Transcript 04. UU No. 6 Tahun 2014

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
OLEH :
FIRMAN G.S.
KASUBDIT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
D A S A R H U K U M
 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Catatan :
Pasal 120 ayat (1), semua perat. pelaks. ttg Desa yg slm ini ada
ttp berlaku sepanjang tdk bertentangan dgn UU ini;
 PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
Antara lain,
 Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa;
 Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;
 Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Kekayaan Desa.
2
Kewenangan :
1. Asal Usul ;
2. Lokal Berskala Desa ;
3. Ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemda Prov.,
Kab./Kota ;
4. Kewenangan Lain,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEWENANGAN DESA
1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SIST
ORG MASY ADAT, PEMB. KELEMBAG. MASY ADAT,KELEMBAG MASY,
LEMB. HK. ADAT, PENGELOLAAN TKD, PENGEMBANGAN PERAN
MASY.DESA ).
2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (a.l. PENGELOLAAN PASAR
DESA, PEMANDIAN UMUM, JARINGAN IRIGASI, EMBUNG DESA,
PERPUSDES, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU).
3. KEWENANGAN
YANG DITUGASKAN
PEMERINTAH, PEMERINTAH
PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA.
4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH,
PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN
PERUNDANGAN.
CATATAN:
KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA
 KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI
BIAYA)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DESA ADALAH :
DESA DAN DESA ADAT ATAU YANG DISEBUT DENGAN
NAMA LAIN , SELANJUTNYA DISEBUT DESA, ADALAH
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI
BATAS
WILAYAH
YANG
BERWENANG
UNTUK
MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN,
KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN
PRAKARSA MASYARAKAT, HAK ASAL-USUL DAN/ATAU
HAK TRADISIONAL YANG DIAKUI DAN DIHORMATI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMERINTAHAN DESA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN
NEGARA
KESATUAN
REPUBLIK
INDONESIA.
PEMERINTAH DESA
KEPALA DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA
LAIN DIBANTU PERANGKAT DESA SEBAGAI UNSUR
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ATAU YANG DISEBUT
DENGAN
NAMA
LAIN
ADALAH
LEMBAGA
YANG
MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN YANG ANGGOTANYA
MERUPAKAN WAKIL DARI PENDUDUK DESA BERDASARKAN
KETERWAKILAN WILAYAH DAN DITETAPKAN SECARA
DEMOKRATIS.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kelembagaan Desa/Desa Adat
Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat, terdiri:
 Pemerintah Desa/Desa Adat;
 Badan Pemusyawaratan Desa/Desa Adat;
 Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 Lembaga Adat.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KADES/DESA
ADAT
(SEBUTAN
LAIN)
MERUPAKAN
KEPALA
PEMERINTAHAN DESA/DESA ADAT YG MEMIMPIN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA SBG KEPANJANGAN TANGAN NEGARA YG DEKAT
DNG MASYARAKAT, DNG DEMIKIAN PENGATURAN TTG KADES/DESA
ADAT :
 DISESUAIKAN DNG SEBUTAN LOKAL;
 BERKEDUDUKAN SBG KEPALA PEMERINTAH DESA/DESA ADAT &
PEMIMPIN MASYARAKAT;
 DIPILIH SECARA DEMOKRATIS, KECUALI DESA ADAT MEKANISME
LOKAL;
 PEMILIHAN LANGSUNG TDK MENGGUNAKAN BASIS PARPOL.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEDUDUKAN, KEWENANGAN,
KEUANGAN
SEMAKIN KUAT
VISI - MISI
KADES & BPD
“SAMA”
AKUNTABEL
“KHUSUSNYA” BPD
BERFUNGSI PENTING
DLM MENYIAPKAN
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DESA
SIST. PENGAWASAN &
KESESIMBANGAN
PEMERINTAHAN DESA
& LEMB DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Keuangan Desa
(Pasal 71 UU 6/2014)
Adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban.
Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan
pendapatan,
belanja,
pembiayaan
dan
pengelolaan keuangan desa.
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENDAPATAN
ADD
1. PADesa;
2. Alokasi APBN;
3. Bag. Hasil Pajak & Retribusi Daerah;
4. ADD
5. Bant. Keuangan APBD Prov/Kab.
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga;
7. lain-lain Pendapatan Desa yg sah.
- SILTAP Kades & Perangkat
- Merupakan bag. DP yg diterima
kab/kota dari DBH & DAU dikurangi
DAK plg sdkt 10 % untuk Desa;
- Penundaan dan/atau pemotongan
sebesar ADP setelah dikurangi DAK
yang seharusnya disalurkan ke desa.
- PADesa (Hasil Usaha, Hasil Aset, swadaya &
partisipasi, Gotong Royong, lain-lain PADesa.)
- Lain-lain PA berdasar Kewenangan asal-usul &
lokal skala desa:
- Lain-lain pdptn Desa yg sah a.l. Hasil
kerjasama Pihak ke 3 & Bant. Perusahaan yg
berlokasi di desa.
11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Belanja
- Diprioritas utk Kebut. Pemb.
- Kebut. Pemb. meliputi, tp tdk trbts pd:
a. Kebut. Primer;
- Dpt. dialokasikan insentif bg RT/RW
b. Pelayanan Dasar;
(membantu pelaksanaan tugas pelayanan
c. Lingkungan;
Pemerintahan, Perencanaan, pembangunan,
d. Pemberdayaan Masy. Desa.
ketertiban, & Pemberdayaan
Masyarakat
Desa)
- “tidak terbatas” adalah
Kebutuhan
pembangunan diluar pelayanan dasar yg
- Kebutuhan Primer adalah sandang, dibutuhkan masyarakat desa.
pangan, papan;
- Pelayanan dasar antara lain
pendidikan, kesehatan, infrastruktur
dasar.
12
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengelolaan
Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;
Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes).
13
Pengelolaan
Keuangan Desa
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
P
A
R
TI
SI
P
A
TI
F
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENATA
USAHAAN
PELAPORAN
RPJMDesa
Penganggaran
RKP Desa
ADesa;
APBN;
ADD;
Bantuan Keu;
Pajak &
Retribusi;
Hibah
Lain” yg sah
Rancangan
APBDesa
•Buku Kas Umum
•Buku Kas PePerincian
Objek Penerimaan
•Buku kas Perincian Objek
Pengeluaran
•Buku Kas Harian Pembantu
•Buku Kas Pembantu Pajak
Pedoman
Penyusunan
APBDesa,
Perubahan,
Perhitungan dan
Pertanggungjawaban
 Bukti-bukti
pengeluaran yang
sah
 Bukti Penyetoran
PPN/PPH
PERTANGGUNG
JAWABAN
 Perdes
 SK Kades
TRANSPARAN
AKUNTABEL
AZAS
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
PARTISIPATIF
TERTIB DAN
DISIPLIN
Kepala Desa
PENGELOLA
KEUANGAN
DESA
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa
dan Mewakili Pemdes dlm
Kepemilikan Kekayaan Desa
Yg Dipisahkan.
Sekdes
(Koordinator
PTPKD)
Bendahara
Desa
• Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan
APBDes
• Menetapkan kebijakan ttg pengelolaan barang
desa
• Menetapkan bendahara desa
• Menetapkan petugas yg melakukan
pemungutan penerimaan desa
• Menetapkan petugas yg melakukan
pengelolaam barang milik desa
• Menyusun dan melaksanakan Kebijakan
Pengelolaan APBDesa
• Menyusun dan melaksanakan Kebijakan
Pengelolaan Barang Desa
• Menyusun Raperdes APBDesa,
perubahan APBDesa , dan
pertanggungjawaban APBDesa
• Menyusun Rancangan Keputusan Kepala
Desa ttg pelaksanaan Peraturan Desa.
• Sebagai pelaksana Penatausahaan
Keuangan Desa (Penerimaan &
Pengeluaran Uang);
• Wajib mempertanggungjawabkan
Penggunaan Uang;
• Menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran kpd
Kades (paling lambat tgl 10 bulan
berikutnya).
STRUKTUR
Struktur
APBDesa
APBDES
PEMBIAYAAN
DESA
PENDAPATAN
DESA
BELANJA
DESA
 PAD Desa
 Bagi hsl Pajak & Rtbs
Kab.Kota
 ADD
 Bantuan Keu.
Pem.Prov,Pem.Kab/
Kota
 Hibah/sumbangan
pihak ke tiga
 Bel.langsung
Peg,Brg/Jasa,Modal
 Bel.Tdk lansung
Peg/Siltap,Subsidi,Hi
bah,Bansos,Bant
Keuangan.,Tak
terduga.
 Penerimaan
SILPA,PencairanDana
Cad.,Hsl Penj.Kekayaan
Desa yg
dipisahkan,Penerimaan
Pinjaman
 Pengeluaran
Pemb.Dana Cad.,Penyert.
Modal Desa,Pembayaran
Utang
PENYUSUNAN
RANCANGAN
APBDESA
RPJMD
DAN
RKPDesa
 ±3 bln stlh
dilantik
Penjabaran
Visi & Misi
Kades;
 RKP plg lmbat
akhr bln Jan
TA sblmnya
PENETAPAN
RANCANGAN
APBDESA
EVALUASI
RANCANGAN
APBdesa
Sekdes
menys.
Ranc.Perdes
ttg APBdes;
Dibahas
Kades & BPD
u/ persetuj.
(+Nov.TA
sblmya);
3 hr 
Bup/Walikota;
Dittpkan 1 bln
stlh APBD
dittpkan.
plng lama ± 20 hr;
Melampaui
batas, Desa
menetapkn;
Tdk sesuai, Kades
&BPD
menyempurnakan
(7 hr dr hsl evls.);
Hsl ev. tdk ditinjut
mk berlaku pagu
APBDesa TA
sblm.;
Pembatalan dittp
dg Perbup/wal.;
7 hr stl pembtln
Kades bersama
BPD mencabut
Perdes. APBDesa
(pencabutan hrs
dg Perdes).
A
P
B
D
e
s
a
PELAKSANAAN APBDesa
 Pendapatan Desa melalui rekening Kas
Desa
 Desa yg belum memiliki pelayanan
Perbankan , Pengaturan diserahkan
kpd Daerah;
 Program & Kegiatan yang masuk ke
desa wajib dicatat dalam APBDesa;
 Pendapatan desa harus didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah.
 Pengeluaran
Belanja atas beban APBDesa
dilaksanakan melalui Rek. Kas Desa dan hrs didukung
oleh bukti yang lengkap dan sah;
 Bukti yg lengkap dan sah hrs mendpt pengesahaan
oleh Sekdes;
 Pengeluaran Kas Desa tdk dpt dilakukan sebelum
Ranc.Perdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi
Peraturan Desa;
 Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya dan menyetorkannya ke
rekening Kas Daerah.
Perubahan APBDesa
1. PERUBAHAN APBDesa :
 Keadaan yg menyebabkan hrs dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 Keadaan yg menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun
sebelumnya hrs digunakan dalam tahun berjalan;
 Keadaan darurat;
 Keadaan luar biasa.
2. Perub. Apbdesa hanya dapat dilakukan 1 kali dlm 1 T.A;
3. Merubah Perdes tentang APBDesa menjadi perubahan APBDesa;
4. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara
penetapan pelaks. APBDesa.
WAJIB DILAKSANAKAN
OLEH BENDAHARA DESA
PENERIMAAN DESA
• Buku Kas Umum, Buku Kas
Pembantu Perincian Obyek
Penerimaan,Buku Kas Harian
Pembantu;
• Penerimaan uang wajib
dipertanggungjawaban
Bendahara paling lambat tgl 10
bulan berikutnya, lampirkan :
(Buku Kas Umum, Buku Kas
Pembantu Perincian obyek
Penerimaan, Buku Kas Harian
Pembantu, Bukti Penerimaan
lainnya yang sah).
PENGELUARAN DESA
•Dokumen Penatausahaan
pengeluaran hrs disesuaikan pd
Perdes ttg APBDesa atau Perdes ttg
perubahan APBDesa melalui
pengajuan SPP;
•Pengajuan SPP harus disetujui oleh
Kades melalui PTPKD;
•Pengeluaran uang wajib dipertngg
jwbkan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya, lampirkan : (Buku
Kas Umum, Buku Kas Pembantu
Perincian obyek Pengeluaran, Buku
Kas Harian Pembantu, Bukti atas
penyetoran PPN/PPh ke Kas
Negara,Bukti Pengeluaran lainnya
yang sah).
PERTANGGUNGJAWABAN
• Laporan
pertanggungjawaban
harus disampaikan paling
lambat pada akhir tahun
anggaran yaitu tanggal 31
Desember.
ALOKASI DANA DESA
 Pemda Kab./Kota mengalokasikan dalam APBD,
ADD setiap T.A
 Pengalokasian ADD mempertimbangkan :
‒ Kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat Desa
‒ Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa,
luas wilayah desa, dan kesulitan geografis.
 Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.
 Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan
 Pengalokasian dgn ketentuan :
‒ 60% dibagi secara merata kepada seluruh Desa
‒ 40% dibagi secara proposional dari realisasi
pajak dan retribusi masing-masing Desa
 Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.
 Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
 Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat
memberikan bantuan keuangan yg bersumber dari
APBD kepada Desa
 Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus
 Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan
dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada
penerima bantuan
 Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan
dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi
bantuan dalam rangka percepatan pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat.
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
 Siltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADD
 Pengalokasian ADD, dengan ketentuan :
‒ Jml ADD < Rp. 500 jt digunakan maks. 60%
‒ Jml ADD Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan maks. 50%
‒ Jml ADD Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan maks. 40%
‒ Jml ADD > Rp. 900 jt digunakan maks. 30%
 Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan
efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan
dan letak geografis.
 Bupati/walikota menetapkan besaran siltap :
‒ Kepala Desa
‒ Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari Siltap kades per bulan
‒ Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari
Siltap kades per bulan
 Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn Peraturan
Bupati/Walikota.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ASET DESA
BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN
ASLI DESA, DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN
PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH.
BARANG MILIK DESA ADALAH KEKAYAAN MILIK
DESA YANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Kekayaan
milik
pemerintah
dan
Pemerintah Daerah berskala lokal desa
yang ada di desa dapat dihibahkan
kepemilikannya kepada desa.
 Kekayaan milik desa yang telah diambil
alih oleh Pemda Kab/Kota dikembalikan
kepada desa, kecuali yg sudah digunakan
untuk fasilitas umum.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGELOLA BARANG
MILIK DESA
KEPALA DESA MENETAPKAN PETUGAS YANG MELAKUKAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DESA , DENGAN TUGAS :
MENCATAT SELURUH BRNG MILIK DESA YG BERASAL DARI
APBDesa MAUPUN SUMBER LAINNYA YANG SAH;
MELAKUKAN PENCATATAN BRNG MILIK DESA YG
DIPELIHARA/DIPERBAIKI;
MENYIAPKAN LAPORAN BARANG MILIK DESA;
MENYIAPKAN USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DESA YG RUSAK ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN LAGI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA
PERENC
ANAAN
PENGE
NDALIA
N
PENGA
DAAN
PENGG
UNAAN
PENGA
WASAN
PEMB
INAA
N
PEMAN
FAATAN
PENIL
AIAN
PENGA
MANAN
PEMELI
HARAA
N
PENATA
USAHAA
N
PEMINDAH
TANGANA
N
PENGHA
PUSAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan menyusun
rincian kebutuhan barang milik desa pada tahun
berikutnya dengan mempertimbangkan barang milik desa
yang ada;
• Pengadaan adalah keg. utk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang/jasa Pemdes;
• Penggunaan adalah keg. unsur Pemdes dlm rangka
mendukung penyelenggaraan Pemdes:
 APBDesa  Kep. Kades
 Hibah/Pihak Ke-3
- B.A. Hibah
- Keputusan Kades ttg Hibah
 Kekayaan asli desa.
30
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Pemeliharaan adalah keg. yg dilakukan agar semua
brg milik desa sll dlm keadaan baik dlm rangka
penyelenggaraan pemdes;
• Pengamanan adalah keg. pengendalian brg milik
desa dlm bentuk fisik dan administratif;
• Pemanfaatan adalah menggunakan brg milik desa yg
tdk digunakan dlm penyelenggaraan pemerintahan
desa, yaitu dalam bentuk
 Sewa;
 pinjam pakai;
 kerjasama pemanfaatan;
 BSG/BGS tdk mengubah stts kepemilikan
31
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
• Penghapusan adalah:
kegiatan menghapus barang milik desa
dari buku Data Inventaris Desa (Model
A.3.);
 B.A Penghapusan ;
 Kep. Kades tentang Penghapusan
Oleh : Bupati/Walikota atau Kepala Desa
32
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Tanah Desa (TD) adalah tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa.
Tanah Desa terdiri dari :
 Tanah Kas Desa (TKD) adalah salah satu dari
sumber pendapatan asli desa, antara lain : tanah
bengkok, titisara, lungguh, tanah pengarem-arem,
kebun desa;
 Tanah Desa (TD) lainnya adalah tanah untuk
kepentingan masyarakat desa seperti Jalan Desa,
saluran irigasi desa.
33
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 15 Permendagri 4/2007
 Kekayaan Desa berupa TKD tidak boleh dilakukan pelepasan
kecuali diperlukan utk Kepentingan Umum;
 Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa dilakukan setelah
mendapat ganti kerugian yg sesuai dg harga yg menguntungkan
Desa ( Harga Pasar & NJOP);
 Penggantian ganti kerugian brp uang hrs digunakan u/ membeli
tanah lain yg lebih baik & berlokasi di Desa setempat;
 Dittpkan dgn Keputusan Kadesa setelah mendpt persetujuan
BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan
Gubernur;
Kep. Umum mengacu pada Perpres 65/2006 (7 Items) dan telah
dicabut oleh UU 2/2012 ttg Pelaks. Pemb. Kep.Um (18 items) junto
Perpres 71/2012
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Apabila :




Tanah pengganti diluar desa;
Bukan untuk pemb. kepentingan umum;
Pelaks. sebelum Permendagri 4/2007;
Biaya Adm. Penyelesaian Tukar Menukar;
Permasalahan dari beberapa Daerah
Penjelasan melalui
Surat MDN/DIRJEN PMD
Sbb :
35
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengganti tidak di Desa setempat
 Apabila tanah pengganti tidak berlokasi di desa setempat,
maka harus mendapat persetujuan/ dispensasi Menteri
Dalam Negeri;
 Bupati/Walikota
melalui
Gubernur
menyampaikan
permohonan persetujuan/dispensasi kepada Menteri Dalam
Negeri ;
 Sebelum
Gubernur
menyampaikan
permohonan
persetujuan/dispensasi, terlebih dahulu bersama dengan
Bupati/Walikota melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi
data yg dituangkan dalam Berita Acara;
(kebenaran formil dan materiil);
 Berita Acara merupakan kelengkapan penyampaian
permohonan Gubernur kepada Mendagri.
36
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan .......
Proses Tukar Menukar yg Bukan Untuk
Kepentingan Umum
 Pengajuan surat Kades kpd BPD utk mendapatkan
persetujuan dan permohonan ijin kepada Bupati;
 Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd
Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian
Kabupaten berdasarkan S.K. Bupati;
 Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai
kebutuhan, dan
mengikutsertakan tenaga penilai
professional sesuai bidangnya;
 Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa,
menguntungkan desa, & tdk merugikan aset desa;
37
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan .......
 Hasil kajian Tim merupakan bahan pertimbangan Bupati
mengeluarkan surat ijin, kemudian
disampaikan kpd
Gubernur ;
 Sebelum Gubernur mengeluarkan ijin, terlebih dahulu
melakukan telaahan berupa tinjauan lapangan dan verifikasi
data di lokasi tanah kas desa maupun di lokasi penggantinya;
 Kemudian hasil telaahan Provinsi beserta kelengkapan
dokumen hasil kajian Pemerintah Kabupaten, diajukan
kepada Menteri Dalam Negeri;
38
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan .......
 Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri
untuk mengkonfirmasi terhadap
hasil
telaahan tersebut
dengan melakukan
tinjauan lapangan dan verifikasi data yang
dapat menjadi dasar pertimbangan
Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan
dispensasi.
39
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan .......
Pelaksanaan Tukar Menukar Sebelum
Permendagri 4/2007
 Pelaksanaan tukar menukar TKD yang terjadi sebelum
diterbitkannya Permen 4/2007 agar diselesaikan di
Provinsi dengan terlebih dahulu dilakukan tinjauan
lapangan dan verifikasi data
guna memperoleh
kebenaran formil dan materiil serta hasilnya dapat
sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin oleh
Gubernur.
40
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Surat MDN No. 143/944/PMD tgl 8 Februari 2012
perihal Penyelesaiaan Administrasi Penggantian
Tanah Kas Desa (TKD) Untuk Kepentingan Umum
Pembiayaan seluruh administrasi dalam
proses tukar menukar sampai dengan
penyelesaiaan sertifikat TKD pengganti adalah
diluar nilai ganti kerugian atas tukar menukar
TKD yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak.
41
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA DESA
TUGAS
1.
2.
3.
4.
Menyelenggarakan Pemdes;
Melaksanakan Pembangunan Desa;
Pembinaan KemasyarakatanDesa;
Pemberdayaan Masyarakat Desa:
HAK
1. Usulkan SOTK Pemdes;
2. Ajukan Ranc. & tetapkan Perdes;
3. Menerima
Siltap,
tunjangan
&
pernerimaan lain yg sah, serta
mendapatkan Jamkes;
4. Dapatkan Perlindungan Hukum;
5. Beri mandat pelaks. Tugas & Kewajiban
lain kpd Perangkat Desa.
WEWENANG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
Memegang kekuasaan pengelolaan Keu & Aset Desa;
Menetapkan Perdesa;
Menetapkan APBDesa;
Membina kehidupan masy.desa;
Membina ketentraman & ketertiban masy.desa;
Membina meningkatkan perekonomian desa;
Mengembangkan sumber pendapatan desa;
Mengembangkan kehidupan sosbud masy.desa;
Mengkoord. Pembangunan desa scr partisipatif;
Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan;
Melaks. wewenang lain yg sesuai ketentuan per-UU.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan.......
KEWAJIBAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
MEMEGANG TEGUH & MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKS. UUD’45
SERTA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NKRI & BHINNEKA TUNGGAL IKA;
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA;
MEMELIHARA KETENTRAMAN & KETERTIBAN MASY. DESA;
MENAATI & MENEGAKKAN PERATURAN PER-UU an;
MELAKS. KEHIDUPA N DEMOKRASI & BERKEADILAN GENDER;
MELAKS. PRINSIP TAPEM YG AKUNTABEL, TRANSPARAN, PROFESIONAL,
EFEKTIF & EFISIEN SERTA BEBAS KKN;
MENJALIN KERJASAMA & KOORD. DNG SLRH PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA;
MENYELENGGARAKAN ADM. PEMDES YG BAIK;
MENGELOLA KEU & ASET DESA;
MELAKS URUSAN PEMDES YG JADI KEWENANGAN DESA;
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASY. DESA;
MEMBINA & MELESTARIKAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASY. DESA;
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT & LEMBAGA KEMASY. DESA;
MENGEMBANGKAN POTENSI SDA & MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP;
MEMBERIKAN INFO KEPADA MASY. DESA.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEWAJIBAN KADES MENURUT
Pasal 26 (UU 6 Tahun 2014)
1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes
setiap
akhir
Tahun
Anggaran
kepada
Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes
pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan secara tertulis pada BPD setiap
akhir Tahun Anggaran;
4. Memberikan
dan/atau
menyebarkan
info
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis
pada Masy. Desa setiap akhir Tahun Anggaran.
SANKSI
Sesuai Pasal 26 ayat (4) & Ps. 27
UU.6 Th 2014
1. Teguran
lisan
dan/atau
teguran tertulis;
2. Bila sanksi admin pada ayat
(1) tidak dilaks, dilakukan
tindakan
pemberhentian
sementara dan dpt lanjut
pemberhentian;
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LARANGAN
1. Merugikan Kepentingan Umum;
2. Buat keputusan yg menguntungkan diri sendiri;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
4. Bertindak diskriminatif;
5. Bertindak meresahkan masyarakat;
6. Melakukan KKN;
7. Menjadi pengurus Parpol;
8. Menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang;
9. Rangkap jabatan;
10.Ikut terlibat dlm kampanye Pemilu;
11.Melanggar sumpah jabatan;
12.Meninggalkan tugas selama 30 hari tanpa keterangan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Perangkat Desa
 Sekretariat Desa;
 Pelaksana Kewilayahan;
 Pelaksana teknis.
a.
b.
c.
d.
TUPOKSI
 Membantu Kades dlm melaks. Tugas
& wewenang;
 Diangkat
oleh
Kades,
stlh
dikonsulkan dng Camat atas nama
bupati/walikota;
 Bertanggung jawab pada Kades.
SYARAT
Pendidikan minimal SMU;
Usia antara 20 s.d. 42 tahun;
Terdaftar sbg Penduduk desa minimal 1
th sblm pendaftaran;
Syarat lain ditentukan Perda Kab/kota.
SANKSI
 Sanksi Administratif : teguran lisan
dan/atau tulisan;
 Pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dng pemberhentian
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LARANGAN PERANGAKAT DESA
1. Merugikan Kepentingan Umum;
2. Buat keputusan yg menguntungkan diri sendiri;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
4. Bertindak diskriminatif;
5. Bertindak meresahkan masyarakat;
6. Melakukan KKN;
7. Menjadi pengurus Parpol;
8. Menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang;
9. Rangkap jabatan;
10.Ikut terlibat dlm kampanye Pemilu;
11.Melanggar sumpah jabatan;
12.Meninggalkan tugas selama 60 hari tanpa keterangan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGERTIAN
 MUSYAWARAH DESA ATAU YANG DISEBUT NAMA LAIN adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yg diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati
hal-hal yang bersifat strategis.
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) adalah
penjabaran dari RPJMDesa u/ jangka waktu 1 (satu) tahun.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MUSYAWARAH DESA
 DISELENGGARAKAN
OLEH BPD
DIFASILITASI OLEH
PEMERINTAH DESA;
 DIKIUTI OLEH PEMERINTAH DESA, BPD, DAN UNSUR
MASYARAKAT;
 UNSUR MASYARAKAT, TERDIRI ATAS :
‒ TOKOH ADAT, AGAMA, MASYARAKAT PENDIDIKAN;
‒ PERWAKILAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, PERAJIN,
PEREMPUAN, PEMERHATI DAN PERLINDUNGAN ANAK,
MASYARAKAT MISKIN;
‒ DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASYARAKAT LAIN SESUAI
DGN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.
49
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MUSYAWARAH DESA
(HAL BERSIFAT STRATEGIS)
1. PENATAAN DESA
2. PERENCANAAN DESA
3. KERJASAMA DESA
4. RENCANA INVESTASI YG
MASUK KE DESA
5. PEMBENTUKAN
BUMDESesa
6. PENAMBAHAN DAN
PELEPASAN ASET DESA
7. KEJADIAN LUAR BIASA
50
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN DESA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
( JUNI T.A BERJALAN)
PEDOMAN PEMDES
RANCANGAN :
 RPJMDesa
 RKPDesa
 DU-RKPDesa
51
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RPJMDesa DAN RKPDesa
 SECARA PARTISIPATIF;
 DIIKUTI OLEH BPD DAN UNSUR MASYARAKAT DESA;
 DIBAHAS DALAM MUSRENBANGDES.
52
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RPJMDesa & RKPDesa




SECARA PARTISIPATIF;
DIIKUTI OLEH BPD DAN UNSUR MASYARAKAT DESA;
DIBAHAS DALAM MUSRENBANGDES;
RANCANGAN RPJMDesa PALING SEDIKIT MEMUAT :
 PENJABARAN VISI DAN MISI KADES TERPILIH;
 ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DGN MEMPERHATIKAN :
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB./KOTA
 RANC. RKPDesa MERUPAKAN PENJABARAN DARI RANC.
RPJMDesa UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN.
 RPJMDesa MENGACU PADA RPJM KABUPATEN/KOTA
53
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RPJMDesa
 MENGACU PADA RPJM KABUPATEN/KOTA
 RANCANGAN RPJMDesa MEMUAT :
 VISI DAN MISI KEPALA DESA;
 RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;
 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
 DISUSUN DGN MEMPERTIMBANGKAN :
 KONDISI OBJEKTIF DESA
 PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA:
 DITETAPKAN PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN TERHITUNG SEJAK
PELANTIKAN KEPALA DESA
 DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA
54
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
RKPDesa
 PENJABARAN DR RPJMDesa 1 (SATU) TAHUN
 RANCANGAN MEMUAT :
 RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA;
 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 URAIAN PALING SEDIKIT BERISI :
 EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN SEBELUMNYA
 PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YG
DIKELOLA OLEH :
 DESA;
 MELALUI KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA;
 DESA ATAS KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH,
PEMDA PROVINSI DAN KAB./KOTA
 PELAKSANA KEGIATAN DESA YG TERDIRI ATAS UNSUR PERANGKAT
DESA DAN/ATAU UNSUR MASYARAKAT DESA
55
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LANJUTAN RKPDesa
 DISUSUN OLEH PEMERINTAH DESA SESUAI DENGAN
INFORMASI DARI PEMDA KAB./KOTA BERKAITAN DGN :
 PAGU INDIKATIF DESA
 RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH, PROV., KAB./KOTA
 DISUSUN MULAI BULAN JULI TAHUN BERJALAN
 DITETAPKAN DGN PERDES PALING LAMBAT BULAN
SEPTEMBER TAHUN BERJALAN
 DASAR PENETAPAN APBDesa
56
KEMENTERIAN DALAM NEGERI





LANJUTAN RKPDesa
DILUAR RANC. RKPDesa YG TELAH DITETAPKAN,
PEMERINTAH DESA DAPAT MENGUSULKAN KEBUTUHAN
PEMB. DESA KPD PEMDA KAB./KOTA;
DALAM HAL TTT, PEMERINTAH DESA DAPAT MENGUSULKAN
KEBUTUHAN PEMB. DESA KPD PEMERINTAH DAN PEMDA
PROV., HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA;
USULAN DISAMPAIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KPD
PEMERINTAH DAN/ATAU PEMDA PROV.;
USULAN
PEMERINTAH
DESA
DIHASILKAN
DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMB. DESA;
APABILA USULAN DISETUJUI, DIMUAT DLM RKPDesa TAHUN
BERIKUTNYA
57
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 RPJMDesa DAN/ATAU RKPDesa, DAPAT DIUBAH DALAM HAL :
 TERJADI PERISTIWA KHUSUS, SEPERTI :
BENCANA ALAM, KRISIS POLITIK, KRISIS EKONOMI,
DAN/ATAU KERUSUHAN SOSIAL YG BERKEPANJANGAN;
 PERUBAHAN
MENDASAR
DARI
KEBIJAKAN
PEMERINTAH, PEMDA PROV., DAN/ATAU PEMDA
KAB./KOTA.
 DIBAHAS & DISEPAKATI DALAM MUSRENBANGDES;
 DITETAPKAN DALAM PERATURAN DESA.
58
59