PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
Download
Report
Transcript PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN
PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN
Ada 2 cara perjuangan mempertahankan
kemerdekaan:
- Perjuangan bersenjata/fisik
- Perundingan/Diplomasi
Penyebab Konflik Indonesia VS Belanda
- Sekutu dan NICA melakukan provokasi dan
teror terhadap bangsa Indonesia
- Timbulnya semangat anti kolonialisme
dikalangan rakyat
- Belanda melakukan agresi
KEDATANGAN SEKUTU DAN NICA
AFNEI yang dipimpin Philip Christison
mempunyai tugas :
1. Memulihkan keamanan dan ketertiban
2. Mengurus, penyerahan, pelucutan dan
pemulangan tentara Jepang
3.
Membebaskan tawanan perang
4. Mencari dan mengadili penjahat perang
Kedatangan AFNEI diboncengi NICA
Inggris dan Belanda sepakat kalau tugas AFNEI
selesai Indonesia akan diserahkan kepada
Belanda
Perjuangan Bersenjata
1. Pertempuran Surabaya, 10 November 1945
Sebab ; Ultimatum sekutu tgl 9 November
agar semua pimpinan dan orang-orang yang
bersenjata harus lapor, menyerahkan senjata,
menyerahkan diri ditempat yang ditentukan
dengan batas waktu tgl 10 November 1945
jam 06.00
Tokoh : Bung Tomo, Gubernur Suryo
pidato Bung Tomo
2. Bandung Lautan Api
Sebab : Ultimatum Sekutu tgl 23 Maret 1946 agar
TRI meninggalkan seluruh kota Bandung
Tokoh : Aruji Kartawinata, M.Toha
3. Pertempuran Bojongkokosan 9 Desember 1945
Sebab; Belanda mengingkari kesepakatan
pengiriman perbekalan dalam pembebasan
tawanan perang (tidak melibatkan pihak
Indonesia
4. Pertempuran Medan Area 10 Desember 1945
Sebab : 1Desember 1945 sekutu memasang papan
pembatas yang bertuliskan: Fixed
Boundaries Medan Area
Tokoh : Ahmad Taher
5. Peristiwa Merah Putih di Manado 14 Feb 1946
Sebab : Tindakan sewenang-wenang NICA yg
melakukan penangkapan sejumlah tokoh RI
6. Pertempuran Ambarawa 12-15 Desember 1945
Sebab: Sekutu membebaskan tentara Belanda
yang ditawan, membuat kekacauan
Tokoh : Kol Sudirman, letkol Isdiman
PERJUANGAN DIPLOMASI
AGRESI II
LINGGAJATI
RENVILE
SERANGAN
UMUM
1 MARET 49
UNCI
KMB
ROEM-ROYEN
KONFRENSI
INTER
INDONESIA
AGRESI I
KTN
LINGGARJATI
Waktu ; 10-15 November 1946
ditanda tangani 25 Maret 1947 (Istana Rijswijk)
Delegasi Indonesia : Sutan Syahrir, Mr. Moh
Roem, Mr. Soesanto Tirtoprojo, dr. A.K. Gani
Delegasi Belanda ; Prof. Schermerhorn, Dr. Van Mook
Penengah dari Inggris : Lord Kilern
Hasil :
1. Belanda mengakui secara de facto wilayah RI
atas Jawa, sumatera, Madura
2. RI dan Belanda akan membentuk NIS
3. RI dan Belanda membentuk UIB, Ratu Belanda
sebagai ketua
Agresi Militer Belanda I
Waktu : 21 Juli 1947
Sebab : Beda tafsir mengenai hasil linggajati
Sasaran : kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera
Tujuan :
1. Politik : menghancurkan kedaulatan RI
2. Ekonomi : Menguasai pusat penghasil bahan
makanan dan bahan ekspor
3. Militer : menghancurkan TNI
Komisi Tiga Negara (KTN)
Keampuhan Perjuangan diplomasi ( India dan
Australia mengajukan resolusi kepada Dewan
Keamanan PBB)
Dibentuk 18 September 1947
Tugas : mencari penyelesaian sengketa RI – Belanda
Australia
Richard Kirby
Belgia
Paul Van Zeeland
Amerika
Frank graham
Renville, 8 Desember 1947-17 januari 1948
Ketua delegasi Indonesia : Amir Syarifudin
Ketua delegasi Belanda : Abdulkadir Wijoyoatmojo
Hasil :
1. Penghentian tembak menembak
2. Daerah dibelakang garis Van Mook harus
dikosongkan
3. Belanda bebas membentuk negara federal
didaerah yang diduduki melalui flebisit terlebih
dahulu
4. Dalam Uni-indonesia Belanda, NIS sederajat
dengan kerajaan Belanda
Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948
Pelaksanaan hasil Renville tidak berjalan baik
18 Desember 1948, Dr. Beel mengatakan
Belanda tidak lagi terikat dengan hasil
Renville
Sasaran Ibu Kota RI, Yogyakarta
Sidang kabinet Darurat, hasilnya:
1. Memberikan mandat kepada Syafruddin
Prawiranegara utk membentuk PDRI
2. Presiden dan Wakil tetap di Yogya dengan
resiko ditangkap
3. TNI keluar dari Yogyakarta untuk gerilya
Serangan Umum 1 Maret 1949
Penggagas : Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Pelaksana : Pasukan TNI dari Brigade 10/Wehkreise
dipimpin Letkol Soeharto
Dampak
- Meningkatkan moral rakyat dan TNI yg sedang
gerilya
- Menunjukan pada dunia Internasional bahwa TNI
dan RI masih ada
- Mendukung perjuangan diplomasi diforum PBB
- Mematahkan moral tentara Belanda
United Nations Commision for Indonesia
Serangan Umum 1Maret 1949 berhasil menarik
simpatik dunia, (AS memaksa Belanda untuk
menghentikan agresinya ke Indonesia)
DK PBB dapat menekan Belnda untuk mentaati
resolusinya
PBB membentuk UNCI dan menghubungi pemimpin
RI yang ditahan di Pulau Bangka
UNCI berhasil membawa Belanda – RI dalam
perundingan Roem Royen
Roem – Royen
Waktu ; 17 April – 7 Mei 1949
RI diketuai Mohammad Roem
Belanda dipimpin Dr. Van Royen
Hasil:
Pernyataan RI:
1. kesediaan menghentikan perang gerilya
2. bekerjasama memulihkan pedamaian dan tertib hukum
3. Ikut KMB
Pernyataan Belanda:
1. setuju kembalinya pemerintah RI di Yogyakarta
2. menghentikan operasi militer dan membebaskan tahanan
politik
3. setuju RI bagian NIS
4. menyelenggarakan KMB
Konferensi Inter Indonesia
Waktu : 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta
30 Juli- 2 Agustus 1949 di Jakarta
Peserta : RI dan negara federal bentukan Belanda
Latarbelakang keinginan menjalin persatuan dan sikap
bersama menghadapi Belanda dalam KMB
Hasil ;
1.
BFO mendukung tuntutan RI agar pengakuan kedaulatan
tanpa ikatan politik dan ekonomi
2.
RI dan BFO membentuk panitia persiapan nasional
sebelum dan sesudah KMB
3. NIS menjadi RIS, Merah Putih sebagai Bendera,
Indonesia Raya sebagai lagu Kebangsaan, Bahasa
Indonesia sebagai bahasa Nasional, 17 agustus sebagai
hari Nasional
4.
APRIS sebagai angkatan perang nasional yg berintikan
TNI
KMB
Tempat, waktu : Den Haag, 23 Agustus-2 November 1949
RI
Moh. Hatta
Belanda
Van Maarseveen.
BFO
Sultan Hamid II
Hasil :
1.
Belanda mengakui kedaulatan RIS paling lambat 30 Desember
1949
2.
RIS terdiri atas 15 negara federal dan RI, corak pemerintahan
RIS diatur menurut konstitusi yang dibuat delegasi RI dan BFO
selama KMB
3.
RIS dan Belanda akan membentuk Uni-Indonesia Belanda
dipimpin ratu Belanda
4.
Pasukan Belanda ditarik, KNIL dibubarkan, anggotanya boleh
masuk TNI
5.
Masalah Irian akandiselesaikan satu tahun setelah pengakuan
kedaulatan