Transcript Copy of KPK – print hand out

Sejarah Pemberantasan Korupsi

Tahun


1957
1967
1977
1987

1997-1998  Krisis Moneter & Ekonomi

1999 KPKPN
1999 TGTPK



Kegiatan Utama
Lingkup
Operasi Militer
(Kegiatan tidak terstruktur)
Tim Pemberantasan Korupsi (Represif)
Opstib
(Penertiban Sistem)
Pemsus Restitusi Pajak
(Kebenaran restitusi)
(Preventif)
(Represif)
Dasar Hukum
PRT/PM/06/1957
Keppres 228 Tahun 1967
Inpres 9 Tahun 1977
Surat MENKEU S-1234/MK.04/1987
UU 28 Tahun 1999
PP 19 Tahun 2000
PELAJARAN

Tidak memadai pada komponen pencegahan, walaupun mandat yang diberikan mencakup
pencegahan

Diarahkan hanya untuk penghukuman, tidak cukup perhatian pada upaya pelacakan aset (hasil
korupsinya)

Sistem manajemen SDM tidak diarahkan untuk mendukung kinerja

Sistem manajemen keuangan tidak diarahkan untuk mendukung kinerja


2003 KPK

Tugas:
2005 Timtas
LgS
(Penindakan & Pencegahan)
UU 30 Tahun 2002
Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, Monitor
(Represif)
Keppres 11 Tahun 2005
Sekilas KPK:
Beberapa gambaran:
• Lembaga Negara Independen bebas pengaruh dari
eksekutif, legislatif, yudikatif dan kekuatan lainnya
• Bertanggung jawab kepada publik
• Yurisdiksi hanya pada tindak
pidana korupsi
Gambaran lain:
• 5 Pimpinan (saat ini: 4 pimpinan)
• 4 Penasihat (saat ini: 2 Penasihat)
• 700 Pegawai
Mekanisme Anti Korupsi KPK
(UU No. 30/2002)
Koordinasi
Pasal 7
Supervisi
Pasal 8
Tugas KPK
Pasal 6
Penyelidikan,
Penyidikan,
Penuntutan
Pasal 11
Pencegahan
Pasal 13
Monitor
Pasal 14
1. Kejaksaan
2. Kepolisian
3. BPK
4. Inspektorat Jenderal
5. Lain-lain
1. Kejaksaan
2. Kepolisian
3. BPK
4. Inspektorat Jenderal
5. Lain-lain
1. Lembaga yang memberikan
pelayanan publik
1. Semua kewenangan yang
diberikan kepada penegak
hukum lainnya oleh UU
1. Kewenangan tertentu yang
tidak diberikan kepada
penegak hukum lain
Struktur Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi
PIMPINAN
PENASEHAT
DEPUTI BIDANG
PENCEGAHAN
SEKRETARIAT DEPUTI
BIDANG PENINDAKAN
DIREKTORAT
PENDAFTARAN &
PEMERIKSAAN LKPN
DIREKTORAT
GRATIFIKASI
DEPUTI BIDANG
PENINDAKAN
SEKRETARIAT DEPUTI
BIDANG PENINDAKAN
DIREKTORAT
PENYELIDIKAN
SATGAS-SATGAS
DEPUTI BIDANG
INFORMASI & DATA
SEKRETARIAT DEPUTI
BIDANG INFORMASI & DATA
DIREKTORAT PENELITIAN
& PENGEMBANGAN
LgS
DIREKTORAT
PENUNTUTAN
SATGAS-SATGAS
BIRO PERENCANAAN &
KEUANGAN
DIREKTORAT
PENGAWASAN INTERNAL
BIRO UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN
JARINGAN KERJA ANTAR
KOMISI & INSTANSI
DIREKTORAT
PENGADUAN MASYARAKAT
BIRO SUMBER DAYA
MANUSIA
DIREKTORAT
MONITOR
SATGAS-SATGAS
SEKRETARIAT DEPUTI
BIDANG PI & PM
SEKRETARIAT
JENDERAL
DIREKTORAT
PENGOLAHAN INFORMASI
& DATA
DIREKTORAT PENYIDIKAN
DIREKTORAT PENDIDIKAN
& PELAYANAN
MASYARAKAT
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
INTERNAL & PENGADUAN
MASYARAKAT
Visi dan Misi KPK
Visi:
• Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang
bebas dari korupsi
Misi:
• Pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari
korupsi
• Menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk
mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi
Prinsip Utama:
• Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan
umum dan proporsionalitas
Nilai-nilai Dasar
• Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Religiusitas,
Transparansi, Kepemimpinan, Produktiitas
GUNUNG ES KORUPSI
lokasi :
• pemasok
anggaran
• pengguna
anggaran,
• disparitas
pendapatan
Manusia
berjiwa koruptor
TINDAK PIDANA KORUPSI
TPK
Korupsi sbg
Kejahatan terjadi,
apabila terdapat :
• Desire to Act
• Ability to Act
• Opportunity
• Suitable Target
CORRUPTION HAZARDS (CH)
Barang
• asset negara,
•barang sitaan
Kegiatan :
• proyek
pembangunan
• pengadaan barang
/ jasa
• perijinan /
pelayanan publik
POTENSI MASALAH
PENYEBAB KORUPSI
(PMPK)
Kelemahan bangsa
• Kesisteman
• Kesejahteraan /
Pengghasilan
• Mental / moral
• Internal, sosial,
self control
• Budaya ketaatan
hukum
6
Kondisi Korupsi di Indonesia (lanjutan)
ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tertinggi di ASEAN 5%, ratarata ASEAN 3,5% sebagai akibat dari banyaknya praktik mark-up
dan korupsi.
Kebocoran APBN/ Pembangunan mencapai 45%
Pungutan tidak resmi (graff) mencapai 15% dari biaya resmi.
Utang terus bertumpuk, tapi korupsi juga terus meningkat Debt
service ratio 40% dari APBN.
Rendahnya pertumbuhan ekonomi (4,8%) dan tingginya angka
kemiskinan -+17.5% (under poverty line BPS ‘06) dan
pengangguran 9% -10%.
Kurangnya akses informasi dari Lembaga layanan publik ,
tranparansi dan akuntabililtas layanan publik.
Tax ratio terhadap PDB berkisar 15%, sedangkan negara-negara
ASEAN rata-rata lebih dari 17%.
7
Tinjauan Korupsi di Indonesia
Tim Anti Korupsi
Sikap permisif
Terhadap korupsi
Peraturan perundangan
belum memadai
Kurangnya keteladanan dan
kepemimpinan
Beragam sebab lain
Beragam sebab lain
LgS
Lemahnya law
enforcement
Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan
dunia usaha, dan masyarakat yang tidak
mengindahkan prinsip2 good governance
Korupsi sulit dibasmi dan makin
merajalela
Modus Operandi Korupsi di Daerah
Korupsi DPRD
Memperbesar mata anggaran untuk
tunjangan dan fasilitas anggota dewan
Menyalurkan Dana APBD bagi anggota
dewan melalui yayasan fiktif
Memanipulasi perjalanan dinas
Menerima gratifikasi
Menerima Suap.
LgS
Sumber : dari berbagai sumber seperti Studi World Bank, data KPK
9
Modus Operandi Korupsi di Daerah
Korupsi Pejabat Daerah
Pengadaan Barang dana Jasa Pemerintah dengan mark up harga dan
merubah spesifikasi barang.
Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan & tanpa
prosedur
Penyimpangan prosedur pengajuan & pencairan dana kas daerah
Manipulasi sisa APBD
Manipulasi dalam proses pengadaan/perijinan/konsensi hutan
Gratifikasi dari BPD penampung dana daerah
Bantuan Sosial tidak sesuai peruntukannya
Menggunakan APBD untuk keperluan Keluarganya dan koleganya
Menerbitkan Peraturan Daerah untuk upah pungut pajak;
Ruislag/tukar guling tanah dengan mark down harga
Penerimaan Fee Bank
LgS
Sumber : dari berbagai sumber seperti Studi World Bank, data KPK
10
Dampak Korupsi

49% (110 juta) penduduk Indonesia.... hidup di bawah garis kemiskinan (Survey WB)

LISTRIK: 70 juta penduduk setiap malam masih dirundung kegelapan




ENERGI: 52.5% konsumsi energi tergantung pada BBM, subsidi untuk 62 juta
kiloliter BBM tahun 2005 sebesar 20% APBN.
KESEHATAN: 2/3 penduduk Indonesia masih mengkonsumsi makanan kurang dari
2.100 kalori per hari.
AIR: ...50 juta penduduk miskin tidak memiliki akses air bersih. Penyediaan air
bersih menjangkau 9% dari total penduduk.
KERUSAKAN ALAM: 1.6 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya,
39% habitat alami turut musnah, Padahal 30 juta jiwa tergantung hidupnya dari
hutan.
KORUPSI berdampak terhadap Kemiskinan!
11
PEMBERANTASAN TPK SBG KEJAHATAN
(POLA DETEKSI AKSI)
TPK

 REPRESIF
CH

PENINDAKAN
 PREVENTIF
DETEKSI
AKSI
PENCEGAHAN
PMPK

 PREEMTIF
INDA
KORBAN/KERUGIAN 
SEKJEN
 REHABILITASI
TIM ATR
PIPM
12
Reformasi Demokrasi
• Gerakan mahasiswa telah menjatuhkan
Orde Baru (1998 – 1999).
• Reformasi belum merambah dunia
peradilan.
• Lembaga penegak hukum masih menjadi
bagian dari masalah dalam penegakan
hukum dan keadilan.
• Mafia hukum (judicial corruption): KKN
serta penyelahgunaan kekuasaan dan
13
kewenangan.
Mafia Hukum
• Dilakukan oleh aparat penegak hukum
dan masyarakat pencari keadilan.
• Bersifat sistematis, konspiratif, kolektif,
dan terstruktur.
• Melalui penyalahgunaan wewenang,
kesalahan administrasi dan perbuatan
melawan hukum yang mempengaruhi
proses penegakan hukum.
• Mengakibatkan usaknya sistem hukum
dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.
14
(Sumber: KP2KKN)
Upaya merintangi
pemberantasan TPK
(14th International Anti Corruption Conference - IACC 2010)
• Pelemahan terhadap lembaga anti korupsi
(mengubah undang-undang untuk
mengurangi kewenangan lembaga anti
korupsi)  revisi Undang-undang KPK
(Undang-undang No. 30 Tahun 2002)
• Merestrukturisasi lembaga untuk
mengurangi independensinya
• Mengurangi sumber daya atau anggaran.
15
Revisi Undang-undang
TPK & KPK (1)
• Untuk melemahkan upaya pemberantasan
korupsi?
• Corruptors fight back?  Banyak pihak
“gerah”, sehingga ingin meredam upaya
yang dilakukan KPK dalam
pemberantasan korupsi.
• Dikritisi masayarakat  Pemerintah
menarik kembali draft Revisi UU TPK
16
Revisi Undang-undang
TPK & KPK (2)
• Pendekatan integral  law reform + social economic,
political, cultural, moral, and adminstrative reform
• 3 komponen Sistem Hukum:
– Structure  Institusi dalam sistem hukum dengan berbagai
fungsinya
– Substance  Norma-norma hukum baik berupa peraturan
perundang-undangan, keputusan-keputusan hakim
– Legal culture  Budaya hukum masyarakat yang
dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya,
posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan
17
Kegagalan Pemberantasan Korupsi
(Jeremi Pope)
• Keterbatasan wewenang  dihalangi secara efektif oleh mesin
pemerintahan yang masih korup
• Ketiadaan komitmen dari penguasa tertinggi untuk
melakukan perubahan
• Target reformasi hanya pejabat tingkat bawah  hukum
tidak fair/adil dan tidak merata
• Janji muluk tidak realistis atau tidak dapat dicapai
kehilangan kredibilitasnya
• Reformasi fokusnya tidak spesifik menggagalkan perubahan
yang konkrit,
• Reformasi tanpa koordinasi  siapa yang bertanggung jawab?
• Reformasi terlalu tergantung hukum  terlalu banyak
•
penindakan hukum yang menghasilkan represi, penyalahgunaan
wewenang, dan timbulnya rezim baru yang korup
mekanisme kelembagaan tidak dijalankan  memastikan
bahwa usaha reformasi terus berjalan walaupun tokoh2nya sudah tidak
muncul di permukaan.
18
Alasan mengapa KPK
harus tetap ada*
* Dengan segala kewenangannya seperti saat19ini
Tugas KPK
Koordinasi
(Pasal 7)
Monitoring
(Pasal 14)
UU 30/2002
Supervisi
(Pasal 8)
TUGAS
KPK
(Pasal 6)
Penyelidikan,
Penyidikan &
Penuntutan
(Pasal 11)
Pencegahan
(Pasal 13)
20
Alasan KPK harus ada
• Pasal 6 UNCAC (UU No.7 th. 2006) bahwa:
• (1)“Setiap negara peratifikasi (peserta) UNCAC wajib,
berdasarkan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya,
menjamin/memastikan keberadaan/eksistensi satu
atau beberapa lembaga, sejauh diperlukan dalam
mencegah korupsi….
• (2) Setiap negara peratifikasi wajib menjaga
independensi lembaga tersebut….agar mampu
menjalankan fungsinya secara efektif dan bebas dari
pengaruh yang tidak diinginkan
21
Alasan KPK harus ada
• Pasal 36 UNCAC (UU No.7 th. 2006) bahwa:
• Setiap negara peratifikasi UNCAC wajib sesuai
dengan prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan
keberadaan/eksistensi suatu lembaga ….untuk
memerangi korupsi melalui penegakan hukum
(penindakan). Lembaga tersebut wajib dijamin
independensinya…dan terbebas dari tekanan atau
pengaruh yang tidak diinginkan….
22
Alasan KPK harus ada
• Kesepakatan Indonesia dalam G20 Working Group on
Anti-corruption Action Plan No.8 (Indonesia bersama
Perancis memimpin group ini):
23
•
•
•
•
•
•
Memperkuat
kelembagaan
lembaga anti
korupsi
Membangun KPK
perwakilan di
daerah
Mengangkat
penyidik KPK
Memperkuat
Koordinasi dan
Supervisi kasus
korupsi
Memperkuat
pengadilan tipikor
Reformasi
24
brirokrasi
Tidak boleh mengulangi
Kesalahan masa lalu
25
Mengapa GAGAL?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Lack of political will
Lack of resources
Lack of independence
Wrong strategy
Inadequate law
Inadequate jurisdiction – private sector,
election
Lack of public credibility & support
Lack of coalition
Corrupt judiciary
Lack of professional staff
26
Lack of internal control
IPK kita masih rendah….
Keberadaan KPK menjadikan IPK membaik27
SEBARAN PENANGANAN TPK
1 ks
1 ks
3 ks
1 ks
1 ks
2 pkr
1 ks
1 ks
6 ks
2 pkr
1 ks
2 ks,
1 pkr
1 ks
3 ks
1 pkr
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 pkr
1 ks
1 ks
35 ks,
12 pkr
1 ks,
1 pkr
1 ks
1 ks
3 ks
2 pkr
1 ks
LgS
KETERANGAN
ks : kasus (lidik)
pkr : perkara (sidik)
28
Sistem Peradilan
KPK
Penyelidikan
Penyidikan
Penuntutan
UU No. 30/2002
KEPOLISIAN
Penyelidikan
Pengadilan
Tindak Pidana
Korupsi
(Pertama,
Banding, Agung
Penyidikan
UU No. 2/2002
KEJAKSAAN
UU No. 16/2004
Penyidikan
Penuntutan
Penjara
Monitoring and Investigative Techniques
Interview/
interogations
Travel Ban
Search &
Seizure
Informat
Handling
Interception
Any communication
Computer & Audit
Forensic
Complaint Analysis
LgS
Undercover
Operation
Surveillance
KPK tidak pernah GAGAL !
 43 Member of Parliaments
 8 Ministers/Head of Ministerial Level
 7 Province Governors
 23 Mayors and Head of Regents/District
 8 Commissioners of General Election; Judicial; Anti-Monopoly
Commissions
 3 Ambassadors (incl. former Chief National Police) and 4
General Counsels
 1 Governor of Central Bank & 4 Deputy Governor
 4 Judges, 2 Prosecutors and Defense Counsel, incl. KPK’s
investigator
 High ranking Gov Official echelon I & II (Director General,
Secretary general, Deputy, Director, etc)
 High rank CEO of state owned companies and private sectors
involved in public corruption
31
* 100% kasus KPK divonis bersalah oleh pengadilan tipikor
Mampu mengembalikan aset
Year
State Funds Lodged to
the Treasury
(in IDR 000,000)
2005
2006
2007
6,959
12,991
48,455
2008
2009
411,800 144,282
2010
134,360+
2,540,000
Total USD 46 million in 2008
Total USD 16 million in 2009
Total USD 297 million in 2010
32
Denah Pencegahan Korupsi
Pencegahan Korupsi
LHKPN
Pemetaan
Korupsi
Gratifikasi
Pendidikan
Anti Korupsi
Partisipasi
Masyarakat
Reformasi
Birokrasi
•Kompetensi SDM; ‘right sizing’
•Transparansi dan penyederhanaan Sistem Anggaran
•e-government
•Perbaikan Remunerasi PNS
•Pengukuran Kinerja
•Menerapkan Kode Etik yang Konsisten
•Pakta Integritas
Penguatan
Pengawasan
Internal
Reformasi birokrasi telah berjalan....
atas inisiatif KPK
More
Reform
dll
National Planning ABAppenasAgency
TNI
350.000 pers
Polri
350.000 pers
Kejagung
Increased
State
Income
17.00025.000 pers
BPN
MenPAN 400 pers
Improved
Investment
Sekretariat Negara
KemenKeu
62.000 pers
BPK
Legal Certainty
3.5009.000 pers
MA
&
Decreased Leakage
27.000 pers
KPK
2006
2007
2008
2009
2010 onwards
34
Fokus Riviu Sistem
Administrasi
• Sistem Administrasi Impor
• Sistem Penempatan TKI
• Sistem Imigrasi
• Sistem Pelayanan Perpajakan
• Sistem Pengelolaan APBN
• Sistem Pengelolaan Keuangan
Negara
• Sistem jalan nasional
• Sistem Perizinan Kehutanan dan ESDM
• Sistem penyelenggaraan haji
• Sistem Perizinan Pertanahan
• Sistem DAK Pendidikan
Riviu Sistem Administrasi (Lanjt.)
• E-Procurement
• Nomor Induk
Kependudukan Tunggal
(Single Identification
Number)
• Data Nasional Terpadu
Inspeksi Mendadak: (1)
• Inspeksi Mendadak untuk meningkatkan
pelayanan publik:
•
•
•
•
•
Pelayanan Bea dan Cukai,
Badan Pertanahan Nasional,
Kantor Imigrasi,
Uji KIR Kendaraan,
Pelayanan Pembuatan dan Perpanjangan
SIM,
• Pelayanan Kependudukan (KTP, Akte dll)
Inspeksi Mendadak: (2)
• Setelah dilakukannya Inspeksi Mendadak
(Sidak), KPK dan instansi:
• Mengidentifikasi area rawan korupsi
• Menyusun rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik
• Mengimplementasikan rencana tindak lanjut
• Mengevaluasi implementasi rencana tindak
secara periodik
KPK tidaklah sendirian….di dunia ini
• CPIB Singapore – Corrupt Practices Investigation Bureau –1952
• MACC Malaysia – Anti Corruption Agency –1967
• ICAC Hong Kong – Independent Commission Against
Corruption –1974
• ACB Brunei – Anti Corruption Bureau –1982
• SFO – Serious Fraud office – United Kingdom - 1988
• ICAC New South wales Australia - 1989
• NAB Pakistan – National Accountability Bureau –1999
• NACC Thailand – National Anti Corruption Commission–1999
• CCAC Macau – Commission Against Corruption –1999
• ACRC/KICAC South Korea –2008/2002
• Central Vigilance Commission of India – 2003
• KPK Indonesia – Corruption Eradication Commission –2003
• ACC Bangladesh – Anti Corruption Commission –2004
• IAAC Mongolia – Independent Authority Against Corruption–
2006
• NCPB China - National Corruption Prevention Bureau -2007
39
• ..dan masih banyak lagi
Kewenangan Penuntutan
• Lembaga anti korupsi yang mempunyai kewenangan
menuntut:
•
•
•
•
•
KPK Indonesia
EFCC Nigeria
Ombudsman Philippines
MACC Malaysia
KACC Kenya
• India
• Tanzania
Kejahatan korupsi di Indonesia adalah extraordinary,
Sehingga dibutuhkan kewenangan extraordinary
Salah satunya adalah kewenangan penuntutan
Negara berkembang masih membutuhkan upaya ekstraordinary
40
Penunjukan Pimpinan ACA
• KPK Indonesia: Selection committee, nominated
president , selected by Parliament. Responsible to the
public
• Appointed by Chief Executive/President：Singapore,
Hong Kong
• President’s nomination, endorsed by Parliament :
Tanzania, Mongolia
• Selection committee, endorsed by President (Philippines).
• NACC Thailand: appointed by King, recommended by
parliament. Responsible to Parliament.
• Selection Commission：India (incl Opposition Party)
• MACC Malaysia: Nominated by PM and Appointed by King
of Malaysia
• ACRC Korea: 13 from president, 1 from supreme court, 1
41
from parliament.
Beberapa buah pemikiran
& renungan terhadap
EKSISTENSI KPK
42
Terima Kasih
Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta
12920
Telp: (021) 2557 8300
http://www.kpk.go.id/www.kpk.go.id
LgS
Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:
Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575
Jakarta 10120
Telp: (021) 2557 8389
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 08558 575 575, 0811 959 575
Email:
mailto:[email protected]@kpk.go.id
KPK Harus Permanent ?
•
•
•
YAKarena alasan pokok adalah kontrol. Kontrol untuk KPK adalah multi
stakeholder, di dalam KPK terdiri bukan hanya para penegak hukum dan
pegawai negeri, tetapi juga ada dari non pegawai negeri.
Non pegawai negeri memiliki kelebihan karakteristik profesional dan lebih
berani dalam memberikan saran dan upaya perbaikan terhadap lembaga
publik. Tetapi memiliki kekurangan yang dikhawatirkan organisasi adalah
masalah loyalitas kepada lembaga dalam arti dengan profesionalitasnya maka
banyak entitas di luar KPK yang dapat membayarnya lebih sehingga dengan
mudah pegawai non negeri akan meninggalkan KPK. (ada juga pegawai
negeri yang mengundurkan diri dari pegawai negerinya dan memilih
bergabung dengan KPK terutama dari instansi yang secara struktur nasional
tidak jelas seperti BPKP)
Pegawai negeri memiliki kelebihan karakteristik keterikatan dengan lembaga
negara dan diharapkan untuk menjadi change agent di lembaga-lembaga
negara terkait. Tetapi memiliki kelemahan yaitu mayoritas lebih menurut dan
keterikatan emosional dan struktural dengan lembaga yang
memperkerjakannya membuatnya menjadi dianggap kurang independen.
Tetapi dengan keberadaannya di KPK menjadikannya lebih independen dari
44
pegawai negeri yang masih di instansi masing-masing.
KPK Harus Permanent (2)
•
•
•
•
Fungsi KPK adalah bridging atau yang 'menjembatan' antara dua karakteristik
ini yang dalam jangka pendek pada saat menangani kasus lebih terjaga
netralitas akuntabilitas dan independensinya, sedangkan dalam jangka
panjang adalah upaya untuk melakukan transformasi kepada para pegawai
negeri yang dipekerjakan untuk memiliki independensi yang kuat sehingga
pada saat kembali ke instansi asal dapat menempati posisi yang dapat
membuat transformasi di pemerintahan. Di dalam KPK menumbuhkan
harmonisasi hubungan dari berbagi entitas penegak hukum.
Secara Jangka Panjang KPK dibutuhkan untuk membereskan semua carut
marut negara ini bukan hanya di sektor penegakan hukum tetapi
pemerintahan, politik dan lain-lain.
Apabila semua sudah baik, tetap KPK dibutuhkan untuk menjaga integritas
dan memonitor agar lembaga-lembaga dan pranata-pranata nasional tetap
berjalan dengan baik melalui mekanisme pencegahan, penindakan, dan
kerjasama.
Maka sampai Kiamat suatu negara KPK tetap dibutuhkan, bahkan seharusnya
dimasukkan dalam amandemen Konstitusi negara.
45