Transcript PMK 233 th 2011 tentang Perubahan PMK 171

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 233/PMK.05/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PMK NO. 171/PMK.05/2007 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI
Jakarta, 29 Maret 2012
1
SA-BUN
1)
2)
Untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN dan Laporan
Manajerial.
Terdiri dari:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
5)
(Pasal 4)
SiAP;
SA-UP;
SIKUBAH;
SA-IP;
SA-PPP;
SA-TD;
SA-BSBL;
SA-TK; dan
SAPBL.
SA-BUN Juga
menghasilkan Laporan
Manajerial, dan perubahan
Nomenklatur Beberapa
Sistem Akuntansi
Laporan Manajerial antara lain terdiri atas Laporan Posisi
Kas, Laporan Posisi Utang, Laporan Posisi Penerusan
Pinjaman, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya dan
Laporan Posisi Investasi Pemerintah secara detil.
2
Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan
Badan Lainnya (SAPBL)
(Pasal 17)
1) SAPBL merupakan subsistem dari SA-BUN.
2) SAPBL menghasilkan Neraca dan Ikhtisar Laporan
3)
4)
5)
6)
7)
Keuangan badan lainnya.
SAPBL dilaksanakan oleh DJPB selaku UAPBUNPBL.
DJPB memproses data transaksi dari Unit-unit
Badan Lainnya.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan ke UABUN.
Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan bahan penyusunan laporan keuangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai SAPBL diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.
3
SA-BSBL (pasal 17A)
1) SA-BSBL merupakan subsistem dari SA-BUN.
2) SA-BSBL menghasilkan LRA, Neraca, dan CaLK.
3) SA-BSBL dilaksanakan oleh DJA selaku unit
eselon I yang melaksanakan kewenangan Menteri
Keuangan selaku Pengguna Anggaran Belanja
Subsidi dan Belanja Lain-Lain.
4) Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat
pada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SA-BSBL diatur
dengan PMK.
4
SA-TK (Pasal 17B)
1)
2)
3)
SA-TK merupakan subsistem dari SA-BUN.
SA-TK menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari
LRA, Neraca, dan CaLK.
Dalam rangka pelaksanaan SA-TK, DJPB atas nama Menteri
Keuangan membentuk unit akuntansi berupa:
a. Unit Akuntansi Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAP BUN
TK);
b. Unit Akuntansi Penggabungan Kuasa Pengguna Anggaran BUN
Transaksi Khusus (UAPKPA BUN TK), sepanjang dalam satu jenis
transaksi khusus memiliki lebih dari satu UAKPA BUN TK; dan
c. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN
Transaksi Khusus (UAKKPA BUN TK)
d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN Transaksi Khusus
(UAKPA BUN TK).
4)
5)
UAP BUN TK dilaksanakan oleh DJPB.
Ketentuan lebih lanjut mengenai SA-TK diatur dengan PMK.
5
SAI (Pasal 18)
(2)
SAI terdiri dari SAK dan SIMAK-BMN
Semula ayat (2) ini berbunyi:
2) SAI terdiri dari SAK, SIMAK-BMN,
dan SA-BAPP
6
SAI (Pasal 33)
(1) Piutang, Investasi, dan Utang Belanja pada
Kementerian Negara/Lembaga harus
dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah investasi jangka pendek yang dilakukan
oleh satuan kerja BLU.
Semula:
“oleh Kementerian Negara/Lembaga.”
Penegasan yang dimaksud Investasi
pada K/L adalah khusus BLU
7
BAB tentang SA-BAPP
(Pasal 49-65 dan Pasal 69)
Dihapus
 Diganti dengan Pasal 17A tentang BSBL.

8
LKPP (Pasal 71)
Penambahan
3) LKPP Semesteran berupa LRA, Neraca,
LAK, dan CaLK.
5) LRA Belanja merupakan hasil konsolidasi
laporan keuangan seluruh entitas
pelaporan.
6) LRA Pendapatan merupakan hasil
konsolidasi Laporan Keuangan SAU.
Pengurangan frase “dan data SAU/SAI sebagai
kontrol pada saat rekonsiliasi” karena sudah
dijelaskan di ayat (8) dan (9).
9
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP
DJKN
SAI
SAK
SIMAKBMN
SA-BUN
SiAP
SA-UP
SIKUBAH
SA-IP
SAPPP
SA-TD
SABSBL
SA-TK
999.01
999.02
999.03
999.04
999.05
999.07
999.08
999.99
SAPBL
10
11
E. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

SA-IP untuk transaksi investasi Pemerintah jangka panjang, t.d.:
◦ Investasi Non Permanen yaitu investasi jk pjg (kepemilikannya lebih
dari 12 bulan) yang dimaksudkan tidak dimiliki terus menerus atau ada
niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
◦ Investasi Permanen adalah investasi jk pjg yang dimaksudkan dimiliki
terus-menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik
kembali.

Kebijakan dalam penentuan investasi Pemerintah diatur oleh
Menteri Keuangan, sedangkan pelaksanaan investasi Pemerintah
dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan/atau unit lain
yang ditunjuk.

SA-IP dilaksanakan oleh DJKN, dengan memproses data:
◦
◦
◦
◦
transaksi investasi Pemerintah,
penerimaan bagian laba/pendapatan dari investasi,
penerimaan dan pengeluaran investasi,
serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada Dit. APK.
12
E. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

Menghasilkan laporan keuangan (minimal 2x dalam setahun),
berupa:
◦
◦
◦
◦

Laporan Realisasi Anggaran;
Neraca;
CaLK;
Laporan Investasi Pemerintah (managerial report).
PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI
INVESTASI PEMERINTAH
◦ Unit yang menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan
investasi melakukan rekonsiliasi data dengan DJPB setiap bulan.

SOR Ditandatangani oleh Dirjen Kekayaan Negara

Pengaturan sistem akuntansi dan pelaporan investasi
pemerintah akan ditetapkan dengan PMK tersendiri.
13
I. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus

SA-TK untuk transaksi yang bersifat khusus yang dilakukan
oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam subsistem SA-BUN lainnya, antara
lain:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Pengeluaran Kerjasama Internasional;
Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional;
PNBP yang dikelola oleh DJA kecuali Bagian Laba BUMN;
Aset Pemerintah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
Pembayaran dan penerimaan setoran/potongan PFK;
Pembayaran Belanja Pensiun.
SA-TK dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup
Kementerian Keuangan yang diberikan kewenangan oleh
Menteri Keuangan, dengan memproses data transaksi dan
menyampaikan laporan beserta ADK kepada DIT. APK.
14
I. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus

Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan
pengakuan transaksi khusus serta menghasilkan
laporan berupa:
◦ LRA;
◦ Neraca;
◦ CaLK.

SOR ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan

PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM
AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS
◦ Unit-unit Eselon 1 di lingkup Kementerian Keuangan
yang melaksanakan SA-TK melakukan rekonsiliasi data
dengan DJPB setiap bulan.
15
J.SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN BADAN LAINNYA

SAPBL untuk menyusun:
◦ Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Lainnya; dan
◦ Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK) Badan Lainnya.

Unit Badan Lainnya (UBL) terdiri dari:
◦ UBL yang berupa Satuan Kerja
◦ UBL yang bukan merupakan Satuan Kerja.
◦ Laporan Posisi Keuangan Badan Lainnya dihasilkan dari Laporan UBL yang
bukan Satuan Kerja, sedangkan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya
dihasilkan dari laporan keuangan seluruh UBL.





UBL mengirim Laporan Keuangan kepada UAP-BUN Pelaporan Badan
Lainnya (UA-PBUN-PBL).
UA-PBUN-PBL mengirim Laporan Posisi Keuangan dan ILK Badan
Lainnya kepada UA-BUN.
Laporan Posisi Keuangan akan dikonsolidasikan dalam LK-BUN
sedangkan ILK disajikan sebagai lampiran LK-BUN.
SAPBL dilaksanakan oleh DJPB c.q. Dit. APK.
SOR ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan.
16