Transcript Tugas PTIK: Wildan Peretas Situs SBY

Analisis Apek Terkait Kasus Wildan
Sang Hacker Situs Kenegaraan
Presiden SBY
Disusun oleh:
Nama : Novia Amalia Sholeha
NRP : 1412100059
Kelas : 10
Latar Belakang
Permasalahan pada pemerintah
Metode kritik individu terhadap pemerintah
Teknologi informasi sebagai salah satu sarana
Penggunaan teknologi informasi yang menyimpang
Terjadi kasus peretasan situs pemerintahan (oleh Wildan)
Tujuan
Mempelajari regulasi terkait
kasus Wildan
Mengetahui permasalahan secara
regulasi dan etika dari kasus Wildan
Mengetahui dampak yang ditimbulkan
dari kasus Wildan
Manfaat
User IT
• Menekankan pentingnya regulasi dan etika dalam
menggunakan teknologi informasi
Pemerintah
• Mendorong pengetatan pengawasan dan
penegakan terhadap regulasi penggunaan IT
Masyarakat
• Sosialisasi hal regulasi dan etika IT
Judul Artikel Terkait
Review Kasus (1)
 Identitas Pelaku: Wildan Yani Ashari. Usianya 20 tahun. Nama
warga Dusun Krajan, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung,
Kabupaten Jember, Jawa Timur.
 Wildan bukan pakar teknologi informatika. Dia lulusan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Balung 2011 jurusan teknik
bangunan
 Situs kepresidenan RI www.presidensby.info dibajak pada 9
Januari 2013
 Situs itu mengalami perubahan perwajahan atau deface,
dengan gambar labu mirip pocong. Di sana tertulis
jemberhacker.web.id, dan "Hacked by MJL 007. This is a
PayBack From Jember Hacker Team".
Review Kasus (2)
Cara meretas situs SBY:
1. menggunakan nickname MJL007 mulai mengutak-atik laman
www.jatirejanetwork.com dengan IP address 210.247.249.58
2. melakukan SQL Injection
3. backdoor berupa tools (software) berbasiskan bahasa
pemrograman PHP yang bernama wso.php (web sell by orb)
sehingga dapat melakukan comprimise (bypass)
4. Hasil Administrarif Domain seperti: Sahi7879.earth.orderboxdns.com,Sahi7876.mars.orderbox-dns.com,
Sahi7879.venus.orderbox-dns.com,dan
Sahi7876.mercuri.orderbox-dns.com
menjadi
d1.jatirejanetwork.com dan id2.jatirejanetwork.com
5. pemilik user internet tidak dapat mengakses laman
www.presidensby.info yang sebenarnya, akan tetapi yang
terakses adalah tampilan file HTML Jember Hacker Team
Review Kasus (3)
 Wildan mengaku hanya iseng semata dalam membajak situs
presiden
 Wildan dikenai sanksi penjara selama enam tahun karena
melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi, dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
 Kasus WiTdan ini membuat komunitas solidaritas hacker
bertindak. Tak kurang dari tujuh sub-domain situs pemerintah
beberapa sub-domain di situs KPPU, BPS, KBRI Tashkent,
Kemenhuk dan HAM, Kemensos, dan Kemenparekraf, bahkan
Indonesia.go.id telah diserang dan sebagian di-deface alias
ganti tampilan berisi pesan peringatan.
Analisis Aspek Terkait
UU ITE
Etika dan Privasi
Moralitas
• Kekayaan intelektualitas (Pasal 25)
• Perbuatan yang dilarang (Pasal 30 dan 31)
• Tata cara yang salah
• Ketidaknyamanan pemerintah
• Kebiasaan sosial yang menyimpang
• Pribadi Wildan
Faktor Penyampaian • Ekspresi berpendapat
• Adanya masalah terhadap pemerintah
Pendapat
UU ITE Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang disusun menjadi karya intelektual, situs
internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya
dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
UU ITE Pasal 30
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
milik Orang lain dengan cara apa pun.
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos,
melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Ketentuan Pidana Pasal 30
Pasal 46
1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
UU ITE Pasal 31
1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau
Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam
suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain,
baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau
penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
sedang ditransmisikan.
3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas
permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum
lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pidana Pasal 31
Pasal 48
1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 22 UU No. 36
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa
hak, tidak sah, atau memanipulasi :
a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.
Ketentuan Pidana
Pasal 50
Barang
siapa
yang
melanggar
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah).
Etika dan Privasi
Tata Cara yang Salah
 dalam UU IT, disebutkan bahwa Informasi ataupun dokumen
yang disusun menjadi karya intelektual.
 terkadang
perilaku
hacking
bisa
menjadi
liar
karena
keingintahuan yang terus bertambah
 atas hal di atas, akhirnya muncul kejahatan yang terus saja
diterobos demi mengisi keingintahuan walaupun dengan cara
yang salah
 ketidaktahuan etika IT jelas menimbulkan masalah besar
Etika dan Privasi
Ketidaknyamanan Pemerintah
 UU IT telah mengatur tentang perbuatan
yang dilarang demi perlindungan atas karya
intelektual dan perlindungan hak pribadi
Moralitas
Kebiasaan Sosial Lingkungan yang Menyimpang
1.
Kebanyakan hacking dilakukan bukan hanya oleh penjahat
profesional, namun bahkan anak-anak pun juga mampu
2.
Tindakan ini dapat disebabkan pekerjaan iseng di siang bolong yang
akhirnya tumbuh menjadi hobi
3.
Hacking akan menjadi keterlaluan apabila menyentuh privasi dan
urusan orang lain, apalagi kenegaraan
4.
INTINYA, KEBIASAAN BURUK TANPA PENGAWASAN DAN KONTROL
AKAN BERAKIBAT FATAL
Moralitas
Faktor Pribadi Wildan
• secara psikologis dan fisis (menginjak remaja), boleh
jadi
Wildan
sudah
dalam
tahap
kritis
seperti
masyarakat lain yang kecewa akan pemerintah
• namun, pengakuan dari Wildan adalah sebatas iseng
• INTINYA,
TIDAK
DAPAT
DITARIK
KESIMPULAN
MUTLAK TERKAIT MOTIF HACKING OLEH WILDAN
Faktor Penyampaian Pendapat
Ekspresi Berpendapat
• kebiasaan dalam lingkungan sekitar mempengaruhi bentuk ekspresi
berpendapat
• terdapat berbagai macam fasilitas untuk sarana berpendapat
• IT menyediakan banyak sarana berpendapat, seperti media sosial, blog,
dsb.
• ahli IT dapat berbuat lebih jauh, seperti hacking yang memerlukan
keahlian khusus
• INTINYA, SANGAT MUNGKIN TEKNOLOGI MENYEDIAKAN FASILITAS
YANG DAPAT DIGUNAKAN SECARA SALAH OLEH MANUSIA
Faktor Penyampaian Pendapat
Adanya Masalah terhadap Pemerintahan
• seringkali keluhan/kritik rakyat terabaikan
• kekesalan sangat berpotensi muncul karena pemerintah acuh
tak acuh
• kejengkelan yang melebihi rasionalitas menyebabkan
tindakan yang salah
• apa pun dilakukan agar pendapat/kritik didengar dan
ditindaklanjuti pemerintah
• INTINYA, PEMERINTAH LEMAH DALAM MENDENGAR
Solusi
Yudikasi
UU IT
Intelegensi
Sekuritas
Jaringan
Pendekatan &
Diskusi
Masyarakat
Reduksi Kejahatan IT
Kesimpulan
 Berpendapat memanglah hak asasi manusia
karena ide tak terbatas, namun penggunaannya
harus bebas bertanggung jawab
 Adanya UU ITE yang merupakan cyberlaw di
Indonesia
untuk
memberikan
aturan
penggunaan transaksi elektronika dan informasi
elektronik, memberikan perlindungan hukum
hak cipta elektronik dan memberikan
perlindungan dari berbagai macam cybercrime
Saran
Beberapa negara maju justru menjadikan
penjahat intelektual (hacker, eavesdropper, cracker)
sebagai aparat pemerintahan guna menambah SDM
yang berkualitas tinggi.
Banyak pula tuntutan agar tidak menyia-nyiakan
SDM Indonesia yang berkualitas.
Dimungkinan agar terdapat tindakan bijak
mengenai sanksi dan pemberdayaannya. Serta perlu
ada pendekatan persuasif agar peretas berbakat tak
menyalahgunakan kemampuannya, apalagi untuk
aktivitas yang melanggar hukum.