Transcript pengertian hukum pajak - Pengantar Hukum Indonesia


Dengan mempelajari materi ini
diharapkan mahasiswa dapat memahami
garis besar tentang pajak dan latar
belakang, ruang lingkup, struktur serta
permasalahan dalam Hukum Pajak.




Pengertian Pajak dan Hukum Pajak;
Istilah-Istilah dalam Perpajakan;
Penggolongan pajak; dan
Kewajiban pajak maupun hak-hak wajib
pajak.

Pajak ialah iuran kepada negara yang
terhutang oleh yang wajib membayarnya
(wajib pajak) berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa)
kembali yang langsung.

Guna
pajak
ialah
untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan
dengan
tugas
negara
untuk
menyelenggarakan
pemerintahan
dan
kesejahteraan rakyat.

Retribusi
adalah
pembayaran
yang
ditujukan semata-mata oleh si pembayar
untuk memperoleh suatu prestasi tertentu
dari pemerintah, misalnya pembayaran
karena
pemberian
suatu
izin
oleh
pemerintah.

Hukum Pajak adalah himpunan peraturanperaturan yang mengatur hubungan antara
Pemerintah dan wajib pajak dan antara lain
mengatur siapa-siapa dan dalam hal apa
dikenakan pajak, timbulnya kewajiban pajak,
cara pemungutan, dan lain sebagainya.
1. Pajak Langsung.
◦ Pajak yang harus dipikul sendiri oleh
wajib pajak dan tidak dilimpahkan
kepada orang lain. Contoh: Pajak
Pendapatan, Pajak Perseroan, Pajak
Kekayaan, Pajak Deviden dan Pajak
Rumah Tangga.
2.
Pajak Tidak Langsung.
-Pajak yang pada akhirnya dapat
menaikkan harga, karena akhirnya
ditanggung oleh pembeli. Contoh:
Pajak Penjualan, Bea Balik Nama, Bea
Materai, dll.
3.
Pajak Lokal / Pajak Daerah
- pajak yang dipungut oleh daerahdaerah
swatantra
(propinsi,
kabupaten,
kota
praja)
untuk
pembiayaan
rumah
tangga
daerahnya masing-masing. Co: Pajak
Reklame,
Pajak
Jalan,
Pajak
Tontonan, Pajak Pembangunan., dsb.
4.
Pajak Negara / Pusat
- pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Pusat. Penyelenggaraannya dilakukan
oleh Inspeksi Pajak untuk pembiayaan
rumah
tangga
umumnya.Co:Pajak
Langsung

Timbulnya kewajiban pajak jika dipenuhi dua
syarat:
1.Kewajiban
pajak
subyektif,
ialah
kewajiban pajak yang melihat kepada
orangnya. Pada umumnya semua orang
baik manusia maupun badan usaha yang
berdomisili
di
Indonesia
memenuhi
kewajiban pajak subyektif.
2.Kewajiban
pajak
obyektif,
ialah
kewajiban pajak yang melihat pada halhal yang dapat dikenakan pajak. Seorang
manusia atau badan hukum memenuhi
kewajiban pajak obyektif ini jika
mendapat
penghasilan,
mempunyai
kekayaan atau memperoleh laba yang
melebihi batas minimum kena pajak
yang disebut dalam UU Pajak ybs.

Setiap wajib pajak mempunyai hak-hak
antara lain:
◦ Mengajukan
permintaan
untuk
membetulkan,
mengurangkan,
membebaskan ketetapan pajak dalam hal
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung
atau
kesalahan
menentukan
dasar
penetapan pajak.
◦ Mengajukan keberatan kepada Kepala
Inpeksi Pajak / Dirjen Pajak bila wajib
pajak keberatan terhadap ketetapan pajak
yang harus diajukan dalam waktu 3 bulan
setelah tanggal SKP.



Mengajukan banding kepada Majelis
Pertimbangan Pajak apabila wajib pajak
keberatan atas:
Keputusan yang diambil oleh Kepala
Inspeksi Pajak terhadap surat
keberatannya.
Surat tagihan susulan / kemudian yang
dikeluarkan oleh kepala inspeksi pajak.


Meminta pengembalian pajak (restitusi),
meminta pemindahbukuan setoran pajak
ke setoran pajak lainnya atau setoran tahun
berikutnya.
Wajib pajak dapat pula mengajukan
gugatan perdata ataupun pidana kepada
pengadilan negeri atas dasar perbuatan
melanggar hukum, atau kepada PTUN atas
dasar surat keputusan pejabat negara yang
merugikan.
1.
2.
3.
4.
5.
Apa yang dimaksud dengan Pajak dan Hukum
Pajak !
Sebutkan dan jelaskan istilah-istilah mengenai
pajak yang Anda ketahui 1
Jelaskan perbedaan antara pajak langsung
dengan pajak tidak langsung !
Sebutkan dan jelaskan syarat agar
terpenuhinya kewajiban pajak !
Apa saja hak-hak yang terdapat pada
pengemban wajib pajak ! Jelaskan jawaban
Anda secara rinci !