Transcript e-Procurement

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transparansi dan Akuntabilitas
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Melalui e-Procurement
Agus Rahardjo
Kepala LKPP
Beberapa Wahana Korupsi
Political Corruption
Regulatory
Corruption
Law Enforcement
Corruption
2
• Proses Penyusunan UU
• Proses Penentuan Anggaran
• Proses Pengangkatan Pejabat Publik
• Proses Pemberian Izin, Hak dan Konsesi
• Proses Pengelolaan SDM (rekrutmen, mutasi/promosi,
dll)
• Proses Penegakan Hukum
• Proses “Beking” Pelanggaran Hukum
Procurement
Corruption
• Proses Pengadaan Barang dan Jasa (mark up, manipulasi
tender, dll)
Public Service
Conrruption
• Proses Pemberian Layanan Publik
P
R
O
B
L
E
M
A
T
I
K
P
E
N
G
A
D
A
A
N
B
A
R
A
N
G
/
J
A
S
A
PASAR TIDAK
TERBUKA
MANAJEMEN
PENGADAAN
LEMAH
• Kolusi Vertikal (PA/KPA, PPK, Panitia
Pengadaan-Penyedia);
• Kolusi Horizontal (Arisan antar Penyedia);
• Monopoli & Premanisme;
• Kurangnya Akses Publik ke Pasar Pengadaan
• Sistem Pengorganisasian Pengadaan yang
Lemah;
• Perencanaan Pengadaan Tidak Matang
• Kurangnya Kompetensi SDM;
• Kurangnya Penghargaan;
• Integritas yang Lemah;
• Tidak Fokus (Pekerjaan Sampingan)
P
R
O
B
L
E
M
A
T
I
K
P
E
N
G
A
D
A
A
N
B
A
R
A
N
G
/
J
A
S
A
BELUM
GOVERNANCE
BANYAKNYA
KASUS TPK
• PA/KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan tidak
Transparan & Akuntabel;
• Penyalahgunaan Wewenang;
• Pengawasan Lemah;
• Tidak Efisien (Pemborosan)
•
•
•
•
•
•
Suap-Menyuap;
Kick Back;
Menyalahi Prosedur;
Mark-up Harga;
Pengaturan Tender;
Kerugian Negara;
Celah Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Sebelum &
Sesudah Implementasi e-Procurement
Tahap Kegiatan PBJ
Modus Operandi
Tahap Perencanaan Penggelembungan Harga
Rencana Pengadaan yang Diarahkan
Rekayasa untuk Pemaketan KKN
Penentuan jadwal pengadaan tidak realistis
Tahap Pembentukan Panitia yang tidak transparan
Panitia
Integritasnya lemah
Panitia yang memihak
Panitia yang tidak independen
Tahap prakualifikasi
Tahap penyusunan
dokumen lelang
Pengumuman
Dokumen Aspal
Yang memenuhi syarat kualifikasi terbatas
Dokumen lelang tidak standar
Rekayasa kriteria evaluasi
Spesifikasi yang diarahkan
Pengumuman fiktif
Waktu tayang pengumuman sebentar
Media pengumuman sulit diakses
Materi pengumuman terbatas
Peran e-Proc/LPSE
Penyimpangan dalam perencanaan masih bisa terjadi,
Publikasi Rencana Umum Pengadaan dalam Inaproc melalui
Sistem Informasi RUP (SIRUP) dan trasparansi proses pengadaan
dapat mereduksi penyimpangan ini.
Sudah tersedia aplikasi Probity Audit yang memungkinkan
pengadaan dimonitor sejak pernecanaan.
Panitia yang kolutif dipersempit kesempatannya dengan
penggunaan aplikasi eProc.
Panitia masih dapat memperketat persyaratan adm/teknis
yang tidak relevan, namun dengan e-Proc rekam jejak
persyaratan & evaluasi transparan & auditable.
Konsep interopabilitas data/informasi/dokumen dalam eProc
dan pengembangan Vendor Management System akan
mereduksi kecurangan ini
Dengan pengembangan E-Dokumen pengadaan dokumen ini
melekat dengan aplikasi sehingga sudah pasti terstandar
Kekeliruan dokumen dapat dikoreksi banyak pihak karena
kemudahan mendownload dokumen
TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN EPROC
Tahap Kegiatan PBJ
Pendaftaran dan
Pengambilan Dokumen
Lelang
Modus Operandi
Dokumen Lelang yang diserahkan tidak sama
Peran e-Proc/LPSE
TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc
Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari
Pendaftaran dipersulit
Syarat pengambilan dokumen dipersulit
Penjelasan (Aanwijzing)
Tahap pemasukan dan
pembukaan dokumen
TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc
Prebid meeting yang terbatas
Dialog dalam penjelasan sering tidak terdokumentasi dengan
-Persekongkolan horisontal antar penyedia di luar sistem
jelas
bisa terjadi, indikasi persekongkolan dapat dideteksi
Sesama Penyedia melakukan persekongkolan horizontal
dengan mudah melalui analisis dokumen penawaran dalam
bentuk softfile
Panitia dan penyedia melakukan persekongkolan vertikal
TIDAK BISA DILAKUKAN DENGAN E-Proc
Relokasi tempat pemasukan dokumen
Pemasukan dokumen penawaran yang terlambat
Penyerahan dokumen fiktif
Tanggal pengumuman sengaja ditunda
-Ada beberapa kasus pemasukan dihambat secara teknis,
dapat ditindaklanjuti jika ada indikasi/pengaduan.
-Akan dikembangkan LPSE Cloud sehingga aplikasi akan
melakukan reroute ke server lain jika terjadi hambatan
Penggantian tidak bisa dilakukan, hasil evaluasi dipublikasi
luas
-Evaluasi masih belum otomatis
-Masih ada panitia yang menyampaikan hasil evaluasi
secara minim
Perubahan jadwal dalam eProc harus disertai alasan yang
jelas
Pengumuman yang tidak informatif
Konten pengumuman sudah ditentukan aplikasi
Panitia tidak menanggapi sanggahan penting
Sanggahan sering terlambat/tidak sampai karena birokrasi
persuratan umum yang rumit
Dokumentasi sanggahan dan jawabannya auditable
Pemasukan dokumen dihalang-halangi
Perubahan dokumen penawaran setelah batas akhir
Tahap evaluasi penawaran
Penggantian dokumen
Evaluasi lelang tertutup dan tersembunyi
Hasil evaluasi tidak dipublikasi secara detail dan luas
Tahap pengumuman
Sanggahan
Lain-lain
Alokasi waktu dalam jadwal tidak sesuai ketentuan
Pasti sampai karena langsung ditujukan ke Panitia
-Dibuat otomatisasi jadwal dalam sistem
Tahap Kegiatan PBJ
Masalah
Harga markup
Lain-lain
Penyedia tidak qualified
Kesenjangan nilai hasil pengadaan untuk paket yang sejenis
Rantai distribusi penyedia terlalu panjang
Waktu pengadaan lama
Mutu pengadaan rendah
Banyak terjadi kesalahan prosedur oleh Panitia/ULP
Banyak terjadi subjektivitas dalam evaluasi lelang
Peran e-Proc/LPSE
Diminimasi dengan pemanfaatan e-Procurement melalui ePurchasing/e-Catalogue
8
Efisien
Akuntabel
Adil/Tidak
Diskriminatif
Efektif
Prinsip
pengadaan
barang/jasa
Bersaing
Terbuka
Transparan
9
Tujuan e-procurement
Meningkatkan
transparansi dan
akuntabilitas
Memenuhi
kebutuhan akses
informasi yang
real time
Mendukung
proses
monitoring dan
audit
Meningkatkan
akses pasar dan
persaingan usaha
yang sehat
Memperbaiki
tingkat efisiensi
proses
pengadaan
10
Manfaat e-procurement
ULP / PP
Penyedia
1. Mendapatkan penawaran yang lebih banyak
2. Mempermudah proses administrasi
3. Mempermudah pertanggungjawaban proses
pengadaan
1. Menciptakan persaingan usaha yang sehat
2. Memperluas peluang usaha
3. Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti
lelang
4. Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti
lelang
Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk
mengetahui proses pengadaan
Masyarakat
No.
Uraian
Manual
Elektronik
1.
Proses Administrasi
Sulit
Mudah
2.
Pendaftaran Vendor
Berulang-ulang
Satu kali saja
3.
Penyerahan Dokumen
Datang langsung
Melalui internet
4.
Frekuensi Tatap Muka
Sering
Hampir tidak ada (No
human interaction)
5.
Kerahasiaan Peserta Tender
Tidak terjamin
Terjamin
6.
Transparansi
Rendah
Tinggi
7.
Persaingan
Relatif tertutup
Terbuka
8.
Peluang KKN
Besar
Kecil
9.
Waktu Pelelangan
18 – 45 hari
18 hari
10.
Efisiensi
Rendah
10 – 30%
11.
Proses Pemeriksaan
Lama
Cepat, Akurat
12.
Monitoring
Sulit
Mudah, Akurat
INDEKS PERSEPSI KINERJA
PENGADAAN BARANG /JASA
SECARA ELEKTRONIK
(e-Procurement)
Indeks Persepsi Integritas PBJP
Permasalahan
37.50%
18.90%
43.60%
Akuntabilitas
Transparansi
Integritas
Masalah Transparansi
5.10%
13.80%
Ketersediaan
Informasi
Keteraksesan
Informasi
Masalah Akuntabilitas
No
1
2
3
4
Dimensi
%
Ketaatan terhadap prosedur
20,32
Kejelasan prosedur
17,84
Kompetensi/pemahaman pelaksana terhadap prosedur
5,26
Kejelasan mekanisme pengaduan publik
1,26
Masalah di Integritas
8. Interpretasi
Capaian Indeks Persepsi Integritas PBJP menunjukkan capaian yang
memperlihatkan adanya kesenjangan dengan aturan dalam Perpres.
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal berikut:
Belum
Optimalnya
Pemanfaatan
Sistem
Elektronik PBJ
Lemahnya
Sistem
Pengendalian Masih lemahnya Belum Adanya Masih Lemahnya
Manajemen
Adaptasi Jabatan Pengendalian
dan Pengawasan
SDM dalam
Fungsional Ahli
Konflik
yang tidak
Terintegrasi
Pokja ULP/PP
Pengadaan
Kepentingan
dalam Proses
Kerja Pokja/ULP
9. Rekomendasi
Berdasarkan analisis data tersebut:
Mendorong LKPP untuk melakukan Audit terhadap sistem LPSE secara kontinyu
Mendorong LKPP untuk membangun sistem on going internal audit selama proses pengadaan
Membentuk mekanisme pengawasan publik yang mampu mengawasi proses PBJ.
Membangun sistem perlindungan terhadap PPK/Pokja, untuk mencegah terjadinya intervensi dari berbagai
pihak.
Membangun sistem untuk mencegah PPK/Pokja melakukan penyimpangan
Meningkatkan dan memperbaiki SDM PPK/Pokja
Centre of excellence (CoE) denganmengambil salah satu wilayah untuk menjadi contoh dan pilot project.
11. Harapan Vendor
KESIMPULAN
Indeks Persepsi Kinerja Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah:
– Transparansi tinggi
– Integritas masih rendah
Kesimpulan :
– harapan & kepercayaan terhadap sistem e-Procurement
tinggi
– masih ada keraguan thd integritas SDM pengelola
SOLUSI
• Solusi atas masih rendahnya integritas:
– Meminimalisasi intervensi manusia:
• Memperbanyak otomatisasi proses oleh sistem
• Jaminan keamanan/keaslian file dan kehandalan pada
sistem & transaksi elektronik
• Pengembangan/perluasan e-purchasing (melalui e-catalog)
• Pengembangan e-Reverse auction
• Single Sign-On
• Vendor Management System (VMS)
• Meningkatkan transparansi & partisipasi publik
SOLUSI
• Solusi atas masih rendahnya integritas:
– Pembinaan dan pengembangan SDM Pengelola
– Penyempurnaan tata kelola
• SOP yang lebih ketat bagi Pengelola Pengadaan
• Standarisasi LPSE
• Probity audit
– Meningkatkan persaingan usaha:
• Akuisisi Penyedia
• Meningkatkan kapabilitas Penyedia
– National Single e-Market Place  Menyatukan pasar
pengadaan nasional
Rencana Induk Pengembangan e-Procurement
Sistem
OSD-PSE
Lemsaneg
- Kodifikasi Prov/Kab/Kota (Kemendagri)
- Kodifikasi Instansi (Kemenkeu)
- Asuransi/Bank
- Pajak
- SIM Badan Hukum
- Perijinan
3
4
2
Sistem Nasional K/L/I
1
Portal LKPP
Rencana
Penarikan
E-Budgeting
E-Payment
SPSE Interkoneksi (INAPROC Service Bus)
5
SPSE (Client) 4+
PA/KPA
PPK / ULP - Pokja - Pejabat Pengadaan
PPK / PPHP
E-Reverse Auction
E-RUP
Apendo
Spamkodok
ADP, Black-List,
Vendor Mgmt System
E-Tendering
E-Kontrak
E-Audit
4
2
E-Penunjukan Langsung
E-Purchasing
E-Catalogue
E-Pengadaan Langsung
Klasifikasi B/J, TTS,
CRM, Portal LPSE, dll
E-Monev Pengadaan K/L/D/I
Data Colector Engine
Sistem Internal K/L/D/I
(Sim Aset, Simkeuda, Simpeg, Perijinan, dll)
5
Dikembangkan
UKE II lain di LKPP:
Agregasi Data Non Penyedia
Data Warehouse
6
Dikembangkan
Direktorat e-Proc:
3
Auditor
E-Swakelola
E-Dok
Pengadaan
SPSE (Sistem Pusat)
Dikembangkan
K/L/D/I:
1
6
Evolusi Pengembangan SPSE
2014
2008
V4
V2
V3
PERBEDAAN SPSE Ver. 3.5 dan SEPSE Ver. 4.0
No
1.
2.
Tahapan
• .
Pembuatan Paket
Pemasukan
dokumen
penawaran
SPSE Ver. 3.5
SPSE Ver. 4.0
Belum terasosiasi dengan eRUP
Sudah Terasosiasi dengan e-RUP
Dokumen Lelang dibuat
manual dan di upload pada
SPSE
Dokumen Lelang dibuat secara
elektronik melalui aplikasi SPSE
Syarat penawaran belum
tersedia pada aplikasi
Syarat penawaran sudah
tersedia (terperinci) pada
aplikasi
-Menggunakan APENDO Ver.
3
- Penyedia masih melakukan
proses enkripsi
-Menggunakan APENDO Ver.4
- Proses enkripsi dilakukan oleh
sistem
- penawaran dikirim dengan
mengisi form atau upload
dokumen melalui Apendo
PERBEDAAN SPSE Ver. 3.5 dan SEPSE Ver. 4.0
No
SPSE Ver. 3.5
SPSE Ver. 4.0
3.
Tahapan
• .
Pembukaan
Dokumen
Penawaran
1. Menggunakan APENDO
ver.3
2. Panitia melakukan proses
dekripsi file penawaran.
3. Panitia melakukan input
harga secara manual
1. Menggunakan APENDO ver.3
2. proses dekripsi file
penawaran dilakukan oleh
sistem.
3. Harga penawaran peserta
akan tampil otomatis di
aplikasi.
4.
Proses Evaluasi
1. Evaluasi kualifikasi belum
menggunakan Vendor
Management System
2. Pada proses evaluasi
harga masih dilakukan
koreksi aritmatik secara
manual.
3. Aplikasi SPSE belum
menginformasikan secara
terperinci hasil evaluasi.
1. Evaluasi kualifikasi sudah
menggunakan Vendor
Management System
2. Pada proses evaluasi harga,
koreksi aritmatik dilakukan
secara otomatis oleh
aplikasi.
3. Aplikasi SPSE sudah
menginformasikan secara
terperinci hasil evaluasi.
PERBEDAAN SPSE Ver. 3.5 dan SEPSE Ver. 4.0
No
SPSE Ver. 3.5
SPSE Ver. 4.0
5.
Tahapan
• .
Pembukaan
Dokumen
Penawaran
1. Menggunakan APENDO
ver.3
2. Panitia melakukan proses
dekripsi file penawran.
3. Panitia melakukan input
harga secara manual
1. Menggunakan APENDO ver.3
2. proses dekripsi file
penawaran.
3. Harga penawaran peserta
akan tampil otomatis di
sistem
6.
Proses Evaluasi
1. Evaluasi kualifikasi belum
menggunakan Vendor
Management System
2. Pada proses evaluasi
harga masih dilakukan
koreksi aritmatik secara
manual.
3. Aplikasi SPSE belum
menginformasikan secara
terperinci hasil evaluasi.
1. Evaluasi kualifikasi sudah
menggunakan Vendor
Management System
2. Pada proses evaluasi harga,
koreksi aritmatik dilakukan
secara otomatis oleh sistem.
3. Aplikasi SPSE sudah
menginformasikan secara
terperinci hasil evaluasi.
PERBEDAAN SPSE Ver. 3.5 dan SEPSE Ver. 4.0
No
7.
8.
Tahapan
• .
Berita Acara dan
SPPBJ
SPSE Ver. 3.5
SPSE Ver. 4.0
1. Berita Acara dan SPPBJ
masih dibuat oleh panitia
secara manual dan
diupload pada aplikasi
1. Berita Acara dan SPPBJ
dibuat (digenerate) melalui
aplikasi
Kontrak dan
Pelaksanaan
Kontrak
1. Kontrak belum dapat
1. Pembuatan dan manajemen
digenerate melalui aplikasi
pelaksanaan kontrak dapat
2. Pelaksanaan kontrak
dilakukan dengan
belum dapat
menggunakan e-Kontrak
didokumentasikan melalui 2. Aplikasi e-Kontrak:
aplikasi
a. Generate dokumen
kontrak
b. Dokumentasi pelaksanaan
kontrak
c. Berita Acara digenerate
melalui aplikasi
Cloud Sistem LPSE
Pembangunan Server repository setiap
propinsi
Server dengan high volume data
Memanfaatkan data center NIX kominfo
Stage1:Redundant Repository Data LPSE
Stage2:Redundant Service LPSE
Stage3:Redundant System LPSE
Stage4:High Availability LPSE Cluster Indonesia
LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Terima kasih
Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa