Transcript 2-komponen & analisis kebijakan

KOMPONEN &
ANALISIS KEBIJAKAN
ZAINAL ABIDIN, MP, M.BA
KEBIJAKAN PEMERINTAH
• merupakan pedoman yang mempunyai
kewenangan pelaksanaan guna mendukung
tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya,
baik wilayah nasional, regional maupun
kabupaten/kota.
BIDANG KEBIJAKAN PEMERINTAH
• Keuangan, industri, perdagangan,
pertanian, perikanan, kelautan, dan
sebagainya (Syamsi, 1986).
SISTEM KEBIJAKAN
Sistem kebijakan ada 3 macam, yaitu
• Pelaku kebijakan (pemerintah)
• Kebijakan pemerintah (kebijakan pembangunan, …
• Lingkungan kebijakan (inflasi, kemiskinan, kekurangan
dana, tenaga terdidik, …
•Setelah sistem kebijakan diketahui,
maka langkah selanjutnya adalah
melakukan analisis kebijakan.
KOMPONEN KEBIJAKAN
PEMERINTAH
Adapun KOMPONEN kebijakan pemerintah yang
perlu dianalisis terdiri atas :
1. Masalah kebijakan (policy problems)
2. Alternatif kebijakan (policy alternatives)
3. Tindakan kebijakan (policy actions)
4. Hasil kebijakan (policy outcomes)
5. Pola pelaksanaan kebijakan (policy
performance)
KOMPONEN KEBIJAKAN
PEMERINTAH
1. Masalah kebijakan (policy problems)
• Masalah = Nilai-nilai dan kebutuhan yang diharapkan dapat dipecahkan
• Secara formal, MASALAH adalah kondisi atau situasi yang menuntut
kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan pada masyarakat dan
memerlukan penanggulangan.
• Masalah dapat menjadi isu, dan tidak semua isu dapat dimasukkan
dalam agenda pemerintah.
• Siklus isu kebijakan adalah pre-problem, alarmed discovery and euphoric
enthusiasm, counting the costs and benefit, decline of public interest in
issues, post problem. Isu akan menjadi agenda setting apabila menjadi
bagian agenda sistemik yang lebih besar.
• Suatu masalah akan menjadi masalah kebijakan (policy problem) apabila
dapat membangkitkan orang banyak melakukan tindakan terhadap
masalah tersebut (Nurdin, 2003).
KOMPONEN KEBIJAKAN
PEMERINTAH
1. Masalah kebijakan (policy problems)
Isu akan memperoleh respon dari pembuat kebijakan
apabila memenuhi kriteria:
1. Telah mencapai suatu titik kritis tertentu
2. Telah mencapai tingkat partikulasi tertentu
3. Menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak
4. Menjangkau dampak amat luas
5. Memasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat
1. Masalah kebijakan (policy problems)
• Diperlukan proses penyusunan masalah
sampai ditetapkan masalah kebijakan yg
dihadapi pemerintah
1. Masalah kebijakan (policy problems)
• Penyusunan masalah (problem structuring) dlm rgk
menganalisa kebijakan pemerintah adalah proses
dg 4 tahapan :
1. pemahaman situasi permasalahan
2. konseptualisasi masalah (to know substantive of
problem)
3. spesifikasi permasalahan
4. pemahaman permasalahan (problem sensing)
• Setelah melalui 4 tahapan di atas, didapatkanlah
policy problems.
KOMPONEN KEBIJAKAN
PEMERINTAH
2. Alternatif kebijakan (policy alternatives)
• Setelah didapatkan policy problems, dicarilah alternatif2
kebijakan untuk mengatasi policy problems yg dihadapi
pemerintah tsbt.
• Metode yg digunakan terserah tergantung kebutuhannya.
Misalnya utk mengetahui prospek keadaan waktu yad.
digunakan Forcasting method (ada 3: proyeksi, prediksi,
konjektur).
• Proyeksi (dg data time series), prediksi (berdrkn hub sebab
akibat), konjektur (peramalan berdsrkn subyektifitas atau
intuisi belaka, ini merupakan metode forcasting yg paling
lemah dan tidak ilmiah).
KOMPONEN KEBIJAKAN
PEMERINTAH
3. Tindakan kebijakan (policy actions)
• Dari berbagai alternative kebijakan pemerintah tsbt, kemudian
direkomendasi/disarankan SATU pilihan kebijakan yg dipertimbangkan
PALING TEPAT sbg kebijakan pemerintah.
• Ukuran / Kriteria pemilihan kebijakan yang tepat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Efektifitas
Efisiensi
pemerataan (equity)
tepat guna (appropriateness)
ketanggapan (responsiveness)
dll
• Apabila kebijakan yang direkomendasi tsbt diterima oleh yg berwenang,
kemudian dilaksanakan sbg TINDAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH (policy
actions).
KOMPONEN KEBIJAKAN
PEMERINTAH
4. Hasil kebijakan (policy outcomes)
• Dari pelaksanaan kebijakan (policy actions) tsbt perlu
dimonitor (monitoring) utk mengetahui kecenderungannya.
• Apabila hasilnya cenderung kurang berhasil, maka sebelum
berlanjut segera dihentikan dan dicari alternative kebijakan
lainnya (policy alternatives) yg lebih tepat. Tetapi apabila
hasilnya cenderung BAIK, mk diteruskan, shg akan kelihatan
HASIL nya (policy output) dan dampaknya (outcomes)
KOMPONEN KEBIJAKAN
PEMERINTAH
5. Pola pelaksanaan kebijakan (policy
performance)
• Hasil kebijakan dinilai dg ukuran seperti saat
merekomendasi SATU kebijakan dg kriteria pemilihan
kebijakan (Efektifitas, Efisiensi, pemerataan (equity), tepat guna
(appropriateness), ketanggapan (responsiveness), dll.
• Apabila dari pelaksanaan kebijakan hasilnya BAIK, maka
dijadikan POLA PELAKSANAAN selanjutnya.
• POLA ini kemudian disimpulkan praktis (Practical inference
problem) yaitu dijadikan acuan apabila didapatkan masalah
kebijakan yg sama akan dicari pemecahannya dg POLA
KEBIJAKAN yang sama pula, demikianlah seterusnya.
KESIMPULAN
• KEBIJAKAN yang paling tepat = yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat, namun tanpa mengorbankan
wewenang pemerintah, dalam arti lain KEBIJAKAN dalam
KESEIMBANGAN yang OPTIMAL.
• Kebijakan dalam Keseimbangan Yang Optimal tsbt perlu
dilaksanakan secara TEPAT (yg prosesnya seperti pada
komponen2 kebijakan di atas).
• Pelaksanaan kebijakan tsbt harus didukung dg dana yg
cukup yg diatur dg kebijakan tersendiri (KEBIJAKAN
KEUANGAN).
•Masing-masing komponen kebijakan
perlu dianalisis menggunakan
metode tertentu yang sekiranya
cocok untuk komponen tersebut.
• Adapun
Proses
ANALISIS
KEBIJAKAN
dapat
digambark
an pada
Gambar 1:
TAHAPAN ANALISIS KEBIJAKAN
Melakukan analisis kebijakan seperti di atas dapat
dikelompokkan kedalam empat tahap analisis, yaitu :
1. Persiapan (Preparation)
2. Penilaian (Appraisal)
3. Pelaksanaan (Implementation)
4. Evaluasi dampak (evaluation with impact or effect)
ANALISIS KEBIJAKAN
Melakukan analisis kebijakan seperti di atas dapat
dikelompokkan kedalam empat tahap analisis, yaitu :
1. Persiapan (Preparation)
2. Penilaian (Appraisal)
3. Pelaksanaan (Implementation)
4. Evaluasi dampak (evaluation with impact or effect)
PERUMUSAN KEBIJAKAN
(FORMULASI)
Proses perumusan kebijakan meliputi:
1. mendefinisikan masalah,
2. menyusun agenda, dan
3. merumuskan masalah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
• Implementasi kebijakan adalah tindakan
yang dilaksanakan oleh individu/kelompok
pemerintah dan swasta yang diarahkan
pada pencapaian tujuan dan sasaran yang
menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan
(Nurdin, 2003).
PARAMETER ATAU PERSYARATAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
KELAUTAN LESTARI
Untuk mengembangkan kebijakan kelautan (ocean policy) diperlukan persyaratan atau
parameter yang harus dipenuhi yaitu :
a). Kebijakan tersebut harus memiliki instrumen yang efektif untuk menjalankannya (policy
tools). Instrumen tersebut hendaknya dapat diaplikasikan secara leluasadan dan
universal, serta dapat ditegakkan secara hukum, memiliki kewenangan administratif
yang mencakup aspek insentif dan regulatif;
b). Kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap perekonomian domestik
maupun global. Artinya, kebijakan itu mendapatkan dukungan secara nasional
(khususnya level pemerintah dan legislatif) maupun internasional;
c). Kebijakan tersebut harus efisien dan efektif secara ekonomi dan adil (fairness),
sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraa rakyat;
d). Kebijakan itu harus mampu mendorong kemandirian rakyat dan berlandaskan nilainilai luhur agama dan moralitas.
•
AGAR PERSYARATAN TERSEBUT
TERPENUHI, MAKA DIPERLUKAN :
a). Pendekatan pasar, yang didukung oleh instrument kebijakan yang diterapkan,
misalnya pajak, pungutan, sanksi, dan insentif serta disinsentif.
b). Pendekatan kelembagaan. Kebijakan kelautan tersebut mampu memberikan
perlindungan dan pembatasan akses terhadap sumberdaya, adanya peraturan
peundangan yang mendukungnya. Aturan yang diterapkan dalam pendekatan ini
harus dikenal dan diikuti secara baik oleh seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder) dan memberi naungan serta konstrain terhadap mereka. Aturan ini
ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, atau tidak ditulis
formal sampai aturan adat dan norma masyarakat serta kearifan lokal (local
wisdom). Aspek penting lainnya dari aturan tersebut adalah dapat diprediksi,
essentially stable, dan dapat diaplikasikan pada situasi berulang.
c). Pendekatan percampuran pasar dan bukan pasar, serta pendekatan
kelembagaan yang efektif dan efisien. Dengan demikian sumberdaya kelautan
akan dinilai secara wajar dan tidak undervalue, sehingga pembangunan kelautan
melakukan penilaian secara benar agar dicapai kesejahteraan yang hakiki bagi
masyarakat Indonesia serta pembangunan yang bersifat lestari.