Main heading goes in here second line of main heading

Download Report

Transcript Main heading goes in here second line of main heading

Memulai agenda reformasi PBK di Indonesia – gambaran praktis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun kerangka kerja

Disajikan oleh Pat McMahon Penasehat Anggaran, Departemen Keuangan dan Deregulasi Australia

Tujuan dari sesi ini: • Melihat bebarapa contoh praktis mengenai bagaimana PBK dapat diaplikasikan disini pada tahap implementasi. Ini hanya untuk tahap penyusunan.

• Siang ini, setelah melihat KPJM, kita harus mulai menyusun rencana,dan kepraktisan, terkait perpindahan ke PBK yang lebih matang

5 fase dalam membangun kerangka penganggaran kinerja

1. Tahap “Penyusunan” dari pendefinisian: – – Hasil &program Pemilihan indikator/penentuan target & standar/

benchmarks

2. Pelatihan manajemen keuangan 3. Memperkenalkan fleksibilitas operasional 4. Memperkenalkan evaluasi dan pengawasan 5. Meninjau dan memperbaiki kerangka

Fase 1 – Enam langkah dalam “menyusun” sistem pengawasan kinerja

Ada enam langkah dasar untuk menyusun sistem pengawasan kinerja: A. Mendefinisikan hasil dan program untuk pengukuran B. Memilih indikator C. Menentukan target, standar/

benchmarks

dan titik acuan D. Pengumpulan data E. Analisis & pengukuran F. Pelaporan

Langkah A. Mendefinisikan hasil, program dan kegiatan – Contoh dari Ditjen Anggaran • Hasil & Struktur Program – Tujuan pemerintah butuh untuk didefinisikan sesuai dengan sarana (program/keluaran) dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut • Menjelaskan siapa yang akan bertanggung jawab atas kinerja – Penyelarasan tanggung jawab program dengan pejabat yang bertanggung jawab sesuai struktur organisasi • Distribusi pengeluaran – Semua belanja harus didistribusikan kepada kegiatan program menyusun program tersebut

Langkah A. Hasil, Program, Kegiatan dan Tanggung Jawab – Sebuah Contoh Manajement and Direction

DG- Budget Secretary of DG Budget Directorate of Budget I Directorate of Budget II Directorate of Budget III

1. Review of line ministry budgets

Directorate of Budgeting System Directorate of Non-Tax Revenue Directorate of Budget Preparation Outcome/Objective:: To manage the state budget process to assure that the government’s goals and priorities are translated into annual budgets

Contoh dari Australian dan beberapa persamaan

Figure: Outcome 1 – contributing outputs

Distribusion dari seluruh pengeluaran ke program

Current Main Programs (8 )and DGs Proposed Programs (12) and DGs

1. Revenue Increase and Fund Safeguarding DG Taxes DG Customs and Excises DG Assets Management Secretary General 2. State Expenditure Effectiveness DG Budget DG Treasury DG Central-Local Fiscal Balance 3. State Financial Accounting DG Treasury 4. Financial Institutions Development Capital Market and Financial Institutions Management Board Secretary General 5. Financial and Econmic Stabilization Fiscal Policy Board Capital Market and Financial Institutions Management Board 6. Debt Financing and Management DG Debt Management 7. Budget Systems Implementation and Improvement DG Budget DG Treasury 8. State Assets Management DG State Assets Management

Supporting Programs (5) and DGs

9. State Apparatus Accountability 10. Manpower Management 11. State Apparatus Infrastructure 12. State and Government Leadership 13. In-Service Education Many DGs involved in each supporting program 1. Budget Management and Reform ( DG Budget) Non-tax Revenue Increase and Fund Safeguarding Budget System Implementation and Improvement State Expenditure Effectiveness 2. Debt Financing and Management (DG Debt) 3. Fiscal Policy and Macro-economic Analysis (Fiscal Policy Board) Finance and Economic Stabilization 4. Revenue Policy and Management (DG Tax) 5. Intergovernmental Fiscal Relations (DG Fiscal Balance) 6. Customs and Excises Management (DG Customs) 7. Capital Market and non-Bank Financial Institutions Regulation (Capital Markets Board) 8. Management of State Assets (DG Asset Management) 9. Treasury Affairs (DG Treasury) State Financial Accounting State Expenditure Effectiveness 10. Inspector General 11. Training and Continuing Profesional Education 12. Central Management and Direction Tax Court Secretary General Public Accounts and Appraisal Regulation Center for IT Finanical System Center for Policy Harmonization

Langkah B. Memilih indikator kinerja

Ingat indikator kinerja menunjukkan bahwa persyaratan pemerintah terpenuhi. Ada dua jenis indikator:

Indikator Efektivitas

– Indikator efektivitas menunjukkan seberapa efektif keluaran

mencapai hasil

.

Indikator Efisiensi

– Indikators dari kuantitas, kualitas dan biaya yang menunjukkan

efisiensi

dari kinerja departement

dalam menyediakan keluarannya

.

Langkah B. Contoh Australia untuk indikator kinerja dari Keluaran Anggaran

Dalam memilih kelompok indikator keluaran dan target, instansi harus ingin menjawab ‘ya’ kepada seluruh pertanyaan berikut ini: 1.

2.

3.

Apakah mungkin untuk menunjukkan hubungan antara indikator dan hasil yang diinginkan pemerintah?

Apakah indikator dapat dengan mudah dimengerti oleh pengguna non-teknis?

Apakah indikator dan target: a Spesifik – jelas, ringkas dan tepat; b Dapat diukur – terkuantifikasi; c Dapat dicapai – praktis/berguna dan beralasan; d Relevan – kepada pengguna (termasuk Pemerintah, Parlemen/DPR, pengguna, orang-orang yang membutuhkan); dan e Terikat waktu – berhubungan dengan periode waktu atau batas waktu?

Dalam memilih indikator kelompok keluaran dan target, instansi harus menjawab ‘ya’untuk semua pertanyaan di bawah ini (lanjutan) 4. Apakah indikator menyediakan representasi yang mencukupi dan seimbang atas tindakan yang diambil, dan barang dan jasa yang disediakan oleh program/aktivitas/jasa?

5. Apakah indikator menangkap secara memadai hubungan yang diinginkan antara program/jasa Pemerintah dan hasil (atau, jika tidak, adakah sarana pengawasan dan evaluasi yang kuat atas kontribusi program/jasa Pemerintah terhadap hasil)?

6. Akankah hasil pengukuran program/jasa tersedia untuk evaluasi dan pelaporan dalam bentuk yang sesuai ketika dibutuhkan pada tingkat biaya yang beralasan?

7. Apakah ada mekanisme untuk review dan revisi pengukuran program/jasa agar tetap sesuai dan memadai untuk kebutuhan instansi dan Pemerintah

Langkah B . Indikator Kinerja ditentukan untuk Pengelolaan Anggaran & Kegiatan Reformasi

Hasil/Tujuan: Untuk mengelola proses penganggaran pemerintah untuk menjamin bahwa tujuan dan prioritas pemerintah telah diubah ke dalam anggaran tahunan

Kegiatan 1. Meninjau anggaran Kementerian/Lembaga

1. Parlemen menerima anggaran Kementerian/Lembaga dengan hanya perubahan kecil •

Kegiatan 2. Mengembangkan dan Melaksanakan reformasi sistem penganggaran

1. Penerapan PBK (jumlah kementerian/lembaga) / 2. Penerapan KPJM (jumlah kementerian/lembaga) / 3. Panduan PBK dan KPJM yang dikeluarkan dan pelatihan yang disediakan untuk Kementerian/Lembaga •

Kegiatan 3. Menyusun dan mengawasi kebijakan & penerimaan pendapatan bukan-pajak

1. Penerimaan bukan pajak aktual sebagai % dari proyeksi •

Kegiatan 4. Menyiapkan ringkasan anggaran tahuanan

1. “I”

accounts

yang berkualitas dihasilkan secara berkala

Langkah B . Indikator Kinerja untuk kegiatan Ditjen Perbendaharaan – tiap indikator memiliki tujuan berbeda: akuntabilitas, analisis and membuat keputusan

Kegiatan 1. Pelaksanaan Anggaran

• 1. Jumlah pencairan dana tahunan yang dilakukan/ 2.Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran tahunan yang diproses

Kegiatan 2. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

• 1. Jumlah badan layanan umum yang dikelola

Kegiatan 3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

• 1. Jumlah laporan akuntansi keuangan tahunan yang dihasilkan

Langkah C. Mentuakan target, standar/

benchmark

titik acuan – Contoh dari Bea Cukai Australia &

Output 2: Trade facilitation and revenue collection

Langkah C. Menentukan target, standar/

benchmark

& titik acuan – Bea Cukai Indonesia

Hasil/tujuan: Untuk melaksanakan hukum dan peraturan negara pada bidang impor dan eksport dan mengumpulkan pajak Kegiatan 1. Pengembangan prosedur teknis bea dan cukai

• 1. Jumlah prosedur teknis yang direvisi dan dikeluarkan/Jumlah prosedur teknis yang dikeluarkan

Kegiatan 2. Manajemen dan operasi fasilitas bea dan cukai

• 1. Jumlah fasilitas yang dipelihara dan dioperasikan secara individual/Jumlah meter persegi fasilitas yang dipelihara dan dioperasikan/Biaya per meter persegi untuk pemeliharaan dan operasional

Kegiatan 3. Penghapusan kebijakan dan prosedur

• 1. Jumlah prosedur baru atau revisi yang dikeluarkan

Langkah C. Spesifikasi target, standar/

benchmark

& titik acuan – Bea Cukai Indonesia (lanjutan)

Kegiatan 4. Penegakan dan investigasi

• 1. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan / 2. Jumlah pemeriksaan yang diselesaikan/ 3. Biaya rata-rata untuk pemeriksaan yang diselesaikan

Kegiatan 5. Pelaksanaan audit

• 1. Jumlah audit yang dilakukan/ 2. Jumlah audit yang diselesaikan/ 3. Biaya rata-rata untuk audit yang diselesaikan /4. Jumlah rata-rata audit yang diselesaikan per auditor

Kegiatan 6. Koordinasi dengan badan internasional

• 1. Jumlah perjanjian yang terselesaikan

Kegiatan 7. Pernyiapan dan penghapusan peraturan bea cukai

• 1. Jumlah peraturan baru dan revisi yang dikeluarkan

Langkah F. Pelaporan

• Pelaporan internal untuk Manajemen Instansi – Peraturan untuk manajemen idealnya dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Pimpinan Eksekutif Instansi • Pelaporan eksternal untuk Parlemen/DPR – Peraturan untuk pemerintah idealnya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan

Lebih lanjut siang ini – Perencanaan pengenalan

“fleksibilitas biaya operasional” dan kesepakatan mengenai akuntabilitas yang telah direvisi • •

Pendefinisian hasil, program, dan indikator kinerja hanyalah awalnya

Kinerja akan terbatas kecuali ada perencanaan yang tepat atas fleksibilitas biaya operasional. Awal dari segala reformasi di bidang ini harus termasuk: • Pelatihan • Pendefinisian

running costs

(dimana fleksibilitas operasional diperkenalkan) dan

non running costs

(berhubungan dengan pengeluaran dimana Pemerintah memiliki kendali penuh dan fleksibilitas operasional tidak dapat diaplikasikan) • Pengelompokan biaya di dalam

running cost

dimana fleksibilitas dapat diberikan dan perencanaan tahapan dari tingkat fleksibilitas yang diberikan • Merencanakan mekanisme audit, review dan evaluasi yang akan digunakan