Transcript Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Company
LOGO
Literatur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Handoyo Makete, Pengembangan Wilayah Pedesaan dan
Kawasan Tertentu, BPPT, 2000, Jakarta
Harry W. Richardson, Dasar – Dasar Ilmu Ekonomi Regional,
FE-IU, 1999, Jakarta
Moeljarto , Pembangunan Dilema dan Tantangan, Pustaka
Pelajar, 2001, Yogyakarta
I Nyoman Sumaryadi, Perencanaan Pembangunan
Otonomi Daerah & Pemberdayaan Masyarakat, Citra
Utama, 2005, Jakarta
Raharjo Adisasmita, Pembangunan Ekonomi Perkotaan,
Graha Ilmu, 2006, Yogjakarta
Robinso Siregar, Perencanaan Pembangunan Wilayah,
Bumi Aksara, 2005, Jakarta
Riyadi DKK, Perencanaan Pembangunan Daerah,
gramedia, 2005, Jakarta
Wahyu Mulyana, Pembangunan Kota Indonesia Abad 21,
URDI, 2005, Jakarta
1. Pembangunan
Secara sederhana diartikan sebagai suatu
perubahan struktur secara sengaja dan terukur
misal tingkat kesejahteraan.
Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara
terukur, maka diperlukan perencanaan.
Namun sudahkah perencanaan yang telah kita
lakukan membawa perubahan struktur?
2. Perubahan Struktur
>>>
harus dipastikan dapat terjadi
pada diri kita, keluarga/rumah
tangga, masyarakat, daerah,
negara
Tujuan Pembangunan
 Mengurangi disparitas atau ketimpangan
pembangunan antar daerah dan antar sub daerah
serta antar warga masyarakat(pemerataan dan
keadilan)
 Memberdayakan Masyarakat dan mengentaskan
kemiskinan.
 Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat daerah.
 Mempertahankan atau menjaga kelestarian
sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi
sekarang dan generasi masa
datang(berkelanjutan)
Dasar Filosofis Perencanaan
PERENCANAAN
Memastikan perubahan struktur terjadi
Bagaimana memastikannya?
memperkecil peluang munculnya ketidakpastian
>>>
Tiga elemen utama ketidakpastian :
Pertama, elemen waktu. Semakin kita dapat
menjamin sesuatu akan ada sesuai dengan
waktunya, maka semakin kecil peluang
ketidakpastian
Kedua, elemen ruang. Semakin kita dapat menjamin
sesuatu sesuai ukuran yang kita inginkan, maka
semakin kecil peluang ketidakpastian
Ketiga, elemen materi. Semakin kita dapat menjamin
sesuatu ada secara indrawi, maka semakin kecil
peluang ketidakpastian
>>>
>>>
Perencanaan Dalam Arti Luas
merupakan
upaya
manusia
meminimalkan
ketidakpastian itu, memfungsikan kemampuan
foresight yaitu kemampuan ”melihat jauh ke depan”.
Langkah paling purba yang dilakukan manusia dalam
perencanaan.
Kemajuan
peradaban
manusia
ditentukan oleh kemampuan perencanaan ini. Tugas
perencana ”melihat jauh ke depan”!!! Manusia bisa
makan sesuai jumlah gizi dengan tepat waktu dan
pasti ada, makan nasi dan lauknya, tapi bukan
makan angin
>>>
Perencanaan, dalam arti sempit derivat
kemampuan ”mengukur” (measuring).
dari
foresight,
yaitu
Persoalannya adalah bahwa tidak semua ”sesuatu” itu bersifat materi,
sehingga sifatnya ”tersembunyi”, sehingga sulit diukur. Tugas
perencana ”mendefinisikan” sesuatu yang ”tersembunyi” menjadi
terukur, sehingga menjadi ”nyata”.
Contoh paling sederhana tentang hal ini adalah apabila kita ditanya
persoalan mendefinisikan ”bahagia”. Bahagia –barangkali—lebih
sulit diukur dibandingkan mendefinisikan ”sejahtera”.
Inilah tugas perencana itu. Bagaimana perencana menuntaskan
tugasnya itu, maka terdapatlah beberapa jenis perencanaan, yang
dapat kita sebut sebagai beberapa cara agar kita dapat memilih
perencanaan yang ”ideal” (dalam tanda kutip keras).
Tiga Tahapan Perencanaan
1
2
3
Perumusan dan
penentuan
tujuan.
Pengujian atau
analisis opsi atau
pilihan yang
tersedia.
Pemilihan
rangkaian
tindakan atau
kegiatan untuk
mencapai
tujuan yang
telah ditentukan
dan disepakati
bersama
Definisi Praktis Perencanaan
Pembangunan Daerah
“Suatu usaha yang sistematik dari berbagai
pelaku(aktor),baik umum(publik) atau pemerintah,
swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya
pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi
saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik,
sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya.
dengan cara:
>>>
1. Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan
daerah
2. Secara terus menerus menganalisis kondisi dan
pelaksanaan pembangunan daerah
3. menyusun konsep strategi bagi pemecahan
masalah (solusi), dan
4. melaksanakannya dengan menggunakan sumber
daya yang tersedia.
Sehingga peluang baru untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat daerah dapat
ditangkap secara berkelanjutan”
>>>
Perencanaan pembangunan daerah (PPD)
adalah suatu proses pembangunan yang di
maksudkan untuk melakukan perubahan
menuju arah perkembangan yang lebih baik
bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah,
dan lingkungannya dalam suatu wilayah/
daerah tertentu, dengan memanfaatkan
berbagai sumber daya yang ada, dan harus
memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh,
lengkap, tapi tetap berpegang pada azas
prioritas.
Ciri – Ciri PPD
1.
Menghasilkan program-program yang bersifat umum
2.
Analisis perencanaan bersifat makro/ luas
3.
Lebih efektif & efisien digunakan untuk perencanaan
jangka menengah dan panjang
4.
Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner,
general dan uninersal, namun tetap memiliki sfesifikasi
masing-masing yang jelas
5.
Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan
perencanaan pembangunan jangka pendek (1
tahun)
Aspek – Aspek PPD
1.
Aspek lingkungan
2.
5.
Aspek potensi dan masalah
3.
Aspek intuisi perencana
4.
Aspek ruang dan waktu
Aspek legalisasi kebijakan
Strategis Untuk Mensukseskan Bidang – Bidang
Strategis
1.
2.
3.
4.
5.
Pengembangan Renstra pemerintahan daerah.
Pengembangan kelembagaan pemerintahan
daerah yang meliputi kebijakan, organisasi,
manajemen, budaya organisasi dan akuntabilitas.
Pengembangan SDM pemerintahan.
Pengembangan jaringan kerja (networking)
lembaga pemerintahan dengan pihak lain.
Pengembangan dan pemanfaatan lingkungan
yang kondusif.
Good Governance
Sektor swasta
atau dunia
usaha(private
sector);
Negara atau
pemerintahan
(state);
GG
Masyarakat
(society).
>>>
 Kesetaraan: memberi peluang yang sama bagi
setiap anggota masyarakat untuk Meningkatkan
Kesejatraannya,
 Daya Tangkap: Meningkatnya kepekaan para
penyelanggara pemerintahan terhadap aspirasi
masyarakat, tanpa kecuali,
 Wawasan Ke Depan : membangun daerah
berdasarkan visi dan Strategi yang jelas dan
mengikutsertakan warga dalam seluruh proses
pembangunan.
10 Prinsip Good Governance
 Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk
menggunakan hak dalam menyampaikan
pendapat dalam proses pengambilan keputusan
yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik
secara langsung maupun tidak langsung.
 Penegakan hukum: Mewujudkan penegakan
Hukum adil bagi semua pihak, menjunjung HAM
dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di
masyarakat.
 Transparansi: Menciptakan kepercayaan antara
masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan
informasi dan menjamin kemudahan
mendapatkan informasi yang akurat dan
memadai.
>>>
 Akuntabilitas : meningkatkan akuntabilitas para
pengambil keputusan dalam segala bidang yang
menyangkut kepentingan masyarakat luas.
 Pengawasan : meningkatkan uapaya pengawasan
terhadap jalannya pemerintahan & pembangunan
dengan ,engusahakan keterlibatan swasta &
masyarakat.
 Efisiensi & Efektivitas : menjamin terselenggaranya
pelayanan kepada masyarakat dengan
menggunakan sumberdaya yang tersedia secara
optimal & bertanggung jawab.
 Profesionalisme : meningkatkan kemampuan dan
moral penyelenggara pemerintahan agar mampu
memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat,
dengan biaya yang terjangkau.
>>>
Pemaham
an
daerah
Penetapan
Visi dan
misi
Monitoring &
evaluasi
Perumusan
tujuan
Mengidentifikasi
Strategi
alternatif
Pelaksanaan/
Implementasi
Penganggaran
Seleksi
alternatif
&
penentua
n strategi/
program
Pengujian b
Alternatif
Strategi atau
program
Tujuan Praktis Perencanaan
Menghasilkan dokumen perencanaan yang akan berfungsi
sebagai alat koordinasi bagi semua pihak/pelaku (stakeholders)
Membuat pedoman/arahan dan strategi bagi pelaksanaan
pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan.
Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan
melalui monitoring dan evaluasi.
Memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi
perencanaan selanjutnya.
Analisis Daerah
 Analisis daerah adalah suatu proses pemahaman daerah
yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi secara
sistematis tentang kondisi utama lingkungan, fisik, sosial,
ekonomi, budaya, politik, administratif dan kelembagaan dari
suatu daerah yang sedang dikaji dan direncanakan
pembangunannya.
 Tujuan yang menyeluruh dari analisis daerah adalah untuk
meningkatkan pemahaman para perencana daerah dan
masyarakat tentang situasi kini yang mendasar dan relevan
untuk perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan bagi
pembangunan daerah.
 Analisis daerah dimulai dengan analisis kondisi kualitatif
pembangunan daerah pada saat ini, analisi kuantitatif,
hingga pengidentifikasian persoalan (problems) daerah
beserta sebab dan akibatnya, serta penggalian potensi
daerah yang ada. Hal ini diperlukan untuk merumuskan dan
mendefinisikan tujuan, untuk mengevaluasi strategi atau
pilihan dan dampaknya, serta untuk pengambilan keputusan
strategi pembangunan yang akan diterpkan
Profil Daerah
 Profil daerah biasanya berisi atau menggambarkan berbagai situasi
dan kondisi dasar tentang daerah yang akan direncanakan, meliputi
antara lain keadaan fisik geografis, keadaan aktivitas ekonomi,
sosial budaya dan kelembagaan serta kondisi lingkungan hidup
sebagai hasil dari pengumpulan dan analisis data dan informasi
daerah (hasil analisis daerah).
 Gambaran keadaan ini pada akhirnya dipergunakan untuk
mengidentifikasi dan menguraikan isu atau permasalahan utama
daerah (development issues), persoalan daerah (problems), potensi
atau kekuatan daerah serta peluang daerah untuk tumbuh dan
berkembang.
Kebijakan Daerah
 Kebijakan daerah merupakan prinsip dasar dan
arahan yang akan diterapkan dan di tempuh serta
di sepakati pelaku yang terlibat (stakeholders),
sehingga menjadi pedoman bagi semua pelaku.
 Kebijakan daerah di perlukan sebagai kriteria atau
rambu-rambu didalam menyeleksi dan menyaring
berbagai opsi dan alternatif atau usulan program
pembangunan yang tersedia.
 Biasanya berupa penyataan cita-cita atau
harapan di masa mendatang serta arah (kemana)
pembangunan daerah tersebut akan menuju.
 Kebijakan daerah biasanya di sajikan dalam bentuk
visi, misi, tujuan, sasaran, arah, prioritas, dan strategi
umum pembangunan.
VISI
Visi adalah suatu potret keadaan masa depan yang
istimewa dan diharapkan mewakili tujuan yang global
dan berjalan terus, berjangka panjang serta
menyediakan suatu dasar/fondasi atau arah bagi suatu
sistem perencanaan pembangunan.
Visi harus menggambarkan suatu masa depan yang
ideal bagi masyarakat serta merupakan suatu
pernyataan umum yang menjadi dasar/basis dagi
semua elemen atau semua pelaku(stakeholders) dalam
proses perencanaan.
Syarat Visi Yang Baik
 Dapat di bayangkan oleh semua pelaku (imaginable)
 Memiliki nilai yang memang diinginkan dan di cita-citakan
(desirable)
 Memungkinkan, wajar dan layak untuk di capai dengan
situasi, kondisi dan kapasitas yang ada (feasible)
 Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalah utama
daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah
dapat beroprasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan
berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa
depan (focused)
 Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan
zaman (flexible)
 Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua
pelaku (communicable)
 Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang
singkat, jelas dan padat
MISI
 MISI adalah suatu alasan bagi suatu daerah atau pemerintahan
daerah dibentuk atau didirikan, sehingga merupakan alasan
keberadaan atau eksistensi suatu daerah atau pemerintahan
daerah.
 MISI harus mengidentifikasi dan menguraikan kewenangan pangkal
atau tugas pokok yang diselenggarakan oleh daerah atau
pemerintahan daerah serta untuk siapa kewenangan atau tugas itu
dikerjakan.
 MISI harus dapat mengingatkan setiap orang atau setiap pelaku
seperti Kepala Daerah,DPRD, Organisasi Non Pemerintah (Ornop),
Sektor Swasta, Perangkat Pemerintah Daerah, Unsur masyarakat
lainnya serta pihak lain yang berkepentingan dengan daerah yang
bersangkutan tentang tugas pokok, maksud atau kegunaan
(purpose) yang spesifik dan unik dari daerah yang akan
dikembangkan, dipromosikan dan diselenggarakan oleh daerah
atau pemerintahan daerah.
 MISI merupakan hal yang penting untuk mengarahkan
penyelenggaraan atau operasionalisasi suatu pemerintahan atau
pembangunan daerah, sehingga semua pelaku (stakeholders) dan
pihak yang berkepentingan dapat mengenal daerah yang
bersangkutan serta mengetahui peran, program, dan hasil yang
akan di peroleh dimasa depan.
Perumusan MISI
Melibatkan semua pelaku, seperti Kepala Daerah, DPRD,
Organisasi Non Pemerintah (Ornop), Sektor Swasta,
Perangkat Pemerintah Daerah, Unsur Masyarakat lainnya
yang berkepentingan dengan daerah yang
bersangkutan.
Mengkaji dan menilai lingkungan yang sangat berguna
untuk menentukan apakah misi daerah tidak
bertentangan atau memiliki konflik secara internal dan
eksternal, misalnya dengan kebijakan atau peraturan
yang lebih tinggi.
Rencana Atau Program
 Rencana biasanya di rumuskan dalam bentuk
program atau proyek pembangunan.
 Dokumen Rencana/Program biasanya berisi
serangkaian langkah atau stretegi yang lebih rinci
untuk mencapai visi, misi, atau tujuan
pembangunan daerah.
 Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan,
program atau proyek harus memiliki tujuan dan
sasaran serta indikatornya, cara/metode, lokasi,
prakiraan biaya dan tahapan waktu
pelaksanaannya yang jelas, serta memiliki kejelasan
keterkaitan dengan dan kontribusinya terhadap
visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
Monitoring Dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi (M&E) adalah suatu kegiatan
untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
pembangunan agar sesuai dengan Rencana
berdasarkan indikator pencapaian (kinerja) yang telah
ditetapkan dalam perencanaan. Laporannya dapat
berupa Dokumen Hasil M&E.
Tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk
memberikan umpan balik berupa koreksi atau
pelurusan apabila terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaan; dapat berupa rekomendasi bagi
perbaikan dan penyempurnaan proses perencanaan
selanjutnya.
Penyusunan Rencana Strategis
 Penyusunan Rencana Strategi ( Renstra) atau perencanaan
strategi, dapat dipahami sebagi suatu proses sistematis yang
berkelanjutan dari pembuatan yang berkelanjutan dari
pembuatan
keputusan
yang
beresiko,
dengan
memanfaatkan
sebanyak-banyaknya
pengetahuan
antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha
pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya
dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.
 Renstra Daerah dibutuhkan sebagai suatu dokumen rencana
yang berisi tentang visi dan misi Daerah, bidang-bidang
strategis yang harus diintervensi dalam rangka mengemban
misi dan mewujudkan visi tersebut, serta strategi-strategi
terpilih dan rencana dalam mansukseskan bidang-bidang
strategi tersebut.
Arti Penting Penyusunan Rencana
Strategis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan
kontrol akan masa depan melalui tidakan masa kini.
Memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah menciptakan
suatu Outcome yang mungkin tidak bisa terjadi dengan
sendirinya.
Memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan
investasi sekarang untuk masa depan
Memampukan masyarakat dan pemerintah daerah
meminimumkan ketidakpastian dan mengendalikan guncangan
yang terdapat di luar.
Memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah seirama
dengan arus/gerak perubahan disekitanya.
Menjadi sasaran untuk meminimumkan resiko dan
memaksimumkan hasil yang dikehendaki.
Menjadi media koordinasi dengan berbagi stakeholders di tengah
kompleksitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
Memudahkan pencapaian konsensus tentang sasaran dan
strategi serta penggunaan sumber daya.
Dapat menjadi alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan
tugas-tugas penyelenggraan pemerintahan daerah.
Dapat menjadi media peningkatan daya saung Daerah;
Tujuan Penyusunan Rencana Strategis
 Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin
kompleks secara efektif dan proaktif;
 Mengelola keberhasilan secara sistematik;
 Menjadikan renstra sebagai sesuatu perangkat manajerial dalam
pengelolaan kepemerintahan secara efektif, efesien dan akuntabel;
 Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi
pada masa depan;
 Memudahkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan
langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan yang berubah
secara cepat;
 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima;
 Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara berbagai
stakeholders Daerah.
Langkah – Langkah Penyusunan Rencana
Strategis
 Merumuskan Nilai-nilai strategis Daerah;
 Perumusan Visi dan Misi Daerah;
 Analisis lingkungan strategis Daerah;
 Penentuan isu-isu strategis Daerah;
 Penentuan bidang-bidang strategis Daerah;
 Perumusan strategi untuk masing-masing bidang
strategis;
 Perumusan rencana aksi pelaksanaan strategi;
Perumusan Nilai – Nilai Strategis
1.
Penetapan kesepakatan awal.
Penetapan kesepakatan awal merupakan tahap di mana
semua stakeholders Daerah secara bersama-sama
membangun pemahaman dan komitmen atas pentingnya
renstra Daerah. Dengan melibatkan segenap unsur atau
komponen masyarakat dan pemerintah dalam Daerah,
pada tahap ini diharapkan telah dapat dihasilkan
kesepakatan awal tentang berbagai hal yang berkaitan
dengan bentuk-bentuk partisipasi dari masing-masing
unsur/komponen tersebut, mulai dari tahap penyusunan
renstra, implementasi renstra sampai dengan evaluasinya
kelak.
>>>
2.
Perumusan mandat daerah.
Setelah kesepakatan awal ditetapkan, langkah selanjutnya
adalah perumusan mandat daerah. Perumusan mandat ini
sangat penting dalam rangka mengembangkan legitimasi
dan formalisasi dari renstra yang hendak disusun. Mandat
daerah pada dasarnya dimaksudkan sebagai pernyataan
yang menjabarkan identitas atau karakteristik suatu daerah,
tujuan pembentukan daerah serta tugas dan tanggung
jawab pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah. Perumusan mandat
dilakukan dengan mengacuh pada berbagai perangkat
perundang-undangan yang mengatur daerah seperti
undang-undang pembentukan daerah, undang-undang
pemerintahan daerah dan lain-lain seperti Inpres nomor 7
tahun 1999
Tujuan Penetapan MISI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mencerminkan apa yang ingin dicapai Daerah;
Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
Menjadi perekat dan menyatukan berbagai
gagasan strategis;
Memilikin orientasi terhadap masa depan;
Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam
lingkungan Kabupaten/kota;
Menjamin
kesinambungan
kepemimpinan
daerah.
Pernyataan VISI Dan MISI Yang Baik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ringkas; lazimnya kurang dari Sepuluh kata
Menarik perhatian dan mudah diingat
Memberi inspirasi dan tantangan bagi prestasi di
masa mendatang
Dapat dipercaya dan konsisten dengan nilai
strategis Daerah
Berfungsi sebagai titik temu dangan semua
stakeholders
Menyatakan dengan jelas esensi tentang
keberadaab Daerah
Memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam
pelaksanaannya
Pernyataan MISI Yang Baik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Menyatakan tujuan dasar keberadaan daerah
Mengkomunikasikan visi Daerah
Menyatakan secara jelas makna misi bagi semua
stakeholders
Memberikan petunjuk bagi pembuatan kebijakan
Mengandung nilai-nilai strategis
Membuat unsur-unsur pembentuk suatu
pernyataan misi, seperti tujuan daerah, produk
atau jasa unggulan, peranan pemerintah daerah
dan keterlibatan Masyarakjat daerah.
Perumusan Visi Dilakukan Dengan
Terlebih Dahulu Mengidentifikasi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aspek kunci yang menentukan masa depan daerah.
Kontribusi yang spesifik dari daerah bagi masa depan
masyarakat.
Hal-hal yang membangkitkan gairah masyarakat dan
jajaran pemerintah daerah sebagai bagian dari daerah di
masa depan.
Nilai tambah yang perlu ditekankan melalui pernyataan visi.
Posisi strategis daerah dalam hubungan dengan lingkungan
eksternal.
Potensi daerah untuk bertumbuh dan berkembang.
Dalam Merumuskan Pernyataan Misi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pernyataan hendaknya tidak terlampau umum atau terlalu
samar yang berakibat ketidakefektifan pernyataan tersebut
memberi arahan bagi pengembangan strategis.
Pernyataan hendaknya tidak terlalu khusus sehingga tidak
perlu berubah terlalu cepat.
Pernyatan tidak sekedar sebuah daftar keinginan.
Pernyataan tidak seharunya tenggelam dalam teknologi.
Pernyataan harus dapat dikembangkan.
Pernyataan harus dapat diterima dan didukung oleh
seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintah
daerah.
Pernyataan bukan merupakan sebuah daftar penilain kerja.
Misi harus dapat dicapai.
6 Komponen VISI, MISI & HASIL
Visi
Misi
Rancangan
Kerja
SDM
&
Modal
Keterampilan
profesional
Motivasi
&
Intensif
Hasil
√
√
√
√
√
√
Pengembangan
perubahan dan
keberhasilan
√
√
√
√
√
Pengembangan
tanpa arah
√
√
√
√
Pengembangan
tersendat-sendat
√
√
√
Tidak efektif
(pemborosan)
√
√
Frustasi
√
Perkembangan
lambat & tidak
kompetif
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Keragu-keraguan
Analisis Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan)
Dukungan semua input pokok yang
dibutuhkan daerah;
Proses atau strategi pengolahan ataupun
pemanfaatan input tersebut;
Hasil yang di peroleh selama ini;
Perbaikan dan tindakan koreksi yang telah di
ambil.
Analisis Lingkungan External (Peluang
Dan Ancaman)
Kondisi politik,
ekonomi,
sosial, budaya,
teknologi, fisik
dan
pendidikan.
Peranan yang di
mainkan oleh
pihak-pihak yang
dapat diajak
bekerjasama
(collarators) dan
pihak-pihak yang
menjadi
pengganggu
(competitors).
Dukungan dari
pihak-pihak
yang
memberikan
atau sumber
daya yang di
butuhkan
(suppliers).
Penentuan Isu – Isu Strategis Daerah
1.
Interaksi antara faktor-faktor kekuatan (strengths) dengan
faktor-faktor peluang (opportunities) atau interaksi S-O
dengan prinsip “Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan
peluang”.
2.
Interaksi antara faktor-faktor kekuatan (strengths) dengan
faktor-faktor ancaman (threats) atau Interaksi S-T dengan
prinsip “gunakan kekuatan untuk mengatasi atau
menghindari ancaman”.
>>>
3.
Interaksi antara fakto-faktor kelemahan (weaknesses)
dengan faktor-faktor peluang (opportunities) atau Interaksi
W-O dengan prinsip “atasi kelemahan dengan
memanfatkan peluang” atau “memanfaatkan peluang
dengan meminimalkan kelemahan”
4.
Interaksi antara faktor-faktor kelemahan (weaknesses)
dengan faktor-faktor ancaman (threaths) atau interaksi W-T
dengan prinsip “Minimalkan kelemahan dan hindari
ancaman”.
Pengelompokan Isu – Isu Strategis
1.
Interaki S-O yang lazim juga disebut sebagai strategi agresif
yang menghasilkan isu-isu strategis dalam kelompok
keunggulan komparatif (comparative advantage), yang
pada
hakikatnya
merupakan
keunggulan
daerah
bersangkutan di bandingkan dengan daerah lain.
2.
Interaksi S-T yang lazimnya juga disebut sebagi strategi
diversifikasi tindakan akan menghasilkan isu-isu strategi
dalam kelompok mobilisasi (mobilization), yang pada
hakikatnya merupakan upaya-upaya mobilisasi atas
kekuatan yang dimiliki daerah.
>>>
3. Interaksi W-O yang lazimnya juga disebut sebagai strategi
stabilisasi aatau rasionalisasi, yang menghasilkan dua
kemungkinan pilihan, yaitu melakukan sesuatu (investasi) atau
tidak melakukan apa-apa dalam arti memilih untuk tidak
melakukan sesuatu (divestasi). Isu-isu yang muncul dadri
interaksi iini di sebut sebagai isu-isu strategi kelompok
investment/divestment.
4. Interaksi W-T yang lazimnya juga disebut sebagai strategi
defensif ataupun survival dengan cara-cara untu
mengendalikan kerugian ataupun menghindari kemungkinan
kehancuran, yang umumnya dilakukan dalam rangka
mempertahankan status Quo. Isu-isu dalam kelompok ini di
sebut isu-isu strategis status Quo.
Penentuan Bidang – Bidang Strategis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Urgensi;
Sentralisasi atau desentralisasi;
Kewenangan (dalam arti UU 32/2004);
Kemampuan kendali;
Biaya;
Peasibilitas (politik, ekonomis, kultural,
administratif, religius, dll );
Landasan legalitas
Dan lain-lain menurut kebutuhan daerah.
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi PPD
1. Faktor Lingkungan
A. Sosial
School (1984), menyatakan bahwa “
perencanaan sosial dapat berarti
perencanaan masyarakat (societal planning)”.
Ini berarti bahwa perencanaan sosial memiliki
tujuan-tujuan yang khas dalam suatu strategi
pembangunan dimana masyarakat harus bisa
menerimanya sebagai upaya untuk mencapai
kondisi ideal yang diharapkan.
>>>
B.
Budaya
Masalah budaya (culture) yang turut mewarnai
kebiasaan hidup masyarakat yang ada dalam
suatu daerah tertentu juga mempunyai andil
yang cukup besar terhadap perencanaan
pembangunan daerah. Bila ingin mencapai
sasaran yang diharapkan, perencanaan
pembangunan daerah harus
mempertimbangkan faktor budaya/ kultur yang
berlaku didalam masyarakat setempat.
>>>
C. Ekonomi
Stabilitas Ekonomi menjadi target utama yang
harus diwujudkan melalui proses
pembangunan, karena dengan adanya
stabilitas ekonomi yang dinamis, proses
pembngunan akan berhasil dengan baik,
walaupun hal itu tidak dapat dilepaskan dari
adanya stabilitas dibidang lainnya.
D. Politik

Aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik
dengan administrasi pembangunan adalah filsafat hidip
bangsa atau filsafat hidup kemasyarakatan dari suatu
negara tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan
interdependensi antara sistem politik yang dianut dengan
administrasi pembangunan.

Komitmen dari elite kekuasaan/ elite pemerintahanb
terhadap proses pembangunan dan kesediaanya
menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap
usaha yang saling terkait antara berbagai segi kehidupan
masyarakat.
>>>
 Masalah yang berhubungan dengan kestabilan
politik
 Perkembangan bidang politik ke arah pemberian
iklim politik yang lebih menunjang usaha
pembangunan
 Hubungan antara proses pembangunan dan
proses administrasi serta kaum politik dengan
birokrasi
 Aspek hubungan politik luar negeri atau bahkan
perkembangan politik luar negeri yang seringkali
merupakan aspek politik yang penting
pengaruhnya terhadap administrasi
pembangunan.
>>>
2. Faktor Sumber Daya Manusia Perencana
Seorang perencana harus memiliki kualifikasi yang
berorientasi manajemen yang menyangkut
empat tahap perencanaan yang utama, yaitu:
a. Analisis wilayah
b. Prospek Pembangunan
c. Perencanaan dan pembuatan program
d. Pelaksanaan rencana, monitoring, dan
evaluasi
>>>
 Manfred Poppe mengemukakan hal-hal yang harus
oleh perencana daerah terutama yang
menyangkut organisasional & operasional
a. Mengenal masalah-masalah pembangunan
daerah, sumber daya & kebutuhan ekonomi
sebagaimana dirasakan oleh penduduk.
b. Menganalisis kecenderungan dan hambatan
pembangunan serta meramalkan
pembangunan demografik dan ekonomi.
>>>
c. Menyusun tujuan dan pembangunan
sasararan daerah.
d. Mengembangkan strategi dan alternatif
kebijaksanaan, serta merancang rencana dan
program pembangunan daerah.
e. Menyebarkan dan menghubungkan
rencana daerah dengan rencana dan
kebijaksanaan daerah dan nasional.
f. Menganjurkan pertimbangan kebutuhan lokal
dalam kebijaksanaan sosial.
g. Menaksir pengaruh rencana dan program
secara sosial, ekonomi, dan ekolokogi.
>>>
www.themegallery.com
h. Mengatur proses pembuatan keputusan dan
partisipasi pada tingkat dan masalah yang
berbeda.
i. Mengenal dan merancang proyekproyek individu dan menaksir kelayakannya
untuk pelaksanaan lokal.
j. Mengembangkan dan menggunakan
instrumen pelaksanaan,penyelenggaraan,
dan pengendalian rencana dan program.
k. Memonitor dan mengevaluasi proyek,
rencana, dan program serta merencanakan
ulang sesuai dengan perubahan kondisi.
Company Logo
Tugas Perencana Pembangunan
 Mengumpulkan & menganalisis berbagai indikator
kondisi sosial ekonomi.
 Mengumpulkan & menganalisis data sektor
prekonomian.
 Mengidentifikasi hubungan antar-sektor dan
bidang kegiatan esensial untuk persoalan
mendasar.
 Menunjukkan pendekatan/ alternatif pembenahan,
masalah sektor dan prekonomian.
>>>
 Memberi identifikasi penjelasan alternatif
(beserta keterkaitan sektoral) kepada pengambil
keputusan.
 Menyusun tindak lanjut pasca penyusunan.
 Memantau indikator kesejahteraan ekonomi.
 Melaksanakan evaluasi.
Hal – Hal Yang Harus Dimiliki Oleh Seorang
Perencana Pembangunan Daerah
 Mengenal wilayah perencanaan dengan
berbagai permasalahannya (know well the
planning area).
 Memahami adanya kepentingan-kepentingan
yang bersifat intersektoral, heterogen, dan
bervariasi.
 Memadukan kepentingan antara masyarakat,
pemerintah daerah, dan pemerintah pusat
(interresting agregation)
>>>
A
Merumuskan
rencana aksi
(action plan)
dari hasil
perencanaan
nya (
operasional
design).
B
Melaksanakan
aksi rencana
tersebut
(implememtation)
C
Melakukan
evaluasi
perencanaan
(monitoring &
evaluation).
3. Faktor Sistem Yang Digunakan
Friedman (1987) mengemukakan
bahwa ada berbagai
perencanaan pembangunan yang
terbagi menurut sudut pandang
yang berbeda, seperti:
Berdasarkan ruang lingkup dan sasaranya,
perencanaan pembangunan dapat dibagi
menjadi perencanaan yang bersifat nasional,
sektoral, dan spasial. Atau dapat juga bersifat
agregatif atau komprehensif dan parsial.
>>>
www.themegallery.com
 Berdasarkan jangkauan dan hierarkinya, dibagi
menjadi perencanaan tingkat daerah dan tingkat
pusat.
 Berdasarkan jangka waktu, dibagi menjadi jangka
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 Berdasarkan arus informasi/ proses hierarki
penyusunannya, dapat dibagi menjadi
perencanaan dari atas ke bawah (top down
planning) dan perencanaan dari bawah ke atas (
bottom up planning) atau kombinasi dari
keduanya.
Company Logo
>>>
Berdasarkan segi
ketepatan atau
keluwesan proyeksi ke
depanya,
perencanaan dapat
bersifat indikatif atau
preskriptif.
Berdasarkan sistem
politiknya, dapat dibagi
menjadi perencanaan
yang bersifat alokatif,
inovatif, dan radikal.
 Korten & klaus (1984) menawarkan pendekatan baru tentang
pembangunan yang dinamakan dengan people centered
development atau pembangunan bagi kepentingan rakyat
sebagai sistem top down approach. Untuk menjalankan
model tersebut perlu ditopang oleh empat aspek, yaitu :
1.
2.
3.
4.
Capacity (kemampuan untuk melaksanakan proses
pembangunan)
Equity (pemerataan hasil-hasilnya)
Empowerment (pemberdayaan masyarakat untuk
melaksanakan hal-hal yang di anggap penting)
Sustainable (berlangsung terusmenerus/berkesinambungan)
>>>
Mustopadidjajan (1999) mengemukakan bahwa
peran pemerintah perlu ditingkatkan dalam hal:
 Pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi
kreativitas dan partisipasi masyarakat.
 Perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai
kegiatan sosial masyarakat.
 Pengembangan program untuk lebih meningkatkan
kemampuan dan memberikan kepada masyarakat
berperan aktif dalam memanfaatkan dan
mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia
sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan
kesejahteraan mereka.
>>>
Schoorl (1984:1)
menyatakan bahwa “ modernisasi dalam
suatu masyarakat adalah suatu proses
transformasi, perubahan dalam
masyarakat dalam segala aspeknya”.
>>>
www.themegallery.com
 Ada tiga aspek yangperlu diperhatikan dalam pendekatan
politik, terutama dalam kaitannya dengan masalah
pembinaan sistem kelembangaan yang oleh Esman
dikemukakan sebagai berikut:
1. adanya elite penguasa yang mendorong dan
mengarahkan perubahan (modernisasi).
2. adanya doktrin yang mendasari norma - norma ,
prioritas, peralatan, dan strategi elite penguasa
tersebut.
3. adanya seperangkat peralatan yang menjamin
komunikasi dua rah dan mampu menerjemahkan
komitmen-kimitmen politik kedalam suatu program
operasional.
Company Logo
>>>
Sondang P. Siagian
Menyatakan “ …jika orientasi para pengambil keputusan stratejik
semata-mata orientasi efisiensi, pemanfaatan teknologi akan
cenderung semakin meluas dan meliputi makin banyak segi
proses organisasional. Tapi kiranya para pengambil keputusan
stratejik itu harus menyadari pula bahwa dengan
perkembangan teknologi yang secanggih apapun, orientasi
manusia tetap sangat penting karena dengan kehadiran dan
pemanfaatan teknologi yang paling canggih pun unsur manusia
tetap paling penting”.(1995: 81)
>>>
Jensen & Meyer, Bahwa perencanaan pembanguna distrik
harus:



Menekankan pembangunan daerah endogen berdasarkan
sumber daya setempat untuk pengembangan industri skala
kecil , pertanian, perdagangan, dan kerajinan.
Menggerakkan investor swasta dan ilmu pengetahuan untuk
pembangunan.
Menggalakkan penggunaan teknologi tepat guna untuk
memenuhi kebutuhan dasar yang merupakan prasyarat
bagi modernisasi pada tingkat-tingkat proses pembangunan
selanjutnya.
>>>
 Dengan dialog menggalan partisipasi tingkat lokal sebagai
input yang penting bagi pengembangan distrik dan
programnya.
 Mendukung pengembangan pemukiman ukuran kecil dan
menengah dengan tujuan meningkatkan kondisi setempat
dan akses petani pada fasilitas infrastruktur sosial dan
produktif.
 Menyiapkan kerangka kerja menyeluruh sebagai panduan
utama untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
aktivitas badan-badan terkait, baik sektoral maupun lokal
 Berfungsi sebagai dokumen dasar untuk mengetahui
anggaran pembangunan tahuan daerah di distrik terkait.
 Mengedepankan perencanaan sebagai suatu dialog.
 Proses desentralisasi pembangunan. Dengan memberika
keleluasaan yang tinggi kepada daerah untuk
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
pembangunan di daerahnya, proses ini dipandang lebih
efektif di bandingkan dengan carapengaturan-pengaturan
dari pusat yang cenderung belum sesuai dengan kebutuhan
daerah.
 Optimalisasi pemberdayaan daerah. Pendekatan ini amat
menekankan pemberdayaan daerah, yang pada gilirannya
tentu akan menuntut komitmen penuh dari daerah.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa yang menjadi konsep
dasar dari pendekatan ini antara lain meliputi:
 Merupakan pendekatan pembangunan endogen. Konsep ini
sangat menekankan perlunya prientasi pembangunan yang
didasarkan pada penguatan potensi-potensi atau sumber
daya daerah yang ada.
 Menekankan perlunya partisipasi & dialog. Perencanaan
pembangunan dilakukan dengan cara melibatkan partisipasi
aktif dari masyarakat daerah yang diringi dengan proses
dialog yang efektif akan dapat mendorong tercapainya hasilhasil pembangunan yang di harapkan
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah provinsi,, kabupaten dan Kota, diatur
dengan undang undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah [pasal 18 A (1)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum pemamfaatan sumber
daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang – undang [pasal 18A (2)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan undang – undang [pasal 18 B(1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan
RI, yang diatur dalam UU [pasal 18 B (2)**]
Warga negara ialah
orang-orang bangsa
indonesia asli dan
www.themegallery.com
orang-orang bangsa
lain yg disahkan
dengan UU sebagai
warga negara [pasal
26(!) ]
WARGA NEGARA
DAN PENDUDUK
Penduduk ialah
warga negara
indonesia dan orang
asing yang
bertempat tinggal di
indonesia [pasal 26
(2)**]
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya [ pasal 27 (1)
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan [pasal 27 (2)]
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara [pasal 27 (3)**]
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU (pasal 28)
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, diatur dengan
www.themegallery.com
undang-undang [ pasal 31 (3) ****]
Setiap warga negara
wajib mengikuti
pendidikan dasar dan
pemerintah wajib
membiayainya [ pasal 31
(2) ****]
Setiap warga negara
berhak mendapatkan
pendidikan [pasal 31
(2) ****]
Negara memajukan kebudayaan
nasional indonesia ditengah
peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat
dalam memelihara dan
mengembangkan nilai-nilai
budayanya [pasal 32 (1)****]
PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN
Negara memproitaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya
20% dariAPBN dan APBD untuk
memenuhi kebutuhan
penyelengaraan pendidikan
nasional [pasal (31 (4)****]
Pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan tekhnologi
dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan
peradaban [pasal 31 (5) ****]
Negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
nasional [ pasal 32 (2) ****]
Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh
www.themegallery.com
negara.[pasal 33 (2)]
Disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan
atas asas
kekelurgaan.[pasal 33 (1)]
Fakir miskin dan
anak terlantar
dipelihara oleh
negara. [pasal 34 (1)
****]
Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan
untuk sebesar besar
kemamapuan rakyat [pasal
33 (3) ]
PREKONOMIAN
NASIONAL DAN
KESEJAHTRAAN
SOSIAL
Negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakayat dan
memberdayakanmasyarakat
yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabak
kemanusiaan [pasal 34 (2)****]
Diselenggarakan berdasar
atas demokrasi pancasila
dengan prinsip
kebersamaan ,efesiensi
keadialan, berwawasan
lingkungan, serta menjaga
keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi
nasional [pasal 33 (4)****]
Negara bertanggung
jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas
pelayanaan umum yang
layak [pasal 34 (3)****]
Company Logo
DASAR HUKUM PELAKSANAAN
DESENTRALISASI / OTONOMI DAERAH
UUD 1945 pasal 18
UU no I / 1945
kedaulatan rakyat
Dan pembentukan
DPR.
UUD no 32 /
2004
Otonomi pada
provinsi /
kabupaten / kota
UUD no 22 /
1999
Otonomi pada
kab/ kota / tk II
UU no 5 / 1974
Otonomi nyata
dan bertanggung
jawab
DESENTRALISASI
DAN OTODA
UU no 18/ 1965
Perpaduan
desentralisasi dgn
sentralisasi
UU no 22 / 1948
Susunan
pemerintahan
daerah dan
demokratis
UU no 1 /1957
Otonomi yang
luas
Company Logo
POLITIK
www.themegallery.com
Hubungan
antara negara
dengan
masyarakat
Hak dan
kewajiban
ILMU TENTANG NEGARA
Hubungan antara
masyarakat dengan
masyarakat
Hubungan
antara negara
dengan negara
Kesejahtraan,keadilan,
keamanan dan hukum
Kemerdekaan,
bilateral,
ketertiban dan
keamanan.
Company
LOGO