Transcript LEMBAGA KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

LEMBAGA KEUANGAN
ISLAM DI INDONESIA
BAB - 7
Page 1
BANK UMUM
SYARIAH
LKP
UNIT USAHA
SYARIAH
BANK
PERKREDITAN
BANK
SENTRAL
LEMBAGA
KEUANGAN
BAITULMAL
WAL TAMWIL
ASURANSI
SYARIAH
LKBB
PERUSAHAAN
INVESTASI
PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN
PEGADAIAN
SYARIAH
Page 2
PERBANKAN SYARIAH
Page 3
Bank Sebagai Lembaga Intermediary
MASYARAKAT
Penghimpunan
SURPLUS
SPENDING
UNIT
(SSU)
Dana
Hasil
Penyaluran
BANK
(Lembaga
Intermediary)
Dana
Hasil
DEFISIT
SPENDING
UNIT
(DSU)
Page 4
LANDASAN HUKUM BANK SYARIAH
UU No 7/92 tentang Perbankan
UU No 10/98
tentang
perubahan UU
7/92
DUAL BANKING SYSTEM
Page 5
Sejak adanya UU No. 7 Tahun 1992 sistem
perbankan Indonesia mulai menggunakan “dual
banking system” yaitu:
- Bank Konvensional
- Bank Syariah
Ps 6 Huruf m UU NO.7 Tahun 1992:
“menyediakan pembiayaan bagi nasabah
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yg
ditetapkan dlm Peraturan Pemerintah”
66
Page
Dual Banking System lebih ditegaskan lagi
dengan perubahan UU No.7 Tahun 1992 yaitu UU
No. 10 Tahun 1998
• Pasal 1 ayat 3 UU No.10 Tahun 1998:
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
• Pasal 1 ayat 4 UU No.10 Tahun 1998:
BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
Page 7
Negara yang memakai dual banking system, antara lain :
•
•
•
•
•
Malaysia
Indonesia
Brunei Darusalam
Saudi Arabia
Bahrain
Singapura menyatakan diri sebagai pusat keuangan Islam, dengan tujuan
mendapatkan dana-dana dari Timur Tengah
Bank-bank konvensional yang membuka pelayanan syariah, antara lain :
Citibank, HSBC, UBS, Amex, ANZ, BNP-Paribas, Chase Manhattan, Dow
Jones Islamic Index dan FTSE Index
Di Indonesia terdapat 3 BU Syariah, 20 BU dengan UUS, 105 BPRS, dan
531 kantor layanan syariah
Page 8
TIPE BANK SYARIAH DI INDONESIA
BUS
BANK SYARIAH
BUK - UUS
KC BA - UUS
BPRS
Page 9
KETENTUAN KELEMBAGAAN BUS
• Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14
Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
• SE BI No. 7/5/DPbS tanggal 8 Februari 2005
• SE BI No. 8/9/DPbS tanggal 1 Maret 2006 perihal
Perubahan atas SE BI No. 7/5/DPbS
• Peraturan Bank Indonesia No.5/25/PBI/2002 tanggal 10
November 2003 dan SE Ekstern No.6/15/DPNP tanggal
31 Maret 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit and Proper Test)
Page 10
KETENTUAN UMUM BUS
• Badan Hukum
– Perseroan Terbatas;
– Koperasi; atau
– Perusahaan Daerah
• Modal Disetor pendirian BUS sekurangkurangnya sebesar Rp1 Trilyun
• Kepemilikan :
WNI dan atau badan hukum Indonesia; atau
WNI dan atau badan hukum Indonesia dengan
WNA dan atau badan hukum asing secara
kemitraan
Page 11
STRUKTUR JARINGAN KANTOR BUS
KANTOR PUSAT
BUS
KC Syariah LN
KC Syariah
KCP Syariah
KLN
Unit Pelayanan
Syariah
KPw
KK Syariah
- ATM, Payment Point dll
Page 12
STRUKTUR ORGANISASI PERBANKAN SYARIAH
Bank Syariah Seutuhnya
KOMISARIS
DEWAN
PENGAWAS
SYARIAH
DIREKSI
PENGAWAS
INTERN
DIVISI
DIVISI
DIVISI
DIVISI
Page 13
Unit Usaha Syariah
KOMISARIS
DIREKSI
DEWAN PENGAWAS
SYARIAH
PENGAWAS INTERN
DIVISI
KONVENSIONAL
DIVISI
KONVENSIONAL
DIVISI
KONVENSIONAL
UNIT
USAHA
SYARIAH
Page 14
BANK PERKREDITAN SYARIAH (BPRS)
• Badan Hukum BPRS
– Perseroan Terbatas;
– Koperasi;
– Perusahaan Daerah;
– Bentuk lain yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah
• Modal disetor minimum sebesar :
 Rp.2 milyar untuk Jabodetabek
 Rp.1 milyar untuk ibukota provinsi
 Rp.500 juta untuk Kabupaten/Kota lain di luar
Jabodetabek dan ibukota provinsi
Page 15
KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK
SYARIAH
Page 16
STRUKTUR JARINGAN KANTOR BPRS
KANTOR PUSAT
BPRS
Dalam provinsi yg sama
KC Syariah
KK Syariah
- ATM, Payment Point dll
Keg. Kas
Di luar Kantor
Dalam kabupaten/kota yg
sama atau berbatasan
(provinsi dapat berbeda)
Page 17
Aktivitas Bank Syariah
• PENGHIMPUNAN
DANA
– Simpanan Masyarakat
• wadiah
• mudharabah
– Prinsip lainnya sesuai
syariah
• PENYALURAN DANA
– Investasi dan
pembiayaan
• musyarakah
• mudharabah
– Jual beli
• murabahah
• salam
• istishna
– Sewa-menyewa
• ijarah
• ijarah muntahiyyah
bittamlik
– prinsip lainnya sesuai
syariah
Page 18
JENIS-JENIS PRODUK PERBANKAN SYARIAH
1. Wadi’ah (Titipan)
Titipan dana oleh bank pada nasabah, atau oleh nasabah pada bank
Contoh : Giro, SWBI, Antar Bank
2. Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)
Kerjasama antara bank dan nasabah, pihak pertama menyediakan
seluruh modal, pihak kedua mengelola
Contoh : Tabungan, Deposito Berjangka, Pooling Fund
3. Murabahah (Cost-Plus-Sale Contract)
Nasabah pesan komoditi, bank membelinya, kemudian menjual kepada
nasabah dengan mark-up
Contoh : Pembiayaan jual beli rumah
Page 19
4. Musyarakah (Equity Partnership)
Kerjasama mengelola proyek bisnis, keuntungan dibagi antara pihak
Contoh : Joint Financing atas suatu proyek
5. Ijarah (Financial Lease)
Pemindahan hak pakai dengan membayar sewa untuk kemudian dimiliki
Contoh : Pembiayaan leasing KPR dan Mobil
6. Wakalah (Deputyship)
Bank menerima mandat dari nasabah untuk melaksanakan suatu
kegiatan
Contoh : Kegiatan Remittance
Page 20
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
Bank Konvensional
•
Fungsi:
–
–
•
•
•
–
•
•
Kredit (prinsip pinjam-meminjam dengan
bunga)
Bagi Hasil (baik untuk penghimpunan
maupun penyaluran)
Cara Penghimpunan:
–
–
•
Manajer investasi
Investor
Agen investasi
Sosial
Sarana insentif:
–
Titipan (dengan bunga)
Cara Penyaluran:
Fungsi:
–
–
–
–
Bunga (baik untuk penghimpunan
maupun penyaluran)
Cara Penghimpunan:
–
•
Manajer investasi
Investor
Sarana insentif:
–
Bank Syariah
Titipan tanpa imbalan (wadiah)
Investasi tidak terikat (mudharabah
musyarakah)
Cara Penyaluran:
–
–
–
–
Prinsip jual beli
Prinsip kerjasama bagi hasil
Prinsip Pembiayaan
Prinsip pinjam-meminjam (tanpa
imbalan)
Page 21
Bank Syariah
Giro &
Tabungan
Bonus
Trade
Financing
Jual-Beli
Titipan
Pool
Dana
Investor
Margin/Mark-Up
Fee
Based
Investasi
Entrepreneur
Investasi
Deposito
Bagi Hasil
Investment
Financing
Bagi Hasil
Bank Islam
Bank Konvensional
Giro &
Tabungan
Bunga
Pool
Dana
Kreditor
Kredit
Bunga
Deposito
Bank Konvensional
Debitor
Perbedaan lain meliputi aspek legal, struktur organisasi,
usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.
a) Akad dan Aspek Legalitas
• Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki
konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam
perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku
transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi
ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:
• Rukun : Penjual, Pembeli, Barang, Harga, Akad/ Ijab
Kabul.
• Syarat : misalnya, barang dan jasa harus halal
sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram
menjadi batal demi hukum syariah.
Page 24
b) Lembaga Penyelesaian Sengketa
• Jika pada perbankan syariah terdapat
perbedaan atau perselisihan antara bank
dan nasabahnya, kedua belah pihak dapat
tidak menyelesaikannya di peradilan,
tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara
dan hukum materi syariah. (Badan
Arbitrase Nasional : Lembaga yang
mengatur hukum materi dan atau
berdasarkan prinsip syariah di Indonesia)
Page 25
c) Struktur Organisasi
• Bank syariah dapat memiliki struktur yang
sama dengan bank konvensional,
misalnya dalam hal komisaris dan direksi,
tetapi unsur yang amat membedakan
antara bank syariah dan bank
konvensional adalah keharusan adanya
Dewan Pengawas Syariah yang bertugas
mengawasi operasional bank dan produkproduknya agar sesuai dengan garis-garis
syariah.
Page 26
d) Pembiayaan
Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan
disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok,
diantaranya sebagai berikut:
• Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
• Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk
masyarakat?
• Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan
mesum/asusila?
• Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
• Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata
yang illegal atau berorientasi pada pengembangan
senjata pembunuh massal?
Page 27
e) Lingkungan kerja dan Corporate Culture
Sebuah bank syariah selayaknya memiliki
lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah.
Antara lain dalam hal :
- etika (amanah dan shiddiq)
- cara berpakaian dan tingkah laku, akhlakul
karimah dalam menghadapi nasabah maupun
rekan kerjanya
- skilfull dan professional, mampu mengerjakan
tugas team-work dimana informasi merata di
seluruh fungsional organisasi
- reward and punishment diperlukan prinsip
keadilan yang sesuai dengan syariah.
Page 28
SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
1990
Lokakary
a MUI
1992
1998
Diperbolehkannya
Pengenalan Dual
bank beroperasi
banking system secara dual
system
Peserta sepakat
untuk segera
mendirikan bank
syariah
1999
Kebijakan
moneter
berdasarkan
prinsip syariah
• UU no. 10/1998, Bank Indonesia
mengakui keberadaan bank
syariah dan bank konvensional
• Bank konvensional
diperkenankan membuka KC
syariah.
Bank Muamalat Indonesia
berdiri sebagai hasil dari
pertemuan tahunan MUI pd
bulan Agustus 1990
2000
2001
Keluarnya Reg.
Operasional & BPS lahir
Kelembagaan
BI membuat dan
menetapkan peraturan
kelembagaan perbankan
syariah
Pengembangan PUAS &
SWBI
UU no.23/1999:
BI bertanggungjawab terhadap pengaturan dan
pengawasan perbankan termasuk bank syariah
BI dapat menetapkan kebijakan moneter dg
menggunakan prinsip syariah
Berdiri BUS kedua
Dibuka KCS untuk yang pertama kalinya
BI memiliki Tim Penelitian dan Pengaturan
Perbankan Syariah
2929
Page