Transcript Aturan Pembuatan Website - BKIPM


Sesuai PERMENKOMINFO No :
28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang PENGGUNAAN
NAMA DOMAIN go.id UNTUK SITUS WEB RESMI
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH pasal 4 ayat :
(1) Setiap lembaga pemerintahan pusat dan daerah hanya boleh
menggunakan atau mempunyai 1 (satu) alamat situs web
dengan nama domain go.id.
(2) Struktur organisasi lembaga pemerintahan pusat dan
daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk
menentukan nama serta susunan selanjutnya dari sub domain


Harus sub domain Kementerian Kelautan dan
Perikanan karena UPT BAKIM secara
kelembagaan merupakan unit kerja KKP
Format : http://nama-upt.bakim.dkp.go.id

Tampilan


Bebas formal
Identitas institusi :
 Logo KKP + Logo BAKIM
 Nama / Identitas UPT
 Nomenklatur Kementerian
 Nomenklatur Badan
 UPT bersangkutan

Alamat yang jelas



Isi harus masuk dalam koridor kedinasan
Wajib ada profil UPT
Tidak boleh memuat :



Peraturan Perundangan
Hasil ujicoba, intersepsi, pemantauan dan temuan
HPI/HPIK yang lain yang belum di valisadi dan
mendapatkan penetapan dari pusat
Forum UPT

Boleh memuat :











Visi Misi
Prosedur Pelayanan
Tarif PNBP
Sarana Prasarana
Data Pegawai
Sejarah Ringkas UPT
Media Pembawa Dominan
Sumberdaya Perikanan wilayah setempat
Data Publikasi, leaflet, poster dan sejenis
Materi kegiatan terkait kegiatan lokal
Buku tamu