Transcript prinsip-prinsip pemerintahan daerah berdasarkan

PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN
DAERAH BERDASARKAN PASAL 18
UUD 1945 (SESUDAH
AMANDEMEN)
Oleh :
Indah Dwi Qurbani, SH, MH
Pasal 18 UUD NRI 1945
Pasal 18 semula 1 pasal menjadi 3 pasal yaitu :
- Pasal 18 terdiri dari 7 ayat
- Pasal 18A terdiri dari 2 ayat
- Pasal 18B terdiri dari 2 ayat
Paradigma Penyelenggaraan Pemda
1. Pemda disusun dan dijalankan berdasarkan otonomi
dan tugas pembantuan. Di masa depan tidak ada lagi
pemerintahan dekonsentrasi dalam pemerintahan
daerah.
2. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan atas
dasar otonomi seluas-luasnya. Semua fungsi
pemerintahan di bidang AN dijalankan oleh pem.
Daerah, kecuali yg ditentukan oleh pusat.
3. Pemda disusun dan dijalankan atas dasar keragaman
daerah. Urusan RT tidak perlu seragam. Perbedaan
harus dimungkinkan baik atas dasar kultural, sosial,
ekonomi, geografi dll.
Paradigma Penyelenggaraan Pemda
4. Pemda disusun dan dijalankan dengan mengakui
dan menghormati kesatuan masyarakat hukum
adat dan berbagai hak tradisionalnya. Satuan
pemerintahan asli dan hak-hak masyarakat asli
atas bumi, air dan lain-lain wajib dihormati untuk
sebesar-besarnya kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat setempat.
5. Pemda dapat disusun dan dijalankan berdasarkan
sifat atau keadaan khusus atau istimewa tertentu
baik karena dasar kedudukan, kesejarahan, atau
karena sosial kultural.
Paradigma Penyelenggaraan Pemda
6. Anggota DPRD dipilih langsung dalam suatu
pemilihan umum
7. Hubungan pusat dan daerah dilaksanakan
secara selaras dan adil
Pengaturan
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
• Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Pengaturan
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89);
• Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
Pengaturan
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
• Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010 Nomor: 0199/M
PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
Pengaturan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;