Transcript Peksos

KARAKTERISTIK, PERMASALAHAN, PROSPEK, STRATEGI, PENINGKATAN KINERJA TKSM

Sapartinah Markus I.

PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM II.

KARAKTERISTIK DAN PERMASALAHAN III. PROSPEK TKSM IV. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

I. PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM

A. Pengertian

1. Undang – Undang Kesos : TKS adalah seseorang yang:  Dididik dan dilatih secara profesional untuk melakukan Pelsos;  Bekerja di bidang Kesos, di lembaga pemerintah / swasta (M ?) Relawan Sosial : seseorang / kelompok masyarakat :  Berlatar belakang Peksos / bukan Peksos  Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Kesos;  Bukan di instansi sosial pemerintah  Atas kemauan sendiri  dengan / tanpa imbalan Peksos Profesional adalah seseorang :  Bekerja di lembaga pemerintahan / swasta  Memiliki kompetensi dan profesi Peksos kepedulian dalam Peksos  Melalui pendidikan pelatihan pengalaman praktik Peksos  Untuk melaksanakan Pelsos

2. 3. Kepmensos RI No. 28 Tahun 1987 PSM adalah warga masyarakat  Atas dasar : kesadaran, tanggung jawab sosial, rasa kebersamaan, kekeluargaan, kesetiakawanan sosial  Sukarela  Mengabdi di bidang Kesos Glosarium Penyelenggaraan kesos Tagana adalah personal terlatih penanggulangan bencana berbasis masyarakat TKSK adalah seseorang yang :  Diberi tugas melaksanakan pendampingan  Dalam penanggulangan masalah Kesos  Di tingkat Kecamatan TKSM adalah warga masyarakat yang :  Peduli  Memiliki wawasan dan komitmen Kesos  Mengikuti pendidikan, latihan Kesos WPKS adalah wanita / wanita tokoh masyarakat yang :  Mempunyai kemampuan untuk :  Memimpin  melaksanakan KegiatanKesos

B. Cakupan TKSM

TKS TKS - PNS Peksos Inst. Sos Non Peksos Peksos Inst. Lain Non Peksos TKS - M Catatan : 1.

TKSM : No. 1 s/d 12 menunjuk pada spesifikasi rekrutment, pembekalan dan pembinaan serta sertifikasi (legalitas) 2.

TKSM : No. 1 s/d 12 juga menunjuk pada pendayagunaan yang lebih efektif 3.

Bagan belum mengindikasikan spesifikasi wilayah : Desa / Keluarahan, Kecamatan, dst . Individu Lembaga (LKS, LSM, LA, LKS) Dibayar (TKSK; Pendamping PKH) PEKSOS 1 2 NON PEKSOS PEKSOS 5 Tidak Dibayar (PSM; WPKS; Relsos) PEKSOS 3 4 NON PEKSOS Dibayar (TIM) Un-Organik Tidak (Relsos) Organik Dibayar (staf) NON PEKSOS 6 PEKSOS Tidak (Pengurus) 7 8 NON PEKSOS PEKSOS 9 10 NON PEKSOS PEKSOS 11 12 NON PEKSOS

I. KARAKTERISTIK DAN PERMASALAHAN

A. Karakteristik

1. Basis Wilayah Kerja a. Desa / Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten / Kota – Propinsi; Nasional (TKSS, Relawan Sosial, Tenaga Tenaga pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah-wilayah tersebut) Karakteristik wilayah kerja sangat terkait dengan kapasitas kordinasi; beban permasalahan (lokal / lintas “lokal), serta pendekatan 2. Apresiasi : digaji / dibayar dan tidak dibayar; yang terkait dengan : a. Interpretasi kerelawanan / semangat volunterisme b. Hak, kewajiban, tanggung jawab c. Keberlanjutan “pengabdian” 3. Kompetensi a. Pendidikan / pelatihan Peksos b. Pengalaman bekerja dibidang Kesos c.

Semangat pengabdian yang terkait dengan pembekalan dan kinerja /performance

B. Permasalahan / Issue

Relevan dengan karakteristik TKSM dan kebutuhan terhadap Pelsos : 1. Jumlah, proporsi, terkait rekruitmen / mobilisasi a. Seberapa perlu ?

b. Seberapa menarik ?

2. Kualitas SDM, terkait dengan pembekalan sesuai kebutuhan a. Bekal dasar b. Bekal spesifik sesuai karakteristik TKSM 3. Pendayagunaan a. Kegiatan reguler b. Kegiatan insidentil (“proyek”) c.

Tanggap darurat 4. 5. Yang hanya bisa dilakukan bila ada data dasar Legalitas a.

b.

Untuk yang “PEKSOS” Untuk TKSM yang non-Peksos 1. Sertifikasi 2. Identitas dan otoritas yang berwenang seperti : Kades, Lurah, Camat, dst.

Kualifikasi : untuk TKSM tertentu (PSM pratama – utama)

III. PROPSPEK TKSM

Kedepan, dengan ditegaskannya : 1. Peran masyarakat ( Undang – Undang Kesos dan PP Peran Masyarakat) 2. Peran masyarakat sipil ( Undang – Undang RPJP ) menwujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum (penggeraknya individu dan lembaga) 3. Penataan peran negara dan peran masyarakat ( Undang – Undang RPJP : masyarakat tanggap , semangat sukarela, fungsi positif lembaga dan pranata kemasyarakatan ) 4. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan ( PerPres No. 5 Tahun 2010 : RPJMN 2010 – 2014 ) ; a. Aspek Sosial 1). Struktur sosial masyarakat 2). Partisipasi masyarakat pelaku dan marjinal / minoritas Prospek peran TKSM sangat menantang, bila : 1. Keberadaan dan identitas 2. Motivasi dan kemampuan 3. Kinerja / performance Jelas, Realistik, Terhitung

IV. STRATEGI PENINGKATAN

1. Memperjelas definisi, cakupan / jenis, kualifikasi TKSM, yang secara konsisten diberlanjutkan 2. Membekali TKSM sesuai dengan : a. Karakteristik keberadaan dan spesifikasi kegiatannya 1). Pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial 2). Pemberdayaan masyarakat 3). Kordinasi dan jaringan b. Pemahaman permasalahan Kesos di lingkup kerjanya ( PSKS  PMKS ) 3. Menilik dan memperhatikan kesejahteraan TKSM 4. Mendayagunakan secara optimal 5. Membina secara berkelanjutan ( data, review, apresiasi, re-generasi )

C.

D.

E.

F.

A.

 B.

I PENDAHULUAN

Latar Belakang Konsep alinea 1 – 6 Ditambah :  Peran masyarakat secara jelas / eksplisit disebut dalam Undang – Undang Kesos, dijabarkan  dalam RPP.

Diperlukan peran TKSM yang lebih terintegrasi dengan penyelenggaraan Kesos lainnya di berbagai tingkat administrasi pemerintahan, terutama tingkat akar rumput di  Kebijakan nasional pemberdayaan TKSM terutama diarahkan agar pemberdayaan lebih terstandar, konsisten, gerak langkah TKSM lebih terintegrasi, kemampuan didukung dan sikap, perilaku aktualisasi peran di lapangan / Maksud dan Tujuan Penyusunan Buku Pengguna Buku Pengertian Landasan Hukum Sistematika Buku

KEBIJAKAN NASIONAL PEMBERDAYAAN TKSM II KONDISI UMUM DAN PROFIL TKSM

A. Kondisi Umum 1. Kondisi umum TKSM Jenis, jumlah, persebaran, kemampuan 2. Kondisi permasalahan Kesos  Jenis, jumlah, faktor  berpengaruh TKSM) Sasaran Kesos (relevan prioritas tugas program B. Profil TKSM 1. Umum : konsep 2. Spesifik a.

Di tingkat akar rumput b. Di wilayah – wilayah / tingkat lain c.

Perseorangan d. Dilembaga-lembaga (fokus perhatian, kemampuan, pendekatan) sikap, perilaku,

III POLA PEMBERDAYAAN

A. Prinsip : Konsep B. Tujuan dan Target Hasil : 1. Tujuan 2. Target hasil C. Arah Kebijakan dan Strategi 1. Arah kebijakan : memperkuat kemampuan TKSM dan kemandirian D.

2. Strategi  Menata persebaran   jumlah Meningkatkan kapasitas Meningkatkan kecuali untuk “bencana” ) 2. Rekrutment, legalitas  Diklat   Umum spesifik dan pendayagunaan peran TKSM Pola Pemberdayaan 1. Aspek ( bantuan peralatan kerja, 3. Pengembangan 5. Penghargaan organisasi jaringan kerja 4. Studi banding dan dialog dan

IV INDIKATOR CAPAIAN

Umum Spesifik

V MEKANISME PEMBERDAYAAN

A.

Kewenangan dan Tanggung A.

B.

Jawab Pusat Daerah Kecamatan Desa / Kelurahan Kordinasi 1.

2.

3.

UEP

VI PENUTUP

Buku bermanfaat bila ………..

Pemberdayaan …….

berhasil bila TKSM berperan bila ………..

Bandung, Maret 2011

Sapartinah Markus