Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika

Optimalisasi Fungsi Kehumasan Pemerintah

Drs. Ismail Cawidu, MSi.

Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Informasi dan Kehumasan Kementerian Agama 10 Agustus 2012, Jakarta

Informasi merupakan Hak Asasi Manusia

• • • • Hak untuk mendapatkan Informasi merupakan hak asasi setiap warga negara.

Hak Publik untuk Tahu (right to know) dengan memperoleh informasi diatur dalam UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Karena setiap warga negara berhak atas informasi, maka penyelenggara negara wajib memberikan informasi kepada publik.

Sebaliknya, kewajiban publik adalah tidak menyalahgunakan informasi yang diperolehnya.

• •

Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Demokrasi

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar demokrasi.

Keterbukaan ini ditandai oleh: – Kebebasan media massa dalam menyebarkan berita dan informasi.

– Kebebasan publik untuk mendapatkan akses informasi dari seluruh lembaga penyelenggara dan non lembaga penyelenggara negara.

– Kebebasan ini termasuk menyuarakan kritik terhadap lembaga penyelenggara negara dan non penyelenggara negara dalam memberikan informasi yang seharusnya layak diketahui oleh publik.

Transparansi dan Proses Demokratisasi

• • Transparansi atas setiap informasi publik membuat masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil Pemerintah. Sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat.

Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik (good governance), yang bermuara pada jaminan terhadap Hak Azasi Manusia.

Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance

Keterbukaan Informasi Publik UU No.14/2008 tentang KIP Badan Publik Public Policy Process

• • • •

Eksekutif Legislatif Yudikatif Lembaga Publik Lainnya

• • • •

Penyelenggaraan negara yang Transparan dan Akuntabel.

Akses Informasi Kebijakan Publik Partisipasi Masyarakat dalam Merumuskan Kebijakan Publik.

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Good Governance

Perkembangan TIK dan Hak Warga Memperoleh Informasi

• • Pengaruh konvergensi dan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi dengan penggunaan internet telah memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan cara yang mudah dan cepat.

Fenomena ini membuat masyarakat dan civil society menuntut hak untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat dari penyelenggara negara sebagaimana tercantum dalam constitutional rights pada setiap negara demokratis.

PENGGUNA INTERNET INDONESIA TERUS TUMBUH PESAT

Sumber: Markplus Insight, APJII

LEBIH DARI 40% PENGGUNA INTERNET INDONESIA BERUSIA 15-24 TH

FACEBOOK MERUPAKAN SITUS PALING SERING DIKUNJUNGI PENGGUNA INTERNET INDONESIA

94% Pengguna Internet Indonesia Menggunakan Media Sosial

Sumber: ComScore.com (Okt 2011)

MEDIA SOSIAL MEMUNGKINKAN PENGGUNA INTERNET UNTUK SALING BERBAGI INFORMASI

5,3% PENGGUNA FACEBOOK DUNIA BERASAL DARI INDONESIA

FAKTA PENGGUNA TWITTER INDONESIA

DATA PENGGUNA BLOG INDONESIA

TRANSFORMASI BUDAYA

• • • • Transformasi Nilai (Budaya. Sosial, Etika, Pengetahuan, dll) Regulasi Pembangunan Aktivitas (Transaksi, dll) Contoh : Commerce Banking Notary Voting     e-Commerce e-Banking Cyber Notary e – Voting,dll.

MANFAAT

INTERNET

MUDHARAT VS

Korespondensi

MANFAAT

Komunikasi Langsung Pencarian Informasi Berbagi Info & Data Transaksi INTERAKSI SOSIAL HIBURAN

Raditya Dika Blogger Novel Film

MUDHARAT

 Pornografi  Judi  Virus Komputer  Pelecehan SARA  Pelanggaran Hak Cipta  Pemicu Konflik,  Teroris  dll

PASAL 1 UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Pornografi:

• • • • • • • • • • • • • Gambar Sketsa Ilustrasi Foto Tulisan Suara Bunyi Gambar Gerak Animasi Kartun Percakapan Gerak Tubuh: dan Bentuk pesan lain

PESAN

MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DAN ATAU PERTUNJUKAN UNTUK UMUM YANG MEMUAT KECABULAN ATAU EKSPLOITASI SEKSUAL YANG MELANGGAR NORMA KESUSIALAAN DALAM MASYARAKAT

Tahun 2010, 37% halaman online dunia mengandung pornografi (meningkat 17% dibanding tahun 2009)

Sumber: Dailytech

Indonesia dalam peringkat negara pengakses video

• • • •

porno 2005: peringkat ke-7 2007: peringkat 5 2009: peringkat 3 2012:???

Sumber: Republika

KATA KUNCI PALING BANYAK DIGUNAKAN DALAM PENCARIAN GAMBAR GOOGLE SEPANJANG 2011 OLEH PENGAKSES INDONESIA CENDERUNG PORNO

Sumber: Google (2012)

Analisis Situasi

• • • • Ruang publik kian demokratis.

Tak ada lagi sentralisasi kekuasaan dan tak ada lagi dominasi komunikasi politik. Cara masyarakat (publik) telah berubah dalam berinformasi dan berkomunikasi, karena perubahan platform dan revolusi TIK.

Pola komunikasi berubah: Kehadiran TIK -> mendekatkan yang jauh namun menjauhkan yang dekat, masyarakat menjadi produsen dan sekaligus konsumen informasi.

Ruang Publik yang Demokratis

ARUS INFORMASI BERBASIS ISU

Ruang Privat Warga Rumah Tangga/ Keluarga

Diskusi dan Debat Publik

• • • • •

Elemen Konstitutif:

Kebebasan sipil (pers, berserikat, conscience) Free, plural, sistem media independen Akses ke informasi publik Masyarakat sipil Semua pihak dapat membincangkan persoalan publik Ruang Publik/Negara (Nasional/Prov/Kab/Kota)

Kontestasi Publik Berbasis Isu

Eksekutif Legislatif Perusahaan Yudikatif

OPINI PUBLIK

Tantangan Kehumasan Pemerintah

• • • Konglomerasi media yang mengancam semangat diversity of content dan diversity of ownership di Indonesia yang masyarakatnya majemuk.

Media secara umum lebih suka memberitakan bad news is good news dan kerap bernada pesimis, sinis, konsumeris, narsis, mistis, sadis.

Media yang dikelola swasta, kontennya cenderung kurang memberikan ruang apresiasi terhadap capaian-capaian yang dilakukan para penyelenggara negara dalam memperkuat proses dan/atau nilai-nilai demokratisasi.

Peran Strategis Humas Pemerintah

Media adalah ruang publik. Siapa yang paling banyak mengisi ruang publik, ia memenangi opini publik dan menguasai agenda publik.

Optimalisasi Jaringan Komunikasi dan Informasi Mensinergikan Informasi Publik

Humas Pemerintah jangan menari-nari di atas tabuhan gendang orang lain.

Kehumasan Pemerintah Membentuk Opini Publik melalui Agenda Setting Pemerintah

Semua jaringan komunikasi diberdayakan untuk satu tujuan: government by publicity. Semua kebijakan dan kinerja pemerintah dipublikasikan seluas-luasnya untuk diketahui dan didukung publik

Tujuan Kehumasan Pemerintah

Pemenuhan hak tahu publik Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik Meningkatkan citra positif lembaga penyelenggara negara • • Kehumasan Pemerintah harus menceritakan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan kepada publik.

Kehumasan Pemerintah harus mampu menyampaikan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, namun sampaikan yang salah tersebut dengan cara yang benar.

STRATEGI PELAYANAN INFORMASI DALAM KEHUMASAN PEMERINTAH MASALAH

1. Informasi Belum Sinergis/Belum Ada

Agenda Setting

2. Akses Informasi Terbatas & Tidak Terkoordinir 3. Penilaian Subjektif/ Apriori Terhadap Lembaga Negara

Penggunaan Media:

1. Luar ruang 2. Pertunjukan Rakyat 3. Cetak 4. Penyiaran 5. Tatap muka 6. Internet - Online

KOMPONEN KELEMBAGAAN 1. BRAINWARE 2. SOFTWARE 3. HARDWARE 4. SPIRITUAL WARE KEY SUCCESS 1. Kewenangan / Legalitas 2. Akses/ Koordinasi 3. SDM Cukup dan Cakap 4. Sarana dan Prasarana Humas Pemerintah

GOALS

1. Pemenuhan Hak Tahu Publik.

2. Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik.

3. Citra Positif Lembaga Negara.

Jumlah & coverage informasi yang ada

INTENSIFIKASI & EXTENSIFIKASI Dukungan terhadap Kebijakan dan program penyelenggara negara

TATA KELOLA KEHUMASAN PEMERINTAH LAPORAN

1. Laporan Monitoring Media 2. Laporan Kementerian 3. Laporan LPNK 4. Laporan Media Center Daerah 5. Laporan Khusus

1. Bakohumas 2.Media Massa

Klasifikasi

Jaringan Diseminasi Informasi Publik 3.Media Publik

Isu Strategis

Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi 4.Media Center 5.Kemitraan

D I I S E M N A S I

A G E N D A S E T T I N G

Publik - Masyarakat

JARINGAN BAKOHUMAS

PENTAS BAKO HUMAS 824 HUMAS JALUR JML

KEMENTERIAN LPNK (28) & LEMBAGA NON STRUKTURAL (88) BUMN PEMDA 33 Provinsi 398 Kabupaten 93 Kotamadya HITS WEBSITE BAKOHUMAS = 8.3 JUTA/HARI 34 116 150 524

HUMAS BERFUNGSI VIRTUAL SPIN DOCTOR

PENTAS

JARINGAN MEDIA MASSA

JML MEDIA MASSA 7.211 SALURAN 67.9 JUTA KHALAYAK JALUR

MEDIA PERTUNJUKAN RAKYAT MEDIA CETAK MEDIA PENYIARAN TV/RADIO NASIONAL MEDIA PENYIARAN TV/RADIO LOKAL (ATLI/JRKI) MEDIA TATAP MUKA JEJARING SOSIAL 4000 900 11 2300 N.A.

43,1 JUTA FACEBOOK*) 19,5 JUTA TWITTER**) 5.3 JUTA BLOG***) *) checkfacebook, 20 Januari 2012 **) AWorldofTweet 2012 ***) Stratego-corp, 2012,

JARINGAN MEDIA PUBLIK

PENTAS MEDIA PUBLIK 50.000 SALURAN KOMUNIKASI JALUR

LKBN ANTARA TVRI RRI MEDIA ONLINE PEMPUS ONLINE PEMDA JURNAL KOMINFO TABLOID KOMINFO MEDIA LUAR RUANG CETAKAN

JML

280 PELANGGAN 40 STASIUN *) 200 STASIUN 248 SITUS 400 SITUS 12.000 EXP 10.000 EXP 250 TITIK 20.000 EXP *) = 2012 target TVRI menjangkau 82% populasi penduduk dan 70% daratan wilayah NKRI

JARINGAN MEDIA CENTER

PENTAS MEDIA CENTER JALUR

PROVINSI KABUPATEN/KOTA

JML

33 LOKASI 97 LOKASI

130 JARINGAN

PENTAS KEMITRAAN

JARINGAN KEMITRAAN

JALUR JUMLAH MITRA

ORMAS 20 juta 10 juta 1,5 juta 16 juta 15 juta MUSLIMAT NU AISYIYAH MUHAMMADIYAH FORTINDO MASYARAKAT NELAYAN KNPI LEMBAGA/ LSM/NGO PERGURUAN TINGGI DUNIA BISNIS/USAHA DUNIA PROFESI 17 juta 70 ribu 10 ribu 29 200 stasiun PRAMUKA KARANG TARUNA OSIS SMA BNN JRKI - RADIO KOMUNITAS 50 200 PERGURUAN TINGGI BEM NUSANTARA 20.000

125 10 33 150 5,2 juta KADIN PRSSNI, ARSLI, ATVLI ATVSI PWI PUSAT MEDIA WACTH BLOGGER ASOSIASI TELKO • • •

7 jalur 84.7 juta khalayak 146.880

saluran

PUSAT LAYANGAN INFORMASI 28 5.600

5.748

1.907

32.800

KELOMPOK KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT PLIK (PUSAT LAYANAN INTERNET KEC) MOBILE PLIK DESA BERDERING

Terima Kasih