Transcript PER-25-PB-2012_Powerpoint

Penatausahaan
Penerimaan Negara Melalui
Modul Penerimaan Negara
Pada Bank/Pos Persepsi
Tanjungbalai, 24 Oktober 2013
MONITORING LAPORAN REVERSAL JANUARI S/D SEPTEMBER 2013
(Sumber Data Intranet Perbendaharaan dan B/P Persepsi)
No
Trans Reversal
data intranet
Perbendaharaan
Nilai
Trans
Reversal
Bank/Pos
Persepsi
Nilai
1.
Jan. 2013 (7)
97.597.214
(7)
97.597.214
2.
Peb 2013 (11)
49.093.946
(11)
49.093.946
3.
Mart 2013 (2)
154.647
(2)
154.647
4.
Apr 2013 (14)
171.259.420
(14)
171.259.420
5.
Mei 2013 (9)
596.584.009
(9)
596.584.009
6.
Juni 2013 (3)
2.581.050
(3)
2.581.050
7.
Juli 2013 (7)
370.999.238
(7)
370.999.238
8.
Agst 2013 (5)
11.444.569
(5)
11.444.569
9.
Sept 2013 (6)
18.773.210
(6)
18.773.210
1.341.716.303
(61)
1.341.716.303
TOTAL S/D SEP 2013
(61)
Current Issue
• Perpanjangan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan/Pos
Sebagai Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi Dalam
Rangka TSA Penerimaan antara Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dengan Pimpinan Bank/Pos Pusat (1 Juli 2013
s/d 30 Juni 2015)
• Ketentuan tentang pelaksanaan dan pelaporan transaksi
Reversal oleh Bank/Pos Persepsi
• Penutupan Rekening Penampungan/Antara/Sejenisnya pada
Bank/Pos Persepsi
Dasar Hukum
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER78/PB/2006
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER32/PB/2010
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER25/PB/2012
• Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendahraan Nomor
SE-36/PB/2011
• Surat Direktur PKN No.S-4572/PB.3/2013 Tgl.2 Juli 2013
hal : Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai
Bank/Pos Persepsi Periode 2013 s.d. 2015
Tujuan
• Menjamin tersedianya layanan loket penerimaan
negara pada Bank/Pos Persepsi dapat beroperasi
secara penuh
• Menjamin
terlaksananya
penatausahaan
penerimaan negara yang akurat, akuntabel,
tepat jumlah, tepat waktu.
Kewajiban Bank/Pos Persepsi
• Membuka loket Penerimaan Negara pada setiap hari kerja mulai
pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat
(Khusus Pos Pukul 08.00 – 14.00).
• Menerima semua setoran Penerimaan Negara termasuk dari
wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang bukan nasabah.
• Menerima setiap setoran Penerimaan Negara baik yang
dilakukan melalui loket dan/atau secara elektronis tanpa
melihat/mempertimbangkan nilai nominal setoran.
• Melakukan perekaman terhadap setiap elemen data
Penerimaan Negara sesuai dengan surat setoran.
Kewajiban Bank/Pos Persepsi
• Mengkredit setiap setoran Penerimaan Negara ke Rekening
Penerimaan secara real time.
• Mengakses sistem MPN untuk memperoleh NTPN atas setiap
setoran Penerimaan Negara yang diterima.
• Mentera NTPN dan NTB pada surat setoran atas setiap setoran
yang diterima.
• Menerbitkan BPN atas setiap setoran yang diterima
• Melimpahkan Penerimaan Negara yang diterima hingga pukul
15.00 waktu setempat ke rekening 501.000xxxxxx SUBRKUN
KPPN pada Bank Indonesia selambat-lambatnya telah diterima
pada pukul 16.30 waktu setempat.
Kewajiban Bank/Pos Persepsi
• Menyampaikan laporan harian penerimaan disertai bukti-bukti
setoran Penerimaan Negara, Nota Debet, Nota Kredit,
Completion advice/Confirmation advice, Rekening Koran dan
ADK kepada KPPN mitra kerja selambat-lambatnya pukul 09.00
waktu setempat hari kerja berikutya termasuk yang diterima
melalui Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/ Unit lainnya
bank persepsi/devisa persepsi.
• Melakukan perbaikan/update atas data Penerimaan Negara.
• Menyampaikan laporan lainnya sesuai permintaan
Kewajiban Bank/Pos Persepsi
• Melaksanakan rekonsiliasi jumlah transaksi Penerimaan Negara
terkait imbalan jasa pelayanan perbankan dengan KPPN mitra
kerja setiap awal bulan berikutnya paling lambat hari kerja
kelima.
• Menindaklanjuti Surat Peringatan yang disampaikan.
• Menyetorkan sanksi denda ke Kas Negara.
• Mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat untuk
memperoleh ijin operasional/pelaksanaan sebagai bank
persepsi/devisa persepsi mitra kerja KPPN dan penetapan KPPN
yang menjadi mitra kerjanya dalam hal cabang bank
bersangkutan pada saat perjanjian ditandatangani belum
memperoleh ijin untuk melaksanakan tugas sebagai bank
persepsi/devisa persepsi.
Larangan
• Menutup loket Penerimaan Negara pada jam buka loket
• Menolak menerima setoran Penerimaan Negara dari wajib
pajak/wajib bayar/wajib setor yang bukan nasabah.
• Memungut biaya kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor atas
jasa pelayanan perbankan yang diberikan oleh Bank Persepsi/Devisa
Persepsi
• Melakukan reversal dengan tujuan perubahan data Penerimaan
Negara dalam LHP yang disampaikan kepada KPPN secara sepihak
setelah pukul 15.00 waktu setempat
• Membatalkan/mengembalikan setoran Penerimaan Negara yang
telah mendapatkan NTPN dan tercatat pada rekening Kas Negara
persepsi KPPN
• Mengkreditkan Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPN
pada rekening selain Rekening
• Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban
Gangguan Jaringan
• Dalam hal terjadi gangguan sistem dan/atau jaringan pada
Bank Indonesia, Bank Persepsi Pusat, atau Bank
Persepsi/Devisa Persepsi Mitra Kerja KPPN, PIHAK KEDUA
wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dan melakukan
langkah-langkah tindak lanjut dengan baik.
• Gangguan sistem dan/atau jaringan meliputi:
• Gangguan yang mengakibatkan Bank Persepsi/Devisa Persepsi
tidak dapat mengakses Sistem MPN untuk mendapatkan NTPN
lebih dari 1(satu) hari.
• Gangguan yang mengakibatkan Bank Persepsi tidak dapat
melimpahkan penerimaan sesuai dengan ketentuan.
Gangguan Jaringan
• Dalam hal terjadi gangguan pada sistem dan/atau
jaringan yang mengakibatkan Bank Persepsi/Devisa
Persepsi tidak dapat mengakses sistem MPN untuk
mendapatkan NTPN lebih dari 1(satu) hari:
• wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPPN mitra kerja
mengenai terjadinya gangguan tersebut pada hari yang sama.
• dapat melakukan perekaman secara offline dengan memberikan
NTB atas setoran yang diterima.
• melakukan prosedur perekaman ulang tanpa merubah NTB pada
saat jaringan telah online dengan sistem MPN.
• melimpahkan Penerimaan Negara dan menyampaikan Laporan
Harian Penerimaan hari bersangkutan kepada KPPN sesuai
dengan ketentuan.
Gangguan Jaringan
• Dalam hal terjadi gangguan pada sistem dan/atau jaringan yang
mengakibatkan Bank Persepsi/Devisa Persepsi tidak dapat
melimpahkan Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan, PIHAK
KEDUA :
• melaporkan secara tertulis terjadinya gangguan sistem dan/atau jaringan
tersebut kepada KPPN mitra kerja pada hari berkenaan disertai penjelasan
penyebab terjadinya gangguan pada hari yang sama.
• melimpahkan penerimaan pada hari berkenaan pada kesempatan pertama
setelah pelimpahan telah dapat dilakukan kembali.
• dalam hal gangguan diakibatkan gangguan pada sistem/jaringan BI-RTGS :
• bank persepsi/devisa persepsi melimpahkan Penerimaan Negara dengan
menggunakan Bilyet Giro (Contingency Plan)
• laporan disampaikan bersama dengan penjelasan terjadinya gangguan dari
Bank Indonesia.
• Kanwil Ditjen Perbendaharaan/Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dapat melakukan penyelidikan/penelusuran atas
terjadinya gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).
Sanksi Denda
• Bank persepsi/devisa persepsi terlambat melimpahkan
Penerimaan Negara;
• Bank persepsi/devisa persepsi tidak membuka loket
Penerimaan Negara pada waktu yang ditetapkan;
• Bank persepsi/devisa persepsi menolak setoran Penerimaan
Negara dari wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang bukan
nasabah PIHAK KEDUA;
• Bank persepsi/devisa persepsi mengenakan biaya kepada
wajib pajak/wajib bayar/wajib setor atas jasa pelayanan
perbankan yang diberikan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
• Melakukan Penerimaan Negara untuk Bank Cabang yang
belum memperoleh ijin sebagai bank persepsi/devisa persepsi.
Keberatan Atas Sanksi Denda
• Bank Persepsi/Devisa Persepsi mengajukan keberatan atas sanksi denda yang
ditetapkan oleh KPPN.
• Dalam hal keberatan tidak disetujui oleh KPPN, maka bank persepsi/devisa
persepsi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.
• Bank persepsi/devisa persepsi wajib menyetor ke kas negara denda yang
ditetapkan oleh KPPN apabila permohonan keberatan yang diajukan tidak
disetujui oleh Kepada Kanwil DJPBN dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak
permohonan keberatan ditolak.
• Bank persepsi/devisa persepsi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan terlebih dahulu membayar denda
yang ditetapkan oleh KPPN.
• Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan keputusan atas permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan keputusan tersebut bersifat
final.
• Dalam hal bank persepsi/devisa persepsi telah membayar sanksi denda sesuai
dengan yang ditetapkan KPPN dan pengajuan keberatan atas sanksi denda
disetujui oleh KPPN/Kanwil DJPBN/Dirjen Perbendaharaan, maka bank
persepsi/devisa persepsi dapat mengajukan permintaan pengembalian
pembayaran denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembebasan Atas Sanksi
Denda
• Bank Persepsi/Devisa Persepsi dapat dibebaskan dari pengenaan
denda dalam hal :
• Keterlambatan pelimpahan disebabkan oleh gangguan pada sistem
RTGS BI yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank
Indonesia dan/atau gangguan pada sistem dan/atau jaringan PIHAK
KEDUA yang dibuktikan dengan hasil penelitian Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
• Bank/Pos Persepsi tidak membuka loket Penerimaan Negara
dan/atau menolak setoran penerimaan negara disebabkan adanya
gangguan jaringan pada kantor cabang/kantor pusat PIHAK KEDUA
yang mengakibatkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat beroperasi.
• Pembebasan sanksi denda dapat diberikan dalam hal Bank
Persepsi/Devisa Persepsi memberikan pemberitahuan tertulis
kepada KPPN Mitra Kerja atas gangguan dimaksud pada hari kerja
berkenaan.
Sanksi Peringatan
• Bank persepsi/devisa persepsi tidak atau terlambat menyampaikan
laporan harian penerimaan secara harian sesuai ketentuan.
• Bank persepsi/devisa persepsi tidak menyetorkan denda atas
keterlambatan pelimpahan Penerimaan Negara lima hari setelah
pengenaan denda oleh KPPN.
• Melakukan reversal atas Penerimaan Negara yang tidak sesuai
dengan ketentuan.
• Membatalkan/mengembalikan setoran Penerimaan Negara yang
telah mendapatkan NTPN dan tercatat pada rekening Kas Negara
persepsi KPPN.
• Mengkreditkan Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPN
pada rekening selain Rekening Penerimaan.
• Hasil penelitian/penelusuran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
atas terjadinya gangguan jaringan tidak sesuai dengan laporan dari
Bank Persepsi/Devisa Persepsi.
• Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban.
Sanksi Peringatan
• KPPN menyampaikan peringatan pertama kepada Bank/Pos Persepsi mitra kerja
atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi.
• Apabila surat peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam
waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan dimaksud
tidak mendapatkan tanggapan atau tanggapan yang disampaikan oleh pimpinan
Bank Persepsi/Devisa Persepsi tidak menyelesaikan masalah. KPPN
menyampaikan Surat Peringatan Kedua kepada Bank Persepsi/Devisa Persepsi
dengan laporan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
• Apabila surat peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam
waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan dimaksud
tidak mendapatkan tanggapan atau tanggapan yang disampaikan oleh pimpinan
Bank Persepsi/Devisa Persepsi tidak menyelesaikan masalah. Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Peringatan Ketiga kepada Bank
Persepsi/Devisa Persepsi.
• Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan dan dapat
memberikan rekomendasi penghentian/penutupan sementara layanan
Penerimaan Negara pada Kantor Cabang Bank Persepsi/Devisa Persepsi kepada
Direktorat Pengelolaan Kas Negara, apabila surat peringatan Ketiga tidak
mendapatkan tanggapan atau tanggapan yang disampaikan pimpinan Bank
Persepsi/Devisa Persepsi tidak menyelesaikan permasalahan.
Jangka Waktu Perjanjian
• Perjanjian mulai berlaku efektif tanggal 1 Juli 2013 hingga
paling lama 6 bulan setelah MPN G-2 dinyatakan dapat
berjalan secara penuh (Maksimal 2 Tahun).
Pelaksanaan Reversal
• Reversal merupakan pembatalan transaksi akibat terjadinya
kesalahan perekaman oleh petugas Bank/Pos Persepsi.
• Pembatalan transaksi oleh petugas Bank/Pos Persepsi
dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari atasan
langsung Petugas Bank/Pos Persepsi atau pejabat yang
bertanggung jawab atas penatausahaan transaksi Penerimaan
Negara.
• Pelaksanaan reversal harus diikuti dengan pembuatan
transaksi baru sebagai pengganti transaksi yang dibatalkan
segera setelah pembatalan transaksi tersebut.
• Transaksi reversal yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi
beserta transaksi pengganti harus tercatat dalam mutasi
debet/kredit pada rekening koran Bank/Pos Persepsi yang
terdaftar pada Sistem MPN.
Pelaksanaan Reversal
• Pelaksanaan reversal dilaporkan dalam suatu Laporan Reversal
sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Tata Cara
Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara.
• Dalam hal reversal dilakukan akibat kesalahan perekaman nilai
nominal setoran, Bank/Pos Persepsi wajib membuat Berita
Acara Reversal yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank/Pos
Persepsi bersangkutan.
• Penyampaian Berita Acara Reversal disampaikan kepada KPPN
mitra kerja bersamaan dengan penyampaian Laporan Harian
Peneriman (LHP) sesuai ketentuan
Gagal Reversal
• Dalam hal Bank/Pos Persepsi tidak dapat melakukan reversal
atau gagal reversal atas kesalahan perekaman, Bank/Pos
Persepsi wajib membuat Berita Acara Gagal Reversal yang
ditandatangani oleh Pimpinan Bank/Pos Persepsi
• Bank/Pos Persepsi wajib melakukan pelimpahan atas transaksi
yang tidak dapat direversal/gagal reversal
• Dalam hal terjadi kelebihan pelimpahan akibat gagal reversal.
Pimpinan Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan
pengembalian kelebihan pelimpahan kepada KPPN mitra
kerjanya.
• Pengajuan permintaan pengembalian dapat dilakukan
bersamaan dengan penyampaian Berita Acara Gagal Reversal
Selisih Pelimpahan Akibat Reversal
Dalam hal transaksi pengganti tidak dapat dicatat dan dilimpahkan
pada hari yang sama dengan transaksi yang direversal,
diperhitungkan sebagai keterlambatan/kekurangan pelimpahan
oleh Bank/Pos Persepsi sebesar nilai transaksi pengganti.
Contoh Kasus
• PT ABC menyetorkan pembayaran PPh sebesar Rp. 10.000.000,pada tanggal 9 Agustus, pada saat input oleh petugas Bank/Pos
Persepsi terjadi kesalahan atas data pada SSP. Atas kesalahan
tersebut Bank melakukan reversal. Pada saat melakukan
perekaman transaksi pengganti telah melewati cut off time pukul
15.00 sehingga baru tercatat dan dilimpahkan pada tanggal 10
Agustus. Atas keterlambatan tersebut bank dikenakan denda
keterlambatan atas pelimpahan penerimaan negara sebesar Rp
10.000 (1‰ x Rp. 10.000.000,-)
Selisih Pelimpahan Akibat Reversal
• Dalam hal nilai nominal transaksi pengganti lebih besar dari transaksi yang
gagal direversal dan transaksi pengganti tidak dapat dicatat dan
dilimpahkan pada hari yang sama, selisih antara nominal transaksi
pengganti dengan nominal transaksi yang telah dilimpahkan,
diperhitungkan sebagai kekurangan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi.
Contoh Kasus :
• PT XYZ melakukan penyetoran PPh sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 5
September, pada saat melakukan perekaman petugas bank persepsi terjadi
kesalahan penginputan nominal sehingga terekam Rp. 10.000.000,-, atas
kesalahan tersebut Bank/Pos melakukan reversal akan tetapi gagal,
sehingga pada 5 Sept yang limpahkan Rp 10.000.000,- Transaksi pengganti
baru direkam (tercatat) pada tanggal 6 September. Atas hal tersebut
Bank/Pos Persepsi melakukan:
• Pelimpahan atas transaksi pengganti sebesar Rp. 100.000.000,• Membayar denda kekurangan pelimpahan sebesar Rp. 90.000.- {1‰ x
(Rp. 100.000.000 – 10.000.000)}.
• Mengajukan pengembalian akibat salah entry sebesar Rp 10.000.000,-
CATATAN PENTING
1. Pengisian Formulir surat setoran harus lengkap dan sesuai
dengan kode; BA, ES1, Satker, Fungsi, Subfungsi, Program,
BAS (MAP), Lokasi;
2. LHP paling lambat diterima di KPPN pukul 09.00 WIB;
3. Penutupan loket penerimaan ditutup paling cepat pukul
15.00 WIB;
4. Rekening Koran harian agar disampaikan pada hari ybs.
Paling lambat pukul 08.00 WIB hari berikutnya;
5. Rekening Koran bulanan agar disampaikan paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya;
6. Penyampaian Tagihan Jasa Layanan Perbankan paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Tanjungbalai, 24 Oktober 2013