Hasil Diskusi Kelompok - Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan

Download Report

Transcript Hasil Diskusi Kelompok - Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
P4TO dan PED
-
-
Kurangnya sosialisasi konsep dan pelaksanaan fasilitasi
PED dan P4TO
Belum ada pemetaan tanaman obat di daerah
Banyak potensi di daerah yang belum tergali karena
kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta
manajemen
Perlunya dukungan dari pimpinan daerah dalam
pembangunan P4TO dan PED
Kabupaten kota belum mengetahui kriteria yang
diperlukan dalam pengajuan P4TO dan PED
Jaminan pemasaran hasil P4TO dan PED




Belum adanya pembinaan kepada produsen
simplisia
Penatalaksanaan asset peralatan P4TO dan
PED
Penetapan penerima fasilitasi tidak dilakukan
pada tahun berjalan
Pemda belum memberikan perhatian dalam
pengembangan OT terutama tenaga






Perlu adanya kesiapan dari Pemerintah Daerah dalam
mendukung pendirian P4TO dan PED
Pemerintah Pusat dan Provinsi perlu
mensosialisasikan dan advokasi konsep P4TO dan
PED kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Kota
Perlu adanya surat resmi tertulis yang ditujukan ke
Gubernur dan Bupati/Walikota
Kriteria penyusunan proposal disosialisasikan hingga
kabupaten/kota
Perlu adanya jaminan pemasaran hasil P4TO dan PED
Inventarisasi potensi tanaman obat di masing-masing
daerah
SINAP
- Kurangnya dukungan infrastruktur (listrik dan koneksi
internet)
- Mutasi pegawai yang cepat di PKM dan PBF
- SIPNAP belum mengakomodir puskesmas dan
layanan kesehatan di bawahnya
- Belum ada sistem pelaporan NPP di PBF (belum ada
permenkes)
- Kesulitan dalam impor data
- Sanksi yang ditimbulkan tidak bisa diterapkan karena
kesalahan pada jaringan (under control)
- Apotik belum merasa perlu melakukan pelaporan







Perlu pembaharuan SIPNAP agar lebih dapat diakses oleh
wilayah dengan keterbatasan akses
SIPNAP sudah mengakomodir RS dan PKM, untuk PKM
dan layanan diakomodir oleh intalasi farmasi kabupaten
kota
Peningkatan kemampuan server SIPNAP
Sosialisasi SIPNAP terutama terkait sanksi untuk unit
layanan
Permenkes pengelolaan prekursor
Pelaporan PBF jangan merepotkan dan tumpang tindih
dengan e-report, diakomodir dalam sistem yang sedang
direvisi
Advokasi penempatan tenaga farmasi di PKM dan
jaringannya