Transcript LEMBAGA SERTIFIKASI SARANA KESEHATAN (LSSK) DINAS

25 APRIL 2013
Dinas Kesehatan Kab. Sumedang
Arti Lambang :
Ada tanda checklist yang
berarti kesesuaian, mutu dan
proses yang berkesinambungan
Ada Pita yang berarti
penghargaan
Warna Pelangi artinya
keberagaman sarana yang akan
disertifikasi dan melambangkan
keindahan
Warna Hijau melambangkan
kesehatan
warna keemasan (gold) :
service excellent
warna merah artinya
ketegasan dan perhatian






Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran
Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian
urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2005 tentang
Kewenangan Provinsi di Bidang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No.
1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan





Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1091/MENKES/SK/X/2001 tentang Juknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/MENKES/SK/II/2004
tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 tahun 2008
tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Kesehatan
UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
bahwa asas
penyelenggaraan pelayanan
publik diantaranya adalah
profesional, tepat waktu,
cepat, mudah dan
terjangkau.
UU No 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan mengamanatkan
mengenai tanggung jawab
pemerintah atas pemenuhan
fasilitas kesehatan bagi
masyarakat untuk mencapai
derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya. Selain itu
pemerintah juga bertanggung
jawab dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu, merata dan
nondiskriminatif
KMK No. 922 Tahun 2008
Sub Sub Bidang 1.4.4
Pelayanan Kesehatan
Perorangan dan Masyarakat:
Registrasi, akreditasi,
sertifikasi sarana kesehatan
PERDA Prov. Jawa Barat No. 11
bahwa salah satu Strategi
Penyelenggaraan Kesehatan
adalah Peningkatan Kualitas
Sarana dan Prasarana
Kesehatan dalam rangka
Mewujudkan Penyelenggaraan
Kesehatan yang Kondusif,
Efektif dan Bermutu
AKREDITASI PKM
PEMENUHAN
STANDAR
PENINGKATAN
MUTU
PELAYANAN
CROSS REFFERENCE
SERTIFIKASI SISTEM
MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2008
LSSK
Tahun 2011
Penyiapan SDM
Tahun 2012
Pembentukan
Kelembagaan
Tahun 2013
Persiapan
Assessment oleh
KAN
PELATIHAN 30 PERSONEL DINKES PROVINSI JABAR
2011 : Pemahaman ISO/SNI 9001:2008
2011 : dokumentasi ISO/SNI 9001:2008
2011 : Pemahaman ISO 19011
2011 : pemahaman ISO/IEC 17021:2011
2011 : Lead Auditor Course (LAC) untuk Sistem Manajemen Mutu
ISO/SNI 9001:2008
Penetapan SK kepala Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat tentang
Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sarana Kesehatan
Penyusunan struktur organisasi LSSK
Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen di LSSK, yaitu Panduan Mutu,
Prosedur, Instruksi Kerja dan berbagai formulir yang diperlukan. Dalam
penyusunan dokumen ini Tim LSSK juga melakukan cross reference antara
persyaratan ISO dengan instrumen akreditasi puskesmas
Implementasi Sistem selama minimal 3 bulan, sebagai persyaratan
untuk dapat mengajukan permohonan Akreditasi ke KAN
Audit Internal dan Tinjauan Manajemen, sebagai penilaian hasil
penyiapan dan implementasi sistem di dalam manajemen LSSK
Pelatihan untuk pemenuhan persyaratan kompetensi Auditor dan
keseluruhan Tim LSSK
Benchmarking kepada Lembaga Sertiikasi atau Lembaga Akreditasi
lainnya
Persiapan Akreditasi oleh KAN
Penyelesaian hasil audit klien puskesmas pertama
Pemenuhan Persyaratan Kompetensi SDM di Tim
LSSK melalui pelatihan-pelatihan
Sosialisasi LSSK
Pelaksanaan Assessment akreditasi dan witness audit
oleh KAN
Pemeliharaan Sistem LSSK dengan Audit Internal dan
tinjauan manajemen
Audit kepada Klien
Pelatihan Auditor LSSK
PENGAJUAN AWAL
AKREDITASI KE KAN :
LINGKUP 38 KESEHATAN
DAN JASA SOSIAL DENGAN
SUB SEKTOR PUSKESMAS
RENCANA SELANJUTNYA :
PERLUASAN SUB SEKTOR :
KLINIK DAN BIDAN
PRAKTEK SWASTA
Dasar Pembentukan LSSK:
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Nomor 440/10660/RKK
Tanggal 29 Agustus 2012
KEBIJAKAN MUTU
LEMBAGA SERTIFIKASI SARANA KESEHATAN
Pimpinan Puncak dan seluruh personel Lembaga Sertifikasi Sarana
Kesehatan (LSSK) menyatakan komitmennya untuk senantiasa
menyediakan jasa sertifikasi sistem manajemen mutu SNI ISO
9001:2008 secara kompeten dan tidak berpihak sesuai dengan
persyaratan ISO/IEC 17021:2011.
Untuk itu, LSSK memastikan
terpenuhinya hal berikut ini :



Jasa sertifikasi sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 disediakan
dengan berfokus pada kepuasan pengguna jasa sertifikasi, pemenuhan
peraturan perundangan yang berlaku, dan pemenuhan persyaratan yang
ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Sistem manajemen mutu berdasarkan ISO/IEC 17021:2011 yang diterapkan
LSSK senantiasa dipelihara dan ditingkatkan efektifitasnya secara
berkesinambungan.
Seluruh proses di dalam LSSK dilaksanakan oleh personel yang kompeten
dan kompetensi personel tersebut senantiasa dipelihara dan ditingkatkan.
Sasaran Mutu
Penguatan
Organisasi LSSK
Indikator Pencapaian
Target 2013
Legalitas LSSK menjadi UPTD Dinas 1
Kesehatan Jawa Barat
Dokumen
Strategis
LSSK
Rencana
mencakup
milestones
sasaran
penguatan
legalitas
organisasi LSSK
Penyediaan personel LSSK Jumlah auditor LSSK
15 Auditor
yang Kompeten
Penerimaan pasar terhadap Peningkatan
jasa sertifikasi LSSK
pelanggan LSSK
jumlah Peningkatan sebesar 100%
Sasaran Mutu
Pengakuan
Indikator Pencapaian
Target 2013
Akreditasi KAN untuk ruang
kompetensi Akreditasi KAN
lingkup sertifikasi SNI ISO
LSSK
9001:2008 Puskesmas
Kepuasan
Pelanggan Nilai
Indeks
Kepuasan IKM sebesar 75%
terhadap layanan sertifikasi Masyarakat (IKM)
LSSK
Pelayanan sertifikasi secara Waktu proses sertifikasi
tepat waktu
4 (Empat) Bulan
TERIMA KASIH