Transcript Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas, sebagai berikut

Pencairan APBD
pada Belanja Langsung
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kota Surabaya
Tahun 2014
1
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas,
sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Menyusun DPA-SKPD
Menetapkan paket-paket pekerjaan barang/jasa
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja
Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya
2
Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah



Wetmatigheid; pengeluaran belanja daerah
menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif,
efisien dan “sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”
Rechmatigheid; setiap pengeluaran belanja atas
beban APBD “harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah”
Doelmatigheid; setiap SPKD dilarang melakukan
pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk
“tujuan” lain dari yang telah ditetapkan dalam
APBD.
3
Pedoman pencairan APBD pada Belanja Langsung di
lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yaitu:
1. Perwali 73/2012 tentang Pedoman Teknis Belanja Langsung
2. Perwali 85/2012 tentang perubahan pertama Perwali 73/2012
3. Perwali 21/2013 tentang perubahan kedua Perwali 73/2012
4. Perwali 75/2013 tentang perubahan ketiga Perwali 73/2012
4
Uang Persediaan (SPM-UP/GU/TU) digunakan untuk
membiayai pengeluaran belanja dengan nilai sampai
dengan Rp.50.000.000,- kecuali:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
pembayaran sewa tempat, bangunan gedung dan/atau tanah
pembayaran keperluan telepon, air, listrik dan gas
Pembayaran kegiatan yang bersifat protokoler
pembayaran keperluan pameran dan promosi
pembayaran biaya perjalanan dinas
pembayaran swakelola oleh instansi pemerintah lain
pembayaran pekerjaan berdasarkan tarif resmi pemerintah
pembayaran keikutsertaan pemerintah daerah dalam
suatu organisasi
pembayaran barang/jasa tertentu yang cara pembayarannya
telah ditentukan dalam perjanjian oleh pihak penyedia
5
Pembayaran Langsung (SPM-LS) digunakan untuk
membiayai pengeluaran belanja dengan nilai di atas
Rp.50.000.000,- yaitu:
a.
b.
c.
d.
Pembayaran pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas
Rp. 50.000.000,pembayaran pengadaan tanah dan bangunan
pembayaran biaya perjalanan dinas yang menggunakan
biro perjalanan
pembayaran belanja lain-lain yang dibayarkan langsung
kepada pihak ketiga
6
Dokumen yang digunakan dalam rangka pertanggung
jawaban, sebagai berikut:
a.
Honorarium/TPP/Uang Kinerja PNS;
1. SK/SP/ST/Surat Permohonan Narasumber/Surat Lainnya
2. Daftar absensi
3. Daftar penerimaan Honorarium (e-delivery)
4. SSP PPh
b.
Honorarium Non PNS;
1. SK/SP/ST/Surat Permohonan Narasumber/Surat Lainnya
2. Daftar absensi
3. Daftar penerimaan Honorarium (e-delivery)
4. SSP PPh
7
c.
Uang Lembur;
1. Surat Perintah Kerja Lembur
2. Daftar absensi
3. Daftar penerimaan Uang Lembur (e-delivery)
4. SSP PPh
d.
Makanan dan Minuman Rapat;
1. Undangan rapat
2. Daftar absensi
3. Nota pembelian
4. Kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya
5. Surat Pembelian Langsung (e-delivery)
6. Form Pembelian Langsung (e-delivery)
7. SSP PPh
8. SSPD (restoran/catering)
8
e.
Uang Transport;
1. SP/ST/Undangan
2. Daftar penerimaan Uang Transport (e-delivery)
3. SSP PPh
f.
Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Rp.10.000.000,1. Nota pembelian
2. Surat Pembelian Langsung (e-delivery)
3. Form Pembelian Langsung (e-delivery)
4. Lampiran Form Pembelian Langsung (e-delivery)
5. SSP (PPN dan/atau PPh)
6. Faktur pajak
9
g.
Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp.10 juta s/d Rp.50 juta
1. Nota pembelian
2. Kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya
3. Surat Pembelian Langsung (e-delivery)
4. Form Pembelian Langsung (e-delivery)
5. Lampiran Form Pembelian Langsung (e-delivery)
6. SSP (PPN dan/atau PPh)
7. Faktur pajak
10
h.
Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp.50 juta s/d Rp.200 juta
1. Nota pembelian
2. Kuitansi pembayaran dengan meterai secukupnya
3. Surat Pesanan
4. Surat Penawaran
5. Surat Perintah Kerja (SPK)
6. Surat permohonan pembayaran
7. Laporan kemajuan fisik pekerjaan (e-delivery)
8. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (e-delivery)
9. Berita Acara Pembayaran (e-delivery)
10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (e-delivery)
11. SSP (PPN dan/atau PPh)
12. Faktur pajak
11
Pejabat yang berwenang menandatangani bukti
pengeluaran berupa kuitansi, sebagai berikut:
a.
SKPD pada Sekretariat Daerah
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3. Bendahara Pengeluaran
b.
SKPD selain pada Sekretariat Daerah
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau PPK
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3. Bendahara Pengeluaran
12
Pajak Penghasilan Barang/Jasa (PPh 21, 22, 23) meliputi:
1. Honorarium atau penerimaan lainnya yang merupakan tambahan
penghasilan dikenakan PPh-21 untuk PNS dan Pensiunannya,
sesuai Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010, sbb:
a. Golongan I/II, tidak dikenakan PPh-21
b. Golongan III, dikenakan PPh-21 sebesar 5%
c. Golongan IV, dikenakan PPh-21 sebesar 15%
2. Honorarium atau penerimaan lainnya yang merupakan
penghasilan dikenakan PPh-21 tarif Pasal 17 untuk Non PNS,
sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2012, sbb:
a. Pegawai Tetap
b. Pegawai Tidak Tetap
c. Bukan Pegawai
d. Peserta Kegiatan
13
3. Pengadaan barang dikenakan PPh-22 (1,5%) untuk pembelian
di atas Rp.2.000.000,- sesuai dengan:
a. Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010.
b. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-57/PJ/2010.
4. Jasa dikenakan PPh-23, sesuai dengan:
a. Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008, untuk
Jasa Konstruksi.
b. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008, untuk
selain Jasa Konstruksi.
14
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN Barang dan Jasa sebesar 10%, kecuali usaha jasa boga atau
catering yang sudah merupakan obyek pengenaan Pajak Daerah
sebesar 10% sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009
tentang PPN.
Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN, sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000.
15
Terima Kasih
16