Transcript CONSTITUTIONAL LAW - University of Brawijaya

CONSTITUTIONAL LAW
Hukum Tata Negara
RIANA SUSMAYANTI, SH.MH
RELATION AMONG SUBJECTS
Constitutional
Law (narrow)
Constitutional
Law
(in broader
meaning)
Administrative
Law
RELATION AMONG SUBJECTS
 Constitutional Law (narrow) :
Static
Structure, organ, system
 Administrative Law
 Dynamic
 How to operate the state
 Political Law : state and power
PRINCIPLES ON CONSTITUTIONAL LAW
 UNITARY STATE
 STATE BASED ON LAW
 DEMOCRACY
 SEPARATION AND DIVISION /
DISTRIBUTION OF POWERS
UNITARY STATE
 Article 1 Paragraph 1 UUDNRI 1945 :
The State of Indonesia shall be a unitary state in
the form of a republic.
 Concequences :
Central and local government
Only 1 constitution
General election
STATE BASED ON LAW
 Description :
The rule of law, not of man -USA
That laws and not men shall govern -Muh.Yamin
 Based on the system of law :
European Continent :
Civil Law System  Rechtstaat
Anglo Saxon Countries :
Common Law System  Rule of Law
Rechtstaat (by Julius Stahl)
1. Protection of human rights
(Perlindungan hak asasi manusia)
2. Separation of powers
(Pembagian kekuasaan)
3. Legality Principle
(Pemerintahan berdasarkan undang-undang)
4. Administrative Court / administratieve
rechtspraak (Peradilan tata usaha Negara)
Rechtstaat (by Prof. Utrecht) :
 Formal / classic :
narrow meaning  written law
 Material / modern :
wider meaning  justice in law
The Rule of Law (by AV Dicey)
1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.
Rule of Law (by Wolfgang Friedman)
 Formal : organized public power
 Material : the rule of just law
State Based on Law
(by The International Commission of
Jurists)
 Legality principle (Negara harus tunduk
pada hukum)
 Protection of individual rights
(Pemerintah menghormati hak-hak
individu)
 Independence and impartiality of judiciary
(peradilan yang bebas dan tidak memihak)
State Based on Law (by Scheltema) :
1. Human Dignity
2. Predictable Law
3. Equality before the law (Similia Similius)
4. Democracy
5. Public service – good corporate
governance
...2. Predictable Law
 Legality, constituality and supremacy of law
 Mechanism to govern
 Non Retroactive Law
 Independent, impartial, objective, rational,
just and humane trial
 Non-liquet : hakim tidak boleh menolak
perkara karena alasan undang-undangnya
tidak ada atau tidak jelas;
 Constitutional Rights
...4. Democrarcy
 Mechanism to ellect public officer (direct,
public, free, honest and fair, periodic)
 People representative  government
responsibility
 Political participation
 Critize and rational study
 Freedom of faith, religion and opinion
 Press and information
 Efective participation
State based on Law (Muhammad Tahir Azhary)
1. Power as mandate
2. Deliberation (musyawarah)
3. Justice
4. Equality
5. Protection of human rights
6. Fair trial
7. Justice
8. Prosperity
9. People loyalty
State based on Law (by Jimly Asshiddiqie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Supremacy of Law
Equality before the Law
Due Process of Law
Limitation of power
Independent organs
Independent and impartial judiciary
Administrative court
Constitutional court
Protection of human rights
Democratische Rechtsstaat
Welfare Rechtsstaat
Transparancy and social control
Almighty God
-Written Law
- Administrative Law
- Judge is God’s
representative (judge’s
decision based on
Almighty God)
- Ius curia novit
- Judge made law
- Law finding /
Rechtvinding
SOURCE OF CONSTITUTIONAL LAW
 FORMAL : hierarchy of law based on Article 7 UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUDNRI Tahun 1945), yang diikuti peraturan perundang-undangan di
bawahnya dengan kekuatan hukum sesuai dengan hierarki sebagai
berikut:
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) ;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(UU/Perpu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kota/Kabupaten).
 MATERIAL : Pancasila as ideology, way of life
Separation & Distrubution of Power
 Asas Pemisahan Kekuasaan
 John Locke : kekuasaan dalam suatu negara dibagi 3 :
Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang
2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang,
dan
3. Federatif, yaitu kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat
perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang
dan badan-badan di luar negeri.
1.
Separation of Power
 Diilhami oleh John Locke, Montesquieu mencetuskan Trias Politica :
Eksekutif, yang melaksanakan undang-undang, memaklumkan perang,
mengadakan perdamaian dengan negara-negara lain, menjaga tata
tertib, dan lainnya. Oleh karena itu kekuasaan federatif merupakan
bagian dari eksekutif.
2. Legislatif, yang membentuk undang-undang
3. Yudikatif, yaitu kekuasan untuk mengadili, menjatuhkan hukuman atas
kejahatan dan memberikan putusan jika terjadi perselisian antar warga.
Kekuasaan yudikatif ini berdiri sendiri dan bukan bagian dari eksekutif.
1.
Division (Distribution) of Power
 Asas Pembagian Kekuasaan
 Adanya sistem saling mengawasi dan saling mengadakan
perimbangan diantara kekuasaan negara (check and balance
system)
Asas Demokrasi
 kratein (kekuasaan) dan demos (rakyat) 
demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atau
kedaulatan rakyat.
 Pasal 1 Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 :
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
 Pancasila khususnya sila Keempat : “Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.”
HISTORY OF CONSTITUTION
Proclamation
Round Table
Conference
UUD 1945
KRIS 1949
Round Table Conference
Need of Unitary
State
Need of Unitary State
UUDS 1950
Presidential Decree
5 July 1959
Reformation
1998
Presidential Decree
5 July 1959
UUDNRI
1945
UUD 1945
Reformation 1998
GOVERNMENTAL SYSTEM
 BEFORE AMENDMENT 0F UUD 1945
 AFTER AMENDMENT OF UUD 1945
STATE INSTITUTIONS
 STATE INSTITUTIONS BEFORE AMENDMENT 0F UUD




1945
STATE INSTITUTIONS AFTER AMENDMENT 0F UUD
1945
AUXILIARY ORGANS
IMPEACHMENT PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
DISPUTE ON THE AUTHORITY OF THE STATE
INSTITUTIONS
Lembaga Negara
Perubahan UUD 1945 menjadi
UUDNRI Tahun 1945 berakibat :
 penghapusan lembaga negara tertentu
 perubahan kedudukan dan hubungan
beberapa lembaga negara
 pembentukan lembaga-lembaga negara
baru.
Penghapusan
Lembaga Negara
 Dihapuskannya Dewan Pertimbangan
Agung (DPA)
 Pasal 16 UUDNRI Tahun 1945 :
“Presiden membentuk suatu dewan
pertimbangan yang bertugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden,
yang selanjutnya diatur dalam undangundang.”
Perubahan Kedudukan
Lembaga Negara
 MPR : bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara
 MA : kekuasaan kehakiman juga dilakukan juga oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi, sehingga terdapat 2 (dua) mahkamah
(MA dan MK) dengan kedudukan setara namun memiliki
kewenangan yang berbeda
Lembaga-lembaga Negara
dalam UUDNRI Tahun 1945
 Klasifikasi berdasarkan Organ dan Fungsinya
 Keberadaannya secara Eksplisit Disebutkan
 Fungsi (Kewenangannya) Disebutkan secara Eksplisit
 Eksistensi dan Fungsi (Kewenangannya) akan diatur
dengan Peraturan Perundangan yang Lebih Rendah
• Klasifikasi berdasarkan Fungsi dan Hirarkinya
• Fungsi
• Hierarki
Klasifikasi Lembaga Negara
berdasarkan Organ dan Fungsinya
 Keberadaannya secara Eksplisit Disebutkan : MPR, Presiden,WaPres, Menteri &
Kementerian Negara, Dewan pertimbangan Presiden, Duta, Konsul, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Gubernur Kepala Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten, Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten, Pemerintahan
Daerah Kota,Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota, DPRD Kota, DPR, DPD, Komisi
pemilihan umum, Bank sentral, BPK, MA, MK, KY,TNI, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa,
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
 Fungsi (Kewenangannya) Disebutkan secara Eksplisit : MPR, Presiden, Wakil
Presiden, Menteri dan Kementerian Negara, Dewan pertimbangan Presiden, Pemerintahan
Daerah Provinsi, Gubernur Kepala Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten, Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten, Pemerintahan
Daerah Kota, Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota, DPRD Kota, DPR, DPD, komisi
pemilihan umum, BPK, MA, MK, KY, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Eksistensi dan Fungsi (Kewenangannya) akan diatur dengan Peraturan
Perundangan yang Lebih Rendah : Duta, Konsul, bank sentral, satuan pemda yang
bersifat khusus atau istimewa, serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kehakiman.
Klasifikasi Lembaga Negara
berdasarkan Fungsi dan Hirarkinya
 Fungsi :
 primary constitutional organs : Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK.
Main state organ tetaplah lembaga-lembaga tinggi negara yang mencerminkan
cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislature, executive dan
judiciary.
 state auxiliary organs, auxiliary institutions, self regulatory agencies, independent
supervisory bodies, mix-function institutions, quasi non governmental organizations :
 Lembaga Negara yang kewenangannya juga ditentukan dalam UUD : KY, TNI, Polri,
Menteri Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, dll
 Lembaga yang namanya disebut, namun kewenangannya tidak disebut dalam UUD :
Kejaksaan Agung, Bank Sentral
 Lembaga yang nama dan kewenangannya tidak diatur dalam UUD : Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK),
dan lain-lain
Klasifikasi Lembaga Negara
berdasarkan Fungsi dan Hirarkinya
 Hierarki
 Organ lapis pertama, disebut sebagai lembaga tinggi negara, antara lain : Presiden dan
Wapres, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK
 Organ lapis kedua, yaitu lembaga-lembaga negara yang :
 Nama dan kewenangan jelas disebut dalam UUD, antara lain : Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara,
dan KY
 Nama dan kewenangan tidak jelas disebut dalam UUD, antara lain : komisi pemilihan umum
(kewenangan pokoknya disebut dalam UUD tetapi namanya tidak) dan bank sentral (nama dan
kewenangannya tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD, namun nama dan kewenangannya diatur
dalam UU)
 Kewenangan bersumber dari UU : misalnya : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Konsil Kedokteran Indonesia, dan
sebagainya.
 Kewenangan bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Misalnya
Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk dengam Keputusan Presiden
 Organ lapis ketiga, yaitu lembaga daerah: Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan
Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota, serta satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau istimewa.
STATE BASED ON LAW AND
DEMOCRACY
 State based on Law in Indonesia
 Human Rights in Constitution
 Development of Democracy in Indonesia
LOCAL GOVERNMENT
 LEGAL BASIS
 THE CONCEPT
NEGARA PERSATUAN >< NEGARA KESATUAN
 Negara Persatuan  Cita Negara
 Negara Kesatuan  Bentuk Negara
 Cita negara ]: rangka filosofi / Nilai dasar
 Cita negara Indonesia : Negara Persatuan
 Proses perekatan diri dalam suatu persatuan (syariat dagang s/d
Sumpah Pemuda)
 Proklamasi dipakai kata atas nama “bangsa Indonesia, bukan
“rakyat Indonesia”
 Pembukaan UUD 1945 (Piagam Jakarta) : negara membentuk
sistem pemerintahan yg melindungi segenap bangsa seluruhnya
(Pokok pikiran dalam Pembukaan) – Supomo Paham negara
integralistik
Pasal 1 dan 18 UUDNRI 1945
 Harus dipahami secara komprehensif
 Pasal 1  Negara Kesatuan : Pusat sentralistis
 Pasal 18  karakter federalistik : pembagian
daerah
 Konsekuensi : otonomi daerah dengan asas
desentralisasi, dekonsentrasi, medebewind
POLITICAL PARTY AND
GENERAL ELECTION
 POLITICAL PARTIES AND INSTITUTIONALIZATION OF
DEMOCRACY
 CONCEPT OF GENERAL ELECTION IN INDONESIA