Transcript klik di sini

Tinjauan Akademik, Pengelolaan Pasar Desa
Dalam Perspektif Regulasi
Oleh:
Tjahjanulin Domai
KEMENTRIAN DALAM NEGERI
DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JAKARTA
2006
MODEL ANALISA PENGELOLAAN PASAR DESA
POLICY LEVEL
Kebijakan Umum
UU No. 32 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
PPRI No. 72 Tahun 2005
ORGANIZATION LEVEL
Kebijakan Mendagri
Kebijakan Provinsi
Kebijakan Kabupaten
Kebijakan Kota
Kebijakan Kecamatan
Kebijakan Desa
Dalam Pengelolaan Pasar Desa
Policy analysis menggunakan content
analysis dengan bantuan teori:
1. Manajemen keuangan daerah
2. Manajemen keuangan desa
3. Manajemen pendapatan desa
4. Sumber pendapatan desa
5. Kekayaan desa
Analisis SWOT
OPERATION LEVEL
Mendagri, Provinsi, Kabupaten, Kota,
Kecamatan, Desa dalam Implementasi
Kebijakan Pengelolaan Pasar Desa
FAKTOR
INTERNAL
Intern
Ekstern
1. Strength
2. Weaknesses
1. Opportunities
2. Threats
FAKTOR
EKSTERN
PATTERN OF INTERACTION
Tanggapan Mendagri, Provinsi, Kabupaten,
Kota, Kecamatan, Desa
OUTCOME
Hasil yang dicapai
TEMUAN
Analisis memastikan temuan
Conforming finding analysis
TINJAUAN AKADEMIK PENGELOLAAN PASAR
DESA DALAM PERSPEKTIF REGULASI
Kebijakan Umum
1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah
 Otonomi daerah: Bab I Ketentuan Umum Pasal 1:
5
 Bab XI Desa Bagian Pertama Umum Pasal 200 : 1
 Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan
perangkat desa (pasal 202 : 1)
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72
tahun 2005 tentang Desa. Bab. I Ketentuan Umum
Pasal 1 : 6
Kebijakan Mendagri
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 91 tahun
1991 tentang Pasar Desa
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun
1993 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan
Mendagri nomor 91 tahun 1991
3. Petunjuk Teknis Pembentukan Pembangunan dan
Pengelolaan Pasar Desa tahun 1996
 Kebijakan Provinsi, tertuang dalam Peraturan Daerah tentang
pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern.
 Kebijakan Kabupaten, tertuang dalam Peraturan Daerah
tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
 Kebijakan Kota, tertuang dalam Peraturan Daerah tentang
pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
 Kebijakan Kecamatan, merupakan kepanjangan tangan dari
Pemerintah Kabupaten dan kota.
 Kebijakan Desa, keinginan untuk mengelola pasar desa secara
otonom sebagai sumber pendapatan desa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN PASAR DESA





Mendagri mendukung pengelolaan pasar desa kepada
Pemerintah desa
Provinsi menginginkan perluasan dan penguasaan
terhadap pasar desa
Kota menginginkan perluasan dan pengeuasaan
terhadap pasar desa
Kecamatan perpanjangan tangan dari pemerintah
kabupaten dan kota
Pemerintah desa ingin mengelola secara otonom pasar
desa
MENDAGRI
FAKTOR INTERN
1. UU Nomor 32, 33 tahun 2004
2. PP RI Nomor 72 tahun 2005
3. - Kep. Mentri Dalam Negeri
no. 91 tahun 1991
- Instruksi Mendagri nomor
30 tahun 1993
- Petunjuk teknis Mendagri
tahun 1996
FAKTOR EKSTERN
1. Perda Propinsi
2. Perda Kabupaten
3. Perda Kota
PROVINSI
FAKTOR INTERN
1. UU Nomor 32, 33 tahun 2004
2. Perda Provinsi
3. Peraturan Gubernur
FAKTOR EKSTERN
1. PP RI No. 72 tahun 2005
2. Kep. Mendagri no. 91 tahun
1991, Instruksi Mendagri no.
30 tahun 1993
3. Petunjuk Teknis Mendagri
tahun 1996
KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN
FAKTOR INTERN
1. UU Nomor 32, 33 tahun 2004
2. Perda Kabupaten/Kota
3. Peraturan Bupati/Walikota
FAKTOR EKSTERN
1. PP RI No. 72 tahun 2005
2. Kep. Mendagri no. 91 tahun
1991
3. Instruksi Mendagri no. 30
tahun 1993
4. Petunjuk Teknis Mendagri
tahun 1996
DESA
FAKTOR INTERN
1. Otonomi desa
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Sumber Daya Produksi Lokal
4. Lokasi
FAKTOR EKSTERN
1. PP RI No. 72 tahun 2005
2. Kep. Mendagri no. 91 tahun
1991
3. Instruksi Mendagri no. 30
tahun 1993
4. Petunjuk Teknis Mendagri
tahun 1996
HASIL YANG DICAPAI
ANALISA SWOT PENGELOLAAN PASAR DESA
Strengths
Opportunities
1. UU Nomor 32, 33 tahun
2004
2. PP RI Nomor 72 tahun
2005
3. Sudah adanya pasar desa
4. Potensi dan produksi lokal
5. Semangat kerja aparat
desa tinggi
6. Kebanyakan lokasi pasar
desa merupakan daerah
yang strategis
7. Adanya dukungan dari
pedagang dan pembeli
1. Kebijakan Pemerintah
Pusat yang mendukung
(Mendagri)
2. Mobilitas transaksi cukup
tinggi/besar
3. Biaya transportasi murah
4. Harga relatif murah karena
banyak hasil lokal
5. Mudah dikunjungi
Weaknesses
Threats
1. Kemampuan,
pengetahuan, pendidikan
dan keterampilan desa
masih kurang
2. Fasilitas pasar desa masih
kurang
3. Dana yang tersedia untuk
pengembangan dan
pemeliharan terbatas
4. Ketidak jelasan
kewenangan dalam
pengelolaan pasar desa
1. Kebutuhan yang tersedia
sangat terbatas (barang
dagangannya)
2. Suasana pasar desa yang
tidak artistik
3. Berubahnya status pasar
4. Semakin banyak toko-toko
swalayan yang
menyediakan kebutuhan
sehari-hari
5. Berkembangnya pasar
modern
6. Transportasi dari desa ke
kota semakin banyak dan
lancar serta murah
7. Barang dagangan pasar
daerah/modern sanat
menarik
TEMUAN
1. Kebijakan Pemerintah melalui PPRI no. 72 tahun
2005 belum tersosialisasi, menyentuh dan
menggugah untuk di dukung oleh Pemerintah
Provinsi, Kabupaten dan Kota secara mendasar dan
menyeluruh
2. Keputusan Mendagri Nomor 91 tahun 1991, Instruksi
Mendagri Nomor 30 tahun 1993, Petunjuk Teknis
Mendagri tahun 1996 belum dilaksanakan dengan
baik.
3. Penguasaan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan
kota terhadap pasar desa semakin meluas/besar
4. Dominasi pasar modern yang semakin tinggi
5. Pasar desa sampai saat ini makih ada
6. Semangat reformasi dan otonoi desa yang
mendukung pemerintah desa untuk mengelola pasar
desa
7. Keinginan dan semangat kerja aparat pemerintah
desa dalam mengelola pasar desa sangat tinggi
ANALISIS MEMASTIKAN TEMUAN
Dengan meminjam dan mempelajari kembali hasil dari
analisis isi dan hasil dari analisis SWOT, dapat ditetapkan
model kebijakan yang ditawarkan dalam mengelola pasar
desa:
Pasar desa dikelola sepenuhnya oleh
provinsi, kabupaten dan kota
Pasar desa dikelola sepenuhnya oleh
pemerintah desa
Pemerintah provinsi, kabupaten, kota
mengelola bersama dengan pemerintah
desa terhadap pasar desa
Pasar desa dikelola dengan cara bagi
hasil berdasarkan prosentasi
LAMPIRAN
1. Aspek Efisiensi dan Efektivitas
Pola pasar desa akan mempertimbangkan prinsip-prinsip
ekonomis dari setiap penerimaan dan pemasukan Yang
dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan usaha pasar desa.
Pengendalian intern sumber pendapatan pasar desa akan
menjadi pertimbangan utama agar semua pendapatan yang
menjadi bagian pasar benar-benar tercatat dan dilaporkan
dalam laporan keuangan pengelolaan pasar desa dan dapat
dipertanggungjawabkan. Sedangkan dari sisi pengeluaran
keuangan juga memperhatikan pengendalian intern dengan
jalan menerapkan perilaku pemisahan fungsi penyimpanan,
pencatatan dan fungsi otorisasi
2. Aspek Kultur
Jiwa kewirausahaan akan sangat ditanamkan kepada seluruh
sumber daya manusia yang diberi tugas mengelola pasar desa
dan merasa bahwa pasar desa dimana mereka bekerja
merupakan organisasi usaha yang perlu dikembangkan dan
dipertahankan keberadaannya serta jujur dan bertanggung
jawab.
3. Aspek Pasar
Pasar desa merupakan usaha jasa yang menyediakan layanan
kepada pengguna jasa. Oleh karena itu dengan sistem
pengelolaan yang baik pada umumnya, maka pasar desa
harus bisa memberikan jasa layanan kepada semua
pedagang, semua pembeli dan para pengguna jasa
transportasi yang menyediakan segala kebutuhan masyarkat
dengan tanpa batas waktu pelayanan
4. Aspek Teknik
Aspek teknik ini menggambarkan lokasi pasar desa yang
memungkinkan bagi pengelola pasar desa untuk melakukan
ekspansi karena adanya pertumbuhan para penjual dan
pembeli yang menggunakan jasa layanan pasar, mudah
dijangkau oleh para pengguna jasa dan lokasi yang
memungkinkan untuk memperluas daerah usaha. Di samping
itu, juga seluruh kios/petak yang ada di pasar menjadi
kios/petak yang aktif yang dapat dimanfaatkan oleh
pedagang.
5. Aspek Finansial
Sumber dana yang akan digunakan oleh pengelola pasar desa
dalam mengelola keseluruhan aktivitasnya bersumber pada
hasil dari retribusi pasar, penyewaan petak/kios dan dari dana
APBD.
6. Aspek Ekonomis
Besarnya sumbangan yang dapat dikontribusikan oleh pasar
desa terhadap pembangunan perekonomian desa dan
pertumbuhan ekonomi desa, pasar desa yang dikelola secara
professional akan mampu memberikan multiplier effect
kepada pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan potensi
produksi pertanian sekitarnya, dan memudahkan transaksi
setiap hari.
7. Aspek Manajemen
Struktur pengelolaan pasar desa akan lebih fleksibel karena
bagian-bagian yang dibentuk didasarkan atas kebutuhan untuk
menjalankan pengelolaan pasar secara professional, adanya
pemisahan para pengelola dengan aparatur pemerintah desa