Transcript potensi panas bumi - AAPG UGM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Biodata
Nama
Tempat/Tgl Lahir
Pendidikan
Instansi
Email
No. Telp
Pin BB
: Herlambang Setyawan
: Wonogiri, 12 Juli 1981
: S1, Teknik Geologi – Fak. Teknik UGM
: Direktorat Panas Bumi, Ditjen EBTKE
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 49, Jakarta
: [email protected]
: 0818 0720 5270 / 0812 8602 1416
: 2771FEF3
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI
DI INDONESIA
Oleh:
Herlambang Setyawan, ST
Disampaikan pada:
‘One Day Course - Regulation, Prospect, and Career as Geoscientists in Indonesia’s
Geothermal Exploration - Exploitation’
Yogyakarta, 10 Maret 2012
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
OUTLINE:
 POTENSI PANAS BUMI INDONESIA
 REGULASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI
 PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA
 PELUANG KARIER
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
POTENSI PANAS BUMI INDONESIA
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Pengertian:
Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas,
uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara
genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan
untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan (UU No. 27/2003)
Sistem Panas Bumi:
1) Heat Sources
2) Reservoir dan Clay Cap
3) Adanya Hydrology System
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Potensi Panas Bumi Indonesia

Potensi panas bumi Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, 40%
cadangan dunia, yaitu sebesar 29.038 MW yang tersebar di 276 lokasi
panas bumi (Data Badan Geologi per Desember 2010)

Kapasitas terpasang (installed capacity) sebesar 1.226 MW (4,2% dari
potensi yang ada), terdiri dari: Lapangan Sibayak 12 MW, Gn. Salak 377
MW, Wayang Windu 227 MW, Kamojang 200 MW, Darajat 270 MW,
Dieng 60 MW dan Lahendong 80 MW

Target Road Map panas bumi sebesar 9.500 MW pada tahun 2025
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PETA DISTRIBUSI POTENSI PANAS BUMI
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
Wilayah
Sumatera
Jawa
Bali
Nusa Tenggara
Kalimantan
Sulawesi
Maluku
Papua
Total
Jumlah Lokasi
86
71
5
22
8
55
26
3
276
Potensi (MW)
13.516
10.092
296
1.471
115
2.519
954
75
29.038
Sumber : Badan Geologi, KESDM (2010)
Ket:
Survei Pendahuluan
Siap Dikembangkan
Survei Detil
Terpasang
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
POTENSI PANAS BUMI
SUMBER DAYA
(MW)
Spekulatif
Hipotesis
(Speculative) (Hypothetical)
8.780
4.391
CADANGAN
(MW)
Terduga
Mungkin Terbukti
(Possible) (Probable) (Proven)
%
45.36%
12.756
13.171
823
2.288
%
54.64%
15.867
29.038
Sumber : Badan Geologi - Kementerian ESDM
Status : Desember 2010
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI 2011
No.
WKP Panas Bumi /
Lokasi
Pemegang IUP
Pengembang
Nama PLTP
Kapasitas
Terpasang
(MW)
1
Sibayak – Sinabung,
SUMUT
PT. Pertamina Geothermal
Energy (PGE)
PT. Pertamina Geothermal
Energy (PGE)
Sibayak
12
2
Cibeureum – Parabakti,
JABAR
PT. Pertamina Geothermal
Energy (PGE)
KOB - Chevron Geothermal
Salak, Ltd (CGS)
Salak
377
3
Pangalengan, JABAR
PT. Pertamina Geothermal
Energy (PGE)
KOB - Star Energy
Geothermal Wayang
Windu, Ltd (SEGWWL)
Wayang
Windu
227
4
Kamojang – Darajat,
JABAR
PT. Pertamina Geothermal
Energy (PGE)
PT. Pertamina Geothermal
Energy (PGE)
Kamojang
200
5
Kamojang – Darajat,
JABAR
PT. Pertamina Geothermal
Energy (PGE)
KOB - Chevron Geothermal
Indonesia, Ltd (CGI)
Darajat
270
6
Dataran Tinggi Dieng,
JATENG
PT. Pertamina Geothermal
Energy (PGE)
PT. Geo Dipa Energi (GDE)
Dieng
60
7
Lahendong – Tompaso,
SULUT
PT. Pertamina Geothermal
Energy (PGE)
PT. Pertamina Geothermal
Energy (PGE)
Lahendong
80
1.226
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
LOKASI PLTP YANG TELAH BERPRODUKSI
(Status Februari 2012)
PLTP LAHENDONG: 80 MW
PLTP SIBAYAK: 12 MW
PLTP WAYANG
WINDU: 227 MW
PLTP GUNUNG SALAK: 377 MW
PLTP KAMOJANG:
200 MW
PLTP DARAJAT: 270 MW
PLTP DIENG: 60 MW
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
REGULASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PENERAPAN KEBIJAKAN
DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI
WKP Existing
WKP Baru
UU No. 27/2003

Keputusan Presiden No. 22/1981, No.
45/1991, No. 49/1991


Struktur pengusahaan didasarkan pada
JOC dan ESC


Bagian Pemerintah sebesar 34% dari
Net Operating Income (NOI), termasuk
semua pajak-pajak, retribusi kecuali
pajak perseorangan
Struktur pengusahaan berupa izin:
- Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi
(IUP)
- Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUKU)

Bagian Pemerintah berupa penerimaan
negara berupa pajak dan PNBP

Manajemen Proyek oleh Pertamina
(JOC) dan PLN (ESC)

Manajemen Proyek oleh Pemegang IUP

Bentuk proyek:
o Total Project
o Partial Project

Berupa Total (Integrated) Project
14
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
REGULASI DALAM
PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA
(sebelum UU No. 27/2003)
1.
Keputusan Presiden No. 22/1981


2.
Memberikan Kuasa Pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Panas
Bumi untuk pembangkitan energi/listrik kepada PERTAMINA di Indonesia.
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat
dilaksanakan sendiri oleh PERTAMINA, Menteri Pertambangan dan Energi dapat
menunjuk Pihak lain sebagai kontraktor untuk mengadakan kerjasama dengan
PERTAMINA dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).
Keputusan Presiden No. 45/1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden No.
22/1981

PERTAMINA dapat menjual Energi berupa uap panas bumi atau listrik hasil
produksi pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panas bumi kepada
Perusahaan Umum Listrik Negara, instansi lain, Badan Usaha Milik Negara lain, dan
Badan Usaha Nasional lain yang berstatus Badan Hukum termasuk Koperasi.
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
REGULASI DALAM
PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA
(sebelum UU No. 27/2003)
lanjutan …….
3. Keputusan Presiden No. 49/1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan
Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Untuk Membangkitkan
Energi/Listrik
 Pengusaha wajib menyetorkan kepada Negara dalam rekening Departemen
Keuangan pada Bank Indonesia bagian Pemerintah dari pengusahaan sumberdaya
panasbumi sebesar 34% (tiga puluh empat perseratus) dari penerimaan
bersih usaha (net operating income).
 Dalam penyetoran barang bagian Pemerintah telah termasuk semua kewajiban
pembayaran Pajak-pajak dan Pungutan-pungutan kecuali pajak pribadi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
*
Pengusaha adalah adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA),
Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) dan Pemegang Izin Pengusahaan
Sumberdaya Panasbumi
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
REGULASI DALAM
PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA
(setelah UU No. 27/2003)
1. UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi
2. PP No. 70/2010 jo. PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
3. PP No. 62/2008 jo. PP No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah
Tertentu
4. PP No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero)
untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang
Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Peraturan Menteri ESDM
lanjutan …….
1) No. 11/2008 tentang Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi
2) No. 02/2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (sebagai
perubahan atas Permen ESDM No. 05/2007)
3) No. 05/2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik oleh PT. PLN dari Koperasi atau
Badan Usaha Lain (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 14 tahun 2008 tentang Harga
Patokan Penjualan Listrik dari PLTP jo. Permen ESDM No.269-12/26/600.3/2008 tahun
2008 tentang BPP Tenaga Listrik Tahun 2008 yang Disediakan oleh PT. PLN)
4) No. 11/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
5) No. 02/2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk
Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Buml dan Harga
Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
6) No. 01/2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 15/2010 tentang Daftar ProyekProyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi
Baru Terbarukan, Barubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PENERIMAAN NEGARA DARI
PENGUSAHAAN PANAS BUMI
WKP Existing
WKP Baru

Keputusan Presiden No. No. 49/1991

PP No. 59/2007 jo. No. 70/2010,
PP No. 9/2012

Bagian Pemerintah sebesar 34% dari
Net Operating Income (NOI), termasuk
semua pajak-pajak, retribusi kecuali
pajak perseorangan

Penerimaan negara berupa pajak:
 Pajak;
 Bea masuk dan pungutan lain atas
cukai dan impor; dan
 Pajak daerah

Penerimaan Negara Bukan Pajak,:
 Iuran Tetap
- Eksplorasi : 2 US$/ha/tahun
- Eksploitasi : 4 US$/ha/tahun
 Iuran Produksi/Royalty
- Uap : 5% dari harga jual/kWh
- Listrik : 2,5% dari harga jual/kWh
19
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI
(Dengan Regulasi Saat Ini)
Peta
Potensi
Survei
Pendahuluan
Penetapan
WKP
Pelelangan
WKP
Penerbitan
IUP
(S-1)
(S-2)
(S-3)
(S-4)
Survei
Biaya
APBN
Lap.
Evaluasi
Hasil SP
WKP
WKP-N
Lap Hsl Harga EksEksProduksi/
FS
Lelang Listrik plorasi
ploitasi Pemanfaatan
(S-5)
(S-6)
(S-7)
(S-8)
(S-9)
(S-10)
Produksi/
Pemanfaatan
Kementerian
ESDM
(S-0)
STADIUM PENGUSAHAAN (S-X)
Eksploitasi
Instansi
Potensi
Panas
Bumi
FS
Potensi/
Stadium
IUP-N
(S3-N)
(S4-N)
Pemenang
Lelang
Badan
Usaha
PLN
Survei
Biaya
APBD
Kab./
Kota
Penugasan
IUP-P
(S3-P)
Pemenang
Lelang
(S4-P)
IUP-K
WKP-K
(S3-K)
(S4-K)
Pemenang
Lelang
Biaya
Pihak
Lain
Eksplorasi
Pemda
Kab./
Kota
WKP-P
Jembatan Emas
Survei
Biaya
APBD
Prov.
Pemda
Prov.
Penugasan
PPA
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PENGEMBANGAN PANAS BUMI
DI INDONESIA
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
50 WILAYAH KERJA PANAS BUMI (WKP) *)
*) : WKP yang sudah ditetapkan sampai dengan Desember 2011
NAD 2 WKP
 Jaboi: 70 MW
 Seulawah Agam: 130 MW
SUMUT 4 WKP
 Sibayak – Sinabung: 130 MW
 Sibual – Buali: 750 MW
 Sipaholon Ria-ria: 75 MW
 Sorik Marapi: 200 MW
SULUT 2 WKP
 Kotamobagu: 410 MW
 Lahendong-Tompaso: 358 MW
GORONTALO 1 WKP
 Suwawa: 110 MW
JAMBI 1 WKP
 Sungai Penuh: 70 MW
MALUT 2 WKP
 Jailolo: 75 MW
 Songa Wayaua: 140 MW
SUMSEL 3 WKP
 Lumut Balai: 250 MW
 Rantau Dedap: 106 MW
 Danau Ranau: 210 MW
SUMBAR 4 WKP
 Bukit Kili: 83 MW
 Gn Talang: 35 MW
 Liki Pinangawan: 400 MW
 Bonjol: 200 MW
BANTEN 2 WKP
 Kaldera Danau Banten: 115 MW
 G. Endut: 80 MW
BENGKULU 1 WKP
 Tmbg Sawah-Hululais: 873 MW
LAMPUNG 3 WKP
 Gn.Rajabasa: 91 MW
 Suoh Sekincau: 230 MW
 Waypanas – Ulubelu: 556 MW JABAR 10 WKP
 Danau Ranau: 210 MW
 Ciater - Tgkban Perahu: 60 MW
 Cibeureum–Parabakti: 485 MW
 Cibuni: 140 MW
 Cisolok Cisukarame: 45 MW
 Gn. Tampomas: 50 MW
 Gn. Tgkuban Perahu: 100 MW
 Kamojang-Darajat: 1465 MW
 Karaha Cakrabuana: 725 MW
 Pangalengan: 1106 MW
 G. Ciremai: 150 MW
SULTENG 1 WKP
 Marana: 35 MW
BALI 1 WKP
 Tabanan: 276 MW
JATENG 4 WKP
 Baturaden: 175 MW
 Dataran Tinggi Dieng: 780 MW
 Guci: 79 MW
 Gn. Ungaran: 100 MW
MALUKU 1 WKP
 Tulehu: 100 MW
NTB 1 WKP
 Hu'u Daha: 65 MW
JATIM 3 WKP
 Blawan – Ijen: 270 MW
 Gn. Iyang Argopuro: 295 MW
 Telaga Ngebel: 120 MW
NTT 4 WKP
 Atadei: 40 MW
 Sokoria: 30 MW
 Ulumbu: 199 MW
 Mataloko: 63 MW
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Road Map Pengembangan Panas Bumi 2006 – 2025
(didasarkan pada Keputusan Presiden No. 5/2006 Kebijakan Energi Nasional)
2006
2008
852 MW
(Produksi)
2000 MW
1148 MW
Existing WKP
2012
2016
2020
2025
3442 MW
4600 MW
6000 MW
9500 MW
(Target)
1442 MW
Existing WKP
1158 MW
Existing WKP
+ WKP Baru
1400 MW
WKP Baru
3500 MW
WKP Baru
1.226 MW
Kondisi saat ini
6.151 MW
Plus Skenario
Crash Program Tahap II (4925 MW)
23
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN PANAS BUMI DALAM
KONDISI NORMAL
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kegiatan
Proses Lelang
Penyiapan Infrastruktur
Eksplorasi & konfirmasi Cadangan
Studi Kelayakan
Pemboran Eksploitasi
Desain Detil & Pemesanan
konstruksi
Persiapan Produksi
COD
Total Waktu
Jangka
Waktu
6 Bulan
30 Bulan
12 Bulan
3 Bulan
12 Bulan
24 Bulan
24 Bulan
3 Bulan
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
69 Bulan
Sumber : Kajian Kfw Germany
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
TARGET STRATEGIS PENGEMBANGAN PANAS BUMI
2010 S.D 2014
 Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero)
untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang
Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas
 Peraturan Menteri ESDM No. 01/2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No.
15/2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit
Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta
Transmisi Terkait  Total Pengembangan Panas Bumi 4.925 MW
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Daftar Proyek PLTP yang Masuk dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II
(berdasarkan Permen ESDM No. 01/2012)
NO. NAMA PROYEK PEMBANGKIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
PLTP Sungai Penuh
PLTP Hululais
PLTP Kotamobagu 1 dan 2
PLTP Kotamobagu 3 dan 4
PLTP Sembalun
PLTP Tulehu
PLTP Tangkuban Perahu I
PLTP Kamojang 5 dan 6
PLTP Ijen
PLTP Iyang Argopuro
PLTP Wilis/Ngebel
PLTP Gunung Endut
PLTP Rawa Dano
PLTP Cibuni
PLTP Cisolok-Cisukarame
PLTP Karaha Bodas
PLTP Patuha
PLTP Tampomas
PLTP Tangkuban Perahu II
PLTP Wayang Windu Unit 3 dan 4
PLTP Gunung Ciremai
PLTP Baturaden
PLTP Dieng
PLTP Guci
PLTP Ungaran
PLTP Seulawah Agam
PROVINSI
Jambi
Bengkulu
Sulawesi Utara
Sulawesi Utara
Nusa Tenggara Barat
Maluku
Jawa Barat
Jawa Barat
Jawa Timur
Jawa Timur
Jawa Timur
Banten
Banten
Jawa Barat
Jawa Barat
Jawa Barat
Jawa Barat
Jawa Barat
Jawa Barat
Jawa Barat
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Tengah
Jawa Tengah
Jawa Tengah
Nanggroe Aceh Darussalam
ESTIMASI
KAPASITAS
(MW)
2x55
2x55
2x20
2x20
2x10
2x10
2x55
1 x30 1 x60
2x55
1 x55
3x55
1 x55
1 x 110
1 x 10
1 x50
1 x30 2x55
3x60
1 x45
2x30
2x 110
2 x 55
2x 110
1 x55 1 x60
1 x55
1 x55
1X55
RENCANA
KAPASITAS
TERPASANG
110
110
40
40
20
20
110
90
110
55
165
55
110
10
50
140
180
45
60
220
110
220
115
55
55
55
NO. NAMA PROYEK PEMBANGKIT
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
PLTP Jaboi
PLTP Sarulla 1
PLTP Sarulla 2
PLTP Umbul Telumoyo
PLTP Simbolon Samosir
PLTP Sipoholon Ria-Ria
PLTP Sorik Marapi
PLTP Muaralaboh
PLTP Bonjol
PLTP Lumut Balai
PLTP Rantau Dadap
PLTP Rajabasa
PLTP Ulubelu 3 dan 4
PLTP Suoh Sekincau
PLTP Wai Ratai
PLTP Danau Ranau
PLTP Lahendong 5 dan 6
PLTP Bora
PLTP Marana/Masaingi
PLTP Hu'u
PLTP Atadei
PLTP Sokoria
PLTP Mataloko
PLTP Jailolo
PLTP Songa Wayaua
PROVINSI
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Utara
Jawa Tengah
Sumatera Utara
Sumatera Utara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Selatan
Lampung
Lampung
Lampung
Lampung
Lampung
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur
Maluku Utara
Maluku Utara
TOTAL RENCANA KAPASITAS TERPASANG
ESTIMASI
KAPASITAS
(MW)
2x5
3x 110
2x55
1 x55
2x55
1 x55
240 (Total)
2x 110
3x55
4x55
2x110
2x110
2x55
4x55
1 x55
2x55
2x20
1 x5
2x10
2x10
2 x2,5
3x5
1 x5
2x5
1 x5
RENCANA
KAPASITAS
TERPASANG
10
330
110
55
110
55
240
220
165
220
220
220
110
220
55
110
40
5
20
20
5
15
5
10
5
4925
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PELUANG KARIER
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Peluang karier secara garis besar dibagi 2 (dua), yaitu:
1. Instansi Pemerintah:
- Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE, Badan Geologi)
- LIPI
- BPPT
- Dosen
- Pemerintah Daerah
2.
Non Pemerintah
a. BUMN  PT. Pertamina, PT Geodipa Energy,
b. Non BUMN
- PT Pertamina Geothermal Energy
- Chevron Geothermal Indonesia, Ltd
- Chevron Geothermal Salak, Ltd
- Star Energy (Wayang Windu) Geothermal, Ltd
- PT Supreme Energy
- PT PLN Geothermal; dll
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Terima Kasih
`
Go Green Indonesia !
energi hijau, energi masa depan
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : 021-5250575
www.ebtke.esdm.go.id
www.energiterbarukan.net
www.konservasienergi.net
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
No.
WKP Panas Bumi
1 Sibayak-Sinabung
Pemegang IUP -WKP
PT. PGE
2 Cibeureum - Parabakti (Gn. Salak) PT. PGE
WKP Panas Bumi sebelum UU No. 27/2003
Sibayak
PT. PGE
124
Kap.
Terpasang
(MW)
12
Gn. Salak
CGS, Ltd
952
377
Wayang Windu
400
227
Patuha
Star Energy Geothermal
Wayang Windu
PT. Geo Dipa Energi
706
-
Kamojang
PT. PGE
855
200
Darajat
CGI, Ltd
610
270
Lapangan PLTP
Pengembang
Potensi (MW)
3 Pengalengan
PT. PGE
4 Kamojang-Darajat
PT. PGE
5 Dieng
PT. PGE
Dieng
PT. Geo Dipa Energi
780
60
6 Lahendong-Tompaso
PT. PGE
Lahendong
PT. PGE
358
80
7 Sibual-Buali
PT. PGE
Sarulla
SOL
1146
-
8 Hululais - Tambang Sawah
PT. PGE
Hulu Lais
PT. PGE
873
-
9 Lumut Balai
PT. PGE
Lumut Balai
PT. PGE
1066
-
10 Sungaipenuh
PT. PGE
Sungai Penuh
PT. PGE
208
-
11 Ulubelu
PT. PGE
Ulubelu
PT. PGE
556
-
12 Karaha-Cakrabuana
PT. PGE
Karaha Bodas
PT. PGE
725
-
13 Buyan Bratan (Bedugul)
PT. PGE
Bedugul
Bali Energy, Ltd
276
-
14 Ulumbu
PT. PLN (Persero)
Ulumbu
PT. PLN (Persero)
199
-
15 Tulehu
PT. PLN (Persero)
Tulehu
PT. PLN (Persero)
100
-
16 Cibuni
PT. Yala Tekno Geothermal Cibuni
PT. Yala Teknos Geothermal
140
-
17 Iyang-Argopuro
PT. PGE
Iyang Argopuro PT. PGE
295
-
18 Kotamobagu
PT. PGE
Kotamobagu
PT. PGE
410
-
19 Ciater
PT. Wahana Sembada Sakti Ciater
PT. Wahana Sembada Sakti
90
-
Total
10.869
1.226
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
No.
Nama WKP Panas Bumi
WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003
Cad. Terduga
(MW)
Renc.
Peng.
Harga per
kWh
Status
Pemegang IUP
Status dan Kendala
1
LIKI PINANGAWAN
MUARALABOH, SUMBAR
400
220
9.4 ¢ USD
IUP Telah Terbit
PT. Supreme Energy
Muaralaboh
2
GN. RAJABASA, LAMPUNG
91
220
9.5 ¢ USD
IUP Telah Terbit
PT. Supreme Energy
Rajabasa
3
JABOI, NAD
50
10
Rp. 1705
IUP Telah Terbit
PT. Sabang Geothermal
Energi
PPA telah
ditandatangani,
Penerbitkan SJKU
PPA telah
ditandatangani,
Penerbitkan SJKU
PPA belum
ditandatangani
4
SORIK MARAPIROBURAN-SAMPURAGA,
SUMUT
200
240
8.10 ¢ USD
IUP Telah Terbit
PT. Sorik Marapi
Geothermal Power
PPA belum
ditandatangani
5
CISOLOK CISUKARAME,
JABAR
30 - 45
40
Rp. 630,00
IUP Telah Terbit
PT. Jabar Rekind
Geothermal
6
GN. TANGKUBAN
PERAHU, JABAR
100
120
Rp. 533,60
IUP Telah Terbit
PT. Tangkuban Perahu
Geothermal Power
7
GN. TAMPOMAS, JABAR
20 - 50
45
Rp. 598,00
IUP Telah Terbit
PT. Wijaya Karya Jabar
Power
8
GN. UNGARAN, JATENG
100
110
8.09 ¢ USD
IUP Telah Terbit
PT. Giri Indah Sejahtera
9
SOKORIA, NTT
30
30
Rp. 1.250,69
IUP Telah Terbit
PT. Sokoria Geothermal
Indonesia
10
ATADEI, NTT
40
10
9.5 ¢ USD
IUP Telah Terbit
PT. Westindo Utama
Karya
Penugasan sudah
ditandatangani, PPA
belum ditandatangani
Penugasan sudah
ditandatangani, PPA
belum ditandatangani
Penugasan sudah di
tandatangani, PPA
belum ditandatangani
Penugasan sudah
ditandatangani, PPA
belum ditandatangani
Proses relinquish,
negosiasi PPA, PPA
belum ditandatangani
PPA sudah
ditandatangani
11
JAILOLO, MALUT
75
10
Rp. 1.727,54
IUP Telah Terbit
PT. Star Energy
Geothermal Halmahera
PPA belum
ditandatangani
12
SUOH SEKINCAU,
LAMPUNG
230
220
6.9 ¢ USD
IUP Telah Terbit
PT. Chevron Geothermal PPA belum
Suoh Sekincau
ditandatangani
© EBTKE KESDM - 2012
WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Lanjutan .....
Cad. Terduga
(MW)
Renc.
Peng.
13 RANTAU DEDAP, SUMSEL
106
220
8.86 ¢ USD IUP Telah Terbit
PT. Supreme Energy
Rantau Dedap
14 BATURADEN, JATENG
175
220
9.47¢ USD
PT. Sejahtera Alam
Energy
15 GUCI, JATENG
79
55
9.09 ¢ USD IUP Telah Terbit
PT. Spring Energi
Sentosa
115
110
8.39 ¢ USD IUP Telah Terbit
PT. Sintesa Banten
Geothermal
17 BLAWAN - IJEN, JATIM
270
110
8.58 ¢ USD IUP Telah Terbit
PT. Medco Cahaya
Geothermal
18 TELAGA NGEBEL, JATIM
120
165
7.55 ¢ USD IUP Telah Terbit
PT. Bakrie
Darmakarya Energi
19 HU'U DAHA, NTB
65
20
9.65 ¢ USD IUP Telah Terbit PT. Pacific Geo Energy PPA belum ditandatangani
20 SEULAWAH AGAM, NAD
160
55
-
Proses lelang
-
Sedang dalam proses lelang
dengan pola Public-Private
Partnership (Grand KfW)
21 SUWAWA, GORONTALO
110
-
-
Gagal Lelang
-
Tidak ada yg daftar
22 GUNUNG TALANG, SUMBAR
36
-
-
Persiapan lelang
-
-
23 SONGA WAYAUA, MALUT
140
-
-
Persiapan lelang
-
-
24 SIPAHOLON RIA-RIA, SUMUT
75
-
-
Gagal Lelang
-
Penawaran harga di atas
9.7 ¢ USD
25 MARANA, SULTENG
36
-
-
Gagal Lelang
-
Penawaran harga di atas
9.7 ¢ USD
No.
16
Nama WKP
Panas Bumi
KALDERA DANAU BANTEN,
BANTEN
Harga per
kWh
Status
IUP Telah Terbit
Pemegang IUP/
Pemenang Lelang
Status dan Kendala
Penugasan sudah
ditandatangani, PPA belum
ditandatangani
Penugasan sudah
ditandatangani, proses izin
pinjam pakai, PPA belum
ditandatangani
Penugasan sudah
ditandatangani, proses izin
pinjam pakai, PPA belum
ditandatangani
Penugasan sudah
ditandatangani, PPA belum
ditandatangani
Penugasan sudah
ditandatangani, PPA belum
ditandatangani
Penugasan sudah
ditandatangani, PPA belum
ditandatangani
© EBTKE KESDM - 2012
WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Lanjutan .....
Cad. Terduga
(MW)
Renc.
Peng.
Harga per
kWh
Status
Pemegang
IUP/Pemenang Lelang
Status
26 BUKIT KILI, SUMBAR
83
-
-
Gagal Lelang
-
Tidak ada yg daftar, akan
ditambah data
27
BONJOL, SUMBAR
200
-
-
Persiapan Lelang
-
-
28
DANAU RANAU,
LAMPUNG & SUMSEL
210
-
-
Persiapan Lelang
-
-
29
MATALOKO, NTT
63
-
-
Persiapan Lelang
-
-
30
GN. CIREMAI, JABAR
150
-
-
Proses Lelang
-
-
31
GN. ENDUT, BANTEN
80
-
-
Persiapan Lelang
-
-
No.
Nama WKP
Panas Bumi
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN
PANAS BUMI
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
SURVEI PENDAHULUAN
Survei Pendahuluan:
Kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berubungan
dengan informasi geologi, geofisika, geokimia, untuk memperkirakan letak dan adanya
sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja.
Geologi
Wilayah Kerja
Geofisika
Geokimia
Letak sumber Panas Bumi
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PENETAPAN WILAYAH PENUGASAN SP
Kriteria Wilayah Penugasan Surve Pendahuluan (Permen ESDM No. 02/09) :
1.
Mempunyai potensi panas bumi besar dan/atau kebutuhan listrik tinggi
2.
Wilayah Potensi panas bumi yang telah mempunyai infrastruktur serta jaringan transmisi nasional yang
memadai; atau
3.
Wilayah tertinggal (frontier/remote area ) yang secara potensi dan teknis apabila dikembangkan potensi
panas bumi di daerah tersebut akan membawa multiplier effect yang signifikan
Bisa diusulkan
gubernur,bupati/
walikota/BU untuk
dilakukan SP
Dirjen Menyiapkan
Wilayah Penugasan SP
Badan
Geologi
Menteri
Menetapkan Wilayah
Penugasan SP
Dirjen Menawarkan
Wilayah PSP
Pengumuman melalui
media cetak, elektronik &
media lain
Promosi di forum
nasional & Internasional
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PERSYARATAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN
(berdasarkan Permen ESDM No. 02/2009)
1. Peta Wilayah Penugasan SP
2. Persyaratan Administratif
a. Identitas pemohon/akte pendirian perusahaan
b. Profil perusahaan
c. NPWP
3. Persyaraatan Teknis
a. Rencana teknis kegiatan selama SP
b. Kemampuan teknis operasional di bid. panas bumi
c. Mempunyai tenaga ahli di bid. panas bumi
4. Persyaratan keuangan
a. Rencana kerja dan anggaran biaya
b. Bukti kepemilikan dana untuk SP dalam bentuk garansi bank,
deposito atau dana hutang siap pakai
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
LELANG WKP PANAS BUMI
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
(2)
Kriteria Penetapan
WKP Panas Bumi
(PERMEN ESDM 11 Tahun 2008)
SURVEI PENDAHULUAN (SP)
- UU No. 27/2003, Ps. 10 ayat (2)
- PP No. 59/2007, Ps. 3 ayat (1)
(1)
PENUGASAN SP
- UU No. 27/2003, Ps. 10 ayat (3)
- PP No. 59/2007, Ps. 6 ayat (1)
- Permen ESDM No. 02/2009
BAGAN ALIR PENETAPAN WKP PANAS
BUMI DAN LELANG WKP PANAS BUMI
(3)
WKP PANAS BUMI
(ditetapkan Menteri)
- UU No. 27/2003, Ps. 9 ayat (2)
- PP No. 59/2007, Ps. 11 ayat (2)
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG
WKP PANAS BUMI
PP NO. 59 TAHUN 2007,
Pasal 20 ayat (6)
LELANG
(PP No. 59/2007,
Ps. 20 – Ps. 27)
Sistem Panas Bumi
Lintas Provinsi
Panitia Lelang
WKP Panas Bumi dibentuk
oleh Menteri
Sistem Panas Bumi
Lintas Kab/Kota
- UU No. 27/2003, Ps. 21 ayat (1)
Panitia Lelang
- PP No. 59/2007, Ps. 28 ayat (3)
WKP Panas Bumi dibentuk
oleh Gubernur
Sistem Panas Bumi
dalam Wil. Kab/Kota
IUP Diterbitkan Menteri/
Gubernur/Bupati/Walikota
sesuai dengan
kewenangannya
Panitia Lelang
WKP Panas Bumi dibentuk
oleh Bupati/Walikota
Keterangan.:
(1) Pihak Lain/Badan Usaha dapat diberikan Penugasan Survei Pendahuluan
(2) Hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan penetapan
WKP Panas Bumi berdasarkan Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi (Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2008)
© EBTKE KESDM - 2012
(3) Penetapan WKP Panas Bumi berdasarkan sistem panas bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Persiapan Lelang WKP Panas Bumi
1. Anggaran dari Daerah  pembiayaan proses lelang
2. Peraturan Daerah
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Raw Data  dari Badan Geologi/Pelaksana Penugasan Survei Pendahuluan
5. Standar Power Purchasing Agreement /PPA
6. Harga Patokan Listrik Panas Bumi telah diakomodir dalam Peraturan
Menteri ESDM No. 02/2011
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PROSES LELANG TAHAP I
Pemasukan
Dokumen Prakualifikasi
Penjelasan
Dokumen Prakualifikasi
Evaluasi dan Berita
Acara Prakualifikasi
Klarifikasi & Konfirmasi
Dok. Prakualifikasi
Penetapan
Hasil Prakualifikasi
Tidak Lulus
Pengambilan
Dokumen Prakualifikasi
Pengumuman
Hasil Prakualifikasi
Lulus
Pengumuman
Prakualifikasi
TAHAP I
(PRAKUALIFIKASI)
Masa Sanggah
Diterima
Ditolak
TAHAP II
(PASCA KUALIFIKASI)
© EBTKE KESDM - 2012
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
PROSES LELANG TAHAP II
Penetapan Pemenang
oleh Menteri/Gubernur/
Bupati/Walikota
Penunjukkan Pemenang
oleh Panitia Lelang
Ditolak
Diterima
TAHAP II
(PASCA KUALIFIKASI)
Undangan Yang Lulus
Tahap I
IUP
-
Masa Sanggah dan
Penjelasan Sanggahan
Pengambilan Dokumen
Lelang Tahap II
Pengumuman Peringkat
Pemenang
Penetapan Peringkat
Pemenang Lelang
-
- Pembukaan Sampul
Penawaran
- Evaluasi, Konfirmasi &
Klarifikasi
Penjelasan &
Penyusunan BA
Penjelasan
Pemasukan Dokumen
Penawaran Harga
© EBTKE KESDM - 2012