Transcript B.Kekuasan pengelolaan anggaran

KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA.
Presiden:
Bag.dari kekuasaan Pemerintahan,
didelega sikan kpd:

PUSAT, --> Presiden MENGUASAKAN kpd Menteri
Keuangan dan Menteri/Pimp. Lembaga

DI DAERAH, Presiden MENYERAHKAN kekuasaan
kpd GUB/BUPATI/WAKO, --> Tdk termasuk
kewenangan di bidang Moneter
UU No. 17 tahun 2003: Tentang Keuangan Negara
PREASIDEN:
DIKUASAKAN
PEMEGANG
KEKUASAAN
PENGELOLA KEU. NEG
(PSL 6)
DISERAHKAN
GUB/BUPT/WALKOTA
MENTERI KEUANGAN
PENGELOLA FISKAL &
WKL PEM. DLM KEKAY
NEG YANG DIPISAHKAN
MENTERI
/PIMP.LEMBAGA SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN /
BARANG
KEP. PEMR. DAERAH UNT
MENGEL KEU DAERAH & WK
PEMDA ATAS KEKAYAAN
DAERAH YG DIPISAHKAN
UU No. 1 tahun 2004: Tentang Perbendaharaan Negara
PEMERINTAH PUSAT
MENTERI KEUANGAN
BENDAHARAWAN UMUM
NEGARA (MENETAPKAN
KEBJ & PEDOMAN
PENGELOLAAN BMN) PS
4
MENTERI /PIMP LEMB
PENGGUNA BARANG PADA
KEMENTERIAN/LMBG PUSAT
.PS6
PEMERINTAH DAERAH
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
-MENETAPKAN PJBT PENGEL BMD (PS 5)
- MENETAPKAN KEBJK PENGELOLA BMD
(PS 43)
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
MENTERI
KEUANGAN
MENTERI / PIMPINAN
LEMBAGA
CHIEF FINANCIAL
OFFICER (CFO)
CHIEF OPERATIONAL
OFFICER (COO)
PENYELENGGARA
KEWENANGAN
KEBENDAHARAAN
PENYELENGGARA
KEWENANGAN
ADMINISTRASI
BENDAHARA UMUM
NEGARA/KUASA BUN
PENGGUNA
ANGGARAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)



PENGELOLA FISKAL
WAKIL PEMERINTAH DALAM KEPEMILIKAN
KEKAYAAN NEGARA YG DIPISAHKAN
BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS
PENGELOLAAN ASET DAN KEWAJIBAN NEGARA
SECARA NASIONAL
CHIEF OPERATIONAL OFFICER (COO)
BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI
MASING-MASING
a. MENTERI KEUANGAN
Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas
pengelolaan fiskal, berdasarkan pasal 8 UU No.17
tahun 2003 mempunyai tugas :
1.Menyusun kebijakan fiskal dan
kerangka ekonomi makro;
2.Menyusun rancangan APBN dan
rangcangan perubahan APBN;
3.Mengesahkan dokumen pelaksanaan
anggaran;
4.Melakukan perjanjian internasional
dibidang keuangan;
tugas Menkeu …………..:
5.Melakukan pemungutan pendapatan
negara yang telah ditetapkan dengan
undang-undang;
6.Melaksanakan fungsi Bendaharawan
umum negara;
7.Menyusun laporan keuangan yang
merupakan pertanggung jawaban
pelaksanaan APBN;
8.Melaksanakan tugas-tugas lain
dibidang pengelolaan fiskal
berdasarkan ketentuan undangundang
b. Menteri Pimpinan Lembaga
Berdasarkan pasal 9 UU No.17 Tahun 2003 Menteri/
Pimpinan Lembaga sebagai pengguna
anggaran/pengguna barang Kementerian
Negara/Lembaga mempunyai tugas :
1. Menyusun rancangan anggaran
Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
melaksanakan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya;
3. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara
bukan pajak dan menyetorkan ke Kas Negara;
4. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang
dipimpinnya;
5.
MENGELOLA BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA YANG MENJADI
TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA YANG
DIPIMPINNYA;
6.
MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA YANG DIPIMPINNYA.
PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DIMAKSUD
ADALAH DALAM RANGKA AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, TERMASUK
PRESTASI KERJA YANG DICAPAI ATAS PENGGUNAAN ANGGARAN;
MELAKUKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG MENJADI TANGUNG
JAWABNYA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG
7.
Pasal 4 ayat 1 UU No. 1/2004
Menteri/pimpinan
lembaga
adalah
Pengguna
Anggaran
/
Pengguna
Barang bagi kementerian negara/
lembaga yang dipimpinnya.
Pasal 4 ayat 2 UU No. 1/2004
Menteri/pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran
/Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang
dipimpinnya berwenang :
a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang;
c. menetapkan pejabat yang bertugas melaku kan
pemungutan penerimaan negara;
d. menetapkan pejabat yang bertugas melaku-kan
pengelolaan utang dan piutang;
Pasal 4 ayat 2 UU No. 1/2004
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan penge
luaran anggaran belanja;
f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengujian dan perintah pembayaran;
g. menggunakan barang milik negara;
h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan barang milik negara;
I. mengawasi pelaksanaan anggaran;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.
Pasal 10 ayat 2 UU No.
1/2004
Menteri/pimpinan lembaga / gubernur / bupati /
walikota mengangkat bendahara pengeluaran
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran belanja pada
kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian /
lembaga / satuan kerja perangkat daerah.
KEMENTERIAN/LEMBAGA
Psl 4 ayat 1
PENGGUNA ANGGARAN
SATKER
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEMBUAT
KOMITMEN
Psl 4 ayat 2 e
BENDAHARA
PENGUJI &
PENERBIT SPM
Psl 10 ayat 2
Psl 4 ayat 2 f
Sampai tingkat eselon terendah disesuaikan
Psl 4 ayat 2 b
UNIT
AKUNTANSI
INSTANSI
Psl 4 ayat 2 j
PENGAWAS
PELAKSANAAN
ANGGARAN
Psl 4 ayat 2 i
Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen
1.
Membuat komitmen/perikatan yg berakibat terjadinya
pengeluaran negara:



2.
Melaksanakan komitmen/perikatan



3.
Menetapkan Pemenang Pengadaan B/J
Menandatangani kontrak/SPK Pengadaan B/J
Menyetujui/mengesahkan dokumen perikatan
Menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan SPP
(BA/BAST/ dll) 5 rangkap:



4.
Keputusan kepegawaian
Keputusan pelaksanaan Tupoksi
Pengadaan Barang/jasa (Perikatan)
2 tembusan masing2 kpd para pihak perikatan
1 asli dan 1 tembusan untuk lampiran SPM
1 tembusan untuk pejabat pemeriksa dokumen ybs
Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG: Menteri/pimpinan
lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH: Menteri
Keuangan/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN PADA
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
Pasal 4, 6, 7, 9, dan Pasal 10 UUPN
DIURUS
LANGSUNG
KEUANGAN
NEGARA
DIPISAH
KAN
Public Service
Non Profit
DEP/LPND
Good Gavernance
APBN
APBD
ICW
RAB
IAR
UU No.17 Thn 2003 Ttg KEU. NEGARA
UU No.1 Thn 2004 Ttg PERBEND. NEGARA
Investatif
Profit Motif
BUMN/BUMD
Good Corporate
Gavernance
Anggaran
Perusahaan
IBW
ASAS UMUM PENGELOLAAN KEU.
NEGARA
ASAS YG SDH ADA:
 Asas Tahunan
 asas Universalitas
 Asas Kesatuan
 Asas Spesialitas
ASAS BARU:
 Akuntabilitas
 Propesionalitas
 Proforsionalitas
 Keterbukaan
 Pemeriksaan 0leh Badan
Pemeriksa yg bebas dan
mandiri
Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/2004
Menteri Keuangan adalah
Bendahara Umum Negara.
Pasal 18 ayat 1 UU No. 1/2004
Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
berhak untuk menguji, membebankan pada
mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas
beban APBN/APBD
Pasal 18 ayat 2 UU No.1/2004
Pengguna
Anggaran/Kuasa
Pengguna
Anggaran
berwenang :
1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak
pihak penagih;
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/
kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian
pengadaan barang/jasa;
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
pengeluaran yang bersangkutan;
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD
Pasal 19 Ayat 1 UU No.1/2004
Pembayaran atas tagihan yang menjadi
beban APBN dilakukan oleh Bendahara
Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum
negara
Pasal 19 Ayat 2 UU No.1/2004
Bendahara
Umum
Negara/
Kuasa
Bendahara Umum negara berkewajiban
untuk :
Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang
tercantum dalam perintah pembayaran;
Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
Memerintahkan pencairan dana
pengeluaran negara
sebagai dasar
Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
Pengelola Anggaran
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga pada setiap
awal tahun anggaran untuk satker/satker sementara di
lingkungan instansi PA, tidak boleh merangkap sebagai
Bendaharawan Pengeluaran (Psl 2 ayat 4 Perdirjen PBN)
2. Penanggung jawab kegiatan/pembuat komitment
Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga atau oleh Kuasa
PA (dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan)
3. Penguji SPP dan Penerbit/penanda tangan SPM
Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga atau oleh Kuasa
PA (dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan)
4.
Bendahara Pengeluaran
Diangkat dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga atau oleh Kuasa PA
(dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan)
Apabila diperlukan Kasatker dpt dapat menunjuk Pemegang Uang
Muka untuk membantu mengelola Uang Persediaan. PUM
bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran
Pejabat pada butir 2,3 dan 4 tidak boleh saling merangkap
BENDAHARA
B. UANG
B. BARANG
B.UMUM
BUN
Kas
Negara
BK. PENERIMAAN
B. PNBP
B. KHUSUS
B.K. PENGELUARAN
GAJI
U.P
BENDAHARA PENERIMAAN
 Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka
pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah.
 Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional;
 Bendahara Penerimaan diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga
/gubernur/bupati/walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di
lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
 Jabatan Bendahara Penerimaan tidak boleh dirangkap oleh Kuasa
Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara
 Bendahara Penerimaan dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut. Pasal 1 angka 17
dan Pasal 10
BENDAHARA PENGELUARAN

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada
kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional;

Bendahara Pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga
Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian
negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Jabatan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
Pasal 1 angka 18 dan Pasal 10
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan
tersebut.