Transcript Materi (2) Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Sertifikasi GURU
LANDASAN HUKUM
UU RI Nomor 14 Tahun 2005
Tentang GURU dan DOSEN
Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang
pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia
yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta
menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni……
c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan
kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan
nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana
dimaksudkan pada huruf a, sehingga perlu
dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat.
Pasal 16
(1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
ayat (1) kepada guru yang telah memiliki
sertifikat pendidik yang diangkat oleh
penyelenggara pendidikan dan/atau satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat
PMK No. 164/PMK.05/2010
BAB VI
PELAKSANAAN PEMBAYARAN (Pasal 9)
(1) Tunjangan Profesi Guru diberikan terhitung mulai bulan
Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan
mendapat Nomor Registrasi Guru dari Kementerian
Pendidikan Nasional.
(2) Nomor Registrasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperoleh setelah yang bersangkutan mendapat
sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
(3) Tunjangan Profesi Dosen diberikan terhitung mulai bulan
Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan
mendapat sertifikat pendidik yang telah diberi Nomor
Regsitrasi Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional.
KMA No. 73 Tahun 2011
III. BESARAN TUNJANGAN PROFESI DAN
BANTUAN TUNJANGAN PROFESI
GURU/PENGAWAS
4. Tunjangan profesi dan bantuan tunjangan
profesi guru/pengawas dibayarkan mulai
bulan Januari tahun berikutnya, terhitung
sejak tanggal yang bersangkutan
dinyatakan lulus ujian sertifikasi guru
sebagaimana yang tercantum dalam
sertifikat pendidik dan memperoleh NRG.
DIGIT PADA NOMOR PESERTA DAPAT DIGAMBARKAN
SEBAGAI BERIKUT:
PERMASALAHAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI AUDIT BPKP
1. Guru PAI tidak memenuhi 24 JPL dalam mengajar,
2. Belum memiliki NRG karena masih menggunakan
NRG lama sebelum tahun 2010,
3. Guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi ternyata
belum S1 (jalur hukum),
4. Guru non PNS yang sudah memiliki sertifikasi dan
NRG ternyata SK guru-nya tidak ditanda tangani oleh
yang berwenang (hanya kepala sekolah),
5. Guru-guru agama yang memiliki sertifikasi mata
pelajaran umum/guru kelas.