Transcript Materi Sosialisasi LLAT 2013_Seksi Bank

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi
Akhir TA 2013
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-42/PB/2013
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2013,
perlu ada pengaturan khusus tentang
penerimaan negara diakhir TA 2013.
Perdirjen Perbendaharaan tentang LangkahLangkah Dalam Menghadapi Akhir TA 2013
merupakan peraturan pelaksanaan atas PMK
No.163/PMK.05/2013
tentang
Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara pada Akhir TA
2
Dasar Hukum
Bab I
Ketentuan Umum
Bab II
Penerimaan Negara
Bab IV Penyelesaian UP
Bab V
Pelaksanaan TSA
Bab VI Pengiriman LKP
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Penutup
3
1. UU Nomor 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU Nomor 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
4. PP Nomor 45 Th 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN
5. PMK Nomor 99/PMK.06/2006 tentang MPN
6. PMK Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta
pelaksanaan Anggaran BLU
7. PMK Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri
8. PMK
Nomor
6/PMK.07/2012
tentang
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah
Pelaksanaan
dan
9. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan APBN
10. PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013
11. PMK Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman
Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA
Pelaksanaan
4
No
Periode Penerimaan
Batas waktu pelimpahan ke dan
harus telah diterima di rek
SUBRKUN/Dit.PKN
19 - 31 Des 2013
SETIAP AKHIR HARI
KERJA
Pukul 17.30 WST
Pukul 18.00
WST
2 Januari 2014
Pukul 09.00 WST
2 Januari 2014
Pukul 10.00
WST
1
2
31 Des 2013
Pukul 15.01 s/d
24.00
Penyampaian
LHP
Pasal 2
Pasal 3
DIBUKUKAN
TGL 31 DES 2013
Pasal 4
DIBUKUKAN
TGL 2 JAN 2014
Pelimpahan penerimaan negara pada tanggal 2 Januari 2014 termasuk
penerimaan negara yang belum memperoleh NTPN namun tercatat
dalam rekening koran.
5
PBB
Batas waktu pelimpahan
ke BO III PBB
Penyampaian
LHP
No
Periode Penerimaan
1
13 - 19 Des 2013
19 Des 2013
Pukul 16.30 WST
Pukul
18.00 WST
2
19 - 31 Des 2013
SETIAP HARI KERJA
Pukul 16.30 WST
Pukul
18.00 WST
3
31 Des 2013
pukul 15.01 s/d
Pukul 24.00
2 Januari 2014
Pukul 09.00 WST
2 Jan 2014
Pukul
10.00 WST
DIBUKUKAN
31 DES 2013
DIBUKUKAN
2 JAN 2012
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
6
PBB
No
Periode Penerimaan
Batas waktu pembagian
Penyampaian SP2D/SPT
ke BO III
1
13 - 19 Des 2013
20 Des 2013
Pukul 16.30 WST
Pukul 15.00 WST
2
19 - 24 Des 2013
27 Des 2013
Pukul 16.30 WST
Pukul 15.00 WST
Pasal 9
Pasal 5
3
Pasal 6
Pasal 8
Hari Pertama SETELAH DITERIMANYA
DIPA TA 2014, atas beban DIPA 2014
(Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan)
25 Des Pk. 15.00
s.d. 31 Des Pk.
24.00 WST
2 Jan 2014 dilimpahkan ke SUBRKUN KPPN,
melalui mekanisme KURANG BAYAR
(Sektor Perdesaan dan Perkotaan)
7
Pasal 10
1. Pelimpahan saldo BO III ke SUBRKUN KPPN (25-31 Des 2013 s.d.
pukul 24.00) dibukukan sebagai berikut:
a. Untuk KPPN KBI menggunakan kode akun 824311
(Pengeluaran Pemindahbukuan Intern KPPN).
b. KPPN Non KBI menggunakan kode akun 824111 (Pengeluaran
Kiriman Uang Antar KPPN).
2. Penerimaan atas pelimpahan saldo BO III sebagaimana butir 1
KPPN KBI membukukan sebagai berikut:
a. Untuk transaksi intern KPPN bersangkutan menggunakan
kode akun 814311 (Penerimaan Pemindahbukuan Intern
KPPN.
b. Untuk transaksi kiriman dari KPPN Non KBI menggunakan
kode akun 814111 (Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN).
8
Sanksi
Denda
 Keterlambatan/kekurangan
pelimpahan ke SubRKUN/ BO III,
dan/atau
 Keterlambatan/kekurangan transfer
DBH-PBB/BP-PBB
dikenakan denda sebesar 1‰ per hari
(termasuk hari libur dari jumlah yang
kurang/terlambat dilimpahkan,
minimal Rp5000,-)
Pasal 11
9
Pasal 24
Sisa dana UP TA 2013 disetorkan kembali ke Kas Negara
paling lambat 30 Desember 2013.
Untuk mengetahui sisa dana UP yang harus disetor,
Bendahara Pengeluaran melakukan pencocokan data
dengan KPPN.
Dalam hal Satker/BP s.d. 31 Desember 2013 tidak/
belum menyetorkan sisa dana UP, Satker/BP bsk tidak
dapat diberikan pembayaran UP/TUP dalam TA
berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan
ke rekening Kas Negara.
10
Pasal 25
 Atas SSBP yang diterima dari BP, Seksi Pencairan
Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker
melakukan pencocokan dengan data pada Seksi Bank.
 Saldo UP/TUP pada kartu pengawasan UP/TUP harus
sama dengan saldo kas BP pada neraca.
 Dalam hal terdapat perbedaan saldo UP/TUP, KPPN
melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan.
11
Pasal 26
Daftar Penguji/Daftar Pengantar SP2D-GUP Nihil/ PTUP
dibuat tersendiri.
Pasal 27
Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP, KPPN mencetak
Kartu Pengawasan Kredit satker berkenaan dan
disahkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/Seksi
Pencairan Dana dan Manajemen Satker.
Pasal 28
Atas penerbitan SP2D-GUP Nihil/PTUP, KPPN melakukan
perbaikan LKP tanggal 31 Desember 2013.
12
Pasal 29 s.d. 32
1. Dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA)
pengeluaran, KPPN mengajukan permintaan kebutuhan
dana.
2. Kebutuhan dana untuk gaji bulan Jan’14 disampaikan ke Dit.
PKN tanggal 27 Des’13 paling lambat pukul 16.00 wst
(disatukan kebutuhan dana awal 30 Des 2013).
3. Pengisian dana ke BO II/Kantor Pos untuk pembayaran gaji
bulan Jan’14 dilaksanakan tanggal 30 Des’13.
4. Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
(RPK-BUN-P) mulai 19 Des 2012 s.d. 30 Des 2013,
dilaksanakan paling lambat pukul 17.30 WST.
13
Pasal 33
 KPPN melaporkan data SPM yang diterima tanggal 23 Des
2013 kepada Dir. PKN c.q. Subdit Perencanaan dan
Pengendalian Kas melalui ekirana.perbendaharaan.go.id
paling lambat 24 Des 2013 pukul 09.00 WST.
 KPPN setiap hari melaporkan data SP2D yang diterbitkan
19 s.d. 30 Des 2013 kepada Dir. PKN c.q. Subdit
Perencanaan
dan
Pengendalian
Kas
melalui
ekirana.perbendaharaan.go.id paling lambat pukul 15.00
WST.
14
Pasal 34
1. Pengiriman LKP tgl. 19 s.d. 31 Des’13 pukul 21.00 WST,
2. Pengiriman LKP perbaikan atas penerimaan negara 31 Des 2013
setelah 15.00 s.d. 24.00 WST pada tgl 2 Jan’14 pukul 11.00 WST.
3. Pengiriman LKP perbaikan atas SP2D GUP-Nihil/PTUP 2013
dilakukan secara harian pukul 10.00 WST hari kerja berikutnya.
4. Kepala Kanwil DJPb melakukan pengawasan dan pembinaan
terhadap kepatuhan KPPN dalam pengiriman LKP secara tepat
waktu dan akurat.
5. LKP yang telah dikirimkan, harus dikonfirmasi ke DSP u.p Subdit
Pengelolaan Basis Data dan Dukungan TI dan Dit PKN u.p Subdit
Perencanaan dan Pengendalian Kas.
6. LKP harian/mingguan untuk TA 2014 dibuat secara terpisah dari
LKP perbaikan TA 2013.
15
Pasal 35
Pasal 37
Penyelesaian dana retur sesuai ketentuan yang mengatur
mengenai tata cara penyelesaian dan penatausahaan
pengembalian (retur) SP2D.
16
Pasal 39
Sisa dana UP/TUP TA 2013 untuk pembayaran dalam rangka
restitusi PPN bagi turis asing:
1. Tidak disetor pada akhir TA 2013
2. Dapat diperhitungkan dengan permintaan UP pada TA
berikutnya
17
Pasal 41
Revisi DIPA DBH PBB Bagian Daerah dan BP PBB Bagian Daerah:
Dalam hal realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya
Pemungutan (BP) PBB Bagian daerah TA 2013 lebih besar dari pagu DIPA
tahun anggaran 2013, dilakukan perubahan/revisi DIPA DBH PBB Bagian
Daerah dan BP PBB Bagian Daerah dan diberi tanggal 31 Desember 2013.
18
ISSUE TERKINI
1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-39/PB/2013 TGL 7 NOPEMBER 2013 TTG
Perubahan Perdirjen No.PER-78/PB/2006 TTG Penatusahaan PN Melalui MPN;
2. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-7622/PB/2013 TGL 25 Nopember 2013 hal
Penyediaan Layanan Internet Banking (CMS) pada Bank Persepsi;
3. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-193/PB/2013 TGL 8 NOPEMBER 2013
TTG Penunjukan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK sbg Pelaksana Penatausahaan
Penerimaan PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yg diterima atau diperoleh WP yang
memiliki peredaran bruto tertentu melalui ATM;
4. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-194/PB/2013 TGL 8 NOPEMBER 2013
TTG Penunjukan PT. BRI (Persero) TBK sbg Pelaksana Penatausahaan Penerimaan PPh
Final atas Penghasilan dari Usaha yg diterima atau diperoleh WP yang memiliki
peredaran bruto tertentu melalui ATM;
ISSUE TERKINI
5. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-195/PB/2013 TGL 8 NOPEMBER
2013 Hal Penunjukan PT. BNI (Persero) TBK sbg Pelaksana Penatausahaan
Penerimaan PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh
WP yang memiliki peredaran bruto tertentu melalui ATM;
6. Sisa UP Per-31 Oktober 2013 pada seluruh Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN
Tanjungbalai sebesar Rp1.892.174.110,00 (sumber Data pb open DJPBN tgl. 26
Nopember 2013)
7. Setiap hari kerja REKENING KORAN HARUS DISAMPAIKAN KE KPPN
TANJUNGBALAI;
8. Setiap akhir bulan paling lambat tgl 5 REKENING KORAN BULANAN HARUS
DISAMPAIKAN KE KPPN TANJUNGBALAI
Sekian dan terima kasih
TANJUNGBALAI, 28 NOPEMBER 2013
SEKSI BANK KPPN TANJUNGBALAI