Transcript Pengurusan Keuangan Negara dan



KEUANGAN NEGARA
PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA
Tugas-tugas pemerintah (fungsi negara) adalah :
1. Fungsi Reguler, meliputi :
> Negara sebagai political state.
> Negara sebagai legal state.
> Negara sebagai administrative state.
> Negara sebagai diplomatical state.
2. Fungsi Agent Of Development, meliputi :
> Pemerintah sebagai stabilisator
> Pemerintah sebagai inovator
Disamping fungsi-fungsi tersebut, pemerintah juga
memiliki tugas mengelola keuangan negara agar dapat
diurus dan digunakan sesuai dengan prosedur dan
peraturan-peraturan yang berlaku dalam pemerintahan.
Keuangan negara adalah :
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk segala sesuatu baik berupa uang maupun
barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Hak-hak negara :
1. Hak untuk menarik pajak.
2. Hak untuk menarik iuran.
3. Hak untuk mencetak uang.
4. Hak untuk mengadakan pinjaman.
5. Hak untuk melakukan pinjaman paksa.
Kewajiban negara :
menyelenggarakan tugas/fungsi negara, tugas/fungsi negara
Ruang linglup keuangan negara :
APBN, APBD, Anggaran BUMN/BUMD, bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya, yang hakekatnya seluruh
kekayaan negara
Dalam pengelolaannya, ruang lingkup keuangan negara tersebut
dibagi menjadi :
1. Keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya.
> Perusahaan Jawatan.
> Perusahaan Umum
> Perusahaan Perseroan (Persero)
> Perbankan Dan Lembaga Keuangan milik negara (skr PT)
> Perusahaan Negara Tambang/Minyak & Gas (skr PT)
2. Keuangan Negara yang langsung dikelola oleh pemerintah.
> APBN.
> Pengelolaan barang-barang milik negara
Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara
secara langsung ini terdapat 2 tipe pengurusan, yaitu
:
1. Peng. Umum/Administratif (Administratief Beheer)
2. Peng. Khusus/Bendaharawan (Comptabel Beheer)
Tujuan pengelolaan keuangan negara :
1.
Realokasi sumber daya secara adil dan merata.
2.
Pemerataan pembangunan
3.
Menjaga kestabilan ekonomi, pertahanan dan
keamanan negara.
Pengurusan Umum :
1. Otorisator (Penguasa Primer).
2. Ordonatur (Penguasa Sekunder).
Otorisator (Penguasa Primer) :
Dipegang oleh Presiden kepada para menteri/ketua lembaga negara
Otorisasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :
1. Otorisasi yang bersifat luas/umum.
Otorisasi ini dalam pelaksanaannya tidak membawa akibat secara
langsung terhadap penerimaan dan pengeluaran negara, serta
dikeluarkan dalam bentuk peraturan seperti : UU, PP, Kepres.
2. Otorisasi yang bersifat sempit/khusus.
Otorisasi ini dalam pelaksanaannya membawa akibat secara
langsung terhadap terhadap penerimaan dan pengeluaran negara,
serta dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Otorisasi/SKO,
misalnya : Otorisasi Permanen, Otorisasi Rutin
Makna Otorisasi yang berbentuk SKO/DIK/DIP :
pemberian kuasa kepada Ordonatur Pelaksana (KPKN)
untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) uang
Ordonatur (Penguasa Sekunder).
Dipegang oleh Presiden, selanjutnya dilimpahkan kepada
Menteri Keuangan
Pelaksanaannya dibantu oleh Unsur Ordonatur Pelaksana,
yaitu :
1. Direktorat Jendral Anggaran.
2. KPKN
3. Panglima TNI
Tugas ordinatur :
1.
Mengusahakan agar penerimaan-penerimaan negara
masuk ke kas negara tepat pada waktunya (kecuali untuk
Pajak, Bea & Cukai)
2.
Menerima, menguji dan membebankan tagihan-tagihan
kepada negara sesuai dengan bagian dan mata
anggarannya (menerbitkan SPM)
Bendaharawan :
orang atau badan hukum (diangkat oleh menteri/ketua
lembaga negara yang menguasai anggaran) yang
ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan membayar
(mengeluarkan) atau menyerahkan uang, kertas berharga,
dan barang milik negara di dalam gudang atau tempat
penyimpanan yang lain.
Berdasarkan objek pengurusannya :
1. Bendaharawan Uang.
2. Bendaharawan Barang.
Bendaharawan Uang.
Bendaharawan uang dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Bendaharawan Umum.
Yang bertindak sebagai bendaharawan umum adalah Kepala Kantor Kas
Negara, Kepala PT Pos Ina, Kepala Kantor Bank Indonesia, dan Kepala
Cabang bank umum pemerintah.
Tugas bendaharawan umum ini meliputi :
1.
Menerima uang yang berasal dari pemindah-bukuan Rekening Dirjen
Anggaran, dan dari setoran-setoran penerimaan negara berupa pajak
dan penerimaan lain.
2.
Menyimpan uang negara dan atau uang pihak ketiga yang dikuasai
negara (misalnya uang tender dan uang lelang). Selain itu juga
disimpannya surat berharga, seperti SPM yang belum diuangkan dan
promis.
3.
Membayar berbagai tagihan dari pihak ketiga. Dalam hal ini
bendaharawan hanya dapat melakukan pembayaran bila tagihan
tersebut disertai dengan SPM yang diterbitkan oleh Ordonatur
Pelaksana, atau dengan Surat Perintah Direktur Kas Negara untuk
melakukan transfer uang antar kas negara.
4.
Mencatat semua transaksi keuangan dan mempertanggungjawabkan
pengurusannya.
2. Bendaharawan Khusus.
Berdasarkan ruang lingkup tugasnya, bendaharawan khusus
dibedakan menjadi :
1. Bendaharawan Penerima/Penyetor Tetap (Bend. Penerima
Bea Dan Cukai, Bend. Penerima pada kementrian/lembaga
negara yang mempunyai penerimaan non pajak, dan
menata-usahakan sendiri penerimaannya
Tugas bendaharawan Penerima adalah :
1.
Menerima penerimaan-penerimaan negara yang berada
dalam ruang lingkup tugasnya.
2.
Menyimpan penerimaan-penerimaan tersebut.
3.
Menyetorkan penerimaan-penerimaan negara ke
rekening kas negara.
4.
Mencatat
semua
transaksi
keuangan
dan
mempertanggungjawabkan pengurusannya kepada
kementrian/lembaga negara yang membawahinya.
2. Bendaharawan UUDP :
Tugas bendaharawan UUDP yaitu menangani
pengeluaran-pengeluaran rutin atau pengeluaranpengeluaran pembangunan.
Bendaharawan UUDP ini terdiri atas :
1. Bendaharawan Rutin
2. Bendaharawan Proyek
3. Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji,
4. Bendaharawan Pensiun
5. Bendaharawan Pemberi Uang Muka Cabang
6. Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang
7. Bendaharawan Pemilu
Bendaharawan Barang adalah :
bendaharawan yang bertugas menerima, menyimpan,
menyalurkan, mencatat, dan
mempertanggungjawabkan semua barang milik
negara yang berada dalam pengurusannya.
Pejabat yang berkuasa mengadakan barangnya adalah
para menteri dan ketua lembaga negara yang dalam
hal ini bertindak selaku Kuasa Material.
Dalam praktek, fungsi ini dilimpahkan kepada
Pembantu Kuasa Material yang dijabat oleh para
direktur jendral dan panglima TNI.
Dilihat dari ruang lingkup tugasnya, Bendaharawan Barang
dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :
1. Bendaharawan Gudang Pusat :
Bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang
kepada instansi-instansi lain di daerah.
2. Bendaharawan Gudang Penyalur :
Bertugas sebagai perantara gudang pusat dan gudang
persediaan, terutama bagi instansi di daerah yg tidak dapat
berhubungan langsung dengan gudang pusat.
3. Bendaharawan Gudang Persediaan :
Bertugas mengurusi barang untuk instansinya (sebagai
gudang pemakai) dan menyalurkan barang kepada instansi
seinduk di bawahnya.
4. Bendaharawan Gudang Pemakai :
Bertugas mengurusi barang untuk dipakai bagi kepentingan
instansinya sendiri.