Transcript - bbws serayu opak

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN KEKERINGAN TAHUN 2013
DI WILAYAH BBWS SERAYU OPAK
Oleh :
Drs. GEMBONG P. NUGROHO, MT
(Kepala Bidang Penanganan Darurat)
Disampaikan dalam acara Sosialisasi Upaya Penanganan Kekeringan, Banjir dan Tanah Longsor
Yogyakarta, 18 Juni 2013
JUMLAH KEJADIAN BENCANA ANGIN, BANJIR DAN LONGSOR
DI 6 KABUPATEN SELAMA KURUN WAKTU 2009 - 2013
Kabupaten
Banjarnegara
Jumlah Kejadian
Taksiran Kerugian
Tanah
(Rp.)
Angin Topan
Longsor
Banjir
3
69
28
4,748,815,000
Banyumas
21
62
46
19,257,117,000
Cilacap
76
40
107
68,415,505,000
8
41
42
18,246,155,000
Kebumen
19
53
18
9,798,680,000
Klaten
18
3
9
21,664,000,000
Magelang
9
15
7
102,516,000,000
Purworejo
4
11
2
753,500,000
Temanggung
6
75
42
6,258,618,000
Wonosobo
4
69
14
119,591,200,000
Purbalingga
DATA DAN FAKTA
NASIONAL
• Ancaman bencana
hidrometeorologi meningkat
• Berkurangnya lahan pertanian
dan perkotaan khususnya di
dataran pantai
• Harga2 kebutuhan meningkat
• Wabah penyakit dan Hama
Tanaman
• Gagal panen dan kekurangan
pangan
• Masalah kekurangan Gizi dan
• Kerugian bencana
Hidrometeorologi
sangat besar dan
terjadi secara rutin
setiap tahun. Banjir
Jakarta 2007 menelan
kerugian Rp. 7-8 Trilyun
• mempengaruhi laju
pertumbuhan
pembangunan
• Menurunkan tingkat
kesejahteraan
masyarakat
GAMBARAN UMUM
• Kondisi Provinsi Jawa Tengah yang rawan
bencana, baik secara fisiografis, geografis,
geologis, hidrologis dan demografis.
• Hampir seluruh potensi/ancaman bencana
berada di Jawa Tengah dengan tipe dan jenis
bencana yang bervariasi dan frekuensi cukup
tinggi,
• Perlunya
penanganan
bencana
yang
sistematis, terpadu dan terkoordinasi sesuai
amanat UU No. 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana
DASAR
1.
UU NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA;
2.
PP NO.21 TAHUN 2008 TTG PENANGGULANGAN BENCANA;
3.
PERPRES NO. 8 TAHUN 2008 TENTANG BNPB;
4.
PERDA NO. 10 TAHUN 2008 TTG ORTALA LEMBAGA LAIN DAERAH JATENG;
5.
PERDA NO. 11 TAHUN 2009 TTG PENYELENGGARAAN PB DI JAWA TENGAH;
6.
PERMENDAGRI NO. 46 TAHUN 2008 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA BPBD;
7.
PERKA BNPB NO. 3 TAHUN 2008 TTG PEDOMAN PEMBENTUKAN BPBD;
8.
PERGUB NO. 101 TAHUN 2008 TTG PENJABARAN TUPOKSI DAN TATA KERJA SET.
BPBD PROV. JATENG;
9.
SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR :360 /19504 TGL. 9
OKTOBER 2012 PERIHAL : ANTISIPASI MUSIM HUJAN TAHUN 2012 - 2013 DI
PROVINSI JAWA TENGAH;
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
(UU No. 24 Tahun 2007)
Prabencana
Situasi Tidak Ada
Bencana
Situasi Terdapat
Potensi Bencana
Saat terjadi
bencana
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana (PB)
1.
2.
3.
4.
Perencanaan PB
Pengurangan Risiko Bencana
Pencegahan
Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
Persyaratan analisis risiko bencana
Pelaksanaan dan penegakan tata ruang
Pendidikan dan pelatihan
Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
Mitigasi
Peringatan Dini
Kesiapsiagaan
Rencana Kontijensi
Penetapan Status Bencana
Penyelamatan dan Evakuasi
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Perlindungan penduduk rentan
Pemulihan segera sarana dan prasarana vital
Perka BNPB No. 11 /2008
Pascabencana
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Rehabilitasi
Rekonstruksi
Risiko Bencana merupakan fungsi dari bahaya,
kerentanan, dan kemampuan suatu daerah.
R=f{HxV/C}
R = Risiko
H(azard) = Bahaya
V(ulnerability) = kerentanan
C(apacity) = kemampuan
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Bahaya
&
Kerentanan
Kapasitas
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
How to Succeed Disaster Risk Reduction?
1. Identifikasi Bahaya/Ancaman (Hazard)
2. Identifikasi Kerentanan/Kerawanan (Vulnerability)
3. Inventarisasi Kapasitas (Capacity)
Metode Umum
Pengkajian Risiko bencana
IDENTIFIKASI POTENSI
ANCAMAN (HAZARD)
Identifikasi Potensi Ancaman
1. Banjir
2. Tanah Longsor
3. Kekeringan
IDENTIFIKASI
KERENTANAN
(VULNERABILITY)
Identifikasi Kerentanan
1. Geografis wilayah Jawa Tengah yang berisiko banjir dan tanah
longsor.
2. Banyaknya sungai-sungai besar di Provinsi Jawa Tengah yang
rawan banjir.
3. Jumlah dan kepadatan penduduk di daerah rawan banjir
(bantaran sungai) dan di daerah rawan longsor (lereng
perbukitan)
4. Kelompok rentan (manula, balita, orang cacat dan hamil)
5. Lemahnya Jejaring koordinasi dan informasi keadaan darurat
bencana
6. Keberadaan hutan lindung dan sumberdaya penyangga
7. Cadangan air tanah dan aier permukaan yang sangat kecil
pada musim kemarau
ANTISIPASI UNTUK
MENINGKATKAN KAPASITAS
(CAPACITY)
Tindakan Koordinasi Peningkatan
Kapasitas
KELEMBAGAAN/KEBIJAKAN
1. Perda 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Jawa Tengah
2. 24 Kabupaten /Kota di Jawa Tengah sudah membentuk BPBD
dengan Perda.
3. Anggaran Dana Siap Pakai BNPB dan Dana Tak Terduga Gubernur
Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Kepada Bupati / Walikota
Se Jawa Tengah, Nomor :360 /19504 Tgl. 9 Oktober 2012
Perihal : Antisipasi Musim Hujan Tahun 2012 - 2013 Di Provinsi
Jawa Tengah;
5. Dinas PSDA Provinsi Jateng mengadakan rakor antisipasi musim
hujan, pada tanggal 1 Oktober 2012
6. Bpbd Provinsi Jawa Tengah Mengadakan Rapat Koordinasi
Mengantisipasi Musim Hujan Dengan SKPD Provinsi, Bakorwil,
Bmkg, Dan Bpbd Kabupaten/Kota Se – Jawa Tengah Pada Tanggal
8 Oktober 2012
7. Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah Mengadakan Rapat Koordinasi
Menindaklanjuti Edaran Gubernur, Pada Tanggal 15 Oktober 2012
Tindakan Koordinasi Peningkatan
Kapasitas (lanjutan….)
PERINGATAN DINI
1.
Tersedianya Peta Risiko Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk 35 Kabupaten / Kota di
Jawa Tengah
2.
Sedang disusun Peta Risiko Bencana Kekeringan di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pati,
Kudus, Boyolali, Klaten dan Sukoharjo.
3.
Pemasangan Early Warning System dalam rangka peringatan dini bilamana ada keadaan
darurat bencana
PENGUATAN KAPASITAS
1.
Kegiatan, fsilitasi, simulasi, latihan gabungan, bintek, gladi lapang untuk perkuatan
personil dan masyarakat.
2.
Sosialisasi perundang-undangan dan pngurangan resiko bencana kepada aparat
pemerintah dan masyarakat.
3.
Terbentuknya desa tangguh di hampir seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah
MITIGASI
1.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Kota yang berbasis
pengurangan risiko bencana
2.
Pembangunan prasarana fisik berupa tanggul dan talud oleh BBWS, Dinas PSDA, Dinas
ESDM, Pemkab dan warga terancam untuk mengurangi bahaya/ancaman.
3.
Aktivasi Posko Bencana di masing-masing instansi Pemerintah Pusat (BMKG, BBWS, BBPD
dsb), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten (BPBD, PSDA, ESDM, dsb) untuk meningkatkan
jejaring informasi antar pemangku kepentingan.
Tindakan Koordinasi Peningkatan
Kapasitas (lanjutan….)
KESIAP SIAGAAN
1. Rencana Kontinjensi yang disusun untuk berbagai macam ancaman bencana
2. Penyiagaan sumberdaya logistik dan peralatan dalam rangka mengurangi
risiko.
3. Penyiapan jalur dan tempat evakuasi sementara.
4. Pembentukan Gugus Tugas Tim Reaksi Cepat dan Kaji Cepat yang bertujuan :
• Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencanapada saat
tanggap darurat.
• Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka aktivasi Posko dan
sumberdaya.
• Pelaporan yang cepat tentang cakupan wilayah, jumlah korban dan
kerusakan serta kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi
5.
6.
7.
Menyiagakan sarana dan prasarana kesehatan yang berada di daerah .
Menyiapkan sumberdaya manusia berupa personil kesehatan (dokter, perawat
dsb.) serta lembaga penanggulangan bencana baik pemerintah maupun
swadaya masyarakat.
Penyiapan bahan banjiran (kawat bronjong dan karung plastik)
UPAYA BPBD
PROVINSI
JAWA TENGAH
Peningkatan
kesiapsiagaan
melalui
perencanaan
dan peningkatan
kapasitas PB
• Fasilitasi penyusunan Rencana
kontinjensi di seluruh
Kabupaten/Kota terkait dengan
kawasan rawan bencana
• Fasilitasi Latihan Penanggulangan
Bencana di seluruh Kabupaten
• Pembangunan Pusdalops dan
Posko Siaga Darurat Bencana di
Lapangan
• Fasilitasi pembentukan TRC dan
sarana prasarana Tanggap Darurat
• Inventarisasi Relawan
• Pengerahan sarana dan Prasarana
PB di seluruh Kabupaten (peralatan
dan logistik)
• Penanganan Darurat
BANTUAN
Bencana Kekeringan (Cuaca
DANA SIAP
Ekstrim
Kering)
Tahun
2012
PAKAI BNPB di
Rp. 8.971.399.000,Jawa Tengah
Dana Siap Pakai adalah
dana yang selalu
tersedia dan
dicadangkan oleh
Pemerintah untuk
digunakan pada status
keadaan darurat
bencana, yang dimulai
dari status siaga darurat,
tanggap darurat dan
transisi darurat ke
pemulihan
• Siaga Darurat Bencana
Angin, Banjir dan Tanah
Longsor (Cuaca Ekstrim
Basah) Tahun 2012 - 2013
Rp. 9.005.000.000,-
PENANGANAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI
JAWA TENGAH TAHUN 2012
• Pada tahun 2012, laporan terdampak bencana
kekeringan/kekurangan air bersi di Provinsi Jawa Tengah,
sebanyak 17 kabupaten (649.207 KK, 975 desa di 164
kecamatan)
• BNPB melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan
Dana Siap Pakai dalam rangka Penanganan Darurat Bencana
Kekeringan Kekurangan Air Bersih, yang penggunaannya
untuk:
– Dropping air
– pengadaan peralatan penunjang penyediaan air bersih
– Eksploitasi Sumber Air (pembuatan sumur bor dan
pipanisasi)
DAFTAR TERDAMPAK BENCANA KEKERINGAN TAHUN 2012
DAN DISTRIBUSI BANTUAN DSP BNPB
Terancam/Terdampak
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Kabupaten/ Instansi
BANJARNEGARA
BANYUMAS
BLORA
BOYOLALI
BREBES
CILACAP
DEMAK
GROBOGAN
KEBUMEN
KLATEN
MAGELANG
PATI
PURBALINGGA
PURWOREJO
REMBANG
TEMANGGUNG
WONOGIRI
Kec.
Desa
10
15
15
6
5
12
7
15
16
5
2
10
10
7
14
6
9
Jumlah KK
54
38
134
37
6
77
41
118
83
32
7
87
71
26
102
18
44
12,448
3,800
81,605
26,413
5,172
172,550
53,706
39,993
23,897
29,250
2,000
51,006
61,162
5,257
53,488
6,108
21,352
Alokasi DSP
(Rp.)
70.000.000
609,700,000
578,000,000
70,700,000
219,300,000
544,500,000
126,900,000
294,000,000
520,300,000
508,524,000
26,300,000
115,470,000
294,000,000
52,400,000
528,920,000
646,668,000
172,600,000
• BPBD melalui Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi
Jawa Tengah juga telah membangun Sumur Bor (1 titik) dan
Sumur Pantek (35 titik), dengan alokasi sebagai berikut
No

Kabupaten
JUMLAH.
KET.
1
BREBES
15 titik
Sumur Pantek
2
WONOGIRI
10 titik
Sumur Pantek
3
GROBOGAN
10 titik
Sumur Pantek
4
CILACAP
1 titik
Sumur Bor
Pembangunan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air
bersih warga Kabupaten Brebes, Wonogiri, Grobogan dan
Cilacap
 BPBD juga menyalurkan peralatan penunjang kebutuhan penyediaan air
bersih berupa jerigen dan tandon, dengan alokasi sebagai berikut :
No
Kabupaten
1
Demak
2
Tandon (Unit)
Jerigen (Unit)
66
2.000
Pati
249
1.900
3
Rembang
105
1.950
4
Blora
30
2.750
5
Grobogan
-
1.500
6
Boyolali
18
800
7
Klaten
-
1.100
8
Wonogiri
-
800
9
Magelang
12
220
10
Purworejo
36
370
11
Kebumen
252
950
12
Cilacap
234
5.800
13
Temanggung
24
400
14
Banjarnegara
-
600
15
Purbalingga
33
2.200
16
Banyumas
117
260
17
Brebes
66
370
SIAGA DARURAT BENCANA ANGIN, BANJIR DAN TANAH
LONGSOR DI JAWA TENGAH TAHUN 2013
• Pada tahun 2013, sebanyak 25 kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Tengah, telah mengajukan permohonan kegiatan Posko
Siaga Bencana dan Tanggap Darurat Bencana di masingmasing kabupaten
• BNPB melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan
Dana Siap Pakai dalam rangka Siaga Darurat dan Tanggap
Darurat Bencana untuk 25 kabupaten kota , yaitu: Tegal,
Karanganyar, Pekalongan, Brebes, Sukoharjo, Jepara, Kudus,
Cilacap, Banyumas, Kendal, Rembang, Banjarnegara,
Kebumen, Semarang, Demak, Purbalingga, Magelang, Blora,
Temanggung, Boyolali, Purworejo, Pati, Wonogiri, Klaten dan
Grobogan, serta Kodam IV/Diponegoro dan POLDA Jawa
Tengah
TERIMA KASIH