Transcript sambutan kaban pmd bs

SAMBUTAN
KEPALA BADAN PMD
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Assalamualaikum Wr.Wb,
Salam Sejahtera bagi kita semua.
Yth. Bapak Bupati Bengkulu Selatan,
Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan,
Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Bengkulu Selatan,
Yth. Bapak Kepala BPMPD Provinsi Bengkulu,
Yth. Sdr. Kepala SKPD Kabupaten Bengkulu Selatan,
Yth. Sdr. Koorprov PNPM-MPd Provinsi Bengkulu,
Yth. Sdr-sdr Narasumber Semiloka,
Yth. Sdr. Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan,
Yth. Sdr-sdr Peserta Semiloka yang berbahagia.
Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih
dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat dan
masih berada dalam lindungan-Nya
Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD serta Hadirin
yang saya muliakan,
Dalam sambutan semiloka SKPD PNPM-MPd
pada hari ini, perkenankan saya memberi judul
sambutan :
“PNPM-MPd dalam lautan tantangan”
Sekilas Gambaran Pelaksanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Lingkup PMD :
 TA. 2007 dimulai dengan PNPM-PPK dengan
Kecamatan Cakupan meliputi Pino Raya, Pino,
Seginim dan Kedurang serta jumlah desa
terdanai 45 Desa dengan total BLM 4 milyar
rupiah;
 TA. 2008 PNPM-PPK berganti menjadi PNPM-MPd
dengan cakupan Kecamatan Ulu Manna, Bunga
Mas, Air Nipis, Kedurang Ilir dan Pasar Manna
dengan BLM 5,5 milyar rupiah dengan jumlah
desa terdanai 34 desa;
 TA. 2009 Jumlah BLM PNPM-MPd 10 milyar rupiah
dengan cakupan kecamatan sama dengan TA.
2008 serta jumlah desa/kelurahan terdanai 45
desa;
 TA. 2010 jumlah BLM PNPM-MPd 9,5 milyar rupiah
dengan cakupan kecamatan sama dengan TA.
2008 dan TA. 2009 serta jumlah desa/kelurahan
terdanai 40 desa;
 TA. 2011 Jumlah BLM PNPM-MPd 11,45 milyar
rupiah dengan cakupan 10 Kecamatan, selain
Kecamatan Kota Manna serta jumlah desa/
kelurahan terdanai 57 desa.
Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP) :
 TA. 2010 BLM sebesar 4,8 milyar
Rupiah dengan cakupan Kabupaten
Bengkulu Selatan dan 85 desa terdanai
dengan rincian 27 desa terdanai baik
fisik maupun SPP sedangkan yang
terdanai SPP saja sejumlah 72 desa.
Melalui P2SPP TA. 2010 terbentuk 80
kelompok SPP yang tersebar di
Kabupaten Bengkulu Selatan.
PNPM-LMP :
 TA. 2010 BLM PNPM-LMP sebesar 4,140 milyar
rupiah diantaranya 2,140 milyar rupiah khusus
untuk PLTMH, dengan cakupan kecamatan meliputi
Kecamatan Ulu Manna, Air Nipis dan KDI. Namun
tingkat pencairan BLM hingga kini masih 0%,
karena perencanaan belum siap.
 TA. 2011 BLM PNPM-LMP sebesar Rp 1,5 milyar
rupiah dengan kecamatan cakupan masih sama
dengan TA. 2010, kondisi hingga saat ini juga
masih dalam tahap perencanaan.
TA. 2011 P2SPP,
berubah menjadi PNPM
Mandiri Perdesaan Integrasi dengan BLM sebesar 5
milyar rupiah dengan cakupan Kabupaten Bengkulu
Selatan sedangkan jumlah desa terdanai belum
diketahui karena proses penetapan prioritas
terkendala di Musrenbang Kabupaten Tahun 2011,
yang seharusnya sudah terintegrasi dengan
Musrenbangkab. Sehingga akan dilaksanakan
Musrenbang lanjutan khusus PNPM Mandiri
Perdesaan Integrasi dengan waktu bersamaan
dengan Musyawarah Penetapan Desa terdanai
dengan perkiraan waktu pada Bulan Mei 2011.
Selanjutnya, pada TA. 2011 ini kita juga
mendapat tambahan PNPM Paskah
Krisis
yang
dialokasikan
untuk
Kecamatan Ulu Manna dan Kecamatan
Air Nipis masing-masing 500 juta rupiah
yang sifatnya on-top dengan PNPM
Mandiri Perdesaan , dan sekarang dalam
proses revisi DIPA.
Khusus PNPM-MPd Integrasi.
Salah satu misi dari PNPM-MPd Integrasi
adalah mendorong terwujudnya integrasi
perencanaan model PNPM-MPd ke dalam
perencanaan pembangunan regular di daerah
dengan pendekatan partisipatif atau dengan
kata lain mendorong terintegrasinya sistem
pembangunan partisipatif ke dalam sistem
perencanaan pembangunan daerah. Untuk
menuju
misi
tersebut
Program
telah
melakukan persiapan antara lain dengan
memfasilitasi penyusunan RPJM/RKP Desa
melalui Musrenbangdes, sehingga dari 142
Desa 100% telah menyusun RPJM Desa.
Pelaksanaan integrasi telah berjalan dengan
cukup baik ditingkat desa dan Kecamatan,
namun sayangnya justeru pada tingkat
Musrenbang
Kabupaten,
integrasi
perencanaan partisipatif pola PNPM-MPd ke
dalam perencanaan daerah belum terwujud
dan masih bernuansa top-down dan ego
sektoral. Oleh karena itu melalui Semiloka
SKPD ini, diharapkan dapat menyamakan
persepsi dan pemahaman tentang perlunya
Integrasi perencanaan partisipatif pola
PNPM-MPd ke dalam Musrenbang.
EVALUASI LOKASI P2SPP TA.
2010:
Kategori Kab. Sangat Baik
1. Sumedang, Jabar
2. Ngada, NTT
3. Nagakeo, NTT
Kategori Kab Baik
1. Karo, Sumut
2. Pesisir Selatan, Sumbar
3. Sijunjung, Sumbar
4. Indragiri Hulu, Riau
5. Natuna, Kep. Kepri,
6. Batanghari, Jambi,
7. Bangka Tengah, Babel,
8. Bengkulu Selatan, Bengkulu
9. Mesuji, Lambung,
10. Serang, banten
11. Boyolali, Jateng
12. Pemalang, Jateng
13. Kebumen, Jateng
14. Gunung Kidul, DIY
Kategori Kab. Cukup Baik
1. Sampang, Jatim
2. Jembrana, Bali,
3. Lombok Barat, NTB
4. Lombok Tengah, NTB
5. Kuburaya, Kabar,
6. Bulungan, Kaltim
7. Tapin, Kalsel,
8. Minahasa Utara, Sulut,
9. Donggala, Sulteng
10. Maros, Sulsel
11. Polman, Sulbar,
12. Gorontalo, Gorontalu,
13. Maluku tenggara, Maluku
Kategori Kab.Yang Perlu
Perhatian
1. Aceh Barat, NAD
2. Langkat, Sumut
3. Agam, Sumbar,
4. Ogan Ilir, Sumsel
5. Jombang, Jatim
6. Kobar, Kalteng
7. Minahasa, Sulut
8. Kolaka, Sultra
Sumber : Workshop P2SPP di Jakarta
Tanggal 5 s/d 8 April 2011
Banyak tantangan dan rintangan pada prakteknya.
Upaya pendampingan yang maksimal berhadapan dengan
rendahnya komitmen dan kualitas SDM pelaku dan
masyarakat pada umumnya, sungguh merupakan tantangan
yang berat . Implikasinya tentu berujung pada banyaknya
celah dan kelemahan dalam segala hal.
Kewajiban melibatkan semua unsur lapisan
masyarakat, menjadi faktor penguat dan sekaligus faktor
pelemah. Bagai pisau bermata dua, satu sisi memperkuat
legitimasi program dan disisi lainnya bisa menjadi alat
kontrol yang tidak terkendali dan memperbesar potensi
persoalan.
Dilingkungan sosial yang ber SDM menengah
ke atas barangkali tidak begitu menjadi
persoalan, namun di lingkungan sosial
sebaliknya akan menjadi potensi masalah.
Sebagai contoh pengalaman yang pernah
kami temui, ketika ada oknum yang
mengatasnamakan sebuah LSM menuding
telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan PNPM-MPd di salah satu lokasi,
setelah kami ajak bicara oknum tersebut,
yang bersangkutan berkata : “ kalau
masyarakat (TPK) berenang kami hanya
numpang sekedar ingin cuci muka saja. “
Sorotan banyak pihak yang kurang memahami prosedur
menjadi tantangan tersendiri, karena bagaimanapun
manajemen partisipatif dalam satu sisi juga memunculkan
banyak kelemahan. Kelemahan inilah yang seringkali
dimanfaatkan
oleh
pihak-pihak
tertentu
untuk
mendeligitimasi program
dengan mempermasalahkan
berbagai kekurangan yang muncul, bahkan sampai upaya
untuk mengkriminalisasi.
Sejatinya semua persoalan di PNPM-MPd dapat diselesaikan
menurut versi program, karena PTO menyediakan piranti
penyelesaian masalah secara komprehensif. Kecuali
masalah yang secara nyata tidak dapat ditanggulangi,
sehingga masuk ke rana proyustisia.
Demikian, terima kasih.
Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassalamualaikum Wr.Wb.
Manna, 25 April 2011.
Kepala Badan PMD
Kabupaten Bengkulu Selatan
NOPIAN ANDUSTI, SE.MSP