Transcript Manajemen Aset

©511
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2012
©511
Agenda Umum
Paparan ini membahas secara umum
mengenai pengelolaan barang milik
negara. Pembahasan dimulai dengan
menceritakan mengenai landasan di
bidang yuridis dalam pengelolaan barang
milik negara. Kemudian, dibahas dan
didiskusikan pokok pemikiran dalam
pengelolaan barang milik negara.
Selanjutnya, dijelaskan mengenai siklus
yang ada dalam pengelolaan barang milik
negara serta pembahasan atas tiap-tiap
titik kegiatan, khususnya penggunaan,
pemanfaatan, penghapusan, dan
pemindahtanganan. Terkahir, dipaparkan
mengenai peraturan dan kebijakan baru
yang ada dalam pengelolaan barang milik
negara.
Dasar Hukum
Ruang Lingkup
Siklus Pengelolaan
Pengaturan baru
Unifikasi peraturan pengelolaan BMN yang telah ada sebelumnya,
Pengaturan hal-hal yang belum diatur sebelumnya,
Menampung kebutuhan dalam praktek, dan
Pemberian landasan hukum yang lebih kuat
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BMN/D
• Permenkeu No. 96/2007 tentang TataCara Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN
• Permenkeu No. 97/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN
• Permenkeu No. 120/2007 tentang Penatausahaan BMN
• Permenkeu No. 179/2009 tentang Penilaian BMN
• Permenkeu No. 29/2009 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN
LATAR BELAKANG
UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
 BMN/D yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah
tidak dapat dipindahtangankan.
 Penjualan BMN/D dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu
yang diatur dengan peraturan pemerintah.
 BMN/D yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus
disertifikatkan atas nama Pemerintah RI/Pemda yang bersangkutan.
 Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan
dan ditatausahakan secara tertib.
 BMN/D dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas
tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah.
 BMN/D dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
 Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
• barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah
maupun pada pihak ketiga;
• barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
• barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan
untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
KONSEPSI DASAR
 Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan
menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaikbaiknya.
RUANG LINGKUP
ASAL PEROLEHAN
APBN
Perolehan
Lain yang
sah
-
Jenis belanja:
- Belanja barang (52)
- Belanja modal (53)
- Belanja hibah (56)
- Bantuan sosial (57)
- Belanja Lain-lain (58)
Hibah/sumbangan
Perjanjian/kontrak
Peraturan perundang-undangan
Putusan pengadilan
PERTANGGUNGJAWABAN
Termasuk :
 Dana Dekonsentrasi/
Tugas Pembantuan;
 Bagian Anggaran
Pembiayaan dan
Perhitungan (999.08)
 BLU
PENGELOLAAN
PENGELOLAAN
Penggunaan
Pemindahtanganan
Pemanfaatan
- Penjualan
- Sewa
- Hibah
- Pinjam pakai
- Tukar-menukar
- KSP
- PMP
- BGS/BSG
Penghapusan
Slide 5
BMN
Aset Lancar
 Persediaan
Aset Tetap
 Tanah
 Peralatan dan Mesin
 Gedung dan Bangunan
 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Aset Tetap Lainnya
 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Aset Lain-lain
 Aset Tidak Berwujud
 Kerjasama Pihak Ketiga
 Aset yang tidak digunakan
UU No. 17 / 2003 : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN:
DIKUASAKAN
MENTERI KEUANGAN
PENGELOLA FISKAL& WK. PEM.
DL. KEKY. NEG YG DIPISAHKAN
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLA. KEU. NEG
( PSL. 6 )
MENTERI/PIMP.LBG
SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
DISERAHKAN
GUB/BUPT/WALKOTA
KEPL. PEMR. DRH
UTK MENGELOLA KEU DAERAH &
WK PEMDA ATAS KEKAYAAN
DAERAH YG DIPISAHKAN
UU No. 1 / 2004 : PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BMN/D
PEMERINTAH PUSAT
MENTERI KEUANGAN
BEND UMUM NEGARA :
(MENETAPKAN KEBIJ &
PEDOMAN PENGELOLA BMN)
MENTERI/PIMP LMBG
PENGGUNA BARANG PADA
KEMENTERIAN/LMBG
PUSAT.
PEMERINTAH DAERAH
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
•MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5)
•MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (Ps
43)
PP No. 6 / 2006 : PEJABAT PENGELOLAAN BMN/D
MENTERI KEUANGAN
SELAKU BUN ADALAH
PENGELOLA BMN
(PS 4)
MENTERI / PIMP. LBG
SELAKU PIMPINAN KMNTRN
/ LMBG ADALAH PENGGUNA
BARANG (PS 6)
KEPALA KANTOR
ADALAH KUASA PENGGUNA
BMN DI LINGKUNGNNYA
(PS 7)
GUB./BUPT/WALIKOTA
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN BMD (PS 5)
SEKRETARIS DAERAH
ADALAH PENGELOLA
BMD (PS 5)
KASATKER
PERANGKAT DAERAH
ADALAH PENGGUNA
BMD (PS 8)6
SIKLUS PENGELOLAAN BMN
SIKLUS REGULER
•Penggunaan
•Pembinaan,
Pengawasan dan
Pengendalian
•Pengamanan dan
Pemeliharaan
•Penatausahaan
•Penghapusan
SIKLUS
INSIDENTIL
•Pemanfaatan
•Pemindahtanganan
•Penilaian
•Pemusnahan
 PERENCANAAN &
PENGANGGARAN
 PENGADAAN
AWALAN
UTAMA
IKUTAN
 LELANG
 TGR(PIUTANG)
7
Pengguna membuat &
menyampaikan kepada
Pengelola
SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D
o Perencanaan
Kebutuhan
o Penganggaran
o Pengamanan &
Pemeliharaan;
Pendaftaran
REGULER:
INSIDENTIL:
o Pemanfaatan
– Sewa
– Pinjam Pakai
– KSP
– BGS/BSG
o Penilaian
o Pembinaan,
Pengawasan &
Pengendalian
o Penatausahaan;
PEMUSNAHAN
PEMINDAHTANGANAN
PENGHAPUSAN
(ADMINISTRASI)
o PENJUALAN
o HIBAH
o TUKAR MENUKAR
o PMN
 LELANG
 TGR(PIUTANG)
©511
Penggunaan BMN
Penetapan status
 Penggunaan BMN sebatas untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan;
Penggunaan sementara
Alih status pengunaan
 Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan
oleh Pengguna untuk penyelenggaraan tupoksi
wajib diserahkan kepada Pengelola.
 Pengelola mengatur penggunaan aset yang berlebih
Dioperasionalkan pihak lain
PENGGUNA
Selain
Tanah/bangunan:
• Tidak memiliki bukti
kepemilikan; atau
• Perolehannya ≤
Rp25jt
PENGELOLA
1. Tanah/bangunan.
2. Selain tanah/bangunan:
• Memiliki bukti
kepemilikan, atau
• Perolehannya > Rp25jt.
3. BMN yg dari awal
pengadaan untuk PMPP
atau hibah.
di Pengguna untuk dialihkan status penggunaannya
kepada Pengguna lainnya.
 BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya
pada Pengguna, dapat digunakan sementara oleh
Pengguna lain dalam jangka waktu tertentu tanpa
harus mengubah status penggunaannya setelah
mendapatkan persetujuan Pengelola.
 Dalam hal BMN berupa bangunan dibangun di atas
tanah pihak lain, usulan penetapan status
penggunaannya harus disertai perjanjian yang
memuat jangka waktu, dan kewajiban para pihak.
Catatan: BMN untuk alutsista pada TNI & Polri tidak memerlukan penetapan status penggunaan
©511
Pemanfaatan BMN
PENGGUNA
Sewa
Pinjam Pakai
• Sebagian T/B
• Selain T/B
PENGELOLA
Tanah/bangunan.
dengan persetujuan
Pengelola Barang
Kerjasama Pemanfaatan
BGS / BSG
 Pemanfataan dilaksanakan dalam rangka kegiatan diluar tugas pokok dan fungsi
Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang.
 Tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang yang seluruhnya akan dimanfaatkan harus
diserahkan terlebih dahulu kepada Pengelola Barang.
 Seluruh penerimaan dalam rangka pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara dan
disetorkan ke Kas Negara
©511
Sewa BMN
pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
Optimalisasi
Penunjang
Pengamanan
Optimalisasi BMN yg belum/
tidak dipergunakan dalam
pelaksanaan tupoksi
Menunjang pelaksanaan
tupoksi K/L
Mencegah penggunaan oleh
pihak lain secara tidak sah.
 Jangka waktu sewa paling lama 5 (tahun) dan
dapat diperpanjang.
 Pembayaran uang sewa dilakukan sekaligus
paling lambat saat penandatanganan kontrak.
 Penyewa hanya dapat mengubah bentuk tanpa
mengubah kontruksi, dan bagian yang
ditambahkan menjadi BMN.
 Penyewa BUMN/D, perorangan dan badan
hukum lainnya.
Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) +(6,64% x Lb x Hs x Nsb)
Stb = Sewa tanah & bangunan
St = Sewa tanah (Rp/tahun)
Lt = Luas tanah (m2)  terendah NJOP
Lb = Luas lantai Bangunan
Hs = Harga satuan bangunan standar keadaan baru
Nsb = Nilai sisa bangunan
Sp = Sewa Prasarana Bangunan
Hp = Harga prasarana Bangunan dalam keadaan baru
Nsp = Nilai sisa prasarana bangunan
+
Sp = 6,64% x Hp x Nsp)
Penyusutan
• bangunan permanen
= 2 % /tahun
• bangunan semi permanen = 4 % /tahun
• bangunan darurat
= 10 % /tahun
• pekerjaan halaman
= 5 % /tahun
• mesin/instalasi
= 10 % /tahun
• furniture/elektronik
= 25% /tahun
Cat: penyusutan bangunan maks. 80 %
©511
Pinjam Pakai BMN
penyerahan penggunaan BMN antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam jangka
waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, BMN diserahkan
kembali kepada Pemerintah Pusat.
 Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2
Optimalisasi
Penunjang
Optimalisasi BMN yg belum/
tidak dipergunakan dalam
pelaksanaan tupoksi

Menunjang penyelenggaran
pemerintah daerah




(tahun) dan dapat diperpanjang.
Dalam hal akan diperpanjang, permintaan
perpanjangan diajukan paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum jangka waktu berakhir.
Peminjam : Pemerintah Daerah
Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam
pakaikan, harus dipergunakan sesuai perjanjian
dan tidak diperkenankan untuk diubah bentuk
bangunan.
Pemeliharaan dan biaya yang timbul selama
masa pinjam pakai,menjadi tanggungjawab
peminjam.
Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam
harus mengembalikan Barang Milik Negara
yang dipinjam dalam kondisi sesuai dengan
perjanjian.
©511
Kerjasama Pemanfaatan BMN
pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sumber pembiayaan lainnya.
Optimalisasi
PNBP
Optimalisasi BMN yg belum/
tidak dipergunakan dalam
pelaksanaan tupoksi
Meningkatkan penerimaan
negara
Pengamanan
Mencegah penggunaan tanpa
didasarkan pada ketentuan
yang berlaku.
 Kontribusi tetap.
 Pembagian keuntungan hasil
pendapatan KSP.
 KSP tidak mengubah status BMN.
 Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari





pelaksanaan KSP adalah BMN sejak
pengadaannya.
Jangka waktu KSP paling lama 30 tahun dan
dapat diperpanjang.
Mitra : BUMN/D dan badan hukum lainnya.
Mitra KSP ditentukan melalui tender, kecuali
BMN yang bersifat khusus.
Seluruh biaya yang timbul dalam tahap
persiapan dan pelaksanaan KSP menjadi beban
Mitra KSP.
IMB harus atas nama Pemerintah RI.
©511
BGS/BSG BMN
BGS : pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
tertentu yang telah disepakati dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pengelola Barang
setelah jangka waktu berakhir.
BSG : pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian diserahkan kepada Pengelola Barang untuk
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka yang telah disepakati.
.
Fungsi
Pelayanan
Dilakukan untuk menyediakan
bangunan dan fasilitasnya
dalam rangka tupoksi K/L,
yang dana pembangunannya
tidak tersedia dalam APBN
Kewajiban Mitra BGS/BSG:
 Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum
Negara;
 Tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau
memindahtangankan objek BGS/BSG;
 Memelihara objek BGS/BSG.
 Selama
masa pengoperasian BGS/BSG,
Pengguna barang harus dapat menggunakan
langsung
objek
BGS/BSG
untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya
paling sedikit 10% dari luas objek BGS/BSG;
 Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 tahun ;
 Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui
tender dengan peserta sekurang-kurangnya 5
(lima) peserta;
 IMB harus atas nama Pemerintah RI.
Slide 15
Surat Menteri Keuangan No. S-420/MK.02/2011 tgl 25 Juli 2011
PRINSIP DASAR
NON TUSI
PP JENIS DAN
TARIF PNBP
PP 6/2006
TUSI
Pemanfaatan aset dalam rangka
kelancaran tupoksi seperti pemanfaatan
gedung asrama untuk kegiatan diklat
 Pemanfaatan aset yang tidak terkait atau
tidak dalam rangka mendukung
pelaksanaan tupoksi antara lain
pemanfaatan gedung untuk kegiatan
pernikahan dan sejenisnya
 Pemanfaatan aset dalam rangka kelancaran
tupoksi, tetapi dalam pelaksanaan
kegiatannya tidak terdapat peran atau tidak
melibatkan kuasa pengguna barang
Tindak Lanjut: Kementerian/Lembaga diminta untuk:
Menginventarisir jenis PNBP yang terkait dengan pemanfaatan BMN dalam usulan
revisi RPP/PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada K/L,
Mengusulkan pengaturan jenis dan tarif PNBP dimaksud sesuai PP No. 6/2006
Mengusulkan RPP/revisi PP kepada Menteri Keuangan
©511
Pemindahtanganan BMN
pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara
dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah
PENGGUNA
Penjualan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
Hibah
Penyertaan Modal
BMN
Tanah/bangunan.
dengan persetujuan
Pengelola Barang
Tukar Menukar
Ijin DPR
PENGELOLA
BMD
T/B
seluruh
seluruh
Non T/B
> Rp100 m
> s/d Rp 5 m
tidak perlu mendapat persetujuan DPR :.
• sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah
atau penataan kota;
• harus dihapuskan karena anggaran untuk
bangunan pengganti sudah disediakan dalam
dokumen penganggaran;
• diperuntukkan bagi pegawai negeri;
• diperuntukkan bagi kepentingan umum;
• dikuasai negara berdasarkan keputusan
pengadilan yang incracht dan/atau berdasarkan
ketentuan perundangundangan, yang jika status
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara
ekonomis
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
JENIS
Untuk BMN
Tanah &
bangunan
Selain tanah &
bangunan
NILAI
Tdk Ada
batasan nilai
PERSETUJUAN
DPR
TIDAK PERLU
PERSETUJUAN
DPR / DPRD
1. Tdk sesuai dgn
tataruang wilayah
atau penataan
kota
2. Anggaran untuk
bangunan
pengganti sudah
disediakan
> Rp. 100 M
3. Untuk PNS
Untuk BMD
Tanah &
bangunan
Selain tanah &
bangunan
Tidak Ada
Batasan
Nilai
> Rp 5 M
4. Untuk
kepentingan
umum
DPRD
5. Dikuasai negara
krn ptsan
pengadilan /
Inkracht, UU, yg
jika
dipertahankan
tdk layak secara
ekonomis
PERSETUJUAN YANG DIPERLUKAN
JENIS
BMN
Tanah &
bangunan
BMD
Tanah &
bangunan
BMN
Selain
tanah &
bangunan
BMD
Selain
tanah &
bangunan
NILAI
PERSETUJUAN
>10M
Pengelola dgn
acc Presiden
≤10M
Pengelola
Barang
----
Pengelola
Barang dgn acc
gub/bupati/
walikota
≤10M
Pengelola
Barang
>10M
Pengelola
Barang dgn acc
Presiden
≤ 5M
Pengelola
Barang dgn acc
gub/bupati/
walikota
17
©511
Penjualan BMN
pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
Optimalisasi
Ekonomis
Legalitas
Optimalisasi BMN yang
berlebih/idle
Secara ekonomis lebih
menguntungkan bagi negara
Pelaksanaan ketentuan
peraturan perundangundangan.
 Apabila tidak laku dilelang, maka dilakukan
pemindahtanganan bentuk lain.
 Apabila tidak dapat dipindahtangankan dlm
bentuk lain, maka dimusnahkan setelah
mendapatkan persetujuan Pengelola.
 Penjualan kendaraan dinas operasional
• Telah berusia 10 tahun; atau
• Hilang atau rusak berat akibat kecelakaan
atau force majeure dgn kondisi maks. 30%.
PENGGUNA
• Bangunan harus dihapuskan
karena anggaran bangunan
pengganti telah tersedia;
• Penjualan tanah/ bangunan
rumah negara gol. III
• Selain tanah/bangunan
PENGELOLA
Tanah/
bangunan
dengan
persetujuan
Pengelola
 Tidak mengganggu tupoksi K/L.
 Dilaksanakan dengan lelang, kecuali BMN yang
bersifat khusus, yaitu:
 Rumah negara gol. III;
 Kendaraan dinas pejabat negara.
 BMN lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh
Pengelola berdasarkan pertimbangan
Pengguna & instansi teknis terkait, yaitu:
• Tanah/bangunan yg akan digunakan utk
kepentingan umum;
• Jika dilelang akan merusak tata niaga;
• Tanah kavling yg dari awal pengadaan utk
pembangunan perumahan pegawai negeri.
©511
Tukar Menukar BMN
pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
atau dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya
dengan nilai seimbang.
PENGELOLA
PENGGUNA
Optimalisasi
Ekonomis
Legalitas
Optimalisasi BMN yang
berlebih/idle
Secara ekonomis lebih
menguntungkan bagi negara
Pelaksanaan ketentuan
peraturan perundangundangan.
 Penggantian utama: tanah atau tanah dan
bangunan;
 Nilai barang pengganti ≥ BMN
Catatan:
Apabila nilai barang pengganti < BMN, mitra
wajib menyetor selisihnya ke KUN.
• Tanah/Bangunan pada
Pengguna Barang namun
tidak sesuai dengan tata
ruang wilayah/kota
• Selain tanah/bangunan
Tanah/
bangunan
dengan persetujuan Pengelola
 Tukar-menukar BMN dilakukan dalam hal:
• Tidak sesuai tata ruang wilayah/kota;
• Belum dimanfaatkan secara optimal;
• Penyatuan BMN yang lokasinya terpencar;
• Pelaksanaan renstra pemerintah/negara; atau
• ketinggalan teknologi
 Mitra : BUMN/D, Pemda, perorangan, dan badan
hukum lainnya.
 Mitra ditentukan melalui tender dgn minimal 5
(lima) peminat, kecuali pertukaran dengan:
• Pemda; atau
• pihak yg mendapat penugasan pemerintah.
©511
Hibah BMN
pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak
lain tanpa memperoleh penggantian.
PENGELOLA
PENGGUNA
Non Profit
Oriented
Penunjang
Untuk kepentingan sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan
Menunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah
 BMN harus digunakan sebagaimana
fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak
boleh dimanfaatkan oleh dan/atau
dipindahtangankan kepada pihak lain
 Penerima Hibah :
• Pemda
• Lembaga sosial keagamaan dan
kemanusiaan
• Tanah/Bangunan yg dari
awal pengadaannya utk
dihibahkan;
• Sebagian tanah /bangunan
• Selain tanah/bangunan
Tanah/
bangunan
dengan persetujuan Pengelola
BMN yang dapat dihibahkan:
 Dari awal pengadaan untuk dihibahkan;
 Bukan barang rahasia negara;
 Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang
banyak;
 Barang idle;
 Berdasarkan
keputusan
pengadilan
atau
ketentuan perundang-undangan ditentukan
untuk dihibahkan;
 Untuk pembangunan fasilitas umum sesuai
ketentuan perundang-undangan, fasilitas sosial
dan keagamaan.
©511
Penyertaan Modal
pengalihan kepemilikan BMN dari semula kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada BUMN, BUMD,
atau Badan Hukum lain yang dimiliki Negara/Daerah.
PENGGUNA
• Tanah/Bangunan yg dari
awal pengadaannya utk
PMPP (dokumen
penganggaran);
• Selain tanah/bangunan
Pendirian
Pengembangan
usaha
Optimalisasi BMN
PMN
Penyelamatan
perekonomian
nasional
Peningkatan
kinerja/
perbaikan
struktur
permodalan
PENGELOLA
Tanah/
bangunan
dengan persetujuan Pengelola
 BMN yg dari awal pengadaan untuk PMPP,
diajukan kepada Pengelola Barang max. 6
bulan setelah penetapan status penggunaan,
dan apabila terlambat akan dikenakan sewa.
 Penyertaan ditetapkan dengan PP.
 Pengajuan RPP PMPP kepada Presiden
dilakukan Pengelola Barang.
 Semua
biaya
pelaksanaan
penyertaan
dibebankan pada penerima.
Penghapusan adalah tindakan menghapus catatan barang milik negara dari:
 Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang
 Daftar Barang Milik Negara oleh pengelola barang
dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
SYARAT
Tanah/Bangunan
 Rusak berat karena bencana alam/force
majeure
 Tidak sesuai RUTR
 Tidak memenuhi kebutuhan organisasi;
 Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi;
 Rencana strategis pertahanan.
Selain Tanah/Bangunan
 Rusak, terkena modernisasi,
kadaluarsa,terkikis, aus, susut,dll
 Lebih menguntungkan bila dihapus
 Hilang/Kekurangan Perbendaharaan/
kematian hewan atau tanaman.
JENIS
 Penyerahan kepada Pengelola
 Alih Status
 Pemindahtanganan
 Putusan Pengadilan
 Pemusnahan
 Sebab lain (hilang, kecurian, terbakar, susut, terkena
bencana alam, kadaluwarsa, dll).
DBP/KP
√
√
√
√
√
√
DBMN
√
√
√
√
PENGAHPUSAN BMN
DEFINISI
Pemusnahan BMN
ALASAN
 Tidak dapat digunakan/dimanfaatkan/ dipindahtangankan;
 Alasan lain sesuai undang-undang.
CARA
 Dibakar, dihancurkan, ditimbun;
 Ditenggelamkan ke laut, sesuai undang-undang
PELAKSANAAN
PENGGUNA
• Sebagian T/B
• Selain T/B
dengan persetujuan
Pengelola Barang
PENGELOLA
Tanah/bangunan.
PENGAMANAN BARANG MILIK
NEGARA
Pengelola Barang
PENGAMANAN
Pengguna Barang
Kuasa Pengguna
Barang
FISIK
ADMINISTRASI
HUKUM
Atas nama
Penyimpanan
BMN/D Tanah
Pemerintah RI / Pemda
Pengelola Barang
BMN/D Bangunan
Pemerintah RI / Pemda
Pengelola Barang
BMN Selain tanah/bangunan
Pengguna Barang
Pengguna Barang
BMD Selain tanah/bangunan
Pemerintah Daerah
Pengelola Barang
Sertifikasi
Penertiban Barang Milik Negara
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN No.
Pensertipikatan BMN berupa Tanah
BMN atas tanah harus
disertifikatkan atas nama
Pemerintah RI cq. Kementerian
Negara/Lembaga (K/L) yang
menguasai/ menggunakan BMN.
 Inventarisasi & identifikasi
 Menyelesaikan masalah
penguasaan/persertifikatan
 Mengajukan permohonan
sertifikasi
BPN
186/PMK.06/2009
tentang
24/2009
Memberikan kepastian hukum
Memberikan perlindungan hukum kepada pemegang
hak atas tanah
Melaksanakan tertib administrasi BMN berupa tanah
Mengamankan BMN berupa tanah
K/L
 Pengajuananggaran
 Pelaporan
 Usulan penetapan
status penggunaan
KEMENTERIAN
25
KEUANGAN Slide7
©511
Penatausahaan BMN
rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/D sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
DJKN
Pembukuan
Inventarisasi
Ditjen
PBN
UAPB
UAPA
UAPPB-E1
UAPPA-E1
Pelaporan
Dokumen
UAPPB-W
Kanwil
DJKN
Kanwil
Ditjen
PBN
UAPPA-W
UAKPB
KPKNL
KPPN
UAKPA
©511
Pengaturan Baru
Sesi ini menceritakan peraturan dan
kebijakan terbaru yang ada dalam
pengelolaan BMN. Presentasi ini
menyajikan kebijakan pengaturan
mengenai pengelolaan rumah
negara, tindak lanjut hasil
inventarisasi dan penertiban BMN,
dan pengelolaan BMN eks Dana
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.
Tindak Lanjut Penertiban
Dekonsentrasi/TP
TINDAK LANJUT
HASIL PENERTIBAN BMN PADA K/L
(271/KMK.06/2011)
DJKN
Tindak lanjut hasil penertiban BMN harus telah selesai dilaksanakan paling
lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya KMK
1)
Barang yang tidak ditemukan.
2)
BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN.
3)
BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun belum bersertipikat atas
nama K/L.
4)
BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun tidak didukung dengan
dokumen kepemilikan.
5)
BMN dikuasai oleh Pihak Lain.
6)
BMN dalam sengketa.
7)
BMN dimanfaatkan Pihak Lain dengan kompensasi tetapi tidak sesuai ketentuan.
8)
BMN dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa kompensasi.
9)
Gedung berdiri di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis.
10)
Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.
Slide 28
DJKN
Punya dokumen
kepemilikan ?
Barang yang tidak ditemukan
(BMN berupa tanah)
Tidak
> 30 tahun ?
Ya
PB/KPB membentuk Tim Internal untuk mencari BMN tersebut dan
berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPN, Kecamatan,
Kelurahan/Desa, dll, s.d. ditemukannya BMN tersebut
Tidak
Ya
Mencari
historis
Ditemukan ?
Tidak
Ya
Tim Internal melakukan verifikasi atas BMN yang tidak
ditemukan serta ada tidaknya kesalahan PB/KPB yang
mengakibatkan tidak ditemukannya BMN tersebut.
Apakah ada indikasi kesalahan?
Ada masalah
hukum ?
selesai
Tidak
Ya
Ya
1
Tidak
Selesaikan
sesuai
keputusan ini
selesai
Pengguna Barang mengajukan permohonan
penghapusan BMN kepada Pengelola Barang
dengan melampirkan BA-04 dan BA-05
Dilakukan proses TGR sesuai ketentuan. Setelah proses
penetapan TGR selesai, Pengguna Barang mengajukan
permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola
Barang dan melaporkan adanya tagihan TGR ke unit yang
menangani keuangan pada K/L
Slide 29
Punya dokumen
kepemilikan ?
DJKN
Barang yang tidak ditemukan
(BMN selain tanah)
Tdk Perolehan sebelum
31 Des 2004 ?
Ya
Ya
> 50 juta ?
Ya
Tidak
> 25 juta ?
Tidak
Ya
Tidak
Pengguna Barang mengajukan permohonan
persetujuan penghapusan BMN kepada Pengelola
Barang dengan melampirkan BA-04 dan BA-05
selesai
Membentuk Tim Internal untuk melakukan verifikasi atas BMN yang tidak
ditemukan serta ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak
ditemukannya BMN tersebut. Apakah ada indikasi kesalahan?
Tidak
Ya
1
Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan penghapusan
BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan BA-04 dan BA-05
Dilakukan proses TGR sesuai ketentuan. Setelah proses penetapan TGR
selesai, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan
penghapusan BMN kepada Pengelola Barang dan melaporkan adanya
tagihan TGR ke unit yang menangani keuangan pada K/L
selesai
Slide 30
DJKN
BMN dalam kondisi rusak berat namun
masih tercatat dalam daftar BMN
Terhadap BMN yang berada dalam kondisi rusak berat
namun masih tercatat dalam daftar BMN, Pengguna Barang
mengajukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang
berdasarkan berita acara hasil penertiban BMN, data barang
dengan disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang/
Kuasa Penguna Barang bahwa BMN dalam kondisi rusak berat
dan tidak dapat dipindahtangankan/dimanfaatkan.
2
Slide 31
DJKN
Existing ?
Barang yang tidak ditemukan
(Koreksi Akuntansi)
Ada
Catat
Tidak
Ada
Dikuasai ?
Ya
penghapusan (301) pada
SIMAK-BMN
Rusak
Berat ?
Tidak
Tidak
Ya
Pindah ke catatan manual
Sengketa ?
Proses
administrasi
Koreksi
SIMAK
Tidak
Ya
Disclose pada Catatan Atas
Laporan Keuangan dan Catatan
Atas Laporan BMN
selesai
1
Slide 32
DJKN
Punya dokumen
kepemilikan ?
BMN dalam penguasaan K/L
(BMN berupa tanah)
Ya
Tidak
Ada dokumen
awal ?
Ya
Atas nama K/L ?
Tidak
Ya
Tidak
Proses sertifikasi
3
4
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang bertanggung jawab menjaga
dan mengamankan BMN dari
penggunaan dan/atau pemanfaatan
oleh pihak yang tidak berhak, antara
lain dengan memasang papan plang
tanah milik negara, memagar,
menitipkan melalui surat aset
dimaksud kepada aparat setempat
(lurah dan camat).
mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal untuk pengurusan
bukti kepemilikan (seperti riwayat tanah dan surat pernyataan tanah
tidak sengketa) dengan berkoordinasi pihak-pihak terkait, misalnya
Pejabat Pemerintahan Desa, Kecamatan, atau pihak terkait lainnya
selesai
Slide 33
Sengketa ?
DJKN
Tidak
Ya
BMN dikuasai oleh Pihak Lain
melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah
dengan Pihak lain yang menguasai BMN baik dilakukan sendiri
maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait.
upaya hukum dengan melibatkan Pengelola Barang untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan.
Berhasil
Tdk
melakukan upaya hukum:
 memblokir tanah ke Kantor Pertanahan/Lurah/Camat setempat, guna
menghindari adanya pengalihan atas tanah;
 mengajukan permohonan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas
BMN tersebut yang ditindak lanjuti dengan upaya pengosongan;
 melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan gugatan/intervensi;
pelaporan ke pihak kepolisian/kejaksaan/ KPK, dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana
5
Jika putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap dan tidak ada upaya hukum
lainnya (PK) mengakibatkan beralihnya status
kepemilikan BMN, maka segera ditindaklanjuti
dengan penghapusan BMN.
Setelah berhasil menguasai
kembali BMN tersebut secara fisik,
Pengguna Barang bertanggung
jawab untuk menjaga dan
mengamankan BMN.
selesai
Slide 34
DJKN
BMN dalam sengketa
BMN menjadi obyek sengketa
dalam perkara perdata
Dalam hal PB/KPB menjadi pihak, agar
penanganan perkara lebih hati-hati dgn
mengajukan bukti yg kuat, & melakukan
upaya hukum hingga peninjauan kembali.
Dalam hal PB/KPB tidak menjadi pihak, agar
PB/KPB melakukan intervensi atas perkara
yang ada.
Dalam hal PB/KPB yg menjadi pihak &
perkara telah putus dgn PB/KPB sbg pihak
yang kalah, PB/KPB dpt meminta
permohonan agar Pengelola Barang
mengajukan gugatan perlawanan atas
putusan dimaksud.
6
BMN menjadi obyek sengketa
dalam perkara pidana
Menyediakan bukti-bukti yang kuat
maupun saksi ahli yang menguatkan
kepemilikan negara atas BMN, dengan
kerja sama yang baik antara PB/KPB
dengan aparat penegak hukum yang
menangani pidana.
Memonitor dengan cermat perkara
pidana terkait BMN sampai putusan
berkekuatan hukum tetap
Dalam hal PB/KPB menjadi pihak & perkara
telah berkekuatan hukum tetap (sampai
upaya PK) dgn putusan mengalahkan PB/KPB
, putusan dimaksud segera ditindaklanjuti
dengan pelaksanaan penghapusan BMN.
Slide 35
Ada Kompensasi ?
DJKN
BMN dimanfaatkan Pihak Lain
Ada
Prosedur sesuai ketentuan ?
Tidak
Ditinjau ulang dan dilakukan audit oleh
aparat pengawas fungsional
Pemanfaatan BMN oleh Pemda atau
BMN yang dioperasikan Pihak Lain
dalam rangka menjalankan tupoksi K/L ?
Ya
Tidak
7
8
Tidak perlu
kompensasi
Ya
Tidak
Review/audit oleh aparat pengawas fungsional
Seluruh penerimaan negara yang diperoleh
dari pemanfaatan BMN harus disetor kepada
Kas Negara sebagaimana hasil review/ audit
Sisa waktu Perjanjian wajib disesuaikan dengan
ketentuan dalam waktu paling lambat 1 tahun.
Jika terdapat hak negara yang masih terutang
oleh pihak lain, seluruh hak negara tersebut
harus dibayar oleh pihak lain tersebut.
pemanfaatan tersebut harus diproses dan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
selesai
Slide 36
DJKN
BMN berupa Gedung
dibangun di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak telah habis
Dalam hal gedung dibangun di atas tanah pihak lain atas dasar kontrak dan masa
berlakunya kontrak habis dan tidak dapat diperpanjang lagi atau tidak diperlukan
perpanjangan kontrak karena gedung tidak diperlukan lagi untuk pelaksanaan
tugas dan fungsi Satker, maka diusulkan penghapusan gedung sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
dibongkar tanpa persetujuan Menteri Keuangan
 Terhadap gedung yang sudah terlanjur dibongkar sebelum adanya ijin
penghapusan/penjualan harus dilakukan review/audit oleh aparat pengawas
fungsional.
 Rekomendasi aparat pengawas fungsional harus ditindaklanjuti oleh Satker.
9
10
 Dalam hal terdapat sisa bongkaran, maka dilakukan penilaian atas bongkaran yang
tersisa.
 Diusulkan penghapusan/penjualan atas gedung sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.
Slide 37
2011
2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
125/PMK.06/2011 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara
Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi
Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum
Tahun Anggaran 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 156/PMK.07/2007 Tentang
Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
Penyelesaian pengelolaan BMN DK/TP
selambat-lambatnya tanggal 31
Desember 2012
38
2010
PENGGUNAAN
PENATAUSAHAAN
PENGELOLAAN
BMN DK/TP
PENGHAPUSAN
PEMINDAHTANGANAN
2010
 Penetapan status penggunaan BMN DK/TP dilakukan oleh:
 Pengelola barang;

•
Tanah dan bangunan;
•
Selain T/B yang memiliki bukti kepemilikan atau nilai perolehan
satuan di atas Rp 25jt
Pengguna barang  Selain yang ditetapkan pengelola barang

Penetapan status penggunaan dilakukan atas BMN DK/TP yang sedang
digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

Penetapan status penggunaan tidak perlu dilakukan atas BMN DK/TP yang
direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan sampai dengan tanggal 31
Desember 2012 atau yang telah diserahkan kepada pihak ketiga
2010
PEMINDAHTANGANAN
BMN DK/TP
HIBAH
1. dilakukan kepada Pemda
2. dilaksanakan oleh Pengguna setelah
mendapatkan persetujuan Pengelola
3. Syarat:
a. tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tusi K/L;
b. telah ditatausahakan oleh K/L;
c. digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
d. keberadaan fisiknya jelas; dan
e. dalam kondisi baik/layak untuk
digunakan.
PENJUALAN
1. dilakukan kepada Pemda
2. dilaksanakan oleh Pengguna setelah
mendapatkan persetujuan Pengelola
3. Syarat:
a. tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tusi K/L;
b. telah ditatausahakan oleh K/L;
c. digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
d. keberadaan fisiknya jelas; dan
e. dalam kondisi baik/layak untuk
digunakan.
PEMUSNAHAN
2010
Pelaksanaan pemusnahan atas BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan




Penghapusan dilakukan dalam rangka:
 Pemindahtanganan; atau
 sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi
penyebab penghapusan;
Nilai BMN DK/TP yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam Daftar
Barang dan/atau Laporan Barang.
Kebenaran materialitas atas sebab-sebab lain yang menjadi alasan penghapusan
tersebut menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
Persetujuan Pengelola atas usulan penghapusan tidak menghapus kewajiban
hukum Pengguna/Kuasa Pengguna/pengurus barang/ penanggung jawab BMN
tersebut apabila terdapat pelanggaran hukum yang telah dilakukan
42
2011
PENGELOLAAN BMN
EKS DANA DEKONSENTRASI 2010
(248/PMK.07/2010)
 Barang yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi merupakan BMN
• dicatat sebagai persediaan
• harus ditatausahakan dalam SIMAK-BMN.
 Persediaan diserahkan oleh Pengguna kepada Pemerintahan Daerah c.q
SKPD pelaksana tugas Dekonsentrasi dengan BAST selambat-Iambatnya 6
(enam) bulan setelah realisasi pengadaan barang.
 Berdasarkan BAST, SKPD penerima wajib menatausahakan dan
melaporkan pada neraca Pemerintahan Daerah.
 Pengguna barang melaporkan serah terima barang kepada Menteri
Keuangan selaku Pengelola Barang c.q Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara dengan melampirkan BAST.
 Dalam hal K/L tidak menyerahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak pengadaan atau SKPD tidak bersedia menerima BMN, maka BMN
yang dimaksud direklasifikasi menjadi aset tetap pada K/L.
2011
PENGELOLAAN BMN
EKS TUGAS PEMBANTUAN PASCA 2010
(248/PMK.07/2010)
 Barang yang diperoleh dari dana Tugas Pembantuan merupakan BMN.
• selain yang berasal dari kegiatan fisik lain  aset tetap.
• yang berasal dari kegiatan fisik lain dan yang berasal dari dana penunjang  persediaan.
• harus ditatausahakan dalam SIMAK-BMN oleh SKPD pelaksana TP.
 Aset Tetap dihibahkan oleh Pengguna kepada Pemda c.q SKPD pelaksana TP sepanjang :
• pihak K/L bermaksud menyerahkan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan
Menghibahkan yang diterbitkan sebelum disampaikannya surat Keputusan Menteri K/L
tentang penugasan atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah; dan
• Pemerintah Daerah menyatakan kesediaannya untuk menerima aset tetap dimaksud yang
dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah.
 Pelaksanaan Hibah Aset Tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hibah BMN sebagaimana
diatur dalam PMK 96/2007.
 Permohonan persetujuan hibah kepada Menteri Keuangan c.q. DJKN harus diajukan selambatIambatnya 6 bulan setelah realisasi pengadaan barang.
 Pengguna barang melaporkan pelaksanaan Hibah kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola
Barang c.q DJKN , DJPU dan DJA dengan melampirkan BAST
 Dalam hal K/L tidak melaksanakan ketentuan, maka K/L tidak diperkenankan mengalokasikan
anggaran untuk pengadaan aset tetap dalam rangka Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya.
 Dalam hal SKPD tidak bersedia menerima BMN, maka BMN yang dimaksud tetap dicatat sebagai
aset tetap pada K/L.
2011
PENGELOLAAN BMN
EKS TUGAS PEMBANTUAN PASCA 2010
(248/PMK.07/2010)
 BMN berupa Persediaan diserahkan oleh Pengguna kepada Pemda c.q SKPD
pelaksana TP dengan BAST selambat-Iambatnya 6 bulan setelah realisasi pengadaan
barang.
 Berdasarkan BAST , SKPD penerima wajib menatausahakan dan melaporkan pada
neraca Pemerintahan Daerah.
 Pengguna barang melaporkan serah terima barang kepada Menteri Keuangan c.q
DJKN dengan melampirkan BAST.
 Dalam hal K/L tidak menyerahkan, maka BMN direklasifikasi menjadi aset tetap pada
K/L.
©511
TERIMA KASIH