di media cetak oleh
Muchtar Lubis dan Rosihan Anwar, namun
keduanya malah dipenjara (1961).
Dasar hukum yang digunakan adalah KUHP
terkait dengan kejahatan-kejahatan yang
dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri
(ambtenaar), yaitu pada Bab XXVIII Buku Kedua
KUHP.
Masa 1957 - 1960



Korupsi dirasakan sudah mulai menguat dalam
tubuh pemerintahan.
Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai
titik awal korupsi di Indonesia.
Dasar hukum pemberantasan korupsi dengan
menggunakan peraturan-peraturan militer,
yaitu:
Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957
(tata kerja menerobos kemacetan memberantas
korupsi)
 Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 (pemilikan
harta benda)
 Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957
harta benda hasil korupsi, pengusutan,
pemeriksaan perbuatan korupsi)
(penyitaan
penuntutan,
dan
 Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No.
PRT/PEPERPU/031/1958
 Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL
PRT/z.1/I/7/1958
No.
 Pada masa Orde Lama ini, pernah dibentuk Panitia Retooling
Aparatur Negara (Paran) yang dipimpin oleh A.H. Nasution
dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun
karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir tragis,
deadlock, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan
tugasnya kepada Kabinet Juanda.
Masa 1960 - 1971


Dasar hukumnya dengan UU Nomor 24 Prp Tahun
1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
Menambah perumusan tindak pidana korupsi yang
ada dalam KUHP
 Lembaga khusus untuk memberantas
mulai dibentuk, yaitu:
 Operasi Budhi (Keppres No. 275/1963)
 Komando Tertinggi Retooling Aparat
korupsi
Revolusi
Soekarno dibantu
(Kontrar) dengan ketua Presiden
Soebandrio dan Ahmad
Yani.
 Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No.
228/1967)
 Tim Komisi Empat (Keppres No. 12/1970)
 Komite Anti Korupsi/KAK (1967)
Kegagalan UU No. 24 Prp Tahun 1960



Masih ada perbuatan yang merugikan keuangan
negara tetapi tidak ada perumusannya dalam UU
sehingga tidak dipidana.
Pelaku korupsi hanya pegawai negeri
Sistem pembuktian yang lama dan menyulitkan
Masa 1971 - 1999





UU No. 24 Prp Tahun 1960 diganti dengan UU
No. 3 Tahun 1971
Perluasan perumusan tindak pidana korupsi yang
ada dalam KUHP dan UU sebelumnya.
Perumusan tindak pidana korupsi dengan delik
formil
Percobaan dan permufakatan jahat dianggap
sebagai delik selesai
Dibentuk Tim OPSTIB (Inpres No. 9/1977), Tim
Pemberantas Korupsi diaktifkan kembali (1982),
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
Negara/KPKPN (Keppres 127/1999)
Masa 1999 - sekarang





Menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.
20 Tahun 2001
Menyempurnakan kembali perumusan tindak
pidana korupsi dalam UU 3/1971 (korupsi aktif
dan korupsi pasif)
Penegasan perumusan tindak pidana korupsi
dengan delik formil
Memperluas pengertian pegawai negeri
Dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi/TGTPK (PP 19/2000), KPK (UU
30/2002)
Pengertian Korupsi
Asal kata dari bahasa latin corruptio atau
corruptus
 Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa
Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt;
Perancis corruption; dan Belanda: corruptie
(korruptie)
 Dari bahasa belanda itulah turun ke bahasa
Indonesia menjadi korupsi
 Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan,
keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat
disuap, tidak bermoral.
 Menurut
kamus umum bahasa Indonesia
Purwadarminta, korupsi ialah perbuatan
yang buruk seperti penggelapan uang,
penerimaan uang sogok, dsb.
 Di
Malaysia dipakai istilah resuah yang
diambil dari bahasa Arab riswah yang sama
artinya dengan korupsi.

Penyebab Korupsi
1.
2.
3.
4.
Kurangnya
gaji
pegawai
negeri
dibandingkan dengan kebutuhan yang
makin meningkat
Latar belakang kebudayaan atau kultur
Indonesia yang merupakan sumber atau
sebab meluasnya korupsi
Manajemen yang kurang baik dan
kontrol yang kurang efektif dan efisien,
yang memberikan peluang orang untuk
korupsi
Modernisasi pengembangbiakan korupsi
Pengertian Korupsi Berdasarkan UU 30 tahun
2002
Ps. 1 UU 30 /2002 tentang KPK
 Tindak Pidana Korupsi adalah tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam
UU 31 / 1999 jo UU 20 / 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Pengambilalihan Kasus Korupsi dari
Penyidik Polri dan Jaksa ke KPK






Laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti
Penanganan berlarut-larut
Penanganan justru untuk melindungi pelaku korupsi
Penanganan mengandung unsur korupsi
Ada hambatan karena campur tangan eksekutif,
yuikatif, legislatif
Keadaan lain yang mengakibatkan penanganan
menjadi sulit
Sasaran Penyidikan



Melibatkan aparat penegak hukum atau
penyelenggara negara / Pegawai Negeri, Korporasi,
Seseorang / Kelompok Orang.
Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat
Merugikan negara.
Kewenangan Penyidik Polri, Jaksa dan KPK
terkait penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan









Menyadap dan merekam
Mencekal
Meminta keterangan keadaan keuangan
Memblokir rekening
Memerintahkan kepada pimpinan tersangka
untuk memberhentikan sementara
Meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka
Menghentikan transaksi keuangan
Minta bantuan Interpol
Minta bantuan polisi atau lembaga lain